sumatrazone

Politikus Demokrat Ini Cibir Pakar Hukum Tata Negara Kemukakan Pernyataan Sebatas Asumsi

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://1.bp.blogspot.com/-pdi6z5xdthM/X3EVWy7GzjI/AAAAAAAAQ4k/2qbvI0Bbq28IwxWnhfVUMf7IlgQEVeymwCNcBGAsYHQ/s1600/ferdinand%2Bdemokrat.JPG" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="414" data-original-width="481" height="275" src="https://1.bp.blogspot.com/-pdi6z5xdthM/X3EVWy7GzjI/AAAAAAAAQ4k/2qbvI0Bbq28IwxWnhfVUMf7IlgQEVeymwCNcBGAsYHQ/s320/ferdinand%2Bdemokrat.JPG" width="320" /></a></div>
JAKARTA -- Politisi Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean melontarkan kritikan keras atas penyataan Refly Harun terkait dengan alasan pencopotan Gatot Nurmantyo dari jabatannya sebagai Panglima TNI. 
 
Ferdinand Hutahaean mencibir Pakar Hukum Tata Negara tersebut lantaran pernyataan yang dikemukakannya dinilai hanya sebatas asumsi belaka, tanpa disertai dengan fakta. 
 
"Bung @ReflyHZ tidak malu sebagai orang terdidik, gelar mentereng, embel-embel pakar hukum, tapi memberikan statemen hanya berdasar asumsi tanpa fakta?" tulis Ferdinand lewat akun Twitter pribadinya, Sabtu (26/9/2020). 
 
Menurut Politisi Partai Demokrat ini, Refly Harun selaku ahli tata negara seharusnya bisa lebih mengerti kebutuhan organisasi pemerintahan. Bukan malah mengeluarkan pernyataan tanpa dasar. 
 
"Seorang ahli tata negara mestinya mengerti kebutuhan organisasi pemerintahan," lanjutnya. 
 
Cuitan Ferdinand Hutahaean Sentil Refly Harun (Twitter/@FerdinandHaean3). 
Cuitan Ferdinand Hutahaean Sentil Refly Harun (Twitter/@FerdinandHaean3). 
Terakhir, Ferdinand Hutahaean menegaskan bahwa pernyataan Refly Harun tersebut terlalu bodoh. 
 
"Terlalu bodoh statement ini Bung!" tegasnya. 
 
Untuk diketahui, belum lama ini Refly Harun mengunggah sebuah video di kanal YouTube miliknya. Video tersebut bertajuk 'Kontroversi Gatot Nurmantyo, Dipecat Gara-gara Film G30S/PKI!'. 
 
Dalam video itu, Refly mengatakan bahwa pencopotan Gatot Nurmantyo tersebut tidak semata-mata terjadi karena ia mengintruksikan pemutaran Film G30S/PKI. 
 
"Isu mengenai PKI memang selalu dibawakan Gatot Nurmantyo dalam berbagai kesempatan. Memang berat bagi kita untuk menangkap secara persis apakah masih ada PKI ini. Tapi menarik, apa korelasi pemutaran G30S/PKI dengan pencopotan Gatot?" ungkapnya Refly. 
 
Menurut Refly, bisa ada korelasi antara pemutaran Film G30S/PKI dengan pencopotannya. Namun, ia menegaskan bahwa ada kemungkinan alasan lain Gatot Nurmantyo dicopot dari jabatannya. 
 
Refly menuturkan bahwa pencopotan tersebut terjadi lantaran Gatot Nurmantyo berpeluang mengganggu konstelasi Pemilu 2019. 
 
"Gatot adalah salah satu sosok yang disebut-sebut sebagai salah satu calon Presiden potensial pada waktu itu. Karena itu pensiunnya dipercepat, agar dia tidak jadi orang yang powerfull," ujarnya. 
 
Diketahui dalam Pilpres 2019 lalu terdapat dua bakal calon Presiden dari kalangan militer yakni Prabowo Subianto dan Gatot Nurmantyo. 
 
Akan tetapi, nama Prabowo Subianto lebih populer lantaran ia mendapat dukungan dari masa 212. 
 
Sumber: suara.co.id

Politikus Demokrat Ini Cibir Pakar Hukum Tata Negara Kemukakan Pernyataan Sebatas Asumsi

JAKARTA -- Politisi Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean melontarkan kritikan keras atas penyataan Refly Harun terkait dengan alasan penco...

Baca selengkapnya »

Satpol PP Bubarkan Kerumunan 100 Pemotor di Kawasan Puncak

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://1.bp.blogspot.com/-WGLlmm7pIUQ/X3B4DfTMEzI/AAAAAAAAQ30/KAs-DzlMG0gPkzZ6R_FtrGytjeRB1FQSgCNcBGAsYHQ/s1600/kerumunan%2Bpemotor%2Bdi%2Bpuncak%2Bbogor.JPG" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="370" data-original-width="480" height="246" src="https://1.bp.blogspot.com/-WGLlmm7pIUQ/X3B4DfTMEzI/AAAAAAAAQ30/KAs-DzlMG0gPkzZ6R_FtrGytjeRB1FQSgCNcBGAsYHQ/s320/kerumunan%2Bpemotor%2Bdi%2Bpuncak%2Bbogor.JPG" width="320" /></a></div>
KAB.BOGOR, JABAR -- Satpol PP melakukan patroli untuk mencegah adanya kerumunan di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor. Sebanyak 100 pemotor pun dibubarkan karena kedapatan nongkrong dan berkerumun di kawasan kebun teh Puncak. 
 
"Tadi malam anggota kita melaksanakan kegiatan patroli kaitan dengan pembatasan jam operasional di wilayah Puncak, dari mulai batas Cianjur sampai dengan Gadog. Nah di dekat itu, ada sekitar 100 motor berkerumun. (Berkerumun) di sekitar kebun teh Riung Gunung. Ada sekitar 100 (orang) motoran kita bubarkan karena mereka berkerumun," kata Kasatpol PP Kabupaten Bogor Agus Ridallah, saat dihubungi awak media, Minggu (27/9/2020). 
 
Agus menjelaskan pembubaran ini dilakukan Satpol PP pada Sabtu (26/9/2020) malam kemarin sekitar pukul 20.00 WIB. Selain berkerumun, sejumlah pemotor yang dibubarkan tidak memakai masker. 
 
"Kemudian juga sebagian tidak menggunakan masker. Sehingga oleh anggota semua (pemotor) dibubarkan, dihalau, untuk tidak berkerumun. Dan mereka pada pergi semua," lanjutnya. 
 
Ia mengatakan, kawasan Puncak ramai didatangi wisatawan pada akhir pekan. Agus menerangkan 100 pemotor yang dibubarkan ini tidak sampai minum minuman keras. 
 
"Karena memang yang namanya Sabtu-Minggu, Puncak itu kan tempat orang datang untuk berwisata. Kalau malam hari itu biasanya anak-anak motor itu pada nongkrongnya di kebun teh sana, ya. Tapi kan kalau kita ketika mereka sedang ngumpul banyak seperti itu, kita langsung bubarkan, gitu aja, ya," ungkapnya. 
 
Selain itu, Agus mengungkapkan, petugas melakukan operasi dengan mengecek vila-vila di kawasan Puncak. Pengecekan dilakukan untuk memastikan vila yang ada tidak disewakan atau benar-benar hanya digunakan pemiliknya secara pribadi. 
 
Sumber: detik

Satpol PP Bubarkan Kerumunan 100 Pemotor di Kawasan Puncak

KAB.BOGOR, JABAR -- Satpol PP melakukan patroli untuk mencegah adanya kerumunan di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor. Sebanyak 100 pemotor p...

Baca selengkapnya »

Fraksi PKS Puji Langkah Anies Terapkan PSBB Ketat

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://1.bp.blogspot.com/-NKk-wWZOTUM/X3BrU-WBrVI/AAAAAAAAQ3k/q2J93rt8UkIyeU4_otAb_ckuocruY8jDQCNcBGAsYHQ/s1600/psbb%2Bdiperketat.jpeg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="425" data-original-width="722" height="188" src="https://1.bp.blogspot.com/-NKk-wWZOTUM/X3BrU-WBrVI/AAAAAAAAQ3k/q2J93rt8UkIyeU4_otAb_ckuocruY8jDQCNcBGAsYHQ/s320/psbb%2Bdiperketat.jpeg" width="320" /></a></div>
JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta mengklaim terjadinya penurunan kasus aktif virus Corona (COVID-19) di Ibu Kota usai pemberlakuan kembali PSBB ketat. Fraksi PKS DPRD DKI memuji langkah penerapan PSBB ketat. 
 
"Kami apresiasi kebijakan Pemda DKI yang mengambil langkah tepat di waktu yang kritis karena angka korban sudah sangat tinggi. Kita sudah pelajari dari negara-negara yang sudah dilanda pandemi lebih dahulu bahwa langkah yang paling efektif untuk mengurangi dampak pandemi ini adalah membatasi pergerakan warga," kata anggota F-PKS DPRD DKI Jakarta, Abdul Aziz, kepada wartawan, Minggu (27/9/2020). 
 
Aziz meyakini PSBB ketat DKI bisa mengurangi penyebaran virus Corona di Jakarta. Ia juga mengimbau warga DKI mematuhi protokol kesehatan demi memutus mata rantai penularan virus tersebut. 
 
"Saya yakin dengan langkah yang sudah dilakukan Pemda DKI ini akan mengurangi penyebaran COVID-19. Kami mengimbau agar warga DKI mematuhi seluruh anjuran dan aturan yang sudah disosialisasikan Pemda DKI. Semoga dengan disiplin yang tinggi dan jangan lupa berdoa agar pandemi ini segera berakhir," ujarnya. 
 
Aziz juga menanggapi kritik Ketua F-PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono yang menilai ada aroma politis Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam penerapan PSBB ketat. Menurut Aziz, tak seperti tuduhan Gembong, Pemprov DKI justru berhasil membuktikan efektivitas PSBB ketat yang diberlakukan. 
 
"Seseorang berhak berpendapat apa saja, tapi data yang akan membuktikan. Pemda DKI sudah memberikan bukti bahwa setelah berlakunya PSBB, data korban cenderung menurun," ungkapnya. 
 
Sebelumnya diberitakan, Pemprov DKI Jakarta mengklaim ada pelambatan kasus aktif atau orang yang positif COVID-19. Kasus aktif itu melambat disebut terjadi setelah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menarik rem darurat dengan kembali memberlakukan PSBB. 
 
Dari data yang ada, kasus aktif COVID-19 pada 12 September hingga 23 September 2020 sebesar 12 persen. Angka tersebut mengalami penurunan bila dibanding kasus aktif yang terjadi pada 30 Agustus hingga 11 September 2020 sebesar 49 persen. 
 
"Peningkatan kasus aktif di Jakarta melambat dari 49% menjadi 12% sejak Gubernur Anies Baswedan mengambil keputusan menarik rem darurat dan kembali memberlakukan PSBB ketat sejak 14 September lalu," tulis akun Instagram Pemprov DKI Jakarta seperti dilihat detikcom, Sabtu (26/9). 
 
Ketua F-PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menuding kebijakan PSBB ketat yang diberlakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berbau politis. Ia bahkan menyebut Anies hanya mencari panggung melalui kebijakan ini. 
 
"Rencana perpanjangan PSBB ketat sampai 11 Oktober, baunya sangat politis, daripada keinginan pencegahan penyebaran COVID-19. Fakta selama ini, PSBB juga tidak ditegakkan secara serius. Terbukti di pasar dan permukiman padat tidak ada upaya sosialisasi dan penegakannya," ungkap Gembong, Minggu (27/9/2020). 
 
"Apalagi PSBB patut diduga hanya dijadikan panggung oleh Gubernur agar terus menjadi bahan berita. Dan Anies terlalu asyik memainkan PSBB," lanjutnya. 
 
Sumber: detik

Fraksi PKS Puji Langkah Anies Terapkan PSBB Ketat

JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta mengklaim terjadinya penurunan kasus aktif virus Corona (COVID-19) di Ibu Kota usai pemberlakuan kembali...

Baca selengkapnya »

Sembilan Kepala Daerah di Papua Sepakat Lanjut "Otsus"

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://1.bp.blogspot.com/-e2t1_Oj3dXk/X3BDgQBtfkI/AAAAAAAAQ3Q/msAYyxSLuJMdcovhw_HgisuGT4ha8eaEwCNcBGAsYHQ/s1600/Sembilan%2BKepala%2BDaerah%2Bdi%2BPapua%2BSepakat%2BLanjut%2BOtsus.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="643" data-original-width="1024" height="200" src="https://1.bp.blogspot.com/-e2t1_Oj3dXk/X3BDgQBtfkI/AAAAAAAAQ3Q/msAYyxSLuJMdcovhw_HgisuGT4ha8eaEwCNcBGAsYHQ/s320/Sembilan%2BKepala%2BDaerah%2Bdi%2BPapua%2BSepakat%2BLanjut%2BOtsus.jpg" width="320" /></a></div>
JAYAPURA -- Forum Kepala Daerah se-Tanah Adat Tabi dan Saireri sepakat otonomi khusus (Otsus) Papua tetap dilanjutkan. 
 
Hal ini tertuang dalam kesepakatan bersama setelah dilakukan workshop evaluasi Otonomi Khusus Papua di wilayah Adat Tabi dan Seireri di Hotel Sunni Garden Lake Sentani, Kabupaten Jayapura, Sabtu (26/09/2020). 
 
Dalam kesepakatan tersebut, terdapat 11 poin yang ditandatangani oleh 8 bupati dan 1 wali kota di wilayah adat Seireri dan Tabi.  
 
Yakni Bupati Jayapura, Wali Kota Jayapura, Bupati Keerom, Bupati Supiori, Bupati Biak Numfor, Bupati Sarmi, Bupati Kepulauan Yapen, dan Bupati Waropen. 
 
Kesebelas poin kesepakatan bersama tersebut sifatnya rekomendasi perbaikan dan penataan ulang Otsus Jilid II yakni; Penataan dan pengaturan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota dalam kerangka otonomi khusus Papua. 
 
Harus ada lembaga atau Kementerian yang mengatur otonomi khusus di pusat, harus ada Daftar Prioritas Anggaran (DPA) Khusus Otsus, harus ada Rapat Koordinasi Pembangunan (RAKORBANG) yang bersifat Khusus untuk perencanaan pembangunan daerah. 
 
Selanjutnya, harus ada Grand Design Otsus untuk 5 (lima) program utama (pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur). 
 
Besaran dana otsus yang bersumber dari 2% plafon DAU dan Dana Tambahan Infrastruktur harus dinaikan dari pengaturan saat ini dalam ketenatuan pasal 34 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. 
 
Pengaturan ulang mekanisme distribusi Dana Tambahan Infrastuktur antara Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kemudian, pemilihan kepala daerah harus ada pengaturan bersifat khusus.  
 
Pemilihan Anggota DPR Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota harus dilakukan pengaturan secara khusus. Pembentukan Daerah Otonom Baru (Provinsi) pada wilayah adat Ha-Anim, Lapago, Mepago. Jabatan Kepala Daerah dan Wakil Daerah tingkat Kabupaten/Kota diisi oleh orang asli Papua. 
 
Bupati Kepulauan Yapen, Tony Tesar kepada awak media dalam kesempatan itu menyebutkan, permintaan menaikkan jumlah dana otsus untuk menggenjot pembangunan di Papua. (Baca juga: Warga Pamenang Selatan Berharap Dibangunnya Rumah Sakit Tipe D) 
 
"Tadi sudah disampaikan oleh staf ahli gubernur bahwa saat ini alokasi dana otsus Papua itu 2 persen dari DAU Nasional. Ini masih sangat kecil, sehingga kesepakatan, diusulkan sebesar 10 persen. Dengan nominal ini maka percepatan pembangunan Papua bisa setara dengan daerah lain bisa dilakukan, dan 10 persen itu saya fikir sangat tepat," kata Tony. 
 
Meski begitu, pihaknya berharap pemerintahan pusat bisa mempertimbangkan usulan daerah tersebut. Meski dikatakan yang paling penting dari otsus adalah penggunaan yang tepat sasaran. (Baca juga: Maju Pilgub Kalsel, Denny Indrayana Temui Anies Baswedan selama 1 Jam)  
 
"Kita mau sampaikan bahwa, yang terpenting adalah pengelolaan dana otsus yang baik. Kita tahu bersama berdasar pemeriksaan BPK, ada dana silva Provinsi Papua yang merupakan sisa anggaran tahun 2018-2019 tersimpan di Bank Papua itu sebesar Rp1, 8 triliun. Ini kalau kita bagi maka bisa dapat Rp200 miliar tiap kabupaten/kota. Maka pengelolaan yang baik itu lebih penting, sehingga dana Otsus benar-benar digunakan untuk kesejahteraan rakyat Papua," pungkasnya. 
 
(rel/ede)

Sembilan Kepala Daerah di Papua Sepakat Lanjut "Otsus"

JAYAPURA -- Forum Kepala Daerah se-Tanah Adat Tabi dan Saireri sepakat otonomi khusus (Otsus) Papua tetap dilanjutkan. Hal ini tertuang ...

Baca selengkapnya »

Satgas MTF TNI Konga XXVIII-L/UNIFIL KRI Sultan Hasanuddin 366 Terima Kunjungan Tim Wasev Ops Mabes TNI

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://1.bp.blogspot.com/-kRICB2A1PiY/X3Amw4p-d7I/AAAAAAAAQ3E/ZoKuFE95VnwPEvNsN4m_GuSHvMKlJMSBwCNcBGAsYHQ/s1600/Satgas%2BMTF%2BTNI%2BKonga%2BXXVIII-LUNIFIL%2BKRI%2BSultan%2BHasanuddin%2B366%2BTerima%2BKunjungan%2BTim%2BWasev%2BOps%2BMabes%2BTNI%25C2%25A0.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="853" data-original-width="1280" height="426" src="https://1.bp.blogspot.com/-kRICB2A1PiY/X3Amw4p-d7I/AAAAAAAAQ3E/ZoKuFE95VnwPEvNsN4m_GuSHvMKlJMSBwCNcBGAsYHQ/s640/Satgas%2BMTF%2BTNI%2BKonga%2BXXVIII-LUNIFIL%2BKRI%2BSultan%2BHasanuddin%2B366%2BTerima%2BKunjungan%2BTim%2BWasev%2BOps%2BMabes%2BTNI%25C2%25A0.jpeg" width="640" /></a></div>
ISTAMBUL, TURKI -- Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Sultan Hasanuddin-366 dengan Komandan Letkol Laut (P) Ludfy, S.T., MMDS sekaligus Dansatgas Maritime Task Force (MTF) TNI Kontingen Garuda (Konga) XXVIII-L/UNIFIL menerima kunjungan tim Pengawasan dan Evakuasi Operasi (Wasev Ops) Mabes TNI saat kapal sedang melaksanakan Port Visit di dermaga Mersin International Port (MIP), Turki, Sabtu (26/09/2020). 
 
Tim Wasev Ops Mabes TNI beserta rombongan yang dipimpin oleh Dalopslugri Paban VIII Sops TNI Letkol Laut (P) Gita Muharam, M.Sc, disambut langsung oleh Dansatgas MTF TNI Kontingen Garuda  (Konga) XXVIII-L/UNIFIL Letkol Laut (P) Ludfy, S.T., MMDS., di geladak haluan KRI Sultan Hasanuddin 366. 
 
Kunjungan diawali dengan  menerima sambutan dari  Dansatgas MTF TNI, dilanjutkan paparan tentang gambaran umum kegiatan operasi MTF dalam misi perdamaian PBB UNIFIL Lebanon yang telah berjalan selama Sembilan bulan. Dalam kegiatan tersebut juga dilaksanakan paparan terkait tentang kondisi teknis heli Dauphin AS-365 HR-3601 yang On Board di KRI Sultan Hasanuddin 366. 
 
Selesai menerima paparan, tim Wasev Ops Mabes TNI langsung menuju geladak heli untuk melaksanakan pengecekan serta memastikan kondisi heli dalam rangka mendukung kegiatan operasi. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Atase Pertahanan (Athan) RI untuk turki Kolonel Inf Sjaiful Thalib, S.H., M.Si. 
 
Autentikasi: Kabidpeninter Puspen TNI Kolonel Laut (KH) H. Agus Cahyono

Satgas MTF TNI Konga XXVIII-L/UNIFIL KRI Sultan Hasanuddin 366 Terima Kunjungan Tim Wasev Ops Mabes TNI

ISTAMBUL, TURKI -- Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Sultan Hasanuddin-366 dengan Komandan Letkol Laut (P) Ludfy, S.T., MMDS sekaligus...

Baca selengkapnya »

Waspada Tsunami, Kawasan Pesisir Selatan Jawa Pasang EWS

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://1.bp.blogspot.com/-sMwXcVNz2Mw/X3AS24ZZq8I/AAAAAAAAQ2o/0-PkAuhyAjQpPNbxLQlitVE6TxODH-uiQCNcBGAsYHQ/s1600/Waspada%2BTsunami%252C%2BKawasan%2BPesisir%2BSelatan%2BJawa%2BPasang%2BEWS.jpeg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="428" data-original-width="640" height="214" src="https://1.bp.blogspot.com/-sMwXcVNz2Mw/X3AS24ZZq8I/AAAAAAAAQ2o/0-PkAuhyAjQpPNbxLQlitVE6TxODH-uiQCNcBGAsYHQ/s320/Waspada%2BTsunami%252C%2BKawasan%2BPesisir%2BSelatan%2BJawa%2BPasang%2BEWS.jpeg" width="320" /></a></div>
TRENGGALEK, JATIM -- Potensi tsunami di pesisir selatan Jawa menjadi perhatian serius dari BPBD Trenggalek. Sejumlah peralatan peringatan dini tsunami atau Early Warning System (EWS) terpasang di tiga kecamatan. 
 
Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Trenggalek Joko Rusianto mengatakan di wilayahnya terdapat belasan desa di tiga kecamatan yang masuk zona rawan tsunami, yakni Kecamatan Watulimo, Panggul, dan Kecamatan Munjungan. Ketiga kecamatan di pesisir selatan tersebut berhadapan langsung dengan Samudera Hindia. 
 
"Kita semua memang harus mengakui dan menyadari bahwa selatan Jawa itu masuk daerah rawan, bahkan Trenggalek ini rawan multi bencana, tsunami, banjir maupun kekeringan. Nah terkait tsunami, pesisir selatan sudah terpasang EWS," kata Joko Rusianto, Minggu (27/9/2020). 
 
EWS tersebut terpasang di titik paling rawan, sehingga diharapkan ketika terjadi kondisi darurat bisa segera memberikan peringatan dini melalui sirine kepada warga sekitar, untuk melakukan langkah evakuasi ke lokasi yang lebih aman. 
 
"EWS ini terkoneksi langsung dengan Pusdalops BPBD Trenggalek. Untuk pengoperasian atau menekan tombol darurat EWS, kami harus menunggu perintah dari BMKG," ujarnya. 
 
Menurutnya pihaknya baru saja melakukan pengecekan fungsi EWS di wilayah Kecamatan Panggul dan dipastikan dapat berfungsi dengan normal. Pengecekan serupa juga dilakukan terhadap EWS yang lain. 
 
Joko Rusianto menambahkan, selain EWS, BPBD juga telah memasang sejumlah rambu peringatan maupun rambu evakuasi di kawasan pesisir selatan. Dengan keberadaan rambu itu bisa menjadi perhatian seluruh masyarakat sekitar maupun warga pendatang. 
 
"Jadi titik-titik kumpul maupun jalur evakuasi sudah kami siapkan. Sehingga misalkan ada kondisi darurat, masyarakat sekitar sudah tahu kemana harus lari menyelamatkan diri," jelasnya. 
 
Joko melanjutkan ribuan masyarakat yang kini tinggal di zona rawan diimbau untuk bisa memahami dan sadar akan adanya potensi bencana tersebut, dengan selalu siap siaga. 
 
"Dulu sudah dibentuk kelompok-kelompok kecil, untuk bertanggung jawab terhadap kelompoknya saat bencana datang. Mereka harus tahu apa dan siapa yang harus diselamatkan dulu, misalkan anak kecil dan lansia. Kemudian kemana harus mengevakuasi diri," imbuhnya. 
 
Titik evakuasi yang dipilih adalah perbukitan terdekat dari kawasan perkampungan warga. Joko mengaku wilayah pesisir Trenggalek banyak diuntungkan dengan kondisi geografis yang banyak terdapat perbukitan, sehingga titik evakuasi lebih dekat. 
 
Kepala BPBD Trenggalek ini mengakui saat ini yang perlu ditingkatkan adalah kesiapsiagaan dari masyarakatnya. Sebab dengan kesiapan masyarakat maka akan mengurangi risiko jatuhnya korban jiwa. 
 
Sumber: detik

Waspada Tsunami, Kawasan Pesisir Selatan Jawa Pasang EWS

TRENGGALEK, JATIM -- Potensi tsunami di pesisir selatan Jawa menjadi perhatian serius dari BPBD Trenggalek. Sejumlah peralatan peringatan ...

Baca selengkapnya »

Politikus Demokrat Ini Cibir Pakar Hukum Tata Negara Kemukakan Pernyataan Sebatas Asumsi

Satpol PP Bubarkan Kerumunan 100 Pemotor di Kawasan Puncak

Fraksi PKS Puji Langkah Anies Terapkan PSBB Ketat

Sembilan Kepala Daerah di Papua Sepakat Lanjut "Otsus"

Satgas MTF TNI Konga XXVIII-L/UNIFIL KRI Sultan Hasanuddin 366 Terima Kunjungan Tim Wasev Ops Mabes TNI

Waspada Tsunami, Kawasan Pesisir Selatan Jawa Pasang EWS

Nasional

MANCANEGARA

PARIWARA

NKRIZONE

JABODETABEKZONE

LAMPUNGZONE

SUMSELZONE

BABELZONE

JAMBIZONE

KEPRIZONE

RIAUZONE

BENGKULUZONE

SUMUTZONE

ACEHZONE

SUMBARZONE

Limapuluh Kota

Kab. Padang Pariaman

Kota Padang

Kab. Pesisir Selatan

Kota Pariaman

DPRD Padang

TANAH DATAR

KAB. DHARMASRAYA

KAB. PASAMAN BARAT

KAB. PASAMAN

SAWAH LUNTO

KAB. SIJUNJUNG

KAB. SOLOK

KOTA SOLOK

Kota Padangpanjang

Kab. Solok Selatan

Kota Payakumbuh

Politik

EKBIS