"Hal ini penting agar prinsip dasar reformasi pasca 1998 tetap terjaga. TNI fokus pada pertahanan, Polri fokus pada keamanan dalam negeri dan unsur sipil mengawal supremasi hukum serta demokrasi. Dengan komposisi seimbang inilah reformasi sektor keamanan dapat berjalan konsisten," kata Hasanuddin kepada awak media di Jakarta, Jumat (3/10/2025).
Ia menyebut Kapolri berwenang dan berkepentingan mengusulkan perwira tinggi Bhayangkara untuk memperkuat struktur di Kemenko Polkam.
"Selain Kapolri, saya kira Penasihat Presiden Bidang Keamanan dan Reformasi Polri maupun Kompolnas juga memiliki ruang memberi rekomendasi langsung kepada presiden. Dengan demikian, keterwakilan Polri di Kemenko Polkam tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga strategis, substantif, dan relevan dengan tantangan keamanan nasional," jelasnya.
Masih kata Hasanuddin, dengan adanya keseimbangan itu, Kemenko Polkam akan benar-benar menjadi forum koordinasi yang merepresentasikan sinergi tiga pilar, yakni TNI, Polri, dan sipil.
"Kami berharap presiden untuk mempertimbangkan hal ini demi memastikan arah reformasi sektor keamanan berjalan sesuai amanat demokrasi dan kebutuhan bangsa," imbuhnya
Ia juga menegaskan bahwa penunjukan Jenderal (Hor) (Purn) Djamari Chaniago sebagai Menko Polkam merupakan langkah strategis di tengah kebutuhan memperkuat arah reformasi sektor keamanan.
"Dengan kapasitas dan pengalaman yang panjang, beliau (Djamari) diharapkan mampu menjaga stabilitas politik-hukum sekaligus memastikan transformasi kelembagaan berjalan konsisten dan terarah," pungkas Hasanuddin.
#rmo/bin
