sumatrazone

DPRD Padang, Paripurnakan Perubahan APBD TA 2017

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg5dJktZWFLNTBf3uql1vkYY1RRm34-fHYFFbuNDoZqZP514dc-VI4V3Ml3LTs7M66mjfM86izUX6HvkHB-s2BHgaB6ovxjWdB1-aYemJbQJ9dbgs-oqfruo4E4242JE-CO5HBIVnaHbn0/s1600/kantor+dprd.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="177" data-original-width="284" height="199" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg5dJktZWFLNTBf3uql1vkYY1RRm34-fHYFFbuNDoZqZP514dc-VI4V3Ml3LTs7M66mjfM86izUX6HvkHB-s2BHgaB6ovxjWdB1-aYemJbQJ9dbgs-oqfruo4E4242JE-CO5HBIVnaHbn0/s320/kantor+dprd.jpg" width="320" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
Padang-Partai Persatuan Pembangunan (PPP) adalah satu satunya fraksi di DPRD Padang yang tetap menolak dalam pandangan akhir fraksi pada rapat Paripurna terhadap Pendapat Akhir Fraksi tentang Ranperda Perubahan APBD Kota Padang TA 2017, Sabtu(30/9). 
 
Anggota DPRD Padang ,Maidestal Hari Mahesa menegaskan, fraksi PPP dan dirinya tegas menolak permintaan dana tambahan untuk kegiatan Festival Qasidah Skala Besar Tingkat Nasional ke-22 yang bakal digelar di Kota Padang. 
 
Hal itu karena melihat anggaran yang ada, ditumpangkan pada kegiatan lain. Kegiatan itu sebetulnya kegiatan Da'i internasional, semetara ditumpangkan pada Lembaga Seni Qasidah Indonesia (LASQI) untuk perlombaan qasidah rebana tingkat nasional. 
 
"Silahkan bagi fraksi lain setuju, yang jelas saya pribadi dan Fraksi PPP menolak ini, "tegas Ketua DPD PPP Kota Padang ini usai paripurna. 
 
Hal yang tidak mungkin kita lakukan. Mana mungkin anggaran dan kegiatan dipakai atau dilaksanakan terlebih dahulu, baru kemudian anggarannya diminta lagi. Pasalnya, anggaran dipakai dan kegiatan dilaksanakan terlebih dahulu, kemudian anggarannya dimintakan lagi. 
 
Apalagi pelaksanaan kegiatan Pertemuan Da'i Internasional dan Festival Qasidah Skala Besar Tingkat Nasional ke-22, waktunya berbeda. Pertemuan Da'i Internasional dilaksanakan tanggal 11-20 Juli 2017, sedangkan Festival Qasidah Skala Besar Tingkat Nasional ke-22 baru akan dilaksanakan pada tanggal 18-25 November 2017 nanti. Berapa bulan jaraknya?. "Itukah namanya satu rangkaian kegiatan?, yang benar sajalah, "kata Hesa. 
 
Kita mempertanyakan bagaimana  sistem penganggarannya. Terlihat banyaknya pemborosan anggaran yang tak masuk logika pikiran kita dan penuh kebohongan. 
 
"Anda bayangkan, dana penginapan masa 1 harinya sampai Rp5,5 juta per malam. Dan diajukan 4 malam. Pejabat negara mana yang akan menginap sampai 4 hari. Paling kalau yang hadir presiden sekalipun datang pagi, sorenya sudah balik lagi," ujarnya. 
 
Lebih lanjut sebutnya, yang jadi pertanyaan satu lagi untuk kegiatan qasidah rebana ini, ironis nya kita tidak diberikan laporan, ada berapa banyaknya sumbangan dari pihak ketiga kepada pemko dan panitia pelaksana. "Mana sumbangan pihak ke tiga?. Apakah tidak ada satu pun lembaga, perusahaan, BUMN, BUMD yang menyumbang?. Apakah dana sumbangan pihak ketiga tersebut masuk kantong oknum?," ujarnya. 
 
"Sedangkan untuk kegiatan lomba 17 Agustusan saja pasti adalah pihak - pihak yang ikut berpartisipasi menyumbang dana, apalagi ini kegiatan besar tingkat nasional, "katanya. 
 
Hesa menambahkan, kalau Pemerintah Kota Padang mau dana tambahan untuk kegiatan tersebut, maka sampaikan terlebih dahulu laporan keuangan kegiatan tersebut kepada DPRD. Lagian, dimana-mana pemko selalu menyampaikan kepada rakyat, kita keterbatasan anggaran. Namun kegiatan ini dinilai menghamburkan uang rakyat hanya demi sebuah pretise dan kegiatan serimonial, " ujarnya. 
 
Sementara itu banyak hal lagi anggaran yang diperlukan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat dan pembangunan sarana prasarana, seperti untuk penanganan banjir, bidang pendidikan yang mobilernya banyak parah, bidang kesehatan yakni puskesmas dan pustu yang masih jauh dari layak untuk pelayanan kepada masyarakat, mestinya hal ini harus di perhatikan lebih serius lagi. 
 
"Dalam hal ini kami Fraksi PPP DPRD Kota Padang wanti - wanti supaya tidak ingin nantinya kegiatan ini tersangkut persoalan hukum. Yang menurut pandangan fraksi PPP, sebut Hesa bertentangan dengan aturan " tutupnya.(*)</div>
</div>

DPRD Padang, Paripurnakan Perubahan APBD TA 2017

Padang- Partai Persatuan Pembangunan (PPP) adalah satu satunya fraksi di DPRD Padang yang tetap menolak dalam pandangan akhir fraksi pad...

Baca selengkapnya »

DPRD Kota Padang, Bahas dana Tambahan Kegiatan Festival Qasidah

DPRD Kota Padang, Bahas dana Tambahan Kegiatan Festival Qasidah

Padang- Sebagai anggota DPRD Kota Padang Haji Maidestal Hari Mahesa menegaskan, dirinya menolak permintaan dana tambahan untuk kegiatan ...

Baca selengkapnya »

Wakil Ketua DPRD Padang Wahyu Iramana Putra, Tak ada Peluang Untk PKI dI Indonesia

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg5dJktZWFLNTBf3uql1vkYY1RRm34-fHYFFbuNDoZqZP514dc-VI4V3Ml3LTs7M66mjfM86izUX6HvkHB-s2BHgaB6ovxjWdB1-aYemJbQJ9dbgs-oqfruo4E4242JE-CO5HBIVnaHbn0/s1600/kantor+dprd.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="177" data-original-width="284" height="199" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg5dJktZWFLNTBf3uql1vkYY1RRm34-fHYFFbuNDoZqZP514dc-VI4V3Ml3LTs7M66mjfM86izUX6HvkHB-s2BHgaB6ovxjWdB1-aYemJbQJ9dbgs-oqfruo4E4242JE-CO5HBIVnaHbn0/s320/kantor+dprd.jpg" width="320" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
Padang-Wakil Ketua DPRD Padang Wahyu Iramana Putra yang juga merupakan politikus Partai Golkar Padang Sumatera Barat, tegas - tegas menyatakan tidak ada ruang untuk Partai Komunis Indonesia (PKI) di NKRI ini. 
 
"PKI ya PKI dan ini jelas - jelas adalah Organisasi terlarang di Negeri kita, PKI itu organisasi yang  tidak mempunyai tuhan mereka, dan jelas tidak sesuai dengan dasar negara kita pada Sila Pertama Pancasila yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, " tegasnya,Jum'at (29/9) di ruang kerjanya. 
 
Terkait dengan pemutaran film G30S/PKI diputar kembali kata Wahyu, ia sangat menyesalkan adanya pemotongan - pemotongan dalam film tersebut. Seharusnya biar dibuka secara terang - terangan bagaimana kekejaman PKI itu. Tidak ada alasan sedikitpun, kita ingin semua elemen anak bangsa ini tahu bagaimana kekejaman PKI ini. 
 
Terkait pemutaran film G30S/PKI diputar kembali, menurutnya bisa menjadi pembelajaran bagi generasi muda. Dan saya sebenarnya menginginkan agar kembali diajarkan sejarah bagaimana kekejaman PKI ini di tingkat pelajar baik,SD, SMP, SMA. 
Sampaikan saja, karena PKI itu memang tidak boleh ada di Indonesia dan itu harga mati. 
 
" Dengan adanya pemutaran film  tersebut serta pembelajaran di tingkat sekolah dapat membuat anak - anak kita dan generasi  muda tidak mudah terpengaruh dengan ideologi yang tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, " katanya. 
 
"Golkar adalah salah satu partai yang secara tegas tidak menginginkan adanya PKI di NKRI ini. Makanya pada seluruh kader agar merespon jika ada pergerakkan PKI ini di Kota Padang, karena PKI itu dia menyusup, "ujar Ketua DPD Golkar Kota Padang ini. 
 
Lebih lanjut dikatakan, menurut informasi dahulunya golangan A dan B ini oleh pemerintah tidak diperbolehkan sama sekali masuk menduduki jabatan - jabatan penting, namun saat ini seperti lepas. Untuk itu jika ada terjadi pergerakkan atas nama PKI harus segera di tindak tegas oleh aparat keamanan dan pemerintah. 
 
Bisa kita lihat dan sangat menyangkan saat ini masa mereka berani secara terang - terangan menampilkan lambang palu dan arit, bahkan secara terang - terangan baru - baru ini dimedia sosial ada vidio - vidionya. 
 
"Sekali lagi kita tegaskan tidak ada ruang untuk PKI di NKRI dan itu harga mati, "ungkap Wahyu.(*)</div>
</div>

Wakil Ketua DPRD Padang Wahyu Iramana Putra, Tak ada Peluang Untk PKI dI Indonesia

Padang- Wakil Ketua DPRD Padang Wahyu Iramana Putra yang juga merupakan politikus Partai Golkar Padang Sumatera Barat, tegas - tegas men...

Baca selengkapnya »

Libur Lebaran, 2.000 Pasang Buku Nikah di Kemenag Pasbar Dilaporkan Raib

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiPy-az1DbKQFMEw-2EHRay6AolMyIJdcOCt8MWVypW45zp7OQum4NxKJN7M6Ay5e1ki9y5cQtjltS1imzw97amVm8fGauW3JfJ0-Frt5AUs6gdQMHY8JZ7Iyxs0A4PJ_fQosD0P2EDLg/s1600/Libur+Lebaran%252C+2.000+Pasang+Buku+Nikah+di+Kemenag+Pasbar+Dilaporkan+Raib.jpeg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="225" data-original-width="225" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiPy-az1DbKQFMEw-2EHRay6AolMyIJdcOCt8MWVypW45zp7OQum4NxKJN7M6Ay5e1ki9y5cQtjltS1imzw97amVm8fGauW3JfJ0-Frt5AUs6gdQMHY8JZ7Iyxs0A4PJ_fQosD0P2EDLg/s320/Libur+Lebaran%252C+2.000+Pasang+Buku+Nikah+di+Kemenag+Pasbar+Dilaporkan+Raib.jpeg" width="320" /></a></div>
PASBAR, SUMBAR -- Sekitar 2 ribu pasang buku nikah di Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat (Sumbar), hilang diambil pencuri ketika libur lebaran, 1 Syawal 1438 Hijriah. 
 
"Benar, telah terjadi pencurian di Kemenag Pasaman Barat pada Minggu (25/6/2017), berdasarkan LP/202/VI/2017-Res Pasbar," kata Kepala Polres Pasaman Barat, AKBP Iman Santoso, di Simpang Empat, Senin (26/6/2017). 
 
Polisi mengetahui pencurian buku nikah pada hari Minggu sekitar pukul 09.00 WIB, ketika ada laporan dari salah seorang aparatur sipil negara (ASN) Kemenag, Sufrimas (40). 
 
Sufrimas mengatakan, pintu samping Kantor Kemenag Pasaman Barat telah terbuka secara paksa. 
 
Sekitar 2 ribu pasang buku nikah dengan nomor seri SB 5663501 sampai dengan SB 5665500 hilang dan tidak ditemukan. 
 
Kejadian ini mirip dengan apa yang terjadi tahun lalu di Bengkulu. Saat itu 400 buku nikah dan 300 buku nikah duplikat dicuri pada saat hari pertama Lebaran 2017, pada 6 Juli 2016. 
 
Sumber: antara

Libur Lebaran, 2.000 Pasang Buku Nikah di Kemenag Pasbar Dilaporkan Raib

PASBAR, SUMBAR -- Sekitar 2 ribu pasang buku nikah di Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat (Sumbar),...

Baca selengkapnya »

Sri Mulyani: Satu Orang Indonesia Tanggung Hutang Negara Rp13 Juta

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjNjQGDOFoeBYmvP7uWLFDt8JhepMNs6lTW-BaY7hgKdM0nQllJKtqUxeQrpvGJgCi7D8QEs8LsFMkpWUPbHiDhdJy948khVfIxzprDiYv90FPss8ggkcVmn2M24Rf-nmguFUCkTu9RPA/s1600/Sri+Mulyani%252C+Satu+Orang+Indonesia+Tanggung+Hutang+Negara+Rp13+Juta.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="416" data-original-width="596" height="223" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjNjQGDOFoeBYmvP7uWLFDt8JhepMNs6lTW-BaY7hgKdM0nQllJKtqUxeQrpvGJgCi7D8QEs8LsFMkpWUPbHiDhdJy948khVfIxzprDiYv90FPss8ggkcVmn2M24Rf-nmguFUCkTu9RPA/s320/Sri+Mulyani%252C+Satu+Orang+Indonesia+Tanggung+Hutang+Negara+Rp13+Juta.jpg" width="320" /></a></div>
TANGSEL, BANTEN -- Indonesia masih mengalami defisit dalam beberapa tahun terakhir. Penerimaan negara yang sebesar Rp 1.750 triliun jauh lebih kecil ketimbang belanja pemerintah yang sebesar Rp 2.020 triliun. 
 
Demikian diungkapkan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, dalam kuliah umumnya di Kampus Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), Tangerang Selatan, Senin (17/4/2017). 
 
Sri Mulyani mengatakan, dengan jumlah rasio utang Indonesia saat ini sebesar 27% dari Gross Domestic Product (GDP) yang sekitar Rp 13.000 triliun, maka setiap masyarakat di Indonesia memiliki utang sebesar US$ 997 per kepala (Rp13 juta). 
 
"Kalau kita lihat, rasio utang kita memang cukup tinggi, tapi tidak tinggi-tinggi amat dibandingkan dengan negara lain, kalau dihitung itu dari hampir 260 juta penduduk, kira-kira utang kita US$ 997 AS per kepala," kata Sri Mulyani. 
 
Walau cukup tinggi, namun Sri Mulyani mengaku, nominal utang Indonesia tersebut nyatanya masih lebih rendah dibandingkan dengan negara lainnya. Ia membandingkan, Amerika dan Jepang memiliki utang yang lebih tinggi dibanding Indonesia. 
 
"Kalau anda jadi orang Amerika Serikat, di sana setiap kepala menanggung utang US$ 62.000. Sedangkan kalau di Jepang sebesar US $85.000 per kepala," terang Sri Mulyani. 
 
Menurutnya, utang sebesar US$ 997 per kepala itu tentu tidak terlalu membebani masyarakat Indonesia yang rata-rata populasinya sebagian besar adalah golongan produktif atau di usia kurang dari 30 tahun.  
 
Saat ini, kata Sri Mulyani, pemerintah terus berusaha untuk bisa menekan utang yang terlalu besar melalui peningkatan penerimaan pajak. 
 
"Di Jepang itu US$ 85.000 per kepala dan jangan lupa kalau Jepang itu adalah populasinya yang aging, orangnya yang sepuh, sudah tua, jadi untuk mereka masih punya utang US$ 85.000 per kepala tapi hidupnya tinggal beberapa tahap ke depan," tuturnya.  
 
Sumber: detik.com

Sri Mulyani: Satu Orang Indonesia Tanggung Hutang Negara Rp13 Juta

TANGSEL, BANTEN -- Indonesia masih mengalami defisit dalam beberapa tahun terakhir. Penerimaan negara yang sebesar Rp 1.750 triliun jauh l...

Baca selengkapnya »

Anggota Dewan PKS Tertangkap "Sedang Begituan" dengan Seorang Gadis Dalam Mobil Dinasnya

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhNW02CzxLFKJkXQhp3ZsISIgYba96p0oegAjd7hoMya6kMrxBLwHBrICZt22v0y_btyCXL9llOoIWzs5kogwHxEFM46zg70xtSxCsEdPvEG6-pUKl0fRYMI2PJNCU5ldfO2lsIyzFJ3w/s1600/Anggota+Dewan+PKS+Tertangkap+Sedang+Begituan+dengan+Seorang+Gadis+Dalam+Mobil+Dinasnya.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="420" data-original-width="695" height="193" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhNW02CzxLFKJkXQhp3ZsISIgYba96p0oegAjd7hoMya6kMrxBLwHBrICZt22v0y_btyCXL9llOoIWzs5kogwHxEFM46zg70xtSxCsEdPvEG6-pUKl0fRYMI2PJNCU5ldfO2lsIyzFJ3w/s320/Anggota+Dewan+PKS+Tertangkap+Sedang+Begituan+dengan+Seorang+Gadis+Dalam+Mobil+Dinasnya.jpg" width="320" /></a></div>
HSS, KALSEL -- Oknum anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Provinsi Kalimantan Selatan, tertangkap basah warga sedang berbuat mesum dengan seorang gadis berusia 17 tahun di dalam mobil dinasnya, Selasa (11/4/2017) sore. 
 
Kejadian ini berlangsung di halaman Gedung Olahraga dan Seni Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. 
 
Berawal saat gadis tersebut sedang jogging di halaman gedung. oknum anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD HSS berinisial "GR" (42)  melihat lalu memangggil dan menyuruh si gadis masuk ke mobil dinasnya. 
 
Salah seorang saksi di sekitar gedung semenjak awal sudah menaruh curiga kemudian mendekati mobil GR dan langsung membuka pintu mobil. 
 
Alangkah kagetnya ia tatkala menyaksikan GR dan gadis tadi sedang bersetubuh. Saksi lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polres Hulu Sungai Selatan. 
 
Kasubag Humas Polres H1SS, AKP Agus Winartono, ketika dikonfirmasi awak media membenarkan kejadian tersebut. 
 
"Pada Selasa sore tanggal 11 Maret 2017, petugas mendapat laporan warga bahwa telah mengamankan pria berinisial GR bersama seorang wanita yang sedang berbuat mesum di dalam mobilnya. Saat ini, GR terancam Pasal 81 ayat 2 UU RI No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman kurungan 15 tahun penjara," tutur Agus. 
 
Gadis yang masih berstatus pelajar itu, 1anjut Agus, sudah dimintai keterangan. Saat diperiksa, dia mengaku bahwa keduanya sudah pernah bertemu beberapa kali sebelumnya. 
 
“Sudah empat kali bertemu dengan GR dan diajak jalan–jalan. Tetapi diajak gituan baru kali ini dengan iming–imingi akan diberi uang,” ungkapnya. 
 
Sekretaris DPD PKS Kabupaten HSS, M Thalhah, tidak menampik kabar diamankannya seorang oknum anggota dewan dari partai PKS. 
 
"Informasi yang kita peroleh, memang ada anggota dewan dari partai kita yang diamankan oleh anggota Polres HSS," katanya, Rabu, (12/4/2017). 
 
Namun, pihaknya masih belum mengetahui kepastian kasus apa yang membelit kader PKS itu. 
 
"Kita membenarkan berdasarkan keterangan pihak polisi. Kita pribadi secara langsung belum bertemu dengan yang bersangkutan," lanjutnya. 
 
Pihaknya masih belum berani berandai-andai dan akan menunggu informasi dan proses lanjut dari pihak kepolisian. 
 
"Bila memang terbukti bersalah, akan ditindak sesuai dengan aturan AD/ART partai PKS," tambahnya. 
 
Siapakah anggota dewan berinisial GR? 
 
Fraksi PKS di DPRD Hulu Sungai Selatan ada enam orang, yakni; Gazali Rahman, Syamsudin HS, Akhmad Fahmi, Syamsuri Arsyad, Hirman, dan Muhammad Busta. 
 
(kpc/irs)

Anggota Dewan PKS Tertangkap "Sedang Begituan" dengan Seorang Gadis Dalam Mobil Dinasnya

HSS, KALSEL -- Oknum anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Provinsi Kalimantan Selatan, tertangkap basah warga sedang berbuat ...

Baca selengkapnya »