sumatrazone

Penerimaan CPNS 2019 Dibuka Oktober-November, Tersedia 100.000 Formasi!

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEibUA7SKvIxF2MQjrvZLy2RdUM38SgGHTce9dmDmZ9ERnV2gvYdZ7cArExQOp4Scr1NrPcxImEaz5ZNtyfhAhceeyqy5vPAOLmBK0XbCqMazAphnCcla5bMv627Nc4wuPvdiiy_tP846w/s1600/CPNS+2019.jpeg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="450" data-original-width="670" height="214" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEibUA7SKvIxF2MQjrvZLy2RdUM38SgGHTce9dmDmZ9ERnV2gvYdZ7cArExQOp4Scr1NrPcxImEaz5ZNtyfhAhceeyqy5vPAOLmBK0XbCqMazAphnCcla5bMv627Nc4wuPvdiiy_tP846w/s320/CPNS+2019.jpeg" width="320" /></a></div>
JAKARTA -- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) memastikan akan kembali membuka pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada tahun ini. Rencanannya pembukaan sendiri akan dilakukan pada akhir tahun 2019. 
 
Menteri PANRB Syafruddin mengatakan, rencananya, pembukaan CPNS sendiri akan dilaksanakan antara bulan Oktober dan November. Ini sama dengan pembukaan pendaftaran CPNS pada tahun lalu. 
 
"Nanti, akhir tahun. Mungkin sama dengan tahun lalu, Oktober atau November," ujarnya saat ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (28/3/2019). 
 
Sementara itu mengenai jumlah formasi yang akan dibuka, Syafruddin menyebutkan jika akan ada sekitar 100.000 formasi pada tahun ini. Memang jumlahnya lebih rendah dibandingkan tahun lalu yang mencapai 200.000 formasi. 
 
Namun, Syafruddin belum menjelaskan secara rinci dan detail formasi apa nantinya yang akan dibuka pada seleksi CPNS tahun ini. Akan tetapi jika berdasarkan kebutuhan guru yang masih mencapai 700.000 tenaga pengajar, besar kemungkinan jika pada tahun ini posisi guru masih akan menjadi formasi yang memiliki porsi terbesar. 
 
"Formasi pada CPNS tahun ini akan berjumlah sebanyak 100.000 formasi," ucapnya seperti dilansir dari okezone.com. 
 
Selain CPNS, pemerintah juga akan membukanya kembali pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap dua. Pembukaan PPPK sendiri akan lebih dulu dilaksanakan. 
 
Rencanannya, pembukaan PPPK tahap II akan dilakukan antara Juni dan Juli 2019. Pada tahap II ditargetkan bisa menarik 150 ribu tenaga PPPK. 
 
Seleksi PPPK Tahap I sendiri sudah dilaksanakan pada 12-17 Februari 2019 dengan jumlah formasi terisi sekitar 50 ribu posisi. Pada tahap I, pembukaan tenaga PPPK dilakukan untuk formasi tenaga honorer. 
 
(okz/bin)

Penerimaan CPNS 2019 Dibuka Oktober-November, Tersedia 100.000 Formasi!

JAKARTA -- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) memastikan akan kembali membuka pendaftaran Calon Peg...

Baca selengkapnya »

Bupati Pasaman Titikkan Air Mata, Pembukaan O2SN Khidmat di Bawah Lebatnya Hujan

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8zrerHQZWIW2aw9N8Ydm0PgOSqePJrmmB_SIZGAA-W3rO4fN_5rN2bEW_WUcRcDXexWxfTrgWRIQyMRngguNHZ_LME4hWEHOfkjzJId_VD_ayr_HTg64mihlyLYz6HUSl_VzhVTud6A/s1600/Bupati+Pasaman+Titikkan+Air+Mata%252C+Pembukaan+O2SN+Khidmat+di+Bawah+Lebatnya+Hujan.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="582" data-original-width="944" height="197" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8zrerHQZWIW2aw9N8Ydm0PgOSqePJrmmB_SIZGAA-W3rO4fN_5rN2bEW_WUcRcDXexWxfTrgWRIQyMRngguNHZ_LME4hWEHOfkjzJId_VD_ayr_HTg64mihlyLYz6HUSl_VzhVTud6A/s320/Bupati+Pasaman+Titikkan+Air+Mata%252C+Pembukaan+O2SN+Khidmat+di+Bawah+Lebatnya+Hujan.jpg" width="320" /></a></div>
PASAMAN, SUMBAR -- Bupati Pasaman H. Yusuf Lubis, SH, MM, sempat menitikkan air mata haru, saat penampilan Tari Indang Muaro Mangguang dalam hujan lebat pada acara pembukaan O2SN Tingkat SD dan SLTP se Kabupaten Pasaman tahun 2019, bertempat di Gelora Tuanku Imam Bonjol Lubuk Sikaping, Kamis (28/3/2019). 
 
"Saya terharu dengan penampilan tari ini, tidak terasa saya menangis" ujarnya. 
 
"Saya sangat mengapresiasi untuk para penari indang, sudah 60 tahun umur saya, baru kali ini saya menyaksikan tari indang yang begitu semangatnya di bawah hujan lebat", ujarnya lagi. 
 
"Semangat yang tidak pernah pudar, keinginan yang tidak pernah luntur, itulah prinsip yang dipakai oleh anak-anak kita penari indang ini," kata bupati. 
 
Pembukaan O2SN yang diikuti oleh 779 siswa SD dan SMP yang berasal dari SD/MI, SMP/MTs Negeri dan Swasta dari 12 Kecamatan di Kabupaten Pasaman berlangsung hikmat dan sukses walaupun diguyur hujan lebat. 
 
Patrio pencipta tari Indang Muaro Mangguang yang akrab dipanggil dengan Rio, mengatakan, tari Indang Muaro Manggung menggambarkan Budaya Baronde (gotong royong bergantian) yang disimbolkan sebagai kekompakan gerak dan teknik gerak yang memakai pola saudati (tempo tambah lama tambah cepat). Rio berharap tari Indang Muaro Mangguang menjadi icon di Kabupaten Pasaman karena tari ini tidak ada di daerah lain.  
 
"Kiranya seluruh sekolah SD,  SLTP dan SLTA se Kabupaten Pasaman utk mempelajari tari ini serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman memasukan sebagai pendidikan muatan lokal dan menjadi mata pelajaran tambahan di sekolah karena tari Indang Muara Manggung ini telah sering tampil sebagai utusan Kabupaten Pasaman di ajang seni budaya tingkat nasional dan internasional," tambahnya lagi. 
 
Pada saat yang bersamaan, Eki Noprismon salah satu orang tua dari murid yang ikut tampil sebagai peserta tari Indang Muaro Mangguang mengatakan sangat terkesima dengan penampilan anaknya, Dia berharap ada perhatian dari guru sebagai nilai plus untuk anaknya yang begitu semangat dalam penampilan tari yang diguyur hujan lebat.  
 
mad/ede

Bupati Pasaman Titikkan Air Mata, Pembukaan O2SN Khidmat di Bawah Lebatnya Hujan

PASAMAN, SUMBAR -- Bupati Pasaman H. Yusuf Lubis, SH, MM, sempat menitikkan air mata haru, saat penampilan Tari Indang Muaro Mangguang da...

Baca selengkapnya »

Dalam Pelayanan Prima, Kepuasan Masyarakat Tujuan Utama

Oleh: Reny Tri Jayanti 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhQvnZ_XWcSOiQofN-Tpt6vvRe_mxdkrNJZpGuN9nHe5pwZuXLysW4X2Pf2N05sr6oBCEpLMbDhhyasRyCRfntXaSmom4l419xZ9rsVXUVEwH7BHFUoWLn19rOYkl7LreXKl_i3kF5jJw/s1600/Reny+Tri+Jayanti.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="194" data-original-width="200" height="308" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhQvnZ_XWcSOiQofN-Tpt6vvRe_mxdkrNJZpGuN9nHe5pwZuXLysW4X2Pf2N05sr6oBCEpLMbDhhyasRyCRfntXaSmom4l419xZ9rsVXUVEwH7BHFUoWLn19rOYkl7LreXKl_i3kF5jJw/s320/Reny+Tri+Jayanti.jpg" width="320" /></a></div>
 
 
SUBSTANSI pelayanan publik selalu dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilakukan seseorang atau kelompok orang atau instansi tertentu untuk memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan tertentu.  
 
Pelayanan publik ini menjadi semakin penting karena senantiasa berhubungan dengan khalayak ramai yang memiliki keanekaragaman kepentingan dan tujuan. Karena itu institusi pelayanan publik dapat dilakukan oleh pemerintah maupun non-pemerintah. 
 
Jika pemerintah merupakan organisasi birokrasi dalam pelayanan publik, maka organisasi birokrasi pemerintahan merupakan organisasi terdepan yang berhubungan dengan pelayanan publik.  
 
Pelayanan masyarakat menuntut setiap unsur di dalam lembaga tersebut untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Pelayanan prima mengandung pengertian adalah salah satu usaha yang dilakukan pemerintah untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat dan memenuhi kebutuhan serta keinginan masyarakat. 
 
Sesuai dengan Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 63 tahun 2004 yang berbunyi “Hakikat Pelayanan Publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat", maka instansi publik berkewajiban memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. 
 
Pelayanan publik dalam pemerintahan yang baik dituntut memenuhi kualitas yang harus dipenuhi. Pelayanan publik yang ada harus berfungsi untuk mengurangi (bahkan menghilangkan) kesenjangan peran antara organisasi pusat dengan organisasi-organisasi pelaksana yang ada dilapangan. 
 
Untuk mewujudkan pelayanan publik yang baik maka pemerintah menempatkan jumlah dan kualitas staf/aparat yang ada harus sesuai dan memiliki pemahaman akan pelayanan publik yang baik sehingga pelayanan publik dapat tepat sasaran dan pelayanan yang diberikan juga dapat mendekatkan birokrasi dengan masyarakat. 
 
Dalam pelayanan prima kepuasan masyarakat menjadi tujuan utama. Kepuasan ini dapat terwujud jika pelayanan yang diberikan sesuai dengan standart pelayanan yang telah ditetapkan. Standart pelayanan adalah ukuran yang telah ditentukan sebagai suatu pembakuan pelayanan yang baik, dengan memperhatikan baku mutu pelayanan (LAN RI 2004). Setiap organisasi atau instansi pasti mempunyai standart pelayanan yang bermuara pada prinsip pelayanan prima. 
 
Begitu pentingnya profesionalisasi pelayanan publik ini bagi setiap lini organisasi pemerintahan di Indonesia, pemerintah melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara telah mengeluarkan suatu kebijaksanaan Nomor 81 Tahun 1993 tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum yang perlu dipedomani oleh setiap birokrasi publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasar prinsip-prinsip pelayanan sebagai berikut : 
 
1. Kesederhanaan, dalam arti bahwa prosedur dan tata cara pelayanan perlu ditetapkan dan dilaksanakan secara mudah, lancar, cepat, tepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang meminta pelayanan. 
 
2. Kejelasan dan kepastian, dalam arti adanya kejelasan dan kepastian dalam hal prosedur dan tata cara pelayanan, persyaratan pelayanan baik teknis maupun administratif, unit kerja pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam meberikan pelayanan, rincian biaya atau tarif pelayanan dan tata cara pembayaran, dan jangka waktu penyelesaian pelayanan. 
 
3. Keamanan, dalam arti adanya proses dan produk hasil pelayanan yang dapat memberikan keamanan, kenyamanan dan kepastian hukum bagi masyarakat. 
 
4. Keterbukaan, dalam arti bahwa prosedur dan tata cara pelayanan, persyaratan, unit kerja pejabat penanggung jawab pemberi pelayanan, waktu penyelesaian, rincian biaya atau tarif serta hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pelayanan wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat, baik diminta maupun tidak diminta. 
 
5. Efesiensi, dalam arti bahwa persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal- hal yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan. 
 
6. Ekonomis, dalam arti bahwa pengenaan biaya atau tarif pelayanan harus ditetapkan secara wajar dengan memperhatikan: nilai barang dan jasa pelayanan, kemampuan masyarakat untuk membayar, dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 
 
7. Keadilan dan pemerataan, yang dimaksudkan agar jangkauan pelayanan diusahakan seluas mungkin dengan distribusi yang merata dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat. 
 
8. Ketepatan waktu, dalam arti bahwa pelaksanaan pelayanan harus dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan. 
 
Sebagai inti dari pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh organisasi pemerintah adalah belajar untuk berkomunikasi secara baik dan benar dengan setiap masyarakat yang datang mau meminta pelayanan. Berkomunikasi yang baik ini merupakan keterampilan yang harus dimiliki oleh setiap pegawai dalam intansi pemerintah, karena hal tersebut akan berpengaruh terhadap proses penyelesaian pekerjaan dari seorang pegawai. 
 
Mengapa demikian? Karena setiap pegawai akan berusaha memahami, melayani, dan menghargai berbagai orang yang dijumpai setiap hari. Sehingga hal tersebut akan membantu dalam peningkatan kualitas pelayanan publik yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. 
 
Melayani masyarakat dengan baik adalah merupakan tanggungjawab bagi semua instansi pemerintah. Dengan demikian maka setiap pegawai dalam instansi pemerintah harus melayani masyarakat dan mempelajari cara meningkatkan keterampilan untuk melayani.  
 
Di dalam keterampilan melayani, termasuk pula di dalamnya adalah penguasaan terhadap pengetahuan jasa layanan yang diberikan, karena hal ini akan menunjukan kepada masyarakat bahwa pegawai dalam instansi pemerintah tersebut adalah seorang profesional di bidang Manajemen Pelayanan Publik. 
 
Seorang profesional dalam dunia pelayanan publik seharusnya menguasai kebutuhan masyarakat dan mengetahui cara memuaskan dan memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga keluhan masyarakat terhadap pelayanan instansi pemerintah akan menghilang seiring dengan meningkatnya profesionalitas kerja pegawai dalam instansi pemerintah untuk melayani masyarakat dengan sebaik baiknya. Seperti sebuah slogan yang sudah sangat terkenal yaitu 
 
“Anda Puas, Kami senang” proses layanan yang cepat, mudah , tepat dan diserati sikap ramah menjadi harapan masyarakat. Jika pelayanan yang diberikan sudah seperti itu, maka masyarakat pun akan puas dan senang. Semoga …..!!! 
 
#Penulis adalah mahasiswi Fakultas Ilmu Politik, Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Tulisan pernah dipublish www.faktualnews.co

Dalam Pelayanan Prima, Kepuasan Masyarakat Tujuan Utama

Oleh: Reny Tri Jayanti SUBSTANSI pelayanan publik selalu dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilakukan seseorang atau kelompok orang...

Baca selengkapnya »

Menteri PANRB Minta ASN Jadi Motor Penggerak Reformasi Birokrasi

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjrctp0YRQNyB8GSYmhufdIhTLrDA1DRKGnOEbWzWUqcJps-6mRGo0hu7NTsKRYu5njNveyQyFC8XtsdKCPFC19_gBFFpEztsZ-fXwmtVD696rv2bw7kWfu5xoJn6Mih_J6xlF01UprYw/s1600/Menteri+PANRB+Minta+ASN+Jadi+Motor+Penggerak+Reformasi+Birokrasi.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="960" data-original-width="1265" height="242" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjrctp0YRQNyB8GSYmhufdIhTLrDA1DRKGnOEbWzWUqcJps-6mRGo0hu7NTsKRYu5njNveyQyFC8XtsdKCPFC19_gBFFpEztsZ-fXwmtVD696rv2bw7kWfu5xoJn6Mih_J6xlF01UprYw/s320/Menteri+PANRB+Minta+ASN+Jadi+Motor+Penggerak+Reformasi+Birokrasi.jpg" width="320" /></a></div>
JAKARTA -- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Syafruddin meminta para Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi motor penggerak reformasi birokrasi Indonesia. 
 
Ia mengungkapkan, pemerintah telah menetapkan tiga sasaran utama reformasi birokrasi. Pertama, pemerintahan yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi. Kedua, pemerintah yang efektif dan efisien. Dan ketiga, pelayanan publik yang baik dan berkualitas. 
 
"Ini adalah momentum yang baik, menandakan kepercayaan, kepuasan dan legitimasi publik terhadap pemerintahan di alam demokrasi. Sumber kepercayaan diri pemerintah dalam menjalankan program pembangunan nasional. Capaian tersebut diraih, melalui perubahan strategi penting dalam tata kelola negara,” ujarnya di Jakarta, Rabu (27/3/2019). 
 
Syafruddin menjelaskan, saat ini Indonesia telah berhasil meningkatkan daya saing bangsa, pada 2017, melonjak dari peringkat ke-40 menjadi ke-36. Skor indeks kemudahan berusaha juga meningkat dari 66,47 menjadi 67,96 pada 2018. 
 
‎Selain itu, indeks persepsi korupsi juga dijaga stabil dengan skor 37 di 2017. Indeks efektivitas pemerintahan naik 17 level dari peringkat 103 ke peringkat 18 dari 2015 hingga 2017. Rakyat pun menjadi makin percaya dengan ASN. 
 
"Kemajuan reformasi birokrasi, yang diukur melalui survei penentuan indeks persepsi pelayanan publik dan indeks persepsi anti korupsi, juga semakin baik. Hasilnya, persepsi publik terhadap postur pelayanan dan anti korupsi terjadi kenaikan di semua level pemerintahan," paparnya. 
 
Menurut Syafruddin, ada empat hal sebagai indikator semakin baiknya pelayanan publik. Pertama, penerapan sistem akuntabilitas instansi pemerintah (Sakip) yang dalam 2 tahun terakhir dalam membangun efisiensi birokrasi. 
 
Kedua, ribuan inovasi pelayanan publik dirangsang lahir secara bottom up setiap tahunnya. Ketiga, penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dipercepat agar semua terkoneksi. Keempat, manajemen SDM ASN dirancang lebih akurat sesuai core bussiness pembangunan nasional. 
 
"Pemerintah sedang berupaya kuat membangun kapasitas 4,7 juta ASN ke arah smart-ASN guna menyangga dinamisasi arah tata kelola negara dan pemerintah, serta eksistensi bangsa Indonesia di tengah gejolak perubahan masa depan dunia," tandasnya seperti dilansir dari liputan6.com. 
 
(l6c/bin)

Menteri PANRB Minta ASN Jadi Motor Penggerak Reformasi Birokrasi

JAKARTA -- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Syafruddin meminta para Aparatur Sipil Negara (ASN) men...

Baca selengkapnya »

Kembali Gelar OTT, KPK Amankan Seorang Anggota DPR RI

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhkObtcMAkwWN_1Weun9v1ffbavSx0v_c2lGAh-f6z_jwiR292FsWognID2e5E6zH6c4etkUxsUryEUuOzhHJ6ulORE6y5IsxBZlVmB8Lgi4Iaf-O5Mis74hJ-jtaxpdHpS80iNtsa50A/s1600/KPK.jpeg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="168" data-original-width="300" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhkObtcMAkwWN_1Weun9v1ffbavSx0v_c2lGAh-f6z_jwiR292FsWognID2e5E6zH6c4etkUxsUryEUuOzhHJ6ulORE6y5IsxBZlVmB8Lgi4Iaf-O5Mis74hJ-jtaxpdHpS80iNtsa50A/s1600/KPK.jpeg" /></a></div>
JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT), Rabu (27/3/2019). Kali ini, yang dikabarkan terkena ciduk tim lembaga anti rasuah ini adalah seorang oknum anggota DPR RI dari Komisi Perdagangan dan Industri.  
 
Menurut informasi, salah satu yang diamankan adalah unsur anggota dewan dari Fraksi Golkar. Ia berinisial BS dan diduga telah menerima suap. 
 
“Kalau pemberinya sudah dibawa ke KPK sejak sore tadi, sekitar pukul 18.50,” ungkap sumber di KPK, Rabu (27/3/2019). Mereka yang diamankan dan dibawa ke KPK, saat ini, dikatakan sedang menjalani pemeriksaan penyidik. 
 
Juru bicara KPK, Febri Diansyah, ketika dihubungi belum merespons konfirmasi awak media mengenai OTT tersebut. 
 
(bin)

Kembali Gelar OTT, KPK Amankan Seorang Anggota DPR RI

JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT), Rabu (27/3/2019). Kali ini, yang ...

Baca selengkapnya »

Menteri PANRB: Penyelenggara Layanan Publik Harus Jadi Simbol Kehadiran Negara untuk Rakyat

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiru-WlSFbsKNiiUjiVMCiQ9xjypS4WqgsNXwx0NtqbHFkzHuOj6js_ZwXUvmKSiL7BA5ghvnazDhVfHVx93TaFK6qlyHidhY9LRfpt0ALBjvOS-Ik-rLNg8mBBWDr4fVWQBBuN-y3lAA/s1600/Penyelenggara+Layanan+Publik+Pemerintah+Harus+Berdasar+Entrepreneurship+Bureaucracy.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="356" data-original-width="627" height="181" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiru-WlSFbsKNiiUjiVMCiQ9xjypS4WqgsNXwx0NtqbHFkzHuOj6js_ZwXUvmKSiL7BA5ghvnazDhVfHVx93TaFK6qlyHidhY9LRfpt0ALBjvOS-Ik-rLNg8mBBWDr4fVWQBBuN-y3lAA/s320/Penyelenggara+Layanan+Publik+Pemerintah+Harus+Berdasar+Entrepreneurship+Bureaucracy.jpg" width="320" /></a></div>
JAKARTA -- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin mengatakan, unit penyelenggara layanan publik milik pemerintah haruslah berdasar kepada entrepreneurship bureaucracy. Ini meliputi pelayanan cepat, tepat, berkualitas, tidak berbelit dan aksesabilitas mudah. 
 
Ia juga menyatakan, sektor pelayanan publik yang merupakan salah satu sasaran utama reformasi birokrasi harus ditumbuhkan secara progresif, baik kualitas maupun kuantitas. 
 
"Jika orientasi sektor private adalah bisnis, jalankan operasional pelayanan dengan jiwa enterpreneurship sehingga cepat, efektif, dan tepat sasaran. Hal tersebut pula yang tentunya diinginkan oleh masyarakat akan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah," ujar Syafruddin di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Rabu (27/3/2019). 
 
Perubahan pelayanan publik itu diharapkan dapat menumbuhkan kepercayaan, kepuasan, bahkan meningkatkan kebahagiaan masyarakat.  
 
Syafruddin menyampaikan bahwa sebagai penyelenggara negara, aparatur tidak sebatas melakukan tugas rutin. Namun lebih dari itu, para penyelenggara layanan publik harus menjadi simbol kehadiran negara untuk rakyatnya, dan menjadi mesin utama pendorong modernisasi dan kemajuan bangsa. 
 
"Kalau pelayanan dahulu dilakukan melalui membangun gedung yang mewah, nyaman, sejuk, namun sekarang berubah menjadi pelayanan yang dilakukan dengan cepat, mudah, terintegrasi dari pusat ke daerah. Satu lagi, pelayanan publik harus dapat digabungkan dengan teknologi yang berkembang saat ini," ungkapnya. 
 
Lebih lanjut, ia menuturkan, saat ini Kementerian PANRB telah mendorong pemerintah daerah untuk berinovasi dengan pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP). Upaya tersebut guna memberikan alternatif pelayanan yang terintegrasi dan terpadu bagi masyarakat. 
 
Maka dari itu, diperlukan kerjasama serta komitmen dari pemerintah daerah, instansi vertikal maupun BUMN/BUMD agar penyelenggaraan MPP dapat berjalan lebih efektif. 
 
Bentuk Dukungan 
 
Sementara itu, dalam kesempatan yang sama Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa menyampaikan kegiatan penandatanganan komitmen penyelengaraan MPP merupakan bentuk dukungan dan motivasi dari Kementerian PANRB kepada pemerintah daerah yang memiliki kesungguhan untuk memperbaiki penyelengaraan layanan. 
 
"Diharapkan melalui penandatanganan komitmen bersama penyelenggaraan MPP antara Menteri PANRB bersama 27 pimpinan daerah, dapat semakin memperbaiki kualitas pelayanan bagi masyarakat," katanya. 
 
Adapun ke-27 daerah adalah Kota Manado, Kota Palopo, Kota Bekasi, Kota Bengkulu, Kota Bitung, Kota Bogor, Kota Bukittinggi, Kota Cimahi, Kota Mojokerto, Kota Payakumbuh, Kota Probolinggo dan Kota Solok. 
 
Sementara dari Kabupaten yakni Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Barru, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Sleman, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Batang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Kebumen, Kabulaten Kotawaringin Timur dan Kabupaten Sumedang. 
 
(l6c/bin)

Menteri PANRB: Penyelenggara Layanan Publik Harus Jadi Simbol Kehadiran Negara untuk Rakyat

JAKARTA -- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin mengatakan, unit penyelenggara layanan publik...

Baca selengkapnya »