sumatrazone

Wagub Nasrul Abit Genjot Notaris di Hotel Mercure

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh5qwL3OyLpQ5rl59LxWA3MgnnHClj1o3KLiXzlEy0gyeqWDcxTaiFxJZxO29Zglb9-b2lcT6JQTmvA29rXrQqw9OAyTub_zMljwjJyZ0UdaNv6oyONNVyyt8z0UyGsMjHsfVE9lRyF0w/s1600/Wagub+Nasrul+Abit+Genjot+Notaris+di+Hotel+Mercure.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="540" data-original-width="720" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh5qwL3OyLpQ5rl59LxWA3MgnnHClj1o3KLiXzlEy0gyeqWDcxTaiFxJZxO29Zglb9-b2lcT6JQTmvA29rXrQqw9OAyTub_zMljwjJyZ0UdaNv6oyONNVyyt8z0UyGsMjHsfVE9lRyF0w/s640/Wagub+Nasrul+Abit+Genjot+Notaris+di+Hotel+Mercure.jpg" width="640" /></a></div>
PADANG -- Dalam acara silaturahmi Ikatan Notaris Indonesia (INI) se Sumatera Barat (Sumbar), Wakil Gubernur menyampaikan, saat ini jumlah Notaris di Sumbar ada 600 orang di setiap daerah, dan Notaris masih bertipe D. 
 
Tentu untuk menaikkan kategori tipe C atau mungkin sampai tipe A, butuh waktu yang sangat panjang. Melalui acara ini Wagub meminta kepada INI yang berada di Sumbar, segera untuk mengurus secara aturan selagi bisa dinaikan ke tipe C. 
 
Hal ini disampaikan oleh Wagub Sumbar Drs. Nasrul Abit Datuak Malintang Panai saat membuka acara silaturahmi INI se Sumbar di Hotel Mercure Padang, Rabu (3/7/2019). 
 
Dengan dihadiri oleh Ketua Umum PP INI yang diwakili oleh Kepala Bidang Pembinaan Anggota Zultrisman, SH, MH, Sekretaris DKP INI Firdhonal SH, Kanwilkumham Sumbar, Kanwil ATR BPN Sumbar, Ketua Panitia HBH INI dan IPPAT Sumbar Novrial Bahrun SH, MKn dan Para notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ada sekitar 270 Notaris/PPAT plus ALB saling bersilahturahmi. 
 
Lebih lanjut Wagub Sumbar berharap dukungan dan melakukan evaluasi  secara bertahap bagaimana memotivasi untuk menjadi tipe C hingga tipe A.  
 
"Kita berharap pihak Kemenkum dan HAM dapat mengevaluasi, kalau bisa naik secara bertahap, karena tidak mungkin kita tipe D terus. Naik dulu ke tipe C kalau bisa langsung tipe A," kata Nasrul Abit (3/7). 
 
Lebih lanjut Wagub Sumbar sangat senang di undang dalam acara ini, sebab selama Wagub menjabat sebagai Wakil Bupati dan Bupati Pesisir Selatan selama 15 tahun, ditambah dengan sebagai Wagub baru kali ini Nasrul Abit di undang dalam silaturahmi Notaris. 
 
Ini menandakan hubungan Notaris dengan pemerintah belum begitu bagus, silaturahminya belum terjaga dengan baik, memang secara organisasi tidak ada hubungannya, namun Notaris sangat dibutuhkan oleh pemerintah, apalagi banyak pengaduan masyarakat tentang sengketa lahan untuk pembangunan daerah. 
 
"Saya sangat senang bisa hadir disini, dengan bersilaturahmi, kita bisa tingkatkan kerjasama yang baik untuk kemajuan pembangunan Sumbar," ucap Nasrul Abit 
 
"Terlihat ada keharmonisan antara para Notaris/PPAT di wilayah Sumatera Barat. Ini yang kita harapkan, semoga acara ini bisa berlanjut tiap tahunnya," tuturnya. 
 
Terkait dengan status Notaris Sumbar yang masih tipe D, Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia Indrajaya, SH menyampaikan pihaknya sudah mengirim surat Kemenkum dan Ham RI, bahkan  sudah membicarakan bersama pengurus pusat. 
 
Dikatakannya, tanggal 28 Agustus mendatang pengurus wilayah akan mengadakan pemilihan ketua dan pada saat yang sama Menteri Hukum dan Ham juga kunjungan ke Padang. 
 
"Maka dari itu kita akan menyiapkan semua perlengkapan apa yang dibutuhkan yang sesyai dengan aturan untuk naik ke tipe C," jelasnya 
 
"Kita berharap kedepan Notaris yang ada di Sumbar bisa naik tipenya minimal tipe C," pungkasnya.  
 
Selanjutnya Ketua Panitia HBH INI dan IPPAT Sumbar Novrial Bahrun SH, MKn, dalam acara tersebut Ikatan Notaris Indonesia ada sinergitas antara Pemerintah dengan Ikatan Notaris Indonesia dan PPAT, sehingga dapat bersama-sama membangun Sumbar. 
 
Dengan mengusung tema "Silaturrahim Untuk Harmonisasi" Notaris dan PPAT dapat bersinergi dan menambah pengetahuan di bidang Notaris maupun PPAT. 
 
"Baik pemerintah maupun masyarakat saat ini sangat membutuhkan Notaris dan PPAT, baik dalam perjanjian jual beli tanah dan lain sebagainya," ‎ungkapnya. 
 
(rel/ede)

Wagub Nasrul Abit Genjot Notaris di Hotel Mercure

PADANG -- Dalam acara silaturahmi Ikatan Notaris Indonesia (INI) se Sumatera Barat (Sumbar), Wakil Gubernur menyampaikan, saat ini jumlah ...

Baca selengkapnya »

Bermodal Surat Aduan ke KPK, Pria Ini Peras Saksi Kasus Dugaan Korupsi dan Raup Rp71 Juta

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjj6oRPVoxprc7MsfD8gp63y25BDetJvcWnQ0fbkU_346j7uXLj47zw5zvc32kjrMQOa_tZR8Fza41cuCOftTbf3Yeqb-M4uIegO9j1Wlmrdfrf2oX2Ntny3jKltT2zN1X7VkpMQYnClw/s1600/Bermodal+Surat+Aduan+ke+KPK%252C+Pria+Ini+Peras+Saksi+.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="415" data-original-width="571" height="232" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjj6oRPVoxprc7MsfD8gp63y25BDetJvcWnQ0fbkU_346j7uXLj47zw5zvc32kjrMQOa_tZR8Fza41cuCOftTbf3Yeqb-M4uIegO9j1Wlmrdfrf2oX2Ntny3jKltT2zN1X7VkpMQYnClw/s320/Bermodal+Surat+Aduan+ke+KPK%252C+Pria+Ini+Peras+Saksi+.jpg" width="320" /></a></div>
SOLOK, SUMBAR -- Pria berinisial "AR" yang selama ini dikenal sebagai aktivis, jurnalis, politisi dan penyandang gelar adat, diduga telah melakukan serangkaian aksi penipuan dengan modus mengaku dekat dan memiliki koneksi dengan sejumlah penegak hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri). 
 
Sepak terjang warga Kelurahan Sinapa Piliang Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok Provinsi Sumatera Barat ini kandas setelah akhirnya ia ditangkap lalu ditahan jajaran Polres Solok Kota. 
 
Seperti dilansir dari <a href="http://www.polressolokkota.org/">www.polressolokkota.org</a>, pria berusia 40-an ini ditangkap di kediamannya, Selasa (2/7/2019), sebagai tindak lanjut dari laporan korban, Jaralis, ST, ke Polres Solok Kota. Berdasarkan keterangan korban, penipuan berlangsung mulai bulan Mei 2018 hingga Januari 2019. Sadar bahwa dirinya dijadikan "sapi perahan", akhirnya pada tanggal 17 Juni 2019, mantan Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Solok ini melaporkan perbuatan tersangka ke Polres Solok Kota. 
 
Menurut korban yang tercatat sebagai warga Kelurahan Simpang Rumbio Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, tersangka AR melakukan penipuan dengan bermodal foto-foto saat berada di gedung KPK. 
 
”Begitu menerima laporan, kita melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan barang bukti, sampai akhirnya menangkap dan menahan tersangka pada Selasa, tanggal 2 Juli 2019,” ungkap Kapolres Solok Kota AKBP Donny Setiawan melalui Kasat Reskrim Iptu Defrianto, SH.  
 
Defrianto menjelaskan, tersangka melakukan penipuan dengan modus mengirim surat aduan ke KPK. Tersangka pun sudah mengajukan surat aduan sebanyak dua kali yaitu pada Agustus 2018 dan Januari 2019, terkait dugaan kasus korupsi pembangunan Lapangan Merdeka Kota Solok. 
 
Berbekal resi pengaduan itu, tersangka menjalankan aksinya dengan memeras dan melakukan penipuan terhadap korban. Tersangka memberi iming-iming dengan menjanjikan dapat membantu mengurus agar penyidikan perkara tersebut dapat dihentikan. 
 
”Kepada korban, tersangka mengaku banyak kenalan di Mabes Polri dan KPK, yang akan menolong menghentikan kasus. Tersangka meyakinkan korban sambil menunjukkan foto-fotonya bersama orang yang disebut-sebutnya sebagai penyidik KPK,” kata Defrianto. 
 
Kemudian Defrianto mengatakan, tersangka meminta uang kepada korban sebanyak 13 kali secara bertahap, baik berupa uang tunai ataupun melalui transfer dengan total nilai sebanyak Rp.71.300.000. Uang hasil "perahan" tersebut dikatakan akan diberikan kepada penyidik KPK dan Mabes Polri, agar penyelidikan atau penyidikan kasus dugaan korupsi pembangunan Lapangan Merdeka Kota Solok dapat dihentikan. 
 
Pada saat menjalankan aksinya, tersangka memberi bocoran kepada korban seolah penyidik KPK akan turun ke lapangan, penyidiknya sudah berganti orang dan harus dikasih uang juga atau uang tambahan untuk mengurus perkara di KPK dan Mabes Polri. 
 
Rincian proses penyerahan uang dari korban kepada tersangka, sebagaimana diungkapkan Kasat Reskrim Polres Solok Kota, sebagai berikut:  
 
Mei 2018 sebesar Rp. 10.000.000,- diserahkan langsung oleh korban kepada tersangka. 
 
Juni 2018 sebesar Rp. 20.000.000,- diserahkan oleh teman korban kepada tersangka. 
 
September 2018 sebesar Rp. 30.000,000,- korban menyerahkan langsung kepada tersangka. 
 
Oktober 2018, sebesar Rp. 1.400.000,- korban mentransfer ke rekening BRI an. tersangka. 
 
Oktober 2018, sebesar Rp. 300.000,- korban mentransfer ke rekening BRI an. tersangka. 
 
November 2018 sebesar Rp. 5.500.000,- korban mentransfer ke rekening BRI an. tersangka. 
 
Januari 2019 sebesar Rp.600.000,- korban mentransfer ke rekening BRI an. tersangka. 
 
Januari 2019 sebesar Rp.350.000,- korban mentransfer ke rekening BRI an. tersangka. 
 
Januari 2019 sebesar Rp.850.000,- korban mentransfer ke rekening BRI an. tersangka. 
 
Januari 2019 sebesar Rp.500.000,- korban mentransfer ke rekening BRI an. tersangka. 
 
Januari 2019 sebesar Rp.600.000,- korban mentransfer ke rekening BRI an. tersangka. 
 
Januari 2019 sebesar Rp.200.000,- korban mentransfer ke rekening BRI an. tersangka. 
 
Januari 2019 sebesar Rp.1.000.000,- korban mentransfer ke rekening BRI atas nama tersangka. 
 
”Korban baru menyadari dan merasa ditipu sejak bulan Februari 2019, saat korban menerima panggilan saksi dari penyidik Polda Sumbar terkait penanganan dugaan korupsi pembangunan Lapangan Merdeka Kota Solok,” ujar Kasat Reskrim. 
 
Terkait kasus ini, penyidik mengamankan barang bukti (BB) berupa buku rekening dan ATM serta 2 unit HP, serta tanda bukti surat pengaduan ke KPK dengan tanda tangan tersangka sebagai pelapor. 
 
Sementara, Kapolres Solok Kota AKBP Dony Setiawan, S.Ik.M.H menyampaikan, ditemukan indikasi ada beberapa orang lagi yang menjadi korban perbuatan tersangka. 
 
“Tidak perlu takut melapor, silahkan melapor ke Polres Solok Kota, kami tunggu” seru kapolres. 
 
(psk/ede)

Bermodal Surat Aduan ke KPK, Pria Ini Peras Saksi Kasus Dugaan Korupsi dan Raup Rp71 Juta

SOLOK, SUMBAR -- Pria berinisial "AR" yang selama ini dikenal sebagai aktivis, jurnalis, politisi dan penyandang gelar adat, d...

Baca selengkapnya »

Super Keji! Pria Beristeri 5 Ini Gauli Putri Kandungnya Sendiri Hingga 50 Kali!

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiPL6WlJ4l_lpK-DmgZiN4JSTlQg3jjdQSoHZsLF0UQOgATg0dvig064EzmVW5VGVN3UmNgoceukxWUVWDd2_GY_li-UIcAXscIO4P9fGtrjYZIFEMdbPRJGs4ivLL3zi8lu25Jf9A-Og/s1600/Super+Keji%2521+Pria+Beristeri+5+Ini+Gauli+Putri+Kandungnya+Sendiri+Hingga+50+Kali%2521.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="394" data-original-width="554" height="227" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiPL6WlJ4l_lpK-DmgZiN4JSTlQg3jjdQSoHZsLF0UQOgATg0dvig064EzmVW5VGVN3UmNgoceukxWUVWDd2_GY_li-UIcAXscIO4P9fGtrjYZIFEMdbPRJGs4ivLL3zi8lu25Jf9A-Og/s320/Super+Keji%2521+Pria+Beristeri+5+Ini+Gauli+Putri+Kandungnya+Sendiri+Hingga+50+Kali%2521.jpg" width="320" /></a></div>
LUMAJANG, JATIM -- Mata Sugeng Slamet (SS) lebam. Bibir pria 44 tahun itu juga nyonyor. Bonyok di wajahnya diduga kuat karena dikerjai tahanan lain yang mendekam di Markas Kepolisian Resor Lumajang, Jawa Timur. Diduga, para tahanan geram setelah tahu SS jadi tersangka karena menyetubuhi anak kandungnya sendiri hingga lebih dari 50 kali. 
 
Kepala Kepolisian Resor Lumajang Ajun Komisaris Besar Polisi Muhammad Arsal Sahban mengamini itu. "Baru kemarin malam pelaku masuk ke tahanan Mapolres Lumajang, tetapi pagi sudah bonyok gini. Para tahanan lain yang menghajarnya hingga babak belur setelah mengetahui perbuatan bejat si Sugeng," katanya dalam pers relis yang dikirimkan ke sejumlah media, Rabu (31/7/2019). 
 
Pihak Kepolisian, lanjut Arsal, sudah menjaga ruang tahanan sesuai SOP. Kontrol dilakukan petugas hampir setiap satu jam. Kemungkinan, di sela-sela pengecekan petugas, tahanan lainnya yang bisa jadi jengkel atas perbuatan bejat tersangka kemudian mengerjai SS. 
 
"Tahanan yang ada di dalam sini bermacam-macam, mulai dari maling motor, rampok, bahkan ada pula begal. Tetapi tidak ada yang sekeji Sugeng yang menyetubuhi anak kandungnya. Bahkan, singa sekalipun yang merupakan raja hutan tak akan pernah mau memakan anaknya sendiri," ujar Arsal. 
 
Agar tidak terus menjadi bulan-bulanan tahanan lain, Arsal kemudian memutuskan untuk memisahkan tersangka SS dari tahanan lainnya. Tersangka SS ditempatkan di ruangan khusus.  
 
"Saya menempatkan Sugeng ini di ruang tahanan khusus dan terisolasi dari para tahanan yang lain," paparnya.  
 
SS ditangkap polisi setelah disangka menyetubuhi anak kandungnya sendiri secara paksa sejak tahun 2015, sejak usia korban 16 tahun. Kasus terbongkar pada Senin, 29 Juli 2019. Saat itu, korban kabur setelah diajak ayahnya masuk sebuah hotel dan memaksa berhubungan badan. Korban melapor ke Kepolisian Sektor Senduro.  
 
Dari hasil pemeriksaan diketahui, tersangka SS ternyata punya istri lima, empat di antaranya bekerja di luar negeri sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW). Namun, kendati sudah beristri lima, rupanya SS tak puas. Putri kandungnya sendiri juga digagahi. Sejak 2015, tersangka mengaku telah menggauli anaknya lebih dari 50 kali. 
 
 
(vvc/ede)

Super Keji! Pria Beristeri 5 Ini Gauli Putri Kandungnya Sendiri Hingga 50 Kali!

LUMAJANG, JATIM -- Mata Sugeng Slamet (SS) lebam. Bibir pria 44 tahun itu juga nyonyor. Bonyok di wajahnya diduga kuat karena dikerjai tah...

Baca selengkapnya »

Mendagri Tegur 11 Gubernur, Sumbar Masuk Daftar

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEid-EyBTv41DfWnZ3Iceg1wCkoigoJHhyrXulCK4K7uXmOhbFzhQ25k413yDUaEXJ9ZHFCNuBA1Za0zCXnY7kffyq3drrQzwLju26hM8DfbKIophxaBTc2MMsjp2cThy1kWWUinTm5LrQ/s1600/Mendagri+Tegur+11+Gubernur%252C+Sumbar+Masuk+dalam+Daftar.jpeg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="397" data-original-width="596" height="213" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEid-EyBTv41DfWnZ3Iceg1wCkoigoJHhyrXulCK4K7uXmOhbFzhQ25k413yDUaEXJ9ZHFCNuBA1Za0zCXnY7kffyq3drrQzwLju26hM8DfbKIophxaBTc2MMsjp2cThy1kWWUinTm5LrQ/s320/Mendagri+Tegur+11+Gubernur%252C+Sumbar+Masuk+dalam+Daftar.jpeg" width="320" /></a></div>
JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo memberikan teguran tertulis pertama kepada 11 gubernur, 80 bupati dan 12 wali kota agar dalam waktu 14 hari segera melakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat kasus korupsi. 
 
"Per 1 Juli sudah diberikan teguran tertulis oleh Pak Mendagri kepada kepala daerah untuk segera PTDH dalam waktu 14 hari ini," kata Plt. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik, di Jakarta, Rabu (3/7/2019), seperti dilansir dari situs <a href="http://www.setkab.go.id/">www.setkab.go.id</a>. 
 
Akmal mengatakan dari total 2.357 ASN yang harus dilakukan PTDH, sebanyak 2.259 ASN berada di lingkup pemerintah daerah. Hingga akhir Juni 2019, 275 ASN belum diproses oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang tersebar di 11 provinsi, 80 kabupaten dan 12 kota. 
 
"Kebanyakan ASN berkasus korupsi ada di lingkungan Pemda," ujarnya. 
 
Akmal merinci dari 275 ASN yang belum dipecat, 33 ASN berada di pemerintah provinsi, 212 ASN di pemerintah kabupaten dan 30 ASN di pemerintah kota. 
 
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Sumatera Barat masuk daftar 11 provinsi yang gubernurnya mendapat teguran tertulis pertama dari Mendagri. Sepuluh lainnya yakni Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Bengkulu, Riau, Banten, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Papua dan Papua Barat. 
 
Kemudian di tingkat kabupaten yang mendapat teguran adalah Aceh Utara, Aceh Tenggara, Simuelue, Pidie, Bireuen, Aceh Barat, Aceh Jaya, Aceh Singkil, Solok Selatan, Langkat, Pakpak Bharat, Dairi, Toba Samosir, Asahan, Deli Serdang, Batubara, Karo, Labuhanbatu, Padang Lawas. 
 
Kemudian Padang Lawas Utara, Samosir, Serdang Bedagai, Tapanuli Tengah, Padang Sidempuan, Ogan Komering Ilir, Batanghari, Tanjung Jabung Barat, Lampung Utara, Mesuji, Kepahiang, Bengkulu Utara, Bengkulu Tengah, Bintan, Lingga, Banggai Kepulauan, Konawe Selatan, Enrekang. 
 
Selain itu, Jeneponto, Bone Bolango, Sumedang, Sukabumi, Pandeglang, Lembata, Sumba Timur, Manggari, Timor Tengah Utara, Kupang, Sumba Barat Daya, Lombok Utara, Sumbawa, Tana Tidung, Kapuas Hulu, Banjar, Penajam Paser Utara, Seram Bagian Barat, Maluku Tengah, Halmahera Barat, Halmahera Tengah 
 
Lalu, Pulau Taliabu, Waropen, Biak Numfor, Keeroom, Mimika, Sarmi, Kepulauan Yapen, Asmat, Boven Digoel, Jayapura, Paniai, Pegunungan Bintang, Puncak Jaya, Dogiyai, Membrano Tengah, Deiyai, Nduga, Puncak, Maybrat, Sorong, Sorong Selatan, dan Wondoma. 
 
Sementara untuk tingkat kota, antara lain Banda Aceh, Binjai, Tanjungbalai, Medan, Cimahi, Depok, Cilegon, Kupang, Bima, Balikpapan, Jayapura, dan Sorong. 
 
Akmal mengingatkan kepada para kepala daerah yang mendapat teguran tertulis untuk segara melakukan pemberhentian terhadap ASN yang terlibat korupsi. Menurutnya, pihaknya akan memberikan teguran kedua hingga kemudian sanksi bagi kepala daerah yang tak patuh. 
 
"Nanti jika tak dijalankan dalam waktu 14 hari akan ada teguran tertulis kedua," ujar Akmal dikonfirmasi terpisah. 
 
Sebagaimana putusan MK Nomor 87/PUU-XVI/2018, pemberhentian PNS tidak dengan hormat, adalah bagi mereka berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang ada kaitannya dengan jabatan seperti korupsi, suap, dan lain-lain. 
 
(nov)

Mendagri Tegur 11 Gubernur, Sumbar Masuk Daftar

JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo memberikan teguran tertulis pertama kepada 11 gubernur, 80 bupati dan 12 wali kot...

Baca selengkapnya »

Kunjungan Luar Negeri Gubernur Irwan Prayitno Merupakan Upaya Memaksimalkan Potensi Daerah

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgskWwnWMzkSb1lPImZLQstEkPPvG_mbPPsQhnacosOnVEGLMMaJijtaR2Md3m4rhuB6cfUsFaUjJ-2_qAnTSpsUQKs9Map4yR2k4OrgkEobXRyntKBHMT7snC_NuYdEZdsgD8DCuAPBQ/s1600/Kunjungan+Luar+Negeri+Gubernur+Irwan+Prayitno+Merupakan+Upaya+Memaksimalkan+Potensi+Daerah.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="590" data-original-width="720" height="262" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgskWwnWMzkSb1lPImZLQstEkPPvG_mbPPsQhnacosOnVEGLMMaJijtaR2Md3m4rhuB6cfUsFaUjJ-2_qAnTSpsUQKs9Map4yR2k4OrgkEobXRyntKBHMT7snC_NuYdEZdsgD8DCuAPBQ/s320/Kunjungan+Luar+Negeri+Gubernur+Irwan+Prayitno+Merupakan+Upaya+Memaksimalkan+Potensi+Daerah.jpg" width="320" /></a></div>
Oleh: JASMAN RIZAL 
Kepala Biro Humas Setda Prov Sumbar 
 
BANYAK yang bertanya untuk apa Gubernur Sumbar sering keluar negeri dan apakah ada hasilnya? 
 
Kalau ditelusuri lagi, sebenarnya telah banyak yang memberitakan hasil setiap kunjungan tersebut, namun kali ini kembali diuraikan secara umum perkembangan hasil kunjungan luar negeri tersebut. 
 
Sebetulnya, seorang Kepala Daerah yang berjanji akan mensejahterakan masyarakatnya kalau hanya mengandalkan APBD ataupun APBN, yakinlah bahwa janji itu tak akan terwujud. Coba lihat, rata-rata porsi APBD atau APBN yang akan langsung bersentuhan dengan masyarakat relatif kecil. Paling banyak 25 persen dari anggaran yang ada. Rata-rata untuk belanja pegawai masih di atas 30 persen. Biaya rutin perkantoran bisa sampai 35 persen. Lain-lain 10 persen. PAD kabupaten dan kota di Sumbar masih sekitar 5 % dari total APBD, tergolong kecil dibanding daerah lain di Indonesia. 
 
Artinya, kalau ingin mensejahterakan masyarakatnya, seorang Kepala Daerah tidak bisa bergantung penuh kepada APBD saja. Harus ada terobosan agar kesejahteraan masyarakat bisa meningkat. Salah satunya adalah dengan upaya mencari investor. Bukan hanya investor dalam negeri, namun juga investor luar negeri. Artinya, Kepala Daerah bisa melakukan kerjasama G to G, G to B atau memfasilitasi B to B.  
 
Sesuai dengan kewenangan daerah yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, pasal 363 pada ayat 1 dijelaskan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerjasama yang didasari pada pertimbangan efesiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. Ayat 2 kerjasama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan daerah dengan : 
 
a. Daerah lain, 
b. Pihak ketiga dan atau 
c. Lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
 
Kemudian pasal 367 ayat 1, kerjasama daerah dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah di luar negeri sebagaimana maksud dalam pasal 363 ayat 2 huruf c meliputi : 
 
a. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, 
b. pertukaran budaya, 
c. peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan, 
d. promosi potensi daerah dan, 
e. kerjasama lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 
Berdasarkan hal di atas, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam memajukan dan mengembangkan pelaksanaan pembangunan daerah di berbagai sektor membutuhkan dukungan investasi serta upaya-upaya lain secara berkelanjutan agar tercapai pertumbuhan ekonomi yang diinginkan untuk kesejahteraan masyarakat.  
 
Sumatera Barat memiliki berbagai sektor unggulan, antara lain: 
 
a. sektor pariwisata, 
b. energi baru terbarukan 
c. perikanan 
d. perkebunan 
e. sumberdaya mineral dan industri hilir dan lain-lain. 
 
Untuk menarik minat calon investor baik dalam maupun luar negeri, upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat  dalam bentuk kegiatan promosi investasi, antara lain: pameran investasi, investment forum dan business meeting skala nasional, regional maupun internasional, serta business matching dengan pelaku usaha.  
 
Di samping itu, Pemprov Sumbar telah melakukan berbagai inovasi pelayanan publik agar semua urusan investasi cepat, mudah dan tidak berbelit-belit. Dengan sistem IT, pelayanan perizinan di Sumbar tidak perlu face to face. Tidak ada pungutan yang diluar aturan, sehingga dipastikan layanan perizinan cepat, tepat dan jauh dari pungli. Saat ini, rombongan Gubernur di Azerbaijan juga sedang berkunjung ke Asan Khidmat, satu pelayanan terpadu yang mendapat penghargaan terbaik dunia dari UN. 
 
Berdasarkan data Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, perkembangan investasi di Sumatera Barat 2010-2017, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA), terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.  
 
Penaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pada 2010 (dalam miliar) target 789.000,00 realisasi 398.269,06 (50,28%), 2011 target 418.000,00 realisasi 1,678.383,80 (401,53 %), 2012 target 439.000,00 realisasi 749.934,63 (170,83 %), 2013 target 461.000,00 realisasi 873.761,90 (189,54 %), 2014 target 480.000,00 realisasi 1.233.021,83 (256,88 %), 2015 target 501.000,00 realisasi 3.185.075.82 ( 635,74 %), 2016 target 3.280.628,09 realisasi 3.795.575,50 (115,70 %), dan 2017 target 3.379.046,35 realisasi 1.516.964,30 (44,89 %). 
 
Sementara itu, untuk Penanaman Modal Asing (PMA), 2010 target 99.000,00 realisasi 17.807,96 (17,99 %), 2011 target 21.000,00 realisasi 65.259,99 (311,70 %), 2012 target 22.000,00 realisasi 86.194,93 (391,80%), 2013 target 23.000,00 realisasi 136.121,43 (591,83%), 2014 target 24.000,00 realisasi 29.568,14 (123,20%), 2015 target 25.000,00 realisasi 39.754,32 (159,02%), 2016 target 43.729,75 realisasi 79.268,10 (181,27%), serta 2017 target 48.102,73 realisasi 194.425,20 (404,19%). 
 
Sepanjang 2018, total investasi yang masuk ke Sumbar sebesar 4,7 triliun rupiah atau mencapai 112 persen dari target 4,1 triliun rupiah. Investasi itu terdiri dari PMDN sebesar 2,3 triliun rupiah atau lebih rendah dari target yang ditetapkan sebesar 3,4 triliun rupiah. Namun, untuk PMA mencapai realisasi 341 persen dari target, yakni US $ 180 juta dari target yang hanya US $ 52 juta. 
 
Artinya, berkat kunjungan ke luar negeri dalam berbagai event, terlihat dari tahun ke tahun terjadi peningkatan modal penanaman investasi di Sumatera Barat secara signifikan. 
 
Kemudian, kita lihat data kunjungan wisata mancanegara ke Sumatera Barat tahun 2013-2018, sebagai berikut: tahun 2013 jumlah wisman 48.710 orang, tahun 2014 jumlah wisman 56.111 orang, tahun 2015 jumlah wisman 48.755 orang, tahun 2016 jumlah wisman 49.868 orang, tahun 2017 jumlah wisman 56.313 orang, tahun 2018 jumlah wisman 54.369 orang.  
 
Untuk pertumbuhan komoditi ekspor Sumatera Barat sebelumnya mengalami penurunan. Oleh karena itu kunjungan kerja ke luar negeri juga dalam rangka membangun kepercayaan negara-negara yang dikunjungi, bahwa setelah kondisi gempa tahun 2009 telah kembali normal dan malah lebih baik dari yang sebelumnya. Selain itu juga mencari hal-hal baru yang mungkin dapat dikembangkan di Sumatera Barat untuk kerjasama saling menguntungkan kedua belah pihak. 
 
Untuk tahun 2019, ditargetkan aliran investasi yang masuk mencapai Rp 4,3 triliun, dimana target ini meliputi PMDN ataupun PMA. Dibandingkan pada 2018 lalu, target investasi masuk ke Sumbar tersebut lebih meningkat. Sebelumnya target investasi masuk ini hanya sebesar Rp 4,1 triliun. Sektor pariwisata, perikanan, perdagangan dan energi terbarukan masih menjadi potensi yang sangat besar di Sumbar, dan ini menjadi peluang bagi investor yang berminat menanamkan modalnya. 
 
Sektor pariwisata masih menjadi fokus sebagai sumber ekonomi dalam percepatan pembangunan di Sumbar. Dalam kunjungan ke luar negeri bersama Gubernur Sumbar dan tim percepatan investasi Sumbar, selain energi terbarukan, sektor pariwisata selalu disosialisasikan kepada investor di berbagai dunia. Pola jemput bola ini diharapkan mampu mempercepat proses investasi masuk ke Sumbar. 
 
Dengan terjadinya peningkatan modal investasi karena hasil kunjungan ke luar negeri, terjadi peningkatan pendapatan masyarakat dari tahun ke tahun. Coba kita lihat tentang perkembangan PDRB sejak tahun 2011 sampai tahun 2018. 
 
Di tahun 2011, PDRB perkapita Sumbar baru (dalam jutaan) 22,64. Bandingkan dengan tahun 2018 meningkat tajam menjadi 42,38. 
 
Mari kita rinci tahun pertahun, PDRB per Kapita (ADHB) Sumatera Barat dari 2011-2018. Tahun 2011 PDRB per Kapita (ADHB) Sumatera Barat 22,64, tahun 2012 23,74, tahun 2013 24,86, tahun 2014 25,98, tahun 2015 27,08, tahun 2016 37,28, tahun 2017 40,19 dan tahun 2018 42,83. Kemiskinan di Sumbar jauh di bawah rata2 nasional. Sedangkan pengangguran juga terus berkurang. 
 
Untuk pariwisata, prioritas tahun 2019 adalah pembangunan kawasan ekonomi khusus (KEK) pariwisata Mandeh di Pesisir Selatan dan KEK Mentawai di Taileleu, Pulau Siberut, Kabupaten Kepulauan Mentawai. Ini bisa dikembangkan investor untuk percepatan infratruktur pariwisata di Sumbar. Termasuk potensi wisata lainnya di berbagai daerah di Sumbar yang belum terkelola dengan baik selama ini.  
 
Pada bidang energi terbarukan, Sumbar memiliki setidaknya 17 titik geothermal atau panas bumi dengan potensi energi mencapai 1.600 MW atau yang tebesar di Indonesia bahkan dunia. Saat ini, PT Supreme Energi Muara Labuh sebuah konsorsium antara Indonesia, Prancis dan Jepang, menggarap potensi yang ada di Kabupaten Solok Selatan atau di sekitar kaki Gunung Kerinci, dan PT Hitay Daya Energy asal Turki menggarap potensi di kaki Gunung Talang, Kabupaten Solok.  
 
Lalu ada beberapa investor dari Amerika Serikat, dan sejumlah negara Eropa sudah menyatakan ketertarikan untuk berinvestasi di bidang energi terbarukan di Sumbar. 
 
Selain pariwisata, dan energi terbarukan, juga membuka peluang investasi di bidang industri pengolahan, perikanan, perkebunan, pertanian dan bidang yang lain.  
 
Tentunya kita berharap di tahun 2019 ini, target investasi Rp 4,3 triliun dari PMDN dan PMA dapat terwujud. Jika mengandalkan APBN, APBD provinsi ataupun kabupaten/kota yang jumlahnya terbatas, maka hal tersebut niscaya tidak akan tercapai. Dengan kunjungan ke luar negeri yang merupakan undangan kedutaan besar Indonesia yang ada di negara tersebut, dan kunjungan balasan yang dilakukan diharapkan menjadi ruang untuk mendapatkan investor. 
 
Telah banyak kunjungan balasan dari negara yang dikunjungi untuk menindaklanjuti hasil kerjasama dimaksud. Ada dari Marokko, Norwegia, Amerika Serikat, Australia, Korea, Jepang dan lain-lain. Ada yang on progress dan ada yang telah berjalan. 
 
Kunjungan ke luar negeri juga menghasilkan kerjasama dalam bidang peningkatan SDM aparatur. Diantaranya kerjasama dengan Ohio University di Amerika Serikat dan Deakin University di Melbourne Australia. Peningkatan SDM aparatur ini sangat penting demi terlaksananya pemerintahan yang bersih serta berwawasan global. Untuk menindaklanjutinya, Pemprov Sumbar tahun 2019 ini memberangkatkan beberapa orang ASN ke Ohio dan Deakin university untuk memperdalam ilmunya. 
 
Kali ini, Gubernur Sumatera Barat dan rombongan sedang berada di Azerbeijan memenuhi undangan UNESCO dengan agenda menghadiri sidang komite warisan dunia ke 43. Dimana “Ombilin Coal Mining Heritage of Sawahlunto" masuk kedalam nominasi bersama 34 nominasi lainnya pada kawasan Afrika, Arab, Eropa dan Amerika Selatan. Dan Insyaallah, 7 Juli mendatang akan diumumkan oleh UNESCO. Kita berdoa semoga Kota Sawahlunto mendapatkan kehormatan dari UNESCO. 
 
Juga di Azerbaijan,  ada rencana kerja sama dg ASAN Xidmat (one stop service) yang merupakan kantor pelayanan terpadu di Azerbaijan dan merupakan instansi peringkat 1 dari PBB dalam hal pelayan perizinan terpadu. 
 
Pemprov Sumbar merencanakan utk mereplikasi sistim dan aplikasi perizinan dari ASAN Xidmat dimaksud untuk diterapkan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu dengan cara mengirimkan staf ASN Prov Sumbar untuk dilatih di Azerbaijan. 
 
Kunjungan kerja Gubernur Sumatera Barat ke luar negeri merupakan upaya besar untuk memaksimalkan seluruh potensi yang dimiliki, dan itu bukan pelesiran, karena selama berkunjung telah mempunyai agenda yang sangat padat. Hampir tak ada waktu luang karena padatnya acara selama kunjungan dimaksud. 
 
Yang perlu dicatat adalah, bahwa kalau ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seorang kepala daerah jangan hanya bergantung ke APBD belaka.

Kunjungan Luar Negeri Gubernur Irwan Prayitno Merupakan Upaya Memaksimalkan Potensi Daerah

Oleh: JASMAN RIZAL Kepala Biro Humas Setda Prov Sumbar BANYAK yang bertanya untuk apa Gubernur Sumbar sering keluar negeri dan apakah a...

Baca selengkapnya »

Irjen Fakhrizal, Kapolda "Niniak Mamak"

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhANGEqDkid7hHC89dLdzgZucQ2XmLiBT9bYkSeqTjIxZwGSS4w4JyNxxv3gZZquyG2fJsC3UposxCGpjRsUEtO3GQ7GXjwDvNIkpbSgeztDOY4WmdDS-xrNY8Uw3sDlBxVgOI2daW7tA/s1600/Insannul+Kamil.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="713" data-original-width="720" height="316" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhANGEqDkid7hHC89dLdzgZucQ2XmLiBT9bYkSeqTjIxZwGSS4w4JyNxxv3gZZquyG2fJsC3UposxCGpjRsUEtO3GQ7GXjwDvNIkpbSgeztDOY4WmdDS-xrNY8Uw3sDlBxVgOI2daW7tA/s320/Insannul+Kamil.jpg" width="320" /></a></div>
Oleh: Insannul Kamil Dt. Bandaro 
Dosen Universitas Andalas 
 
 
Nan babarih nan bapaek, 
nan baukua nan bacoreng. 
 
INILAH satu kalimat aturan dan ketentuan dalam adat di Minangkabau. Artinya, anggota masyarakat suku Minangkabau tidak boleh sembarangan atau suka-suka dalam bertindak dan berprilaku. Ada aturan dan ketentuan adat yang harus diikuti, sehingga timbulnya ketertiban masyarakat dalam pergaulan hidup sesama anggota masyarakat. 
 
Minangkabau yang notabene Sumatera Barat memiliki adat-budaya tersendiri dalam mengatur pergaulan hidup di wilayah adatnya. Adat budaya Minangkabau ini berbasis agama Islam, sebagaimana falsafah adatnya: Adaik basandi syarak; syarak basandi kitabullah.  
 
Fungsi adat budaya di wilayah adat Minangkabau ini adalah agar terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang tertib, aman, damai, dan sejahtera. Artinya, di Minangkabau, pemelihara ketertiban masyarakat secara adat budaya dan pemimpinannya adalah niniak mamak (tokoh-tokoh adat).  
 
Dalam kepemimpinannya niniak mamak mengayomi keponakan (kamanakan) yang disimbolkan kayu gadang di tangah koto dan/atau baringin di tangah padang. Anak keponakan bisa berlindung di kerimbunan dedaunannya dari kepanasan dan kehujanan. Akarnya tempat duduk bersila; batangnya tempat bersandar. 
 
Artinya lagi, peran dan fungsi niniak mamak di Minangkabau ini dalam hal tertentu (misalnya, ketertiban dan pelayanan) sama halnya dengan peran dan fungsi kepolisian, sebagaimana yang tercantum dalam UU Kepolisian No. 2 tahun 2002 yang berbunyi: fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. 
 
Sebagai alat negara, polisi berupaya menegakkan hukum dan memelihara keamanan serta ketertiban. Dan, dalam kapasitasnya sebagai aparat masyarakat, polisi bertugas melindungi, mengayomi dan melayani dan masyarakat dalam berinteraksi dengan sesama masyarakat, dan dengan negara sejauh tidak berlawanan dengan norma hukum formal.  
 
Nilai-nilai dalam masyarakat adat di Minangkabau sejalan dengan ajaran agama Islam, seperti humanis dan egaliter.  
 
Masyarakat Minangkabau adalah masyarakat humanis yang mendambakan dan memperjuangkan terwujudnya pergaulan hidup yang lebih baik, berdasarkan asas perikemanusiaan dan pengabdi kepentingan sesama umat manusia.  
 
Masyarakat Minangkabau adalah masyarakat egaliter yang selalu bersikap sosial berdiri sama tinggi duduk sama rendah, seiring sejalan, saling menghargai, saling mencintai, rela berkorban, bersifat demokratis dan dapat menikmati haknya sebagai masyarakat.  
 
Pemimpin humanis-egaliterian adalah  pemimpin yang memiliki rasa empati dengan situasi dan kondisi yang dihadapi masyarakat, sehingga apa yang menjadi keinginan dan harapan masyarakat mampu diwujudkan dan disalurkan dalam bentuk kebijakan dan tindakan nyata, serta mampu mendudukkan dan memposisikan dirinya sebagai bagian dari masyarakatnya dan tidak ada sekat antara pemimpin dan yang dipimpin. Inilah kepemimpinan adat di Minangkabau. 
 
Pepatah adat di Minangkabau tentang pemimpin yang diduluan salangkah, ditinggian sarantiang, bukan berarti perbedaan derajat atau tingkatan status sosial, tapi semacam penghormatan dan penghargaan terhadap pemimpin. Masyarakat Minangkabau adalah masyarakat humanis-egaliterian. Banyak ungkapan-ungkapan adat yang menunjukkan masyarakat Minangkabau adalah masyarakat yang humanis-egaliterian, seperti: sakik-sanang samo diraso; ka bukik samo mandaki, ka lurah samo manurun.  
 
Oleh karena itu, menjadi polisi di Minangkabau, apalagi polisi yang berasal dari suku Minangkabau, bukan hanya sekedar menjalankan tugas-tugas sebagai polisi, tapi juga menjadi manusia yang bisa menghargai dan memanusiakan manusia yang lain, bukan malah menjustisfikasi, merendahkan atau malah mendiskriminasi. Dengan demikian, polisi di Minangkabau adalah polisi yang memiliki nilai-nilai niniak mamak. Untuk polisi di Minangkabau yang demikian, kata yang tepat adalah "Polisi Niniak Mamak". 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_IPqfnJx1-3857w2jZmglY-a5W3mzAgF5QiHb5xAmiHJWyqHQICNlQEWqHafUfFPTEjDkLmHq-oj62xyNXhEM48ilbCWsXrYrV92iCT6mOQEZ3BCCVhCDf3jDUXIbGUW6kldsa_N1Ag/s1600/FORUM+EKSEKUTIF+MEDIA+MENGUCAPKAN+DIRGAHAYU+BHAYANGKARA+KE+73.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="597" data-original-width="478" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_IPqfnJx1-3857w2jZmglY-a5W3mzAgF5QiHb5xAmiHJWyqHQICNlQEWqHafUfFPTEjDkLmHq-oj62xyNXhEM48ilbCWsXrYrV92iCT6mOQEZ3BCCVhCDf3jDUXIbGUW6kldsa_N1Ag/s320/FORUM+EKSEKUTIF+MEDIA+MENGUCAPKAN+DIRGAHAYU+BHAYANGKARA+KE+73.jpg" width="256" /></a></div>
Sosok polisi niniak mamak ini melekat pada diri Irjen Pol. Fakhrizal yang saat ini menjalankan amanah dan jabatan sebagai Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Provinsi Sumatera Barat. Dalam kesehariannya menjalankan tugas profesi kepolisian, keluarga dan kemasyarakatan yang sangat bersahaja dan penuh empati yang menunjung tinggi prinsip – prinsip agama dan adat istiadat.  
 
Fakhrizal tidak pernah menampilkan dirinya sebagai seorang Jenderal Polisi dan dalam kapasitas Kapolda yang harus ditakuti orang lain. Sebaliknya karakter bersahaja dan penuh empati yang telah menjadi identitas dirinya, membuat semua lapisan masyarakat sangat menghormati dan menghargainya.  
 
Lain halnya dengan persoalan yang menyangkut pelanggaran hukum (tindak pidana), Fakhrizal akan menindaknya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Ia tidak tebang pilih dalam hal ini dan menjadikannya menjadi pemimpin yang sangat disegani di Sumatera Barat saat ini. Ia memberi contoh tauladan kehidupan beradat sesuai dengan ajaran adat budaya Minangkabau. 
 
Irjen Pol. Fakhrizal memang sosok yang berkarakter Minangkabau sejati, humanis-egaliterian. Oleh karena itu, predikat yang pantas untuk beliau adalah: “Inspektur Jenderal Fakhrizal, sosok polisi niniak mamak”, seorang Kapolda yang selalu menerapkan nilai-nilai agama dan adat dalam rutinitas kesehariannya. 
 
Selamat hari ulang tahun Bhayangkara ke 73. 
 
**

Irjen Fakhrizal, Kapolda "Niniak Mamak"

Oleh: Insannul Kamil Dt. Bandaro Dosen Universitas Andalas Nan babarih nan bapaek, nan baukua nan bacoreng. INILAH satu kalimat atu...

Baca selengkapnya »