Para pelaku terancam hukuman penjara maksimal 5 tahun dan denda hingga Rp3,5 miliar. Dalam pengembangan kasus tersebut, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) kini membidik tiga subjek hukum yang diduga terlibat dalam sindikat "pencucian kayu" (timber laundering).
Direktur Pencegahan dan Penanganan Pengaduan Kehutanan, Yazid Nurhuda, mengatakan, penyidikan terhadap JAM membuka jalan untuk mengungkap jejaring pelaku yang lebih luas beserta modus operandi kejahatan kehutanan.
"Pendalaman dan pengembangan penyidikan yang dilakukan PPNS Kehutanan terhadap Terlapor Saudara JAM telah membuka jalan untuk mengungkap jejaring pelaku yang lebih luas dan modus operandi kejahatannya," kata Yazid dalam pernyataannya, Minggu (14/12/2025).
Dari penyidikan JAM, petugas mengidentifikasi keterlibatan terduga M, pemilik PHAT MN, yang disinyalir berperan sebagai pengurus atau penadah kayu ilegal. Selain itu, penyidikan meluas ke terduga AR yang terindikasi melakukan penebangan liar di hulu Sungai Batangtoru.
Analisis citra satelit Sentinel-2 L2A pada 5 Agustus 2025 memperkuat dugaan tersebut, memperlihatkan deforestasi seluas 33,04 hektare di luar wilayah izin AR. Padahal, dari 45,2 hektare lahan resmi miliknya, yang terbuka hanya sekitar 5 hektare.
Dirjen Gakkum Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho, sebelumnya telah menyoroti maraknya modus pencucian kayu ini sebagai kejahatan terorganisir. Untuk memberantasnya, kementerian menggandeng Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) di bawah koordinasi Menteri Pertahanan.
Di tingkat operasional, Kepala Balai Gakkum Kehutanan Sumatera, Hari Novianto, memastikan pihaknya tengah memperkuat bukti dengan melibatkan saksi ahli untuk segera menetapkan status hukum para terduga baru.
"Diharapkan dalam waktu dekat, penyidik kami dapat menaikkan status penyidikan terhadap dua terduga PHAT tersebut. Secara simultan, kami juga terus berkoordinasi erat dengan aparat penegak hukum lainnya," kata Hari.
#rep/bin
