JAKARTA -- Susunan kepengurusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode 2026–2031 belum rampung, termasuk untuk posisi sekretaris jenderal.
Pengamat politik Universitas Islam Syekh Yusuf, Adib Miftahul, menilai operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (OTT KPK) terkait pengurusan hak guna bangunan (HGB) di lingkungan ATR/BPN ikut mengubah perhitungan politik untuk mengisi kursi tersebut.
Menurut Adib, salah satu figur yang sebelumnya dinilai berpeluang mengisi posisi Sekjen kini harus menghadapi perubahan situasi akibat perkara tersebut. Ia menegaskan penilaiannya masih berupa analisis.
“Begitu ada kasus seperti ini, ini akhirnya merubah peta,” kata Adib kepada awak media di Jakarta, Selasa (22/9/2026).
Adib melihat penentuan Sekjen menjadi semakin rumit karena figur-figur yang berpengaruh dalam dinamika Muktamar ke-35 NU menghadapi persoalan berbeda.
“Dua king maker ini punya sangkutan semua. Satunya resisten, satunya lagi ada kasus,” ujarnya.
Ia mengaitkan tarik-ulur itu dengan belum selesainya penyusunan kepengurusan PBNU. Menurut Adib, Sekjen perlu menjadi figur yang dapat diterima berbagai kelompok di internal organisasi.
“Pengaruhnya besar sekali. Tandanya apa? Ya sampai hari ini, kepengurusan itu masih belum selesai. Karena tarik-ulur kepentingan,” kata Adib.
Pilih Sekjen Perlu Banyak Pertimbangan
Ketua Umum PBNU terpilih KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin sebelumnya mengatakan susunan pengurus masih dalam proses. Ia menyebut pemilihan Sekjen memerlukan banyak pertimbangan dan dirinya masih menunggu hasil istikharah.
Di antara nama yang diperbincangkan untuk posisi itu salah satunya ialah Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid. Namun, PBNU belum mengumumkan siapa yang akan menjabat Sekjen periode 2026–2031.
Adib menilai konfigurasi dukungan seusai Muktamar membuat penentuan Sekjen tidak bisa hanya didasarkan pada peran atau perolehan suara seorang figur sebelumnya.
“Memberikan posisi Sekjen kepada orang yang dalam tanda kutip punya hasil perjuangan seperti kemarin juga tidak mungkin juga, karena pasti akan resisten di berbagai kepentingan,” tuturnya.
#inc/bin
