BATAM, KEPRI -- Dewan Pers menggelar kegiatan workshop dan seminar bekerjasama dengan Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi Indonesia (BP3TI) dengan para pemimpin redaksi media online, cetak, televisi, radio dan para pejabat humas dan kominfo se Provinsi Kepulauan Riau, Kamis (30/8/2018), bertempat di lantai 12 Hotel Nagoya Hill, Batam, Kepri.
Pertemuan tersebut lebih memberikan pemahaman terkait peran media dalam menjaga demokrasi dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 mendatang. Pemilu 2019 pertama kali dilaksanakan di Indonesia, sebagai proses demokrasi pemilihan capres dan cawapres serta legislatif secara serentak,” ujar Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo dalam pemaparannya.
Menurut pria yang akrab disapa "Stanley" tersebut, media memiliki peran besar dalam mensukseskan pemilu mendatang. Adapun beberapa peran media dalam mensukseskan pemilu antara lain berperan mengembangkan prinsip partisipasi publik dalam pemilu, mendidik pemilih tentang bagaimana menggunakan hak pilihnya menyangkut suara pemilih apa yang mereka lakukan dan inginkan, memberitakan perkembangan kampaye pemilu, menyediakan informasi menyangkut platform bagi partai politik (legislatif) dan kandidat Capres dan Cawapres serta calon legislatif dan DPD sekaligus rekam jejaknya.
"Tentunya tidak semua wilayah di Indonesia terjangkau teknologi informasi dan komunikasi (TIK) karena belum tersedianya infrastruktur TIK, sehingga serapan informasi di daerah tersebut minim," ujar Stanley. Oleh karena itu, untuk menjangkau pelosok pedesaan seperti wilayah Papua diperlukan pembangunan infrastruktur TIK agar terkoneksi.
Program pemerintah "Palapa Ring", menurutnya sangat baik untuk menyatukan NKRI di bidang TIK di seluruh nusantara. Dukungan yang dapat dilakukan Dewan Pers, salah satunya dengan mensinerjikan program "Palapa Ring" dengan program "Bakti Negeri" yang tengah dilancarkan Dewan Pers agar daerah yang belum memiliki TIK bisa memperolehnya.
“Dewan Pers terus mengupayakan agar informasi dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat Indonesia di daerah-daerah yang belum terjangkau informasi,” ujarnya.
Program Bakti Negeri, urai Stanley, merupakan program keliling Dewan Pers ke 33 provinsi di Indonesia. Bertujuan untuk penguatan dan pemberdayaan ekosistem pers melalui ketersediaan infrastruktur TI di Indonesia, yang diselenggarakan di seluruh provinsi di Indonesia.
Tidak bisa dipungkiri bahwa sampai saat ini masih ada daerah di Indonesia yang belum terkoneksi jaringan infrastruktur TIK, sehingga informasi jarang diperoleh masyarakat yang berada di daerah yang belum terkoneksi. Hal itu menjadi pekerjaan rumah bagi Dewan Pers yang dituntut harus bisa memberikan informasi ke seluruh pelosok daerah yang belum mendapatkan pasilitas TIK.
"Melalui program Bakti Negeri, kita bisa menjangkau daerah pelosok tanah air yang belum menikmati informasi,” ucapnya
Menurut Stanley lagi, program Palapa Ring yang sedang dicanangkan oleh pemerintah sangat tepat dengan adannya penyediaan infrastruktur TIK diseluruh pelosok tanah air. Pencangan program Palapa Ring akan mampu menjangkau seluruh pelosok yang belum memiliki jaringan telekomunikasi.
“Kita sangat mendukung program pemerintah untuk pemerataan jaringan telekomunikasi di seluruh nusantara melalui program Palapa Ring," ujar Stanley.
Dijelaskan lebih lanjut bahwa program Palapa Ring memberikan informasi cepat, akurat dan merata hingga ke pelosok negeri. Pembangunan infrastruktur TIK juga mendukung terwujudnya peningkatan partisipasi publik.
Ia menekankan bahwa Pemilu 2019 adalah pemilu yang spesial, dimana kita akan memilih secara serentak presiden beserta wakilnya, serta calon anggota legislatif di seluruh Indonesia.
“Dalam menyongsong Pemilu 2019 yang akan datang, maka tidak bisa dipungkiri bahwa peran pers dalam memberikan kesejukan sangat besar,” ujar Stanley. Untuk itu ia mengingatkan mass media agar dalam pemilu tahun 2019 mendatag mengutamakan independensi dan menghindari keberpihakan kepada salah satu calon.
” Hati hati menggunakan informasi media sosial, serta hindari berita hoax,” serunya.
Narasumber dalam kegiatan tersebut, seorang wartawan senior, Bambang Harimurti, dalam pemaparannya mengatakan bahwa kemerdekaan pers dalam kemajuan suatu negara sangat berperan.
Dia mencontohkan negara-negara maju saat ini, yang sangat menjunjung tinggi kemerdekaan pers.
"Kita bisa lihat bahwa negara maju ada kemerdekaan pers. Korea Selatan misalnya, di sana ada kebebasan pers. Sebaliknya di negara miskin seperti Zimbabwe, kebebasan pers sama sekali tidak ada," ungkap Ketua Dewan Pers, seperti dilansir independennews.
(idp/ede)
