sumatrazone

Polda Sumut Gerebek Rumah Produksi Liquid Vape Berisi Etomidate di Deli Serdang

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjL9GfH8shkbopmWusXEz9FE0fDw_KPnJ-Whrb_4Cq1vuYdk94E4wzZFz_s7PRJcVtlyAhTcY8FvwY7xOMdR7bNj59-bjU57js_X1SsgpN4yXy7PfKwBoSc1qigEoE1KDos-WmGwe_Gz3OH-pir9tGZBmwuuyU8MuV7xa7usjvs5f1cMfLODAT62pr_LA/s720/Polda%20Sumut%20Gerebek%20Rumah%20Produksi%20Liquid%20Vape.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="425" data-original-width="720" height="378" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjL9GfH8shkbopmWusXEz9FE0fDw_KPnJ-Whrb_4Cq1vuYdk94E4wzZFz_s7PRJcVtlyAhTcY8FvwY7xOMdR7bNj59-bjU57js_X1SsgpN4yXy7PfKwBoSc1qigEoE1KDos-WmGwe_Gz3OH-pir9tGZBmwuuyU8MuV7xa7usjvs5f1cMfLODAT62pr_LA/w640-h378/Polda%20Sumut%20Gerebek%20Rumah%20Produksi%20Liquid%20Vape.jpg" width="640" /></a></div> MEDAN -- Kepolisian Daerah Sumatra Utara (Polda Sumut) menggerebek praktik produksi <a href="https://www.sumatrazone.co.id/2026/08/noda-hitam-di-seragam-cokelat-bisnis.html">cairan rokok elektrik (vape) yang mengandung etomidate</a> di sebuah rumah di Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang."Dari rumah tersebut, kami menyita sembilan botol berisi sekitar 2,5 liter cairan yang mengandung 90 persen etomidate," kata Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut, Kombes Pol Andy Arisandi, di Medan, Rabu (5/8/2026).Andy mengatakan cairan tersebut telah diuji di laboratorium forensik dan hasilnya menunjukkan kandungan etomidate yang masuk dalam kategori narkotika golongan II.Selain cairan beretomidate, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti lain, seperti cairan perasa, nikotin, alat ukur komposisi, peralatan pengemasan, serta kemasan rokok elektronik.Pengungkapan kasus ini terjadi pada Kamis, 30 Juli 2026, di Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Penangkapan dilakukan berdasarkan laporan warga dan pengembangan penyelidikan yang dilakukan petugas."Personel menangkap lima orang di lokasi, kemudian dilakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui peran masing-masing," ujarnya.Menurut Andy, hasil pemeriksaan awal menunjukkan kelima orang tersebut diduga terkait dengan tersangka berinisial T yang sebelumnya telah ditangkap oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Utara.Meski demikian, hingga saat ini kelima orang tersebut masih berstatus saksi. Penyidik masih terus mendalami peran mereka guna menentukan status hukum yang tepat.Andy menambahkan, dari keterangan para saksi terungkap bahwa bahan baku cairan etomidate diduga berasal dari Kamboja. Polisi masih mengembangkan kasus ini untuk mengungkap jaringan yang lebih luas, termasuk pihak pemasok dan pengemas barang.Ia juga mengingatkan bahwa penggunaan etomidate dapat memicu efek samping halusinasi dan berisiko mengganggu kesehatan mental pengguna dalam jangka panjang.#ant/bin <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjQTYHBGX8deDdhAJN7Zmta4NC_LFsu8unzEMeSfK-F-f1Syp-hPCNbwTkhEwyzdlFL70JfDNJo-7iqX15H-zYgfIdVS28Knuzo5dW_KWshE2-M7dBCqj5WqcGVsgacGWAJkQ7Kte40kEnrQrgtIOhzRRsD0OxAOI9GcjrL-ry6BWdTcviKarZk1hQH-Q/s705/SUMATRAZONE%20dari%20sumatra%20membedah%20nusantara.JPG" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="416" data-original-width="705" height="378" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjQTYHBGX8deDdhAJN7Zmta4NC_LFsu8unzEMeSfK-F-f1Syp-hPCNbwTkhEwyzdlFL70JfDNJo-7iqX15H-zYgfIdVS28Knuzo5dW_KWshE2-M7dBCqj5WqcGVsgacGWAJkQ7Kte40kEnrQrgtIOhzRRsD0OxAOI9GcjrL-ry6BWdTcviKarZk1hQH-Q/w640-h378/SUMATRAZONE%20dari%20sumatra%20membedah%20nusantara.JPG" width="640" /></a></div>

Polda Sumut Gerebek Rumah Produksi Liquid Vape Berisi Etomidate di Deli Serdang

MEDAN -- Kepolisian Daerah Sumatra Utara (Polda Sumut) menggerebek praktik produksi cairan rokok elektrik (vape) yang mengandung etomidate ...

Baca selengkapnya »

Semen Indonesia Percepat Pemulihan Pasokan Semen di Aceh

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjHt1EJA0NqoEWh_LRnh-_m-1JB1uEGGfRyuvFiV73u9mehCWygFY5vnGp5oFCljwJMtAdJydaOWM4b0hJjQVlbAFRaZIDJHdVUqcenkZx0JBhu6N1y-nD1nn1nz3YkIPkKCfehDHte7v09OHx6B8kONUcipR0eJwFuS9wHvdVM4IFgnRbpFDLp4y_ZUQ/s1177/Semen%20Indonesia%20Percepat%20Pemulihan%20Pasokan%20Semen%20d.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="767" data-original-width="1177" height="418" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjHt1EJA0NqoEWh_LRnh-_m-1JB1uEGGfRyuvFiV73u9mehCWygFY5vnGp5oFCljwJMtAdJydaOWM4b0hJjQVlbAFRaZIDJHdVUqcenkZx0JBhu6N1y-nD1nn1nz3YkIPkKCfehDHte7v09OHx6B8kONUcipR0eJwFuS9wHvdVM4IFgnRbpFDLp4y_ZUQ/w640-h418/Semen%20Indonesia%20Percepat%20Pemulihan%20Pasokan%20Semen%20d.jpg" width="640" /></a></div> BANDAACEH -- PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) mempercepat langkah penanganan ketersediaan pasokan semen di Aceh melalui optimalisasi produksi dan distribusi dalam jaringan SIG Group. Direktur Utama Semen Indonesia Indrieffouny Indra melakukan kunjungan kerja untuk memimpin koordinasi lapangan dan memastikan pasokan semen di tengah peningkatan kebutuhan pasar yang berdampak pada keterbatasan pasokan di sejumlah wilayah serta fluktuasi harga di toko. Indrieffouny menjelaskan, pihaknya berupaya menjaga keberlangsungan pasokan semen bagi masyarakat dan pembangunan di wilayah Sumatera. Selama kunjungan di Aceh, dia meninjau operasional PT Solusi Bangun Andalas di Lhoknga, mengevaluasi kesiapan fasilitas produksi, distribusi, dan logistik, serta memimpin rapat koordinasi bersama jajaran manajemen untuk mempercepat pemulihan pasokan.Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan meninjau jaringan distribusi dan berdialog bersama distributor utama guna memastikan ketersediaan semen di pasar. "Kami hadir langsung di lapangan untuk memastikan setiap hambatan dapat segera diidentifikasi dan diselesaikan. Prioritas kami adalah memastikan kebutuhan masyarakat dan pembangunan tetap terpenuhi melalui pasokan semen yang memadai dan distribusi yang semakin lancar," kata Indrieffouny dalam keterangan tertulis, Kamis (6/8/2026). Untuk mempercepat pemulihan kondisi pasar, ia menambahkan, SIG menyiapkan sejumlah langkah strategis salah satunya dengan mengoptimalkan produksi dan pengeluaran dari Pabrik Lhoknga dan Packing Plant Lhokseumawe serta menambah pasokan ke pasar melalui Packing Plant Malahayati. Semen Indonesia juga memperkuat koordinasi dengan distributor, mitra logistik, dan pemerintah daerah untuk mempercepat penyaluran hingga tingkat pasar.<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg83WNPdDRektZUxiZFOrP_1Xf0PUkNk3MzCp3RWNGLWknjPYsWUQfGcMAm_d3aPefBTmiVUrD_mmaJqBOk_bodrwlt4JUUzrJG7fwXYGft_O-Rm6hyphenhyphen_EQPIonAbuf6kZtZvdo34itlelMKRiC0fkQRy1HSu25IXqhMz706sefoVedqTBCiHji-_oBxSA/s705/SUMATRAZONE%20dari%20sumatra%20membedah%20nusantara.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="416" data-original-width="705" height="378" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg83WNPdDRektZUxiZFOrP_1Xf0PUkNk3MzCp3RWNGLWknjPYsWUQfGcMAm_d3aPefBTmiVUrD_mmaJqBOk_bodrwlt4JUUzrJG7fwXYGft_O-Rm6hyphenhyphen_EQPIonAbuf6kZtZvdo34itlelMKRiC0fkQRy1HSu25IXqhMz706sefoVedqTBCiHji-_oBxSA/w640-h378/SUMATRAZONE%20dari%20sumatra%20membedah%20nusantara.JPG" width="640" /></a></div> Tak hanya itu, emiten berkode saham SMGR itu juga melakukan pemantauan harian terhadap kondisi stok, distribusi, dan permintaan sebagai dasar pengambilan keputusan operasional secara cepat. Menurut Indrieffouny, tantangan distribusi di wilayah Aceh dan tingginya mobilitas permintaan memerlukan koordinasi yang erat antara perusahaan, pemerintah, distributor, dan mitra logistik. Oleh karena itu, SIG membentuk mekanisme koordinasi intensif lintas fungsi agar setiap perkembangan di lapangan dapat segera ditindaklanjuti. "Kami ingin memastikan bahwa masyarakat dan para pelaku pembangunan memperoleh kepastian pasokan. Seluruh sumber daya SIG kami arahkan untuk mempercepat pemulihan distribusi sehingga kondisi pasar dapat kembali normal dalam waktu sesingkat mungkin," ujarnya. Selain memastikan kelancaran pasokan, SIG juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, jaringan distributor, dan pemangku kepentingan lainnya guna menjaga distribusi berjalan secara tertib dan efisien. Perusahaan mengimbau seluruh mitra penyalur untuk mengedepankan praktik distribusi yang sehat dan bertanggung jawab sehingga produk dapat diterima konsumen secara merata. SIG yakin sinergi seluruh pemangku kepentingan akan menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan pasokan semen di Aceh. "Sekaligus memastikan pembangunan infrastruktur, sektor perumahan, dan aktivitas ekonomi masyarakat dapat terus berjalan tanpa hambatan," tutupnya.#kpc/bin <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg-taXy4AmP5cOKRAtg6OmxXcuQ8NdRQM_4wBEpSH3En8rLOB7ep2vVDfCybspckiX3IuIzjp68Hkd0qf6szijYGnbsYnZ61a0X2nS0jiznBD5PzrDJ2hlXZnEKhMSsOEwC1Dsuk4wEY0bgtDPeB7ydxdST1q-yIOKPZwsyJ1MkgPlDm6fMzAnlM-nxmg/s2733/Untung%20gede%20jadi%20biro%20perwakilan%20sumatrazone.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1755" data-original-width="2733" height="410" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg-taXy4AmP5cOKRAtg6OmxXcuQ8NdRQM_4wBEpSH3En8rLOB7ep2vVDfCybspckiX3IuIzjp68Hkd0qf6szijYGnbsYnZ61a0X2nS0jiznBD5PzrDJ2hlXZnEKhMSsOEwC1Dsuk4wEY0bgtDPeB7ydxdST1q-yIOKPZwsyJ1MkgPlDm6fMzAnlM-nxmg/w640-h410/Untung%20gede%20jadi%20biro%20perwakilan%20sumatrazone.jpg" width="640" /></a></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div>

Semen Indonesia Percepat Pemulihan Pasokan Semen di Aceh

BANDAACEH -- PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) mempercepat langkah penanganan ketersediaan pasokan semen di Aceh melalui optimalisasi p...

Baca selengkapnya »

Dekolonisasi Unsrat?

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJfBWJfj_wdRu_RA3fhPrQd9ARkeQ2Q1nu4TnYCeiLuDwpEYW49KkcTld-y2LCn6-55faQOrXQ0aykyy60oAK7lW71VzDdh8FaYst2XJiJ_glCQ9Jm2fz7PtpeUDpuyxQFyedcVlVRX_ILY-2exEQK_NOj1LUvuO121TRQnr93dhsn9O3JoXVg6Y7tLg/s582/Dekolonisasi%20Unsrat.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="386" data-original-width="582" height="424" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJfBWJfj_wdRu_RA3fhPrQd9ARkeQ2Q1nu4TnYCeiLuDwpEYW49KkcTld-y2LCn6-55faQOrXQ0aykyy60oAK7lW71VzDdh8FaYst2XJiJ_glCQ9Jm2fz7PtpeUDpuyxQFyedcVlVRX_ILY-2exEQK_NOj1LUvuO121TRQnr93dhsn9O3JoXVg6Y7tLg/w640-h424/Dekolonisasi%20Unsrat.jpg" width="640" /></a></div> Oleh Reiner Emyot Ointoe “Universitas harus berfungsi sebagai lahan subur untuk membangun kembali kepercayaan, meletakkan fondasi masyarakat yang berlandaskan kepercayaan tinggi” (high trust society). — Francis Fukuyama (73), The Great Disruption: Human Nature and the Reconstitution of Social Order (1999). BENARKAH Rektor Unsrat, Prof. Dr. Berty Octavianus Sompie MEng, UPI, akan di-plt-kan?Kabar ini beredar cepat seperti pesan berantai via medsos dan telah melampaui “dromologi“ Paul Virilio.Dan, lebih tragis lagi, Plt. itu dirangkap Rektor Universitas Hasanuddin (Unhas) saat ini, Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. untuk periode kedua tahun 2026-2030.Dalam merefleksikan kabar buruk ini, buku berikut bisa diacu untuk menimbang kekisruhan di almamater saya yang “tak putus dirundung petaka.”Buku Global Higher Education in Times of Upheaval: On Common Goods, Geopolitics and Decolonization (Bloomsbury Academic, 2026) karya Simon Marginson bersama Lili Yang dan Xin Xu, merupakan refleksi atas posisi universitas di tengah krisis global yang ditandai oleh multipolaritas, ketegangan geopolitik, dan tuntutan dekolonisasi.Marginson dkk. menekankan bahwa universitas tidak lagi bisa dipahami semata sebagai mesin produksi tenaga kerja atau pusat riset yang netral, melainkan sebagai “common goods” yang keberadaannya menentukan arah masyarakat global.Ia menyoroti bagaimana universitas lokal, yang sering dianggap perifer, justru menjadi ruang penting bagi artikulasi pengetahuan alternatif dan resistensi terhadap dominasi epistemik Barat.Konteks ini ingin menegaskan bahwa universitas-universitas lokal bukan sekadar pelengkap, melainkan bagian konstitutif dari ekologi pengetahuan dunia.Buku ini juga menggarisbawahi bahwa universitas di berbagai belahan dunia menghadapi tekanan ganda.Jika dari negara menuntut loyalitas nasional dalam landskap politik kepentingan, maka dari pasar global justru mendorong komodifikasi pendidikan.Namun, Marginson dkk. melihat peluang dalam jaringan solidaritas lintas batas, di mana universitas lokal dapat memperkuat posisi mereka sebagai pusat produksi pengetahuan yang berakar pada konteks sosial dan budaya masing-masing.Dengan demikian, karya ini bukan hanya analisis akademik, tetapi juga sebuah seruan agar universitas di era “upheaval” dituntut keberanian untuk menegosiasikan ulang peran mereka dalam membangun kosmopolitanisme baru yang berangkat dari lokalitas.George Ritzer dalam The Globalization of Nothing (2007), konsep glocality (glokalitas) muncul sebagai penekanan bahwa globalisasi tidak hanya menyeragamkan dunia, tetapi juga melahirkan hibriditas.Dengan kata lain, glokalitas adalah ruang di mana bentuk-bentuk lokal tetap hidup dan bahkan memperkaya arus global, sehingga tidak semua yang lahir dari globalisasi berujung pada “nothing” yang seragam dan kosongSementara, konsep common goods yang menjadi inti argumen Simon Marginson dkk. dalam Global Higher Education in Times of Upheaval berangkat dari gagasan bahwa universitas tidak boleh direduksi menjadi sekadar penyedia jasa pendidikan atau mesin ekonomi, melainkan harus dipahami sebagai “aset bersama” yang menopang kehidupan publik.Lebih lanjut, Marginson dkk. menulis bahwa universitas “exist not only for markets or states but for societies as a whole,” — “tidak hanya ada untuk pasar atau negara tetapi untuk masyarakat secara keseluruhan,” — sehingga keberadaannya menyangkut kepentingan kolektif yang melampaui logika komodifikasi.Dalam kerangka ini, universitas lokal memperoleh makna baru.Mereka bukan sekadar institusi pinggiran, melainkan bagian dari ekologi pengetahuan global yang menegaskan pluralitas epistemik.Ikut dijelaskan pula secara ringkas bahwa “universitas lokal bukanlah marginal, melainkan bagian integral dari ekologi pengetahuan global.“Dalam kerangka ini, universitas lokal memperoleh makna baru.Dengan kata lain, Marginson dkk. melihat bahwa universitas lokal dapat menjadi titik tolak bagi dekolonisasi, karena mereka berakar pada konteks sosial dan budaya yang berbeda dari pusat-pusat akademik Barat.Dengan demikian, common goods bukan hanya konsep normatif, tetapi juga strategi geopolitik: universitas dipanggil untuk menegosiasikan ulang relasi mereka dengan negara, pasar, dan masyarakat global.Buku ini mengajak pembaca untuk melihat universitas sebagai ruang kosmopolitan baru yang tumbuh dari lokalitas, sebuah kosmopolitanisme yang tidak lagi berpusat pada Barat melainkan berjejaring lintas dunia.Dalam konteks universitas-universitas di Indonesia sebagaimana dari waktu ke waktu, Unsrat — penyandang nama futurolog awal abad-20, GSJJ. Ratulangi dalam Indonesia di Pasifik (1937), terus diguncang drama politik kepemimpinan rektornya sejak 2004.Terlepas dari kisruh Sysiphus dunia akademik Ubsrat, kerangka common goods universitas di Indonesia, masih memiliki peluang untuk menegosiasikan ulang peran mereka di tengah tekanan global.Dalam hal ini berarti bahwa universitas tidak sekadar menjadi penyedia tenaga kerja bagi pasar internasional, tetapi juga penjaga kehidupan publik, bahasa, dan budaya lokal sendiri.<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEio8-wU-FaI8LnRszoD7gv-JQXhh7Ou1_1yMRM_TUSR0hDZW4hY43BJ_SSNWwgvSPl4Q1td7_Jhhn54S7bRfXDWi01EuLXqsNa0wF7YmXX2IJjrDAxnhN1yncat-1N-M_QRIIoRIGlsXyJ5qg3VF1FBk0dQnvu_kiIiSiAevosVgLDPhfzPVL6QScJTbw/s705/SUMATRAZONE%20dari%20sumatra%20membedah%20nusantara.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="416" data-original-width="705" height="378" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEio8-wU-FaI8LnRszoD7gv-JQXhh7Ou1_1yMRM_TUSR0hDZW4hY43BJ_SSNWwgvSPl4Q1td7_Jhhn54S7bRfXDWi01EuLXqsNa0wF7YmXX2IJjrDAxnhN1yncat-1N-M_QRIIoRIGlsXyJ5qg3VF1FBk0dQnvu_kiIiSiAevosVgLDPhfzPVL6QScJTbw/w640-h378/SUMATRAZONE%20dari%20sumatra%20membedah%20nusantara.JPG" width="640" /></a></div> Dengan memberi legitimasi pada universitas-universitas di Indonesia dan ditopang secara kelembagaan profesional, ditandaskan agar universitas lokal, khususnya, tampil sebagai simpul penting dalam jaringan pengetahuan dunia, dan bukan sekadar pengikut arus ranking global.Universitas Indonesia (UI), UGM, ITB, atau bahkan kampus-kampus daerah di Manado (Unsrat) dan Makassar (Unhas), dapat menjadi ruang artikulasi pengetahuan yang berakar pada sejarah kolonial, pluralitas etnis, dan dinamika politik lokal.Dekolonisasi dalam konteks ini berarti menggeser pusat epistemik dari dominasi Barat menuju kosmopolitanisme baru yang berangkat dari lokalitas Nusantara.Dibandingkan dengan universitas di Asia Tenggara lain, seperti Chulalongkorn di Thailand atau Universiti Malaya di Malaysia, universitas di Indonesia menghadapi tantangan unik berupa skala demografis yang besar dan keragaman budaya yang ekstrem.Akan tetapi, fakta ini justru harus menjadi modal untuk membangun ekologi pengetahuan yang lebih luas dan plural.Jika World Yearbook of Education 2026 menekankan rivalitas geopolitik dan ancaman populisme otoriter, maka Marginson dkk. lebih normatif.Mereka beranggapan universitas sebagai common goods harus dijaga dari komodifikasi buruk politik ekonomi yang juga terus memburuk hari-hari ini.Dalam konteks Asia Tenggara, ini berarti universitas di Indonesia semestinya dapat menjadi laboratorium kosmopolitanisme baru, di mana pengetahuan lokal tidak hanya bertahan tetapi juga memberi arah bagi pengetahuan dan pergeseran ekologi global di masa depan. (*) coverlagu:Lagu “Unsrat Jaya” karya Miracle Kaligis memang sudah dirilis secara digital, tercatat sebagai salah satu single yang tayang di kanal YouTube resminya sekitar satu tahun lalu.credit foto kantor Rektorat Unsrat dengan patung GSJJ Ratulangi yang dibangun era Rektor, mendiang Prof. Dr. Ir. Lucky Winston Sondakh, MEC(2004-2008). <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjjF501mSzX0HrSbxsNZ55E8nvECVCT6y2BX6PjMdaJCgFlWqVImkY2p77HdkoCj0w3pN43b9UOtDdjT13IJOruQ1gDwpJyKauIQA__JJPBzcyUQi2mnf-hW9AOjysLpkVDsNzR8GqouxXLhcIURAVwaLQGnuTqDNNwzn0kKz3J06sdKPmr1y_9Ac6dRw/s2733/Untung%20gede%20jadi%20biro%20perwakilan%20sumatrazone.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1755" data-original-width="2733" height="410" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjjF501mSzX0HrSbxsNZ55E8nvECVCT6y2BX6PjMdaJCgFlWqVImkY2p77HdkoCj0w3pN43b9UOtDdjT13IJOruQ1gDwpJyKauIQA__JJPBzcyUQi2mnf-hW9AOjysLpkVDsNzR8GqouxXLhcIURAVwaLQGnuTqDNNwzn0kKz3J06sdKPmr1y_9Ac6dRw/w640-h410/Untung%20gede%20jadi%20biro%20perwakilan%20sumatrazone.jpg" width="640" /></a></div>

Dekolonisasi Unsrat?

Oleh Reiner Emyot Ointoe “Universitas harus berfungsi sebagai lahan subur untuk membangun kembali kepercayaan, meletakkan fondasi masyarakat...

Baca selengkapnya »

Dosen Untan Bangun Mini Studio Konten Digital untuk Bekali Kesiapan Kerja Pemuda Tuli

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhgffav2zzfJW6f2Dnuk_0HoV-iY-6sOxUzPnWV9SVns_2XZ5P8EUANQV_kLXfzVx1SlKbEFvnq4cAkFA7wUXUvRUuGreToPVl_-ZD-_ZEo0jjPVGj4yNPnSglulhWE0gqMUvD1uXM4g_I6QCfR46o9F9KIVDg3VgOuSvQ1aqiul70m-YnuqazxGHRnPw/s768/Dosen%20Untan%20Bangun%20Mini%20Studio%20Konten%20Digital%20.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="427" data-original-width="768" height="356" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhgffav2zzfJW6f2Dnuk_0HoV-iY-6sOxUzPnWV9SVns_2XZ5P8EUANQV_kLXfzVx1SlKbEFvnq4cAkFA7wUXUvRUuGreToPVl_-ZD-_ZEo0jjPVGj4yNPnSglulhWE0gqMUvD1uXM4g_I6QCfR46o9F9KIVDg3VgOuSvQ1aqiul70m-YnuqazxGHRnPw/w640-h356/Dosen%20Untan%20Bangun%20Mini%20Studio%20Konten%20Digital%20.jpg" width="640" /></a></div> PONTIANAK -- Tim dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura (Untan) menghadirkan mini studio konten digital ramah disabilitas bagi pemuda Tuli anggota West Borneo Deaf Community (WBDC) di Sungai Bangkong, Kota Pontianak. Program ini merupakan bagian dari kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat skema Pemberdayaan Berbasis Masyarakat yang didanai oleh Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan (Ditjen Risbang), Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek).Kegiatan yang diketuai oleh Arman Jaya, S.Pd.I., M.M., bersama anggota tim Dody Pratama Marumpe, S.Pd., M.M., dan Anggun Permata Husda, S.E., M.Acc. ini turut melibatkan lima mahasiswa Untan, yaitu Pink Calista Angelique, Stevany Marsela, Rudoli Sinaga, dan Zulfan Nur Fahlevi dari Program Studi Manajemen, serta Ardella Mela Asyara dari Program Studi Bimbingan dan Konseling. Program ini menyasar 18 anggota aktif WBDC berusia 17–30 tahun.Rangkaian kegiatan diawali dengan sosialisasi program, dilanjutkan dengan empat pelatihan yang didampingi Juru Bahasa Isyarat (JBI) pada setiap sesi, yaitu pelatihan soft skill kerja, pelatihan literasi keuangan dasar, pelatihan pengoperasian dan pemeliharaan mini studio konten digital, serta pelatihan pengelolaan media sosial dan produksi konten digital. Seluruh pelatihan dirancang dengan pendekatan visual dan praktik langsung agar dapat diikuti secara optimal oleh peserta Tuli.Sebagai wujud penerapan teknologi tepat guna, tim pengusul juga membangun satu unit mini studio konten digital ramah disabilitas di sekretariat WBDC, dilengkapi smart TV, tata pencahayaan, mikrofon, serta perangkat produksi lainnya, dan ditata senyaman mungkin agar mendukung proses belajar.Studio ini menjadi ruang belajar sekaligus sarana produksi bagi anggota WBDC untuk berlatih membuat konten digital secara mandiri, sehingga dapat menghasilkan portofolio kerja yang layak dipublikasikan maupun digunakan sebagai bukti kompetensi. Tim juga menjalankan pendampingan berkelanjutan bagi anggota WBDC dalam produksi konten, pengelolaan media sosial, dan penggunaan mini studio secara mandiri.<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgQb73lta2Iyt1cL3bo2PN6_ZHABR2uHavV7j7IXBMnr07_0HH02ImuRYF__DR-UZAEQRzDczjH25-bhtjeTd9FjBY55fEbM9CCbv_l61Fkb8s9UEUbTt8t5Nx7fSC8OwZoKs3g7m-ZkQp1hpox9RC2-XjKnFA_OLWCloIJ7-C0m3BOCjwZQtBnws79ag/s705/SUMATRAZONE%20dari%20sumatra%20membedah%20nusantara.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="416" data-original-width="705" height="378" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgQb73lta2Iyt1cL3bo2PN6_ZHABR2uHavV7j7IXBMnr07_0HH02ImuRYF__DR-UZAEQRzDczjH25-bhtjeTd9FjBY55fEbM9CCbv_l61Fkb8s9UEUbTt8t5Nx7fSC8OwZoKs3g7m-ZkQp1hpox9RC2-XjKnFA_OLWCloIJ7-C0m3BOCjwZQtBnws79ag/w640-h378/SUMATRAZONE%20dari%20sumatra%20membedah%20nusantara.JPG" width="640" /></a></div> Ketua WBDC, Yusi Aprilia, menyambut baik kehadiran fasilitas ini. Ia menilai program tersebut membuka ruang bagi anggotanya untuk mengembangkan potensi produksi konten digital secara lebih terarah dan profesional, sekaligus memperluas peluang mereka mengakses dunia kerja dan ekonomi kreatif berbasis digital.Arman Jaya menjelaskan bahwa program ini menyasar penguatan kesiapan kerja pemuda Tuli sekaligus mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya SDG 4 tentang pendidikan berkualitas, SDG 8 tentang pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, serta SDG 10 tentang pengurangan kesenjangan.Tim pengusul menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi melalui Ditjen Risbang atas dukungan pendanaan program ini, serta kepada Universitas Tanjungpura, khususnya Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Untan dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, atas dukungan penuh dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Program diharapkan dapat berkelanjutan dan dikelola secara mandiri oleh komunitas WBDC sebagai pusat kreativitas pemuda Tuli di Kalimantan Barat. (*) <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh0FfYwp6-1sUpRydVFS45pM_XkFqxKQczqEbyt7nS-eslmYjxK3xFV9zvXNnG4iwOBFsSOr0Cp2NmlYUXlC6kbultuvNrYyT3-uHFyewemsIp9sCeEBkcfDk6kZ3IRRQr1uElHctsOIKBk_q_rPCRsLWSVEe2XTA1VGWHg572kkeriGFeWDxFI_8yEjg/s2733/Yuuk%20jadi%20biro%20perwakilan%20sumatrazone.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1876" data-original-width="2733" height="440" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh0FfYwp6-1sUpRydVFS45pM_XkFqxKQczqEbyt7nS-eslmYjxK3xFV9zvXNnG4iwOBFsSOr0Cp2NmlYUXlC6kbultuvNrYyT3-uHFyewemsIp9sCeEBkcfDk6kZ3IRRQr1uElHctsOIKBk_q_rPCRsLWSVEe2XTA1VGWHg572kkeriGFeWDxFI_8yEjg/w640-h440/Yuuk%20jadi%20biro%20perwakilan%20sumatrazone.jpg" width="640" /></a></div>

Dosen Untan Bangun Mini Studio Konten Digital untuk Bekali Kesiapan Kerja Pemuda Tuli

PONTIANAK -- Tim dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura (Untan) menghadirkan mini studio konten digital ramah disabilitas...

Baca selengkapnya »

Rakyat Tak Butuh Kepala Daerah Piawai Ciptakan Slogan, Tapi yang Mampu Hadirkan Solusi

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgPwDgM064E6T3E_6EnN-dURGlQ9WiNz-6S0QMvFmjTwDU_LehB4bgTg-MozN8wByFblYNgd6ux9fdGVtsfMs-nyDDDST4GwvheeOFFlk4LTNJ4XhdrMKkqG7bLKWNAxRCDnW_nFp-nG6wmJi59rLUpcO0o87J1Gp8YQ8KoESojXqTP6-4m5qLQeVBLYg/s700/Rakyat%20Tak%20Butuh%20Kepala%20Daerah%20Piawai%20Ciptakan%20Slo.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="700" data-original-width="640" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgPwDgM064E6T3E_6EnN-dURGlQ9WiNz-6S0QMvFmjTwDU_LehB4bgTg-MozN8wByFblYNgd6ux9fdGVtsfMs-nyDDDST4GwvheeOFFlk4LTNJ4XhdrMKkqG7bLKWNAxRCDnW_nFp-nG6wmJi59rLUpcO0o87J1Gp8YQ8KoESojXqTP6-4m5qLQeVBLYg/w586-h640/Rakyat%20Tak%20Butuh%20Kepala%20Daerah%20Piawai%20Ciptakan%20Slo.jpg" width="586" /></a></div> Junaidi Ismail | Kolumnis Satupena Lampung DI TENGAH derasnya arus transformasi digital, ada satu kalimat sederhana yang justru mengundang saya untuk berpikir lebih jauh. Kalimat itu disampaikan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Lampung, Danang Suryo Wibowo, saat coffee morning bersama insan komunitas media massa di Aula Kejati Lampung, Rabu (5/8/2026).Menurut Kajati Lampung, di era digital seperti sekarang, kepala daerah tidak perlu terlalu sibuk memikirkan inovasi yang benar-benar baru. Jika ada daerah lain yang telah berhasil menerapkan sistem digital pemerintahan, cukup pelajari, adopsi, bahkan jika istilah populernya adalah copy paste. Tidak perlu malu, tidak perlu gengsi. Yang terpenting adalah manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.Sekilas pernyataan tersebut terdengar sederhana. Namun jika dicermati lebih dalam, sesungguhnya tersimpan filosofi kepemimpinan yang sangat relevan dengan kondisi Indonesia saat ini.Pernyataan tersebut memiliki makna tersendiri, mengingat Danang Suryo Wibowo merupakan sosok yang dikenal memiliki perhatian terhadap penguatan tata kelola pemerintahan berbasis digital. Bahkan, di tengah pengabdiannya sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung, beliau telah dipercaya untuk mengemban amanah yang lebih besar dengan dipromosikan sebagai Direktur II pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Mutasi tersebut resmi berlaku berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Nomor 831 Tahun 2026 yang diterbitkan pada 22 Juli 2026.Selama ini, tidak sedikit kepala daerah yang berlomba-lomba menciptakan program baru demi memperoleh predikat inovatif. Berbagai aplikasi diluncurkan, beragam slogan diperkenalkan, hingga anggaran miliaran rupiah digelontorkan untuk membangun sistem yang pada akhirnya tidak digunakan masyarakat secara optimal. Bahkan, tidak sedikit aplikasi pemerintah yang hanya menjadi “etalase digital”, terlihat modern tetapi minim manfaat.Padahal, ukuran keberhasilan pemerintahan bukanlah banyaknya aplikasi yang dimiliki, melainkan sejauh mana pelayanan publik menjadi lebih cepat, lebih mudah, lebih transparan, dan lebih berpihak kepada rakyat.Di sinilah saya melihat pesan Kajati Lampung menjadi sangat penting. Pemerintah daerah tidak perlu menghabiskan energi untuk menemukan roda yang sebenarnya sudah ditemukan oleh daerah lain. Mengadopsi sistem yang telah terbukti berhasil justru menunjukkan cara berpikir yang rasional, efisien, dan berorientasi pada hasil.Indonesia tidak kekurangan contoh keberhasilan. Jawa Tengah berhasil membangun sistem transaksi keuangan daerah secara nontunai yang meningkatkan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah. Surabaya menjadi rujukan nasional dalam pelayanan publik berbasis elektronik. Jawa Barat memperkuat keterbukaan informasi hukum melalui sistem digital yang mudah diakses masyarakat. Bandung memanfaatkan teknologi untuk menyerap aspirasi publik secara cepat. DIY mendorong digitalisasi ekonomi melalui pembayaran elektronik dan pemberdayaan UMKM, sedangkan Kabupaten Sumedang berhasil mempercepat penyusunan produk hukum daerah melalui sistem digital.Jika berbagai inovasi tersebut telah terbukti berhasil, mengapa daerah lain harus memulai semuanya dari nol?Dalam dunia usaha, perusahaan besar tidak pernah malu melakukan benchmarking terhadap pesaingnya. Mereka mempelajari sistem yang berhasil, lalu mengembangkannya agar menjadi lebih baik. Di dunia pendidikan pun demikian. Kampus-kampus terbaik saling belajar mengenai metode pembelajaran, penelitian, dan tata kelola.Lalu mengapa pemerintah daerah justru terkadang masih merasa gengsi untuk mengadopsi praktik terbaik dari daerah lain? Yang seharusnya menjadi kebanggaan seorang kepala daerah bukanlah ketika ia mampu mengklaim sebuah program sebagai ide orisinal, tetapi ketika masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari kebijakan yang diambilnya.Lebih menarik lagi, Kajati Lampung juga menegaskan bahwa yang paling dibutuhkan bangsa ini bukan hanya digitalisasi, melainkan ketokohan seorang kepala daerah. Ketokohan yang dimaksud bukan soal popularitas, melainkan kepedulian yang tulus terhadap rakyat. Saya sependapat.Teknologi hanyalah alat. Digitalisasi hanyalah instrumen. Namun hati seorang pemimpin tetap menjadi faktor penentu keberhasilan pembangunan.Pemimpin yang peduli akan mencari cara tercepat untuk menyelesaikan persoalan rakyat, dan tidak akan membiarkan ego pribadi atau gengsi politik menghambat lahirnya pelayanan publik yang lebih baik. Sebaliknya, pemimpin yang lebih sibuk mengejar pencitraan sering kali terjebak dalam proyek-proyek yang terlihat megah di atas kertas, tetapi minim manfaat bagi masyarakat.Era digital sesungguhnya telah menghapus banyak batas. Melalui telepon genggam, seorang kepala daerah dapat mempelajari sistem pelayanan publik dari berbagai daerah di Indonesia. Ia dapat berdiskusi, melakukan studi tiru, bahkan langsung mengadopsi sistem yang sesuai dengan karakteristik daerahnya. Semua itu dapat dilakukan jauh lebih cepat dibandingkan sepuluh tahun lalu.<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiKwjWlEpH5IFjY5DJRbUMLRdL24cPY0x_u3u4xLFS1ikj-nbd9uzM2atGy27VuQ5wCSdQETUniD3ZY52UTYvTK5j8sZ9rpwloKqI1K67TwJiQAWTZRSi5eXNeDf2kgguNKKzd028wMVz5UAYm5qUmNIuW-o_Np2KIdah1GWKHmW0PoMkKX0TXJAVc4jw/s705/SUMATRAZONE%20dari%20sumatra%20membedah%20nusantara.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="416" data-original-width="705" height="378" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiKwjWlEpH5IFjY5DJRbUMLRdL24cPY0x_u3u4xLFS1ikj-nbd9uzM2atGy27VuQ5wCSdQETUniD3ZY52UTYvTK5j8sZ9rpwloKqI1K67TwJiQAWTZRSi5eXNeDf2kgguNKKzd028wMVz5UAYm5qUmNIuW-o_Np2KIdah1GWKHmW0PoMkKX0TXJAVc4jw/w640-h378/SUMATRAZONE%20dari%20sumatra%20membedah%20nusantara.JPG" width="640" /></a></div> Karena itu, saya memandang gagasan Kajati Lampung bukan hanya soal copy paste sebuah aplikasi. Lebih dari itu, beliau sedang mengajak para kepala daerah untuk meninggalkan budaya gengsi dan mulai membangun budaya belajar.Belajar dari keberhasilan orang lain bukanlah tanda kelemahan. Sebaliknya, itulah ciri seorang pemimpin yang matang. Pemimpin yang lebih mengutamakan kepentingan rakyat daripada kepentingan menjaga citra pribadi.Sebab, rakyat tidak akan pernah bertanya apakah aplikasi pelayanan publik merupakan hasil karya asli pemerintah daerah atau hasil adopsi dari daerah lain. Yang mereka rasakan adalah apakah pelayanan semakin cepat, apakah izin usaha semakin mudah, apakah anggaran semakin transparan, apakah korupsi semakin sulit dilakukan, dan apakah pemerintah benar-benar hadir saat rakyat membutuhkan.Jika jawabannya “ya”, maka dari situlah keberhasilan sebuah pemerintahan diukur.Demi menjaga kehormatan dan kewibawaan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia, saya berpendapat sudah saatnya seluruh kepala daerah meninggalkan ego sektoral dan mulai membuka diri terhadap praktik-praktik terbaik yang telah terbukti berhasil di daerah lain.Sebab pada akhirnya, rakyat tidak membutuhkan kepala daerah yang paling piawai menciptakan slogan. Rakyat membutuhkan kepala daerah yang mampu menghadirkan solusi.Dan bila solusi itu bisa diperoleh dengan belajar dari keberhasilan daerah lain, mengapa harus malu untuk melakukannya? (*)Bandar Lampung, 5 Agustus 2026 <div style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjShvG9p_mGi4o12L61S51hfZBU07SmyDTfJglnTIYUWKILAta0M7W9xP5IspJw-FbzwjQA4aN6tG6tXBTYJAlLhMMZlMO6KMcBUejUo0Ummqf8s9QVnPsJnzcybkzDiQkPnKkiH8tnTOUOWLpg1KiAj_ST4mxepTHCk8nWqGr51Ga2ChzS9V_D5880dg/s2733/Untung%20gede%20jadi%20biro%20perwakilan%20sumatrazone.jpg" imageanchor="1"><img border="0" data-original-height="1755" data-original-width="2733" height="410" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjShvG9p_mGi4o12L61S51hfZBU07SmyDTfJglnTIYUWKILAta0M7W9xP5IspJw-FbzwjQA4aN6tG6tXBTYJAlLhMMZlMO6KMcBUejUo0Ummqf8s9QVnPsJnzcybkzDiQkPnKkiH8tnTOUOWLpg1KiAj_ST4mxepTHCk8nWqGr51Ga2ChzS9V_D5880dg/w640-h410/Untung%20gede%20jadi%20biro%20perwakilan%20sumatrazone.jpg" width="640" /></a></div>

Rakyat Tak Butuh Kepala Daerah Piawai Ciptakan Slogan, Tapi yang Mampu Hadirkan Solusi

Junaidi Ismail | Kolumnis Satupena Lampung DI TENGAH derasnya arus transformasi digital, ada satu kalimat sederhana yang justru mengundang ...

Baca selengkapnya »

Jalur Hukum KDMP

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEho0w7ESceGbEjCy9_Zl1jC59tOFO8YndvDI1dOHnsvRgJky8_zZKS_cJ6sYiO1cAyitrCfi7jeOdTGx2dYtN2Wci6ra_3Rd0MACuXBZP9QFo1ETRJJ9OL1NhbssxkKLcXJyPUqcCbvS6iBvvsY8TRxyb7ldoxvXLoB7M3JDmCdAvlfwhQ3PhQbwmR5WA/s768/Jalur%20Hukum%20KDMP.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="416" data-original-width="768" height="346" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEho0w7ESceGbEjCy9_Zl1jC59tOFO8YndvDI1dOHnsvRgJky8_zZKS_cJ6sYiO1cAyitrCfi7jeOdTGx2dYtN2Wci6ra_3Rd0MACuXBZP9QFo1ETRJJ9OL1NhbssxkKLcXJyPUqcCbvS6iBvvsY8TRxyb7ldoxvXLoB7M3JDmCdAvlfwhQ3PhQbwmR5WA/w640-h346/Jalur%20Hukum%20KDMP.jpg" width="640" /></a></div> Catatan Cak AT Jejak regulasi KDMP menyimpan pertanyaan menarik: mengapa pembiayaan dan pembangunan berjalan lebih dahulu, sementara tata kelola menyusul? REL kereta api selalu dipasang dari depan. Tidak ada masinis yang waras menjalankan lokomotif sambil berharap para pekerja berhasil menyambung rel sebelum roda kereta tiba di ujung lintasan. Sebab rel bukan sekadar besi. Rel adalah arah, kepastian, dan keselamatan perjalanan.Namun, ketika menelusuri jejak regulasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), kita menjumpai pemandangan yang mengundang tanda tanya. Lokomotifnya sudah bergerak. Gerbong-gerbongnya sudah penuh. Penumpang sudah naik. Tetapi rel yang bernama Peraturan Presiden tentang Tata Kelola justru baru dipasang belakangan.Tulisan saya sebelum ini mempertanyakan mengapa Perpres Tata Kelola baru akan diterbitkan setelah puluhan ribu koperasi dibangun dan anggaran triliunan rupiah mulai bergerak.Setelah menelusuri lebih jauh jejak regulasinya, saya perlu menggeser pertanyaannya. Persoalannya bukan sekadar Perpres terlambat. Persoalannya jalur hukumnya ternyata jauh lebih panjang dan lebih rumit dari yang dibayangkan publik. Jejak itu dapat dibaca dari beberapa regulasi.Di puncaknya memang terdapat Pasal 33 UUD 1945 yang menempatkan koperasi sebagai salah satu bangun penting perekonomian nasional. Landasan operasional umumnya adalah UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Ini kita sepakati bersama, dan Presiden Prabowo Subianto berusaha melaksanakannya.Namun, ketika masuk ke program KDMP, jalur hukumnya berubah. Saya menemukan, misalnya, secara normatif jalur percepatan pembangunan fisiknya ternyata telah dimulai melalui Instruksi Presiden (Inpres), bukan melalui Peraturan Presiden (Perpres). Inpres dan Perpres adalah dua jenis instrumen hukum yang berbeda.Secara sederhana: Perpres adalah peraturan perundang-undangan. Fungsinya mengatur norma yang berlaku umum sebagai pelaksanaan undang-undang atau PP. Ia menjadi bagian dari hierarki peraturan sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (beserta perubahannya).Sedangkan Inpres bukan peraturan perundang-undangan. Ia instruksi administratif Presiden kepada bawahannya (menteri, kepala lembaga, gubernur, dan seterusnya) untuk melakukan tindakan tertentu. Inpres mengikat aparat pemerintahan yang diberi instruksi, bukan mengatur masyarakat secara umum.Mari kita tengok KDMP. Awal mulanya adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK), bukan dari Kementerian Koperasi. Itulah PMK Nomor 15 Tahun 2026 tentang Tata Cara Penyaluran DAU/DBH atau Dana Desa untuk Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan KDMP.Di PMK tersebut, Menteri Keuangan secara tegas menyatakan bahwa aturan tersebut diterbitkan untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 mengenai percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan KDMP. Sekali lagi, itu dibuat Menteri Keuangan, bukan Menteri Koperasi.Tahap berikutnya lebih menarik lagi. Sebelum PMK 15/2026 lahir, pemerintah telah menerbitkan PMK Nomor 49 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pinjaman dalam Rangka Pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Dalam Pasal 2 ayat (1) diatur bahwa bank dapat memberikan pinjaman kepada KDMP.Yang lebih penting, Pasal 2 ayat (3) menyatakan bahwa persetujuan kepala daerah atau kepala desa juga mencakup persetujuan penggunaan Dana Desa atau DAU/DBH untuk mendukung pengembalian pinjaman tersebut. Dengan kata lain, jalur pembiayaan KDMP-lah yang sudah dibangun lebih dahulu.PMK 15 Tahun 2026 kemudian tidak memulai dari nol. Justru sebaliknya. Dalam ketentuan penutupnya, PMK ini mencabut PMK 49 Tahun 2025 sekaligus PMK 63 Tahun 2025 mengenai penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) untuk mendukung bank yang menyalurkan pembiayaan kepada KDMP.Ini menunjukkan adanya penyempurnaan desain pembiayaan, bukan pembentukan dari awal. Dan dari jejak regulasi yang tersedia, tampak sebuah urutan yang menarik: Pasal 33 UUD 1945 ke → UU 25/1992 ke → Inpres No. 17 Tahun 2025 ke → PMK No. 49 Tahun 2025 ke → PMK No. 15 Tahun 2026 ke → pembangunan fisik ke → Perpres Tata Kelola.Perlu ditekankan, urutan ini adalah pembacaan terhadap kronologi regulasi, bukan tuduhan adanya pelanggaran hukum atau konstitusi. Namun, justru di sinilah letak persoalan yang layak kita diskusikan.Dalam teori pembentukan kebijakan publik, tata kelola biasanya menjadi kerangka yang mendahului pelaksanaan. Tata kelola menjelaskan siapa berwenang melakukan apa, siapa bertanggung jawab kepada siapa, bagaimana pengawasan dilakukan, bagaimana konflik kepentingan dicegah, dan bagaimana akuntabilitas dibangun.<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjHN-s_PZQbbzIVNVL1BBkhM-iLdMKdq9m2S3lV5-QOCGBlXuLGoY4AV3DC4rHP-rZLnJxc1YJERGwm4m5xHk8pT-gT2hdSa7utNmKeyyOFvE9xXHZTafh_CvSw7zqP0pOBO0E6cLRhL_oDrCX7XRZ-R-yX12fIXHhaWbq_C2STEqeAhVuM58OhuFBpoQ/s705/SUMATRAZONE%20dari%20sumatra%20membedah%20nusantara.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="416" data-original-width="705" height="378" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjHN-s_PZQbbzIVNVL1BBkhM-iLdMKdq9m2S3lV5-QOCGBlXuLGoY4AV3DC4rHP-rZLnJxc1YJERGwm4m5xHk8pT-gT2hdSa7utNmKeyyOFvE9xXHZTafh_CvSw7zqP0pOBO0E6cLRhL_oDrCX7XRZ-R-yX12fIXHhaWbq_C2STEqeAhVuM58OhuFBpoQ/w640-h378/SUMATRAZONE%20dari%20sumatra%20membedah%20nusantara.JPG" width="640" /></a></div> Bila tata kelola justru hadir paling akhir, publik tentu berhak bertanya: kerangka apa yang dipakai ketika seluruh proses sebelumnya berlangsung?Pertanyaan ini menjadi semakin penting karena Pasal 2 PMK 15 Tahun 2026 mengatur limit pembiayaan hingga Rp3 miliar per unit gerai, tenor 72 bulan, bunga 6 persen, dan pembayaran angsuran melalui penyaluran DAU/DBH atau Dana Desa.Bahkan Pasal 3 PMK yang sama menegaskan bahwa penyaluran dana tersebut harus dilakukan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, kehati-hatian, dan berbasis kinerja (performance based).Artinya, pemerintah sendiri menempatkan transparansi dan akuntabilitas sebagai prinsip utama. Karena itu, mengajukan pertanyaan mengenai urutan regulasi bukanlah sikap anti-pemerintah ataupun anti-koperasi. Itu justru bagian dari menjaga agar prinsip yang ditulis dalam peraturan benar-benar dijalankan.Mengkritik KDMP bukan berarti menolak koperasi. Bung Hatta mengajarkan bahwa koperasi adalah latihan berdemokrasi dalam bidang ekonomi. Demokrasi bukan hanya soal tujuan, tetapi juga soal prosedur. Sebab prosedur yang sehat adalah pagar yang melindungi tujuan yang mulia.Rel kereta api memang dapat dipasang dengan cepat. Namun rel tetap harus tersambung sebelum lokomotif melintas. Sebab ketika hukum mulai berfungsi mengejar proyek yang sudah berjalan, kita patut bertanya: apakah lokomotif sedang mengikuti rel, atau rel yang sedang berusaha mengejar lokomotif? (*)Cak AT – Ahmadie ThahaMa’had Tadabbur al-Qur’an, 6/8/2026-000- <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhAES0jy-bjNOk9wJKBoj81upGVg1BOurGcxuPWNrd1IRKGdT59S8I9K4afMpx0Mg6fM2IDvQLVhI4JCZX7cHheI8MIvBcJcGgORU30QBX3TqRIo-MIb5m82wqSTzgRfkT95dgJHdW1mHtyk5hAMbblLEYXQHyol-CNCBa-Hn_iuQu1uliSaCsRBSbnrw/s2733/Untung%20gede%20jadi%20biro%20perwakilan%20sumatrazone.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1755" data-original-width="2733" height="410" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhAES0jy-bjNOk9wJKBoj81upGVg1BOurGcxuPWNrd1IRKGdT59S8I9K4afMpx0Mg6fM2IDvQLVhI4JCZX7cHheI8MIvBcJcGgORU30QBX3TqRIo-MIb5m82wqSTzgRfkT95dgJHdW1mHtyk5hAMbblLEYXQHyol-CNCBa-Hn_iuQu1uliSaCsRBSbnrw/w640-h410/Untung%20gede%20jadi%20biro%20perwakilan%20sumatrazone.jpg" width="640" /></a></div>

Jalur Hukum KDMP

Catatan Cak AT Jejak regulasi KDMP menyimpan pertanyaan menarik: mengapa pembiayaan dan pembangunan berjalan lebih dahulu, sementara tata ke...

Baca selengkapnya »

Polda Sumut Gerebek Rumah Produksi Liquid Vape Berisi Etomidate di Deli Serdang

Semen Indonesia Percepat Pemulihan Pasokan Semen di Aceh

Dekolonisasi Unsrat?

Dosen Untan Bangun Mini Studio Konten Digital untuk Bekali Kesiapan Kerja Pemuda Tuli

Rakyat Tak Butuh Kepala Daerah Piawai Ciptakan Slogan, Tapi yang Mampu Hadirkan Solusi

Jalur Hukum KDMP

Nasional

MANCANEGARA

PARIWARA

NKRIZONE

JABODETABEKZONE

LAMPUNGZONE

SUMSELZONE

BABELZONE

JAMBIZONE

KEPRIZONE

RIAUZONE

BENGKULUZONE

SUMUTZONE

ACEHZONE

SUMBARZONE

Limapuluh Kota

Kab. Padang Pariaman

Kota Padang

Kab. Pesisir Selatan

Kota Pariaman

DPRD Padang

TANAH DATAR

KAB. DHARMASRAYA

KAB. PASAMAN BARAT

KAB. PASAMAN

SAWAH LUNTO

KAB. SIJUNJUNG

KAB. SOLOK

KOTA SOLOK

Kota Padangpanjang

Kab. Solok Selatan

Kota Payakumbuh

Politik

EKBIS