sumatrazone

Tutup Workshop Kesiapsiagaan Bencana, Wali Kota Fadly Amran Dorong LPM Jadi Garda Terdepan Mitigasi Banjir di Padang

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEihKwAZ0UUby7a7jHBrStQN6laG7bVZoPV2ksuInNKrehf2ItdcJVUzqcT2AZ_3c74vhKzeHCc27fJUl2MN58qf6pUk2osHeJ6yjB4XQvyWmL3TH0flKe9JIE0h2Kwu4O4spY5LrlrAuQHisXjTL8bse6hmG0FmZaIXBMx6I1yUgqTqW35YcvqSa46Kvw/s720/LPM%20GARDA%20TERDEPAN%20MITIGASI%20BENCANA.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="479" data-original-width="720" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEihKwAZ0UUby7a7jHBrStQN6laG7bVZoPV2ksuInNKrehf2ItdcJVUzqcT2AZ_3c74vhKzeHCc27fJUl2MN58qf6pUk2osHeJ6yjB4XQvyWmL3TH0flKe9JIE0h2Kwu4O4spY5LrlrAuQHisXjTL8bse6hmG0FmZaIXBMx6I1yUgqTqW35YcvqSa46Kvw/w640-h426/LPM%20GARDA%20TERDEPAN%20MITIGASI%20BENCANA.jpg" width="640" /></a></div> PADANG - Wali Kota Padang Fadly Amran menegaskan pentingnya keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam memperkuat kesiapsiagaan bencana dan mendukung pembangunan infrastruktur pengendalian banjir. Menurutnya, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan masyarakat, terutama dalam menghadapi ancaman bencana yang berpotensi terjadi di Kota Padang.Penegasan tersebut disampaikan Fadly Amran saat secara resmi menutup Workshop Kesiapsiagaan Bencana bagi pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) se-Kota Padang di Asrama Haji Padang, Rabu (28/10/2026).Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, 27–28 Oktober 2026, itu diikuti 312 peserta yang terdiri atas ketua, sekretaris, dan bendahara LPM dari 104 kelurahan di 11 kecamatan se-Kota Padang. Workshop ini menjadi salah satu upaya memperkuat kapasitas kelembagaan masyarakat agar lebih siap menghadapi berbagai potensi bencana, sekaligus meningkatkan peran LPM sebagai mitra strategis pemerintah di tingkat kelurahan.Penutupan workshop tersebut turut dihadiri Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang Hendri Zulviton, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Padang Rina Melati, serta Ketua LKAAM Sumatera Barat Fauzi Bahar.Percepatan Penanganan Bencana Jadi PrioritasDalam arahannya, Fadly Amran menyampaikan bahwa pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan Pemerintah Kota Padang terus melakukan berbagai upaya untuk menangani dampak bencana banjir yang terjadi pada 28 November 2025 lalu.Penanganan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemulihan kondisi pascabencana, tetapi juga mencakup upaya memperkuat infrastruktur pengendalian banjir guna mengurangi risiko bencana serupa pada masa mendatang.Sejumlah infrastruktur pengendalian banjir direncanakan untuk dibangun, di antaranya sabo dam dan check dam. Kedua jenis bangunan tersebut memiliki fungsi penting dalam pengelolaan aliran sungai dan pengendalian material sedimen, meskipun penerapannya disesuaikan dengan karakteristik sungai serta kondisi wilayah yang membutuhkan penanganan.Fadly menilai, pembangunan infrastruktur pengendalian banjir harus berjalan seiring dengan peningkatan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat. Sebab, keberhasilan penanggulangan bencana tidak semata-mata ditentukan oleh ketersediaan anggaran dan pembangunan fisik, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat memahami risiko serta bertindak secara tepat ketika bencana terjadi.“Kita mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat yang telah memberikan dukungan anggaran sekitar Rp4 triliun untuk penanganan bencana di Kota Padang, dengan sekitar Rp1 triliun dialokasikan untuk percepatan penanganan sungai,” ujar Fadly Amran.Dukungan anggaran tersebut, menurutnya, menjadi bagian penting dalam mempercepat penanganan dampak bencana dan mendorong pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan untuk memperkuat perlindungan masyarakat.Namun, besarnya dukungan anggaran harus diiringi dengan koordinasi yang baik, perencanaan yang matang, serta keterlibatan masyarakat agar upaya yang dilakukan benar-benar memberikan manfaat bagi warga.LPM Diminta Aktif Mendukung Pembangunan dan Mitigasi BencanaFadly Amran secara khusus berharap pengurus LPM dapat mengambil peran aktif dalam mendukung berbagai program pembangunan, termasuk pembangunan infrastruktur pengendalian banjir.Sebagai lembaga yang dekat dengan masyarakat di tingkat kelurahan, LPM dinilai memiliki posisi strategis untuk menjembatani komunikasi antara pemerintah dan warga. Pengurus LPM dapat membantu menyampaikan informasi program pemerintah, membangun pemahaman masyarakat, serta mendorong partisipasi warga dalam proses pembangunan di lingkungan masing-masing.Keterlibatan tersebut juga penting untuk mendukung upaya mitigasi bencana, mulai dari meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi banjir, mengedukasi masyarakat mengenai langkah-langkah keselamatan, hingga memperkuat koordinasi ketika terjadi keadaan darurat.“Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Pemerintah harus bekerja bersama-sama dengan seluruh potensi yang ada agar upaya pembangunan dan penanganan bencana dapat berjalan optimal,” tegasnya.Pernyataan itu sekaligus menekankan bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama. Pemerintah memiliki peran dalam penyusunan kebijakan, penyediaan anggaran, pembangunan infrastruktur, dan penanganan kedaruratan. Sementara itu, masyarakat berperan penting dalam menjaga lingkungan, memahami risiko bencana, serta mendukung pelaksanaan program mitigasi.Dalam konteks tersebut, LPM diharapkan tidak hanya menjadi wadah penyaluran aspirasi warga, tetapi juga menjadi penggerak partisipasi masyarakat dalam membangun lingkungan yang lebih aman dan tangguh terhadap bencana.Workshop Perkuat Kapasitas Pengurus LPMSementara itu, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Padang Rina Melati menjelaskan bahwa workshop tersebut dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas dan kesiapsiagaan pengurus LPM dalam menghadapi berbagai potensi bencana di Kota Padang.Menurutnya, kesiapsiagaan masyarakat harus dibangun melalui edukasi, koordinasi, dan pemahaman yang baik mengenai langkah-langkah mitigasi bencana. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya mengetahui potensi ancaman di lingkungannya, tetapi juga memahami tindakan yang perlu dilakukan untuk mengurangi risiko dan melindungi keselamatan warga.Rina menilai, LPM memiliki peran strategis karena berhubungan langsung dengan masyarakat dan menjadi salah satu mitra penting pemerintah kelurahan dalam menggerakkan pembangunan berbasis partisipasi warga.“Sebagai sentra strategis pemerintah kelurahan, LPM memiliki peran penting dalam menggerakkan, mengedukasi, dan mengoordinasikan masyarakat terkait mitigasi bencana. Kami berharap pengurus LPM berperan aktif dalam membangun kesadaran masyarakat untuk menghadapi berbagai potensi bencana di lingkungan masing-masing,” ungkap Rina.Melalui workshop tersebut, para pengurus LPM diharapkan dapat memperkuat pemahaman mengenai pentingnya mitigasi, meningkatkan kemampuan berkoordinasi, serta mendorong tumbuhnya budaya sadar bencana di tengah masyarakat.Bekal pengetahuan itu diharapkan tidak berhenti setelah kegiatan berakhir, tetapi dapat diterapkan dalam aktivitas kelembagaan dan kehidupan masyarakat sehari-hari.<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhE_11xJE2PFgr3UFOkc7Kx2iMP__QWS5X_FBD8p3pcseKQRWOr4JUol1VDfMc7t2b7PN55IHmwgLgwlYW8aL5fpJeprYRiYbladd2KW0xs50ujaObE_5e9gQj5q8oY6_5Czse5cPH9PoCQbFi6THqVc0ReHujtcNVCX8UJSwaUGUcwM_Gb9Z07FFTSWQ/s705/SUMATRAZONE%20dari%20sumatra%20membedah%20nusantara.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="416" data-original-width="705" height="378" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhE_11xJE2PFgr3UFOkc7Kx2iMP__QWS5X_FBD8p3pcseKQRWOr4JUol1VDfMc7t2b7PN55IHmwgLgwlYW8aL5fpJeprYRiYbladd2KW0xs50ujaObE_5e9gQj5q8oY6_5Czse5cPH9PoCQbFi6THqVc0ReHujtcNVCX8UJSwaUGUcwM_Gb9Z07FFTSWQ/w640-h378/SUMATRAZONE%20dari%20sumatra%20membedah%20nusantara.JPG" width="640" /></a></div> Membangun Masyarakat yang Lebih Tangguh Menghadapi BencanaKota Padang membutuhkan kesiapsiagaan yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat, terutama dalam menghadapi risiko bencana hidrometeorologi seperti banjir. Karena itu, pembangunan infrastruktur pengendalian banjir perlu didukung langkah-langkah nonstruktural, termasuk edukasi kebencanaan, peningkatan kapasitas masyarakat, serta penguatan koordinasi antara pemerintah dan unsur masyarakat.Keberadaan 312 peserta dari 104 kelurahan dalam workshop tersebut menjadi modal penting untuk memperluas penyebaran pengetahuan mengenai kesiapsiagaan bencana. Para pengurus LPM diharapkan mampu meneruskan informasi dan pemahaman yang diperoleh kepada masyarakat di wilayah masing-masing.Pada akhirnya, keberhasilan membangun Kota Padang yang lebih tangguh terhadap bencana membutuhkan sinergi berkelanjutan antara pemerintah, lembaga kemasyarakatan, dan warga. Infrastruktur yang memadai harus disertai masyarakat yang memahami risiko, peduli terhadap lingkungan, dan siap bertindak ketika menghadapi keadaan darurat.Melalui penutupan workshop ini, Pemerintah Kota Padang berharap pengurus LPM semakin memperkuat perannya sebagai penggerak masyarakat, baik dalam mendukung pembangunan maupun dalam membangun kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana.Dengan kolaborasi yang kuat, upaya penanganan bencana diharapkan tidak hanya berfokus pada pemulihan setelah bencana terjadi, tetapi juga semakin mengedepankan pencegahan, pengurangan risiko, dan perlindungan keselamatan masyarakat secara berkelanjutan.#rel/ede <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhCTO0-cT3GPDhQqxpsRVXDWdX2Cxe11jEYS1zSbEPBfVK7HFGESz04kv38LyZ9PxvKhBWFO-zFerEHJpq08HkmirDO3o_hu_fnbzU_jtaKNvwOPtQP-ZI3q6WzOXjJ-Xu1wmPl0nS1nc0WneWHBLfQ44imnzHmAWXx6yB31simfjK0_RndTfKDpZW1Gg/s2705/AYO%20JADI%20BIRO%20PERWAKILAN%20SUMATRAZONE.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2242" data-original-width="2705" height="530" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhCTO0-cT3GPDhQqxpsRVXDWdX2Cxe11jEYS1zSbEPBfVK7HFGESz04kv38LyZ9PxvKhBWFO-zFerEHJpq08HkmirDO3o_hu_fnbzU_jtaKNvwOPtQP-ZI3q6WzOXjJ-Xu1wmPl0nS1nc0WneWHBLfQ44imnzHmAWXx6yB31simfjK0_RndTfKDpZW1Gg/w640-h530/AYO%20JADI%20BIRO%20PERWAKILAN%20SUMATRAZONE.jpg" width="640" /></a></div>

Tutup Workshop Kesiapsiagaan Bencana, Wali Kota Fadly Amran Dorong LPM Jadi Garda Terdepan Mitigasi Banjir di Padang

PADANG - Wali Kota Padang Fadly Amran menegaskan pentingnya keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam memperkuat kesiapsiagaan bencana da...

Baca selengkapnya »

Biennale Jogja di Paris: Seni Indonesia, Gagasan Lokal dan Jejak Global

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEirB6W4cRMd3j45I67ORxanIxUEaMT1w0vS1LqHD8naBuy4AvvsksuudHd0cMCCZ6G4OMhtSKojmcywiXAT3k6kY9dr-QQO9XfFx73RRdWS72g3ZjXx6lOC7_oqawcdcjw06WQsM7PmCFcD32VxzNKCnXEyUMExfmXtbQ9vrDEtOFwbFD59loq2mLHlWA/s4096/Biennale%20Jogja%20di%20Paris.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="3276" data-original-width="4096" height="512" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEirB6W4cRMd3j45I67ORxanIxUEaMT1w0vS1LqHD8naBuy4AvvsksuudHd0cMCCZ6G4OMhtSKojmcywiXAT3k6kY9dr-QQO9XfFx73RRdWS72g3ZjXx6lOC7_oqawcdcjw06WQsM7PmCFcD32VxzNKCnXEyUMExfmXtbQ9vrDEtOFwbFD59loq2mLHlWA/w640-h512/Biennale%20Jogja%20di%20Paris.jpg" width="640" /></a></div> PARIS — Seni kontemporer dari Indonesia dan negara-negara Asia lainnya terus memperluas percakapan dengan dunia internasional. Asia NOW Paris 2026 menjadi salah satu ruang bagi seniman dan pelaku seni untuk memperkenalkan beragam praktik artistik serta perspektif budaya kepada publik Eropa.Memasuki edisi ke-12, Asia NOW berlangsung pada 20–24 Oktober di Monnaie de Paris, Prancis. Tahun ini, ajang tersebut menghadirkan lebih dari 200 seniman dari berbagai negara melalui sekitar 60 galeri, institusi, dan yayasan swasta.Di antara karya dan praktik seni yang hadir, Biennale Jogja turut mengambil bagian melalui Vessels of Memory. Proyek ini membawa pengalaman dan perspektif yang tumbuh dari seni serta kebudayaan Indonesia ke dalam percakapan seni kontemporer internasional.Para seniman yang terlibat memiliki latar belakang beragam, tetapi terhubung melalui keterlibatan mereka dalam berbagai kegiatan Biennale Jogja. Masing-masing membawa pendekatan artistik dan pengalaman budaya yang berbeda ke dalam proyek ini.Membawa Gagasan LokalDikuratori Alia Swastika, pendiri sekaligus direktur Biennale Jogja serta kurator, peneliti, dan penulis seni, Vessels of Memory merangkai beragam praktik artistik melalui gagasan tentang ingatan. Dalam proyek ini, ingatan tidak hanya dipahami sebagai sesuatu yang tersimpan di masa lalu, tetapi juga sebagai pengetahuan yang terus hidup melalui material, tubuh, keterampilan, dan pengalaman masyarakat.Salah satu seniman yang memperlihatkan pendekatan tersebut adalah Rani Jambak. Lahir di Medan dan berdarah Minangkabau, Rani dikenal sebagai komposer, produser, vokalis, perancang instrumen, sekaligus seniman bunyi. Praktik artistiknya mengeksplorasi hubungan antara suara, lingkungan, identitas budaya, dan warisan leluhur. Pada 2022, ia menerima The Oram Awards di Inggris atas inovasinya dalam bidang bunyi, musik, dan teknologi.Tradisi yang BersuaraDi Paris, Rani menghadirkan Pamedangan, instalasi multimedia interaktif yang berangkat dari tradisi sulaman Minangkabau. Dengan bantuan sensor elektronik, gerakan jarum dan benang diterjemahkan menjadi bunyi. Aktivitas menyulam tidak hanya menghasilkan motif visual, tetapi juga menjadi bagian dari komposisi musikal yang melibatkan partisipasi pengunjung. Karya ini turut menampilkan sulaman Uni Essy Hariya.“Bagi saya, menyulam itu bukan hanya soal benang, jarum, atau motif yang dihasilkan. Ada pengetahuan dan ingatan yang hidup di dalam gerakan tangan, dalam proses belajar dari generasi ke generasi. Melalui Pamedangan, saya ingin membawa pengetahuan itu ke ruang yang berbeda, agar orang tidak hanya melihat sulaman, tetapi juga bisa mendengarkan dan mengalami cerita yang tersimpan di dalamnya,” ujar Rani.Teknologi dalam karya tersebut bukan dimaksudkan untuk menggantikan tradisi, melainkan membuka cara lain untuk mengalaminya. Pengetahuan yang biasanya hadir melalui keterampilan tangan kini dapat dijelajahi lewat bunyi dan interaksi. Tradisi tidak berhenti sebagai warisan yang dipertontonkan, tetapi menjadi sumber penciptaan yang terus berkembang.Ingatan dan KekuasaanPersoalan ingatan juga muncul dalam karya seniman lain, dengan pendekatan dan latar yang berbeda. Dicky Takndare, seniman dari Papua, melalui The Tower of Abandoned Voices menyoroti ingatan tentang kekerasan dan konflik yang kerap terpinggirkan. Citra Sasmita, yang berangkat dari tradisi lukisan Kamasan Bali, menelusuri sejarah, spiritualitas, dan posisi perempuan.Sementara itu, Hashel Al Lamki mempertemukan batik Jawa dengan kain kanga dari tradisi Swahili dalam Clove Series: Bandung 1955. Karya ini membuka kembali hubungan Asia-Afrika dan warisan kolonialisme melalui pertemuan material serta sejarah lintas kawasan.Selain mereka, proyek ini juga melibatkan Ines Katamso, Jumaadi, Amalia Laurent, Timoteus Anggawan Kusno, dan Nathalie Mochamad. Para seniman tersebut membawa latar dan pendekatan artistik yang beragam, memperluas cakupan Vessels of Memory dalam menelusuri hubungan antara ingatan, material, sejarah, dan pengalaman masyarakat.Ragam pendekatan tersebut menunjukkan bahwa tradisi dan pengetahuan budaya bukan sekadar warisan yang dipertahankan, melainkan juga ruang untuk mempertanyakan sejarah, kekuasaan, gender, dan konflik. Karya-karya ini turut menyoroti pengetahuan yang diwariskan antargenerasi maupun yang terpinggirkan dalam narasi dominan.Mohamad Oemar, Duta Besar Indonesia untuk Prancis, yang hadir dalam kegiatan tersebut, menyampaikan apresiasi atas keterlibatan para seniman dalam pameran seni internasional ini.“Karya-karya seniman kita sangat menarik. Selamat dan sukses untuk para seniman, dan semoga makin dikenal dunia,” ujarnya.Setelah Pameran UsaiNamun, tampil di perhelatan internasional tidak dengan sendirinya menjamin bahwa gagasan para seniman memperoleh perhatian yang berkelanjutan. Perjumpaan di Paris baru menjadi berarti dalam jangka panjang apabila membuka dialog, jaringan kerja, dan kesempatan baru bagi seniman setelah pameran berakhir.Pertanyaan tersebut memperoleh konteks lain dari perjalanan Biennale Jogja sendiri. Biennale Jogja merupakan perhelatan seni rupa internasional yang diselenggarakan setiap dua tahun dan telah berlangsung sejak 1988. Sejak 2011, melalui seri Khatulistiwa, perhelatan ini mengembangkan dialog antara seniman Indonesia dan kawasan-kawasan lain di dunia, sekaligus mengajukan perspektif yang berangkat dari posisi Indonesia dalam peta seni global.Penyelenggaraan dan program-program Biennale Jogja selama bertahun-tahun dikelola oleh Yayasan Biennale Yogyakarta, yang berdiri pada 23 Agustus 2010. Yayasan ini tidak hanya menaungi pameran dua tahunan, tetapi juga membangun ruang pertemuan bagi seniman, kurator, komunitas, dan organisasi kebudayaan.<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhwCPM5j9xrhqHr3yzrW1hdG_tJ2bLa8muZmGIGm7vqfwQRPbP6qKHAnUw0Lh_tZFMtBCIV4bznIXqvqjF050p0GT92BpAqRqv64sMmgxDPArOg5-D3tovyq-s9O0rAnXqnFl9I9u7KgufbvF34a-h_EUfmNLMO_zKgqoue8F7cM868yZ9wyWubdjam1Q/s2733/Yuuk%20jadi%20biro%20perwakilan%20sumatrazone.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1876" data-original-width="2733" height="440" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhwCPM5j9xrhqHr3yzrW1hdG_tJ2bLa8muZmGIGm7vqfwQRPbP6qKHAnUw0Lh_tZFMtBCIV4bznIXqvqjF050p0GT92BpAqRqv64sMmgxDPArOg5-D3tovyq-s9O0rAnXqnFl9I9u7KgufbvF34a-h_EUfmNLMO_zKgqoue8F7cM868yZ9wyWubdjam1Q/w640-h440/Yuuk%20jadi%20biro%20perwakilan%20sumatrazone.jpg" width="640" /></a></div> Di Balik Panggung GlobalDi tengah partisipasi Biennale Jogja dalam forum seni internasional, muncul kabar penting dari institusi yang selama ini menopang perhelatan tersebut. Pada 9 Oktober 2026, Biennial Foundation memberitakan keputusan Yayasan Biennale Yogyakarta untuk mengakhiri operasionalnya sebagai institusi seni.Dalam pernyataan resminya, yayasan mengaitkan keputusan tersebut dengan situasi politik, meningkatnya sensor, serta kekerasan terhadap aktivis dan demonstran. Meski memutuskan mengakhiri operasionalnya sebagai institusi seni, yayasan berharap pengetahuan, praktik, dan jaringan yang telah dibangun selama ini tetap berkembang melalui komunitas yang terlibat.Kabar itu memperlihatkan kontras antara upaya membawa karya Indonesia ke panggung global dan tantangan menjaga keberlanjutan institusi seni di dalam negeri. Karya-karya Indonesia terus mencari ruang perjumpaan internasional, sementara salah satu institusi yang selama bertahun-tahun membangun jaringan seniman, kurator, dan komunitas justru mengakhiri operasionalnya.Situasi tersebut tidak menghapus arti penting kehadiran Biennale Jogja di Paris. Namun, ia mengingatkan bahwa diplomasi budaya tidak cukup bertumpu pada partisipasi dalam pameran di luar negeri. Ekosistem di dalam negeri tetap dibutuhkan agar seniman dapat terus bereksperimen, membangun jaringan, memperoleh dukungan, dan berhubungan dengan masyarakat.Di tengah minimnya dukungan langsung dari pemerintah Indonesia, Biennale Jogja melalui Vessels of Memory tetap membawa pengetahuan dan pengalaman lokal ke dalam perjumpaan seni global. Tantangannya kemudian adalah memastikan bahwa praktik dan gagasan yang diperkenalkan itu tetap memiliki ruang untuk tumbuh, diperdebatkan, dan diwariskan di Indonesia setelah pameran usai.#rel/ede <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiv48JOQF0pUjFOD6ulcd8hNjOy290B1l9M0YXf6wxCf5HXYk4SSIN9KHQ27jP9bHLWyT_Whyphenhyphenb6DDMaFUMDJVBMnVlFy5OhLaWyEW5gM7lNWr-5J7Bf5CQQ0xONXyfDgTj08jm6gaJ_h4lQtEbJbnFhh94lpl0qgC5CTXXRBIPw-iXW-nqVMvSOaprQLg/s705/SUMATRAZONE%20dari%20sumatra%20membedah%20nusantara.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="416" data-original-width="705" height="378" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiv48JOQF0pUjFOD6ulcd8hNjOy290B1l9M0YXf6wxCf5HXYk4SSIN9KHQ27jP9bHLWyT_Whyphenhyphenb6DDMaFUMDJVBMnVlFy5OhLaWyEW5gM7lNWr-5J7Bf5CQQ0xONXyfDgTj08jm6gaJ_h4lQtEbJbnFhh94lpl0qgC5CTXXRBIPw-iXW-nqVMvSOaprQLg/w640-h378/SUMATRAZONE%20dari%20sumatra%20membedah%20nusantara.JPG" width="640" /></a></div>

Biennale Jogja di Paris: Seni Indonesia, Gagasan Lokal dan Jejak Global

PARIS — Seni kontemporer dari Indonesia dan negara-negara Asia lainnya terus memperluas percakapan dengan dunia internasional. Asia NOW Pari...

Baca selengkapnya »

Gus Ipul: PCNU Nias Belum Klarifikasi soal Penyerahan Uang Rp 250 Juta ke KPK

Gus Ipul: PCNU Nias Belum Klarifikasi soal Penyerahan Uang Rp 250 Juta ke KPK

JAKARTA -- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) masih menunggu klarifikasi dari Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Nias terkait penyera...

Baca selengkapnya »

Pantau Perkembangan, KPK Bakal Panggil Gus Ipul Imbas PCNU Kembalikan Uang Korupsi ATR/BPN

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEizO01vnlqWNhcODTizqX-gpzZ-mGbzb3KYbBbLe6K7AmYJ15VEGFLU95LCCBVssGWK-GjSfUZ6BVsGQ9ntjgEDEUDFSXn-t6vGbQ2fvNzMI9Xvn1bTVURswV39WxmVcJwfBiGQvd934YbXODKWPE4HqwEHup4hn1L903OTCGWUs9KdEAcmpr9z1zGxFQ/s364/Gus%20Ipul.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="278" data-original-width="364" height="488" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEizO01vnlqWNhcODTizqX-gpzZ-mGbzb3KYbBbLe6K7AmYJ15VEGFLU95LCCBVssGWK-GjSfUZ6BVsGQ9ntjgEDEUDFSXn-t6vGbQ2fvNzMI9Xvn1bTVURswV39WxmVcJwfBiGQvd934YbXODKWPE4HqwEHup4hn1L903OTCGWUs9KdEAcmpr9z1zGxFQ/w640-h488/Gus%20Ipul.jpg" width="640" /></a></div> JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tengah memantau perkembangan penyidikan terkait dugaan aliran dana hasil korupsi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang disinyalir bermuara ke perhelatan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU). Seiring dengan inisiatif sejumlah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) yang mengembalikan uang ratusan juta rupiah, KPK kini membuka peluang untuk memanggil dan mengonfirmasi hal tersebut kepada Ketua Pelaksana Muktamar, Saifullah Yusuf alias Gus Ipul.Pernyataan tersebut disampaikan oleh Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (26/10/2026). Saat dikonfirmasi oleh awak media mengenai rencana pemanggilan Gus Ipul menyusul pengembalian uang dari berbagai PCNU, Budi menyatakan bahwa penyidik masih melihat dinamika dari proses hukum yang sedang berjalan."Nanti kita lihat perkembangan dari penyidikan perkara ini. Memang beberapa dari pihak PCNU sudah melaporkan dan juga menyerahkan uang yang diduga terkait dengan perkara ini. Dan dari penyerahan uang itu kemudian langsung dilakukan penyitaan oleh penyidik," ungkap Budi kepada wartawan.Dukungan Signifikan untuk Pengungkapan KasusLebih lanjut, Budi menjelaskan bahwa langkah kooperatif dari pengurus cabang di daerah yang menyerahkan uang tersebut merupakan amunisi penting bagi lembaga antirasuah. Pengembalian dana ini mempermudah penyidik untuk memetakan ke mana saja uang hasil rasuah dari pusaran Kementerian ATR/BPN itu mengalir."Sehingga dalam konteks penyerahan uang ini, tentu itu menjadi sebuah dukungan bagi KPK dalam proses pengungkapan perkara di ATR/BPN ini," tambahnya.Meski demikian, Budi menegaskan bahwa KPK bertindak sangat profesional dan berhati-hati. Tidak semua uang yang diserahkan oleh PCNU serta merta disita secara permanen. Penyidik akan melakukan uji forensik finansial untuk memastikan keterkaitan uang tersebut dengan pokok perkara korupsi yang menyeret sejumlah nama pejabat BPN dan orang kepercayaan Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid."Namun tentu penyidik akan mendalami lagi apakah sejumlah uang yang diserahkan tersebut memang kesemuanya berkaitan dengan perkara ATR/BPN atau ada sebagian uang yang tidak terkait, atau bahkan misalnya semuanya tidak terkait. Nah, semuanya nanti akan jadi materi pendalaman," jelas Budi.Ia menjamin hak para pihak yang menyerahkan uang. "Jika memang uang yang sudah diserahkan itu tidak terkait, maka nanti penyidik juga akan melakukan pengembalian. Jadi yang disita hanya memang uang-uang yang diduga terkait dengan perkara penyidikan ini," tegasnya.Ratusan Juta Rupiah Diserahkan, KPK Selektif Lakukan PenyitaanKetika disinggung mengenai besaran nominal yang telah diserahkan oleh pengurus daerah NU ke Gedung Merah Putih, Budi membeberkan bahwa ada uang senilai ratusan juta yang telah dilaporkan dan masuk ke dalam radar penyidik pada pekan lalu."Di antaranya kemarin pekan lalu ya, PCNU dari wilayah Sumatera Utara itu ada pelaporan sekitar 240 atau 250 juta," beber Budi.Namun, ia juga mengungkapkan fakta bahwa ada pengurus daerah lain yang berniat mengembalikan uang, tetapi setelah dilakukan penelusuran awal, dana tersebut dinyatakan bersih dari aliran kasus ATR/BPN."Kemudian ada pelaporan dari PCNU lain, tapi memang setelah dilakukan permintaan keterangan awal, uang tersebut diduga tidak terkait dengan perkara di ATR/BPN, sehingga kemudian penyidik juga tidak melakukan penyitaan," terangnya.Pusaran Dugaan Korupsi dan Posisi Gus IpulBola panas aliran dana ini mulai menggelinding sejak KPK menetapkan delapan orang tersangka dalam kasus gratifikasi dan suap perpanjangan HGB menjadi SHM di Kabupaten Bogor, yang kemudian melebar pada temuan uang tunai Rp106,3 miliar. Tersangka yang ditahan di antaranya merupakan orang-orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEilqB4vToaKDJIto80eSSsbtedTHOHHPIjc7QttjdDFbWGK_wgEd2gD2VuCvZ8l9lYt_WWL-pOEFKpX5JsFlOCgomUFpebdNyhG5v5ZUA83i6u19d5NefLguNGg2Sy6JxZx2WTOTDVwzC99PcR48qbXyi06Dias-ci0AJC351na6_IciNrUGPtKjsTe6Q/s2733/Untung%20gede%20jadi%20biro%20perwakilan%20sumatrazone.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1755" data-original-width="2733" height="410" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEilqB4vToaKDJIto80eSSsbtedTHOHHPIjc7QttjdDFbWGK_wgEd2gD2VuCvZ8l9lYt_WWL-pOEFKpX5JsFlOCgomUFpebdNyhG5v5ZUA83i6u19d5NefLguNGg2Sy6JxZx2WTOTDVwzC99PcR48qbXyi06Dias-ci0AJC351na6_IciNrUGPtKjsTe6Q/w640-h410/Untung%20gede%20jadi%20biro%20perwakilan%20sumatrazone.jpg" width="640" /></a></div> Isu ini semakin memanas ketika kelompok yang mengatasnamakan KPK-NU (Komisi Pemberantasan Korupsi Nahdlatul Ulama) menggelar aksi di depan Gedung KPK. Koordinator KPK-NU, Muhammad Solihin, secara terbuka menuding adanya praktik politik uang senilai Rp250 juta hingga Rp500 juta per PCNU untuk mengondisikan pemilihan pimpinan tertinggi di Muktamar ke-35 NU, yang diduga didanai dari hasil korupsi tersebut.Di sisi lain, Wakil Ketua Umum PBNU sekaligus Ketua Pelaksana Muktamar, Gus Ipul, sebelumnya telah merespons keras isu ini. Ia memperingatkan pihak-pihak yang melontarkan tuduhan agar membawa bukti valid dan bersiap menghadapi konsekuensi hukum berupa tuntutan balik jika tudingan suap di Muktamar tidak terbukti."Kemudian ada pelaporan dari PCNU lain, tapi memang setelah dilakukan permintaan keterangan awal, uang tersebut diduga tidak terkait dengan perkara di ATR/BPN, sehingga kemudian penyidik juga tidak melakukan penyitaan," terangnya.Pusaran Dugaan Korupsi dan Posisi Gus IpulBola panas aliran dana ini mulai menggelinding sejak KPK menetapkan delapan orang tersangka dalam kasus gratifikasi dan suap perpanjangan HGB menjadi SHM di Kabupaten Bogor, yang kemudian melebar pada temuan uang tunai Rp106,3 miliar. Tersangka yang ditahan di antaranya merupakan orang-orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.Isu ini semakin memanas ketika kelompok yan¹àg mengatasnamakan KPK-NU (Komisi Pemberantasan Korupsi Nahdlatul Ulama) menggelar aksi di depan Gedung KPK. Koordinator KPK-NU, Muhammad Solihin, secara terbuka menuding adanya praktik politik uang senilai Rp250 juta hingga Rp500 juta per PCNU untuk mengondisikan pemilihan pimpinan tertinggi di Muktamar ke-35 NU, yang diduga didanai dari hasil korupsi tersebut.#trb/bin <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj2FRg2845pN4NrA1K90P5WQHNeJYuoswNqOhse7HS_jcK_NGW3UvTyR93jxzeiqhpZrF_O6XXR8jaHhzzkXHvKB_OEqg0JCzIyCgN3vKgwDRgOxO7gt-Vj0O9zCtxe6ovYywGuiOqU3KiLOagVdFqAB-XhEgsGu-v-U6bPpH1oPODPJImAb1-qBGDU0Q/s705/SUMATRAZONE%20dari%20sumatra%20membedah%20nusantara.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="416" data-original-width="705" height="378" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj2FRg2845pN4NrA1K90P5WQHNeJYuoswNqOhse7HS_jcK_NGW3UvTyR93jxzeiqhpZrF_O6XXR8jaHhzzkXHvKB_OEqg0JCzIyCgN3vKgwDRgOxO7gt-Vj0O9zCtxe6ovYywGuiOqU3KiLOagVdFqAB-XhEgsGu-v-U6bPpH1oPODPJImAb1-qBGDU0Q/w640-h378/SUMATRAZONE%20dari%20sumatra%20membedah%20nusantara.JPG" width="640" /></a></div>

Pantau Perkembangan, KPK Bakal Panggil Gus Ipul Imbas PCNU Kembalikan Uang Korupsi ATR/BPN

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tengah memantau perkembangan penyidikan terkait dugaan aliran dana hasil korupsi Kem...

Baca selengkapnya »

Gelar Operasi Patuh Singgalang 2026, Ditlantas Polda Sumbar Bangun Budaya Tertib dan Tekan Angka Kecelakaan

Gelar Operasi Patuh Singgalang 2026, Ditlantas Polda Sumbar Bangun Budaya Tertib dan Tekan Angka Kecelakaan

PADANG -- Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Sumatera Barat (Ditlantas Polda Sumbar) resmi mengumumkan pelaksanaan operasi lalu lintas...

Baca selengkapnya »

Hak Korban Korupsi Harus Dipulihkan

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiTSmog6e1Xeo4bmdASXZM5Y9F0UV_enwgDxZYMJKpxr2W_93EBaRLlmf4e8yLE_54CJMKplMGojUtpTDbeC-y2sCue6bI8qEq5xvzZaphXARYMH-k5RaKY2H8bCwEtjB-hNlkG18PyHLdfWuiseZ8qHkXFeN-1haOPXRcV7Ipwos_uySVrUdu0-tudyA/s766/Hak%20Korban%20Korupsi%20Harus%20Dipulihkan.webp" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="700" data-original-width="766" height="584" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiTSmog6e1Xeo4bmdASXZM5Y9F0UV_enwgDxZYMJKpxr2W_93EBaRLlmf4e8yLE_54CJMKplMGojUtpTDbeC-y2sCue6bI8qEq5xvzZaphXARYMH-k5RaKY2H8bCwEtjB-hNlkG18PyHLdfWuiseZ8qHkXFeN-1haOPXRcV7Ipwos_uySVrUdu0-tudyA/w640-h584/Hak%20Korban%20Korupsi%20Harus%20Dipulihkan.webp" width="640" /></a></div> Junaidi Ismail | Kolumnis Satupena Lampung SEBAGAI warga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), kita patut mendukung rekomendasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang mendorong KPK dan Kortastipidkor Polri memiliki kewenangan yang jelas dalam menetapkan, memenuhi, dan memulihkan hak-hak korban tindak pidana korupsi.Melalui kajian Korupsi dan Pemulihan Pelanggaran HAM pada Oktober 2026, Komnas HAM mendorong perubahan paradigma pemberantasan korupsi agar tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku dan pengembalian kerugian negara, tetapi juga pada masyarakat yang terdampak.Persoalannya sederhana yaitu ketika anggaran pendidikan diselewengkan, layanan kesehatan terganggu, atau bantuan sosial tidak sampai kepada penerima, masyarakatlah yang ikut menanggung akibatnya. Karena itu, mengembalikan uang negara saja belum tentu cukup untuk memulihkan hak warga yang dirugikan.KPK perlu didukung dengan landasan hukum yang memungkinkan identifikasi korban dan pengupayaan pemulihan hak secara terukur. Kortastipidkor Polri juga memerlukan pedoman pemulihan aset yang berorientasi pada hak korban, dengan prosedur transparan dan akses yang mudah, khususnya bagi kelompok rentan.Di sisi lain, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) perlu diperkuat agar mekanisme restitusi dan kompensasi dapat berjalan efektif sesuai ketentuan hukum. Gagasan Dana Abadi Korban juga perlu ditindaklanjuti melalui aturan teknis yang jelas, sehingga pemulihan tidak berhenti sebagai janji di atas kertas.<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiD1jeHOSuuUiIVVcKrljyE_IrJeySUYoaPteoJnDDP04-7g92PfODMKuubU_Pnxbu0SOAqSEG6hjJ_F_88_AweY3JiYKT_YNx81Gc2zHYbC3vgozzzU1-ymkinM_ORP8NGuLK1EOCvNG-BDIA7r_y2VQWTgXE3P1q12fZhF5mHopmwuMCszKML2_FBjA/s705/SUMATRAZONE%20dari%20sumatra%20membedah%20nusantara.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="416" data-original-width="705" height="378" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiD1jeHOSuuUiIVVcKrljyE_IrJeySUYoaPteoJnDDP04-7g92PfODMKuubU_Pnxbu0SOAqSEG6hjJ_F_88_AweY3JiYKT_YNx81Gc2zHYbC3vgozzzU1-ymkinM_ORP8NGuLK1EOCvNG-BDIA7r_y2VQWTgXE3P1q12fZhF5mHopmwuMCszKML2_FBjA/w640-h378/SUMATRAZONE%20dari%20sumatra%20membedah%20nusantara.JPG" width="640" /></a></div> Tentu, penetapan korban harus didasarkan pada bukti dan kriteria yang terukur. Penguatan kewenangan aparat juga wajib disertai pengawasan, akuntabilitas, serta penghormatan terhadap asas praduga tak bersalah dan kepastian hukum.Rekomendasi Komnas HAM ini semestinya menjadi momentum bagi pemerintah dan DPR untuk mengkaji pembaruan regulasi, sekaligus mendorong koordinasi KPK, Polri, dan LPSK sesuai kewenangannya.Akhirnya, keberhasilan pemberantasan korupsi tidak cukup diukur dari banyaknya pelaku yang dihukum atau besarnya aset yang dikembalikan. Keberhasilan juga harus terlihat dari pulihnya hak masyarakat dan membaiknya pelayanan masyarakat.Korupsi bukan hanya merampas uang negara, tetapi juga dapat merampas hak dan masa depan rakyat. Karena itu, pemberantasan korupsi yang berkeadilan harus memastikan dua hal yakni pelaku mempertanggungjwabkan perbuatannya dan hak korban dipulihkan. (*)Bandar Lampung, 26 Oktober 2026 #hatipena <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgMtrpfpAct5ODX_TIXGO59cEVXKqS1c5RxGtlEBg-O324UlnwBMrO01R1l-6i0ARRC5-NQIxzdY9MAiG-NDcRZHNbDx4oSbMfPsfsTRnI93s6UY-5n9U3pxrw2S040nh_F5zzsNQpHNilJJSRTtap21RBG71Luz4LJ4Qwg9DwB5hLqf-FNAggg_m2fFQ/s2733/Untung%20gede%20jadi%20biro%20perwakilan%20sumatrazone.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1755" data-original-width="2733" height="410" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgMtrpfpAct5ODX_TIXGO59cEVXKqS1c5RxGtlEBg-O324UlnwBMrO01R1l-6i0ARRC5-NQIxzdY9MAiG-NDcRZHNbDx4oSbMfPsfsTRnI93s6UY-5n9U3pxrw2S040nh_F5zzsNQpHNilJJSRTtap21RBG71Luz4LJ4Qwg9DwB5hLqf-FNAggg_m2fFQ/w640-h410/Untung%20gede%20jadi%20biro%20perwakilan%20sumatrazone.jpg" width="640" /></a></div>

Hak Korban Korupsi Harus Dipulihkan

Junaidi Ismail | Kolumnis Satupena Lampung SEBAGAI warga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), kita patut mendukung rekomendasi Komisi...

Baca selengkapnya »

Tutup Workshop Kesiapsiagaan Bencana, Wali Kota Fadly Amran Dorong LPM Jadi Garda Terdepan Mitigasi Banjir di Padang

Biennale Jogja di Paris: Seni Indonesia, Gagasan Lokal dan Jejak Global

Gus Ipul: PCNU Nias Belum Klarifikasi soal Penyerahan Uang Rp 250 Juta ke KPK

Pantau Perkembangan, KPK Bakal Panggil Gus Ipul Imbas PCNU Kembalikan Uang Korupsi ATR/BPN

Gelar Operasi Patuh Singgalang 2026, Ditlantas Polda Sumbar Bangun Budaya Tertib dan Tekan Angka Kecelakaan

Hak Korban Korupsi Harus Dipulihkan

Nasional

MANCANEGARA

PARIWARA

NKRIZONE

JABODETABEKZONE

LAMPUNGZONE

SUMSELZONE

BABELZONE

JAMBIZONE

KEPRIZONE

RIAUZONE

BENGKULUZONE

SUMUTZONE

ACEHZONE

SUMBARZONE

Limapuluh Kota

Kab. Padang Pariaman

Kota Padang

Kab. Pesisir Selatan

Kota Pariaman

DPRD Padang

TANAH DATAR

KAB. DHARMASRAYA

KAB. PASAMAN BARAT

KAB. PASAMAN

SAWAH LUNTO

KAB. SIJUNJUNG

KAB. SOLOK

KOTA SOLOK

Kota Padangpanjang

Kab. Solok Selatan

Kota Payakumbuh

Politik

EKBIS