sumatrazone

BPN “Sarang Mafia” Mungkin Benar, Terbukti KPK Gelandang 17 Pegawainya

BPN “Sarang Mafia” Mungkin Benar, Terbukti KPK Gelandang 17 Pegawainya

Rosadi Jamani MEMANG kurang ajar. Di saat Kalimantan dan Sumatera tertutup asap, mereka asyik korupsi. Muke-muke koruptor bakal bertambah la...

Baca selengkapnya »

Tantangan Berat Suahasil: Bersihkan APBN dari Mafia Anggaran

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg9IeQqoyoFXiXc58_EGX9yGx78mDAf7K81Jgc8O20C6DAjBAPvmY2DNt8EPONqabCs4jiQR38AbB14qzBV2uX5t6NXLRq4gMmOJiQfQX03XwgvzfxwH_76-fHw3hqo3cPPADeQhkpLppf2Bh84LHplRVWcpPcgMpOrxBJTZfXM9Ig2HVxqCyo4W08PrQ/s766/Tantangan%20Berat%20Suahas.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="700" data-original-width="766" height="584" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg9IeQqoyoFXiXc58_EGX9yGx78mDAf7K81Jgc8O20C6DAjBAPvmY2DNt8EPONqabCs4jiQR38AbB14qzBV2uX5t6NXLRq4gMmOJiQfQX03XwgvzfxwH_76-fHw3hqo3cPPADeQhkpLppf2Bh84LHplRVWcpPcgMpOrxBJTZfXM9Ig2HVxqCyo4W08PrQ/w640-h584/Tantangan%20Berat%20Suahas.jpg" width="640" /></a></div> Junaidi Ismail | Kolumnis Satupena Lampung PERGANTIAN Menteri Keuangan bukan hanya pergantian kursi. Di baliknya ada arah kebijakan fiskal, pengelolaan APBN, kepercayaan masyarakat, bahkan masa depan ekonomi bangsa.Presiden Prabowo Subianto pada Senin, 14 September 2026, resmi melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa. Pengangkatan tersebut dituangkan dalam Keputusan Presiden Nomor 97/P Tahun 2026 untuk sisa masa jabatan 2024–2029.Pergantian pejabat adalah hak prerogatif Presiden. Karena itu, tidak tepat jika pergantian tersebut langsung dimaknai sebagai sesuatu yang buruk. Apalagi Suahasil bukan orang baru di Kementerian Keuangan. Ia sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan dan memahami cukup dalam mekanisme pengelolaan fiskal negara.Namun, masyarakat tetap berhak bertanya, ke mana arah pengelolaan keuangan negara setelah Purbaya pergi?Pertanyaan ini penting karena Purbaya selama menjabat membawa gaya kebijakan yang cukup berani. Salah satunya adalah penempatan dana pemerintah hingga Rp200 triliun di bank-bank Himbara untuk mendorong likuiditas dan menggerakkan kredit ke sektor riil. Kebijakan tersebut bahkan terus dipertahankan dan diperpanjang.Bagi Purbaya, APBN tidak boleh hanya menjadi angka dalam tabel kementerian. APBN harus bekerja, berputar, menciptakan kegiatan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Gagasan seperti ini tentu menarik.Sebab rakyat tidak membutuhkan APBN yang hanya terlihat sehat di atas kertas. Rakyat membutuhkan negara yang benar-benar hadir dalam kehidupan sehari-hari yakni harga terjangkau, lapangan pekerjaan tersedia, usaha kecil tumbuh, pendidikan semakin baik, pelayanan masyarakat tidak berbelit-belit dan pembangunan benar-benar dirasakan.Tetapi di sinilah persoalannya. APBN yang besar juga berarti godaan yang besar.Semakin besar uang yang dikelola negara, semakin besar pula potensi kepentingan yang ingin ikut bermain. Di sinilah istilah “mafia anggaran” menjadi relevan untuk dibicarakan sebagai persoalan tata kelola, bukan untuk menuduh individu atau kelompok tertentu tanpa bukti.Mafia anggaran, jika benar-benar terjadi, tidak selalu bekerja secara kasar. Mereka bisa hadir dalam bentuk permainan proyek, penggelembungan anggaran, pengaturan pemenang tender, proyek yang tidak tepat sasaran, perjalanan dinas yang tidak perlu, belanja yang tidak produktif, hingga kebijakan yang lebih menguntungkan kelompok tertentu daripada kepentingan rakyat.Karena itu, mengganti seorang menteri tidak otomatis menyelesaikan persoalan. Yang harus dibenahi adalah sistemnya.Jika sistem penganggaran masih memiliki celah, siapa pun Menteri Keuangannya akan menghadapi persoalan yang sama. Sebaliknya, jika sistem pengawasan kuat, transparansi berjalan, aparat penegak hukum bekerja dan setiap rupiah APBN dapat ditelusuri, ruang bermain bagi para pemburu rente akan semakin sempit.Di sinilah Suahasil Nazara menghadapi tantangan besar. Dia tidak hanya dituntut menjaga angka-angka fiskal, tetapi juga harus menjaga kepercayaan masyarakat.Setelah dilantik, Suahasil menyampaikan bahwa arahan Presiden Prabowo adalah melanjutkan tugas Kementerian Keuangan untuk menjaga APBN yang kredibel, dapat dipercaya, serta mendukung program prioritas pemerintah.Pesan tersebut sederhana, tetapi maknanya sangat besar. APBN harus dipercaya.Kepercayaan itu tidak cukup dibangun melalui konferensi pers. Kepercayaan lahir ketika masyarakat melihat bahwa uang negara benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat.Jangan sampai rakyat diminta berhemat, sementara anggaran negara justru bocor melalui belanja yang tidak perlu.Jangan sampai masyarakat kecil dikejar kewajiban pajaknya, sementara kebocoran penerimaan negara tidak diburu dengan keseriusan yang sama.Jangan sampai pemerintah berbicara tentang efisiensi, tetapi di lapangan masih ditemukan berbagai praktik pemborosan.Dan jangan sampai APBN menjadi ladang subur bagi mereka yang menjadikan anggaran negara sebagai sumber memperkaya diri. Inilah pekerjaan rumah terbesar Menteri Keuangan yang baru.Suahasil tidak harus menjadi Purbaya. Ia memiliki karakter, pendekatan dan gaya kepemimpinan sendiri. Yang perlu dipertahankan bukan sosoknya, melainkan setiap kebijakan yang terbukti memberikan manfaat bagi rakyat.Jika ada kebijakan Purbaya yang efektif menggerakkan ekonomi, mengapa harus dihentikan hanya karena orangnya berganti?Sebaliknya, jika ada kebijakan yang ternyata berisiko terhadap stabilitas fiskal, tentu harus dievaluasi secara objektif.Negara tidak boleh dikelola berdasarkan fanatisme kepada figur. Kebijakan yang baik harus dilanjutkan. Kebijakan yang keliru harus diperbaiki. Di sinilah pentingnya profesionalisme birokrasi.Pergantian menteri jangan sampai berarti seluruh arah kebijakan berubah hanya karena pergantian orang. Kementerian Keuangan harus tetap menjadi institusi negara yang bekerja berdasarkan data, hukum, kepentingan nasional dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhATme-VzFpDu1HaAfFWBmpdeOeEeSp9vNFSAQl4q-lGzLwu8tTgaIt8W044owwE-df8jbNNec1D5fbfp4gc5ducRy4Ga97nRG_1UlT0rd5U_tsTZFyXyvcKTmtqkxqn9y0tUW7OII5u464GUcI-BygT3jNzQ7SyPydvSr8IkRvdMsVpCgFLq4jJyQJsQ/s1536/Kost%20Putri%20Super%20Eksklusif%20di%20Padang.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1024" data-original-width="1536" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhATme-VzFpDu1HaAfFWBmpdeOeEeSp9vNFSAQl4q-lGzLwu8tTgaIt8W044owwE-df8jbNNec1D5fbfp4gc5ducRy4Ga97nRG_1UlT0rd5U_tsTZFyXyvcKTmtqkxqn9y0tUW7OII5u464GUcI-BygT3jNzQ7SyPydvSr8IkRvdMsVpCgFLq4jJyQJsQ/w640-h426/Kost%20Putri%20Super%20Eksklusif%20di%20Padang.jpg" width="640" /></a></div> Lebih jauh lagi, Presiden Prabowo juga memiliki pekerjaan rumah untuk memastikan pengelolaan APBN tidak hanya kuat dari sisi penerimaan dan belanja, tetapi juga kuat dari sisi pengawasan.Sebab persoalan terbesar bangsa bukan hanya bagaimana mendapatkan uang negara.Persoalan yang jauh lebih penting adalah bagaimana memastikan setiap rupiah uang rakyat sampai kepada rakyat.Kita tentu berharap pergantian Menteri Keuangan tidak menjadi titik mundur. Justru sebaliknya, momentum ini harus menjadi kesempatan memperkuat fondasi fiskal Indonesia.Jika Purbaya membawa semangat agar ekonomi tumbuh dan rakyat semakin sejahtera, maka Suahasil harus memastikan semangat tersebut tetap hidup dengan tata kelola yang lebih kuat, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.Pada akhirnya, rakyat tidak terlalu peduli siapa yang duduk di kursi Menteri Keuangan.Rakyat hanya ingin tahu satu hal, apakah uang negara benar-benar kembali kepada mereka dalam bentuk kesejahteraan?Jika jawabannya iya, pergantian menteri tidak perlu ditakuti.Tetapi jika anggaran negara justru terus menjadi arena perebutan kepentingan, maka persoalannya bukan lagi siapa Menteri Keuangannya.Persoalannya adalah apakah negara cukup kuat untuk mengalahkan mafia anggaran yang bersembunyi di balik sistem.Demi kehormatan negara dan kewibawaan pemerintah, sudah saatnya seluruh elemen bangsa melakukan pembenahan dan introspeksi nasional.Sebab APBN bukan milik menteri, bukan milik kementerian, bukan milik partai politik.APBN adalah uang rakyat. Dan setiap rupiahnya harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat. (*)Bandar Lampung, 15 September 2026 <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhgD44Ue0Ptq2WqgnItTllVBnB4qmVhnxhXgS8Uh8veEhLRBjvOTsOmqWRSeHVLMs75F_LF0dBT02B2KduIaFhmpoQVre5cVrndutIx6zh295EVCHmdU8Y3AWZdgG-mWQnPcaR1hjoa9UbJB8kNYYj7im-0j6oBNUUDMwyHf-ja-V-EHqoHKTvzMmn5Og/s719/Publikasi%20dan%20Beriklan%20Cepat%20Hanya%20di%20Sumatrazone.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="716" data-original-width="719" height="638" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhgD44Ue0Ptq2WqgnItTllVBnB4qmVhnxhXgS8Uh8veEhLRBjvOTsOmqWRSeHVLMs75F_LF0dBT02B2KduIaFhmpoQVre5cVrndutIx6zh295EVCHmdU8Y3AWZdgG-mWQnPcaR1hjoa9UbJB8kNYYj7im-0j6oBNUUDMwyHf-ja-V-EHqoHKTvzMmn5Og/w640-h638/Publikasi%20dan%20Beriklan%20Cepat%20Hanya%20di%20Sumatrazone.jpg" width="640" /></a></div>

Tantangan Berat Suahasil: Bersihkan APBN dari Mafia Anggaran

Junaidi Ismail | Kolumnis Satupena Lampung PERGANTIAN Menteri Keuangan bukan hanya pergantian kursi. Di baliknya ada arah kebijakan fiskal,...

Baca selengkapnya »

Idak Jero

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiY9AgqyheDTNoTBHzKWCA6ft31oIlQH3xq2kEg7EMYl-l994lEylm8mYATR3_VqEaeIZTZf1D3ZzXUwrsaM3vLY5HYCjsLc9465ivzC3umzSh8HZrIbcsPjU1ujaZj51HslifvF1jsTBVnTRlZPWCpTGlso79MqtyX3U61orYnUxaPBjGWG7zxfi4dGQ/s476/Sudjarwo.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="466" data-original-width="476" height="626" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiY9AgqyheDTNoTBHzKWCA6ft31oIlQH3xq2kEg7EMYl-l994lEylm8mYATR3_VqEaeIZTZf1D3ZzXUwrsaM3vLY5HYCjsLc9465ivzC3umzSh8HZrIbcsPjU1ujaZj51HslifvF1jsTBVnTRlZPWCpTGlso79MqtyX3U61orYnUxaPBjGWG7zxfi4dGQ/w640-h626/Sudjarwo.jpg" width="640" /></a></div> Oleh: Sudjarwo | Guru Besar Universitas Malahayati “Idak jero” adalah diksi bahasa Palembang yang secara harfiah berarti tidak kapok, namun sejatinya secara rasa lebih dari itu. Sebab ungkapan pendek itu terdengar sederhana, tetapi menyimpan sindiran yang tajam. Seseorang sudah ditegur, sudah diperingatkan, bahkan sudah menerima akibat dari perbuatannya, tetapi masih mengulang kesalahan yang sama.Diksi itu terasa sangat tepat untuk menggambarkan korupsi di negeri ini. Sudah berulang kali ditangkap, sudah berulang kali dihukum, sudah berulang kali dipertontonkan kepada publik, tetapi korupsi tetap tumbuh seperti rumput selepas hujan.Palembang memiliki tradisi bahasa yang kaya dengan kelakar dan sindiran. Masyarakatnya terbiasa menyampaikan teguran dengan kalimat yang ringan di telinga, tetapi tajam di hati. “Idak jero” termasuk ungkapan yang mempunyai daya pukul semacam itu.Dua kata tersebut dapat menjadi lelucon dalam percakapan sehari-hari, tetapi berubah menjadi tamparan ketika digunakan untuk membaca perilaku para pencuri uang rakyat. Negeri ini tampaknya memang memiliki banyak orang yang sangat berbakat mengabaikan pelajaran dari kesalahan.Penangkapan koruptor sudah menjadi tontonan yang nyaris rutin. Wajah tersangka diperlihatkan, tangan diborgol, rompi dikenakan, kamera menyala, konferensi pers digelar. Masyarakat diberi kesan bahwa perang melawan korupsi sedang berlangsung dengan gagah.Daftar pelaku kemudian bertambah lagi. Jabatan berganti, orang berganti, kasus berganti, modus berganti. Satu hal yang tidak berganti adalah penyakitnya. Korupsi tetap menemukan jalan masuk, bahkan ketika pintu katanya sudah dijaga ketat oleh orang-orang yang diberi kewenangan untuk menjaganya.Ironi terbesar muncul ketika lembaga penegak hukum sendiri tidak sepenuhnya steril. Penjaga hukum ternyata bisa ikut bermain dengan hukum. Orang yang seharusnya memburu penyimpangan malah terseret dalam penyimpangan. Situasinya seperti menugaskan penjaga gudang untuk menjaga barang, kemudian menemukan sebagian barang hilang dari gudang dan kunci ternyata berada di tangan penjaganya. Rakyat tentu diminta tetap percaya. Kepercayaan itu agaknya dianggap barang yang bisa diperbarui setiap kali rusak, meskipun berkali-kali diinjak oleh mereka yang seharusnya merawatnya.Sungai Musi yang membelah Palembang memberikan perumpamaan yang menarik. Air terus mengalir, membawa apa saja yang masuk ke dalam arusnya. Sampah dapat hanyut jauh dari tempat asalnya, kemudian muncul di tepian lain. Korupsi juga memiliki sifat serupa. Uang berpindah tangan, rekening berpindah nama, aset berpindah kepemilikan, sementara jejak dibuat berliku agar sulit ditemukan. Pelaku mungkin tertangkap, tetapi pola yang melahirkannya tetap mengalir. Arusnya tidak pernah benar-benar berhenti.Rakyat membayar pajak untuk menjalankan negara. Sebagian uang itu kemudian dicuri. Negara menggunakan anggaran untuk membiayai pengawasan, penyelidikan, penyidikan, persidangan, dan pemasyarakatan. Koruptor ditangkap menggunakan uang rakyat, diadili dengan uang rakyat, dipenjara dengan biaya rakyat. Sebuah lingkaran yang nyaris sempurna. Rakyat membayar ketika uangnya dipungut, membayar lagi ketika uangnya dicuri, lalu membayar sekali lagi untuk mengejar pencurinya. Korupsi memang luar biasa. Pelakunya memperoleh keuntungan, rakyat memperoleh tagihan.<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiBW-7TcnA9nwZV_yM6t11kp-a_HcCz9-nLjxmu1yT4nLHUQnym892iMiEByeh3YhgQ2ThsNN_aeK4CM0TXk_fy5rWpx1nzHGcThjl2T1DojWmxkidsTjRomqEqPggEAIDOExvW8k4IpGgTHKcP34dU7iMMcbswoFfOVxbMhHz_3jWUNqI-tjp09QEJhw/s1536/Kost%20Putri%20Super%20Eksklusif%20di%20Padang.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1024" data-original-width="1536" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiBW-7TcnA9nwZV_yM6t11kp-a_HcCz9-nLjxmu1yT4nLHUQnym892iMiEByeh3YhgQ2ThsNN_aeK4CM0TXk_fy5rWpx1nzHGcThjl2T1DojWmxkidsTjRomqEqPggEAIDOExvW8k4IpGgTHKcP34dU7iMMcbswoFfOVxbMhHz_3jWUNqI-tjp09QEJhw/w640-h426/Kost%20Putri%20Super%20Eksklusif%20di%20Padang.jpg" width="640" /></a></div> Budaya korupsi tidak tumbuh hanya karena ada orang serakah. Lingkungan yang memaklumi kekayaan mencurigakan ikut menyediakan pupuk. Rumah megah dianggap keberhasilan. Mobil mewah dianggap pencapaian. Gaya hidup berlebihan dianggap tanda kesuksesan. Pertanyaan tentang asal-usul kekayaan sering dianggap tidak sopan. Masyarakat lebih mudah kagum kepada hasil daripada memeriksa cara memperolehnya. Selama belum tertangkap, kekayaan dapat dipoles menjadi prestasi. Setelah tertangkap, barulah semua orang mendadak menjadi ahli moral.Nilai malu sebenarnya dikenal kuat dalam kebudayaan Palembang. Harga diri, kehormatan keluarga, dan martabat menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial. Malu semestinya menjadi pagar pertama sebelum hukum datang memasang pagar kedua. Korupsi menunjukkan bahwa pagar moral itu dapat roboh ketika kesempatan bertemu keserakahan. Orang tidak lagi bertanya apakah sesuatu pantas dilakukan, melainkan apakah perbuatannya cukup aman untuk dilakukan. Ukuran moral bergeser menjadi kalkulator risiko. Kejujuran kalah oleh kemampuan menyembunyikan jejak.Pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti pada seremoni penangkapan. Penindakan memang penting, tetapi hukuman tanpa perubahan budaya hanya menghasilkan antrean tersangka baru. Sistem yang lemah akan terus mencari korban baru, sementara kekuasaan selalu menyediakan godaan baru.Pendidikan integritas juga tidak cukup jika orang belajar kejujuran di ruang kelas, kemudian melihat ketidakjujuran justru memperoleh penghargaan di ruang kekuasaan. Pesan yang diterima masyarakat akhirnya sederhana: jangan takut melakukan kesalahan, takutlah tertangkap.“Idak jero” layak menjadi cermin sekaligus ejekan bagi negeri ini. Kita sudah terlalu sering menyaksikan korupsi untuk mengatakan tidak tahu. Kita sudah terlalu sering melihat penangkapan untuk mengatakan tidak ada penegakan hukum. Kita sudah terlalu sering mendengar janji pemberantasan untuk terus berpura-pura bahwa masalahnya hanya kekurangan aturan.Persoalannya jauh lebih dalam. Korupsi bertahan karena selalu ada orang yang merasa kekuasaan dapat dibeli, amanah dapat diperdagangkan, dan hukum dapat dicari celahnya. Negeri yang terus melahirkan koruptor baru setelah begitu banyak pelaku ditangkap sedang menunjukkan satu penyakit yang sulit disembuhkan: idak jero. (*)Salam “idak jero” <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjsVQdZscUMEjWFJG4qc-Rj0KSIrOK0GIhNUEwLb1I0WgTqXY98gbSm_ybj4luFyjQLnPjT20I3bbBJBQKdL1KsJxUcXrpjxST0UqZuYo-59EdOgoxZaXIF2ECis7zC57T-VyPzh2SiD398HWRILJZ41dVd6WyxXx8_E5eCQ39QiUVJQR0is5hZ9CJ0zw/s719/Publikasi%20dan%20Beriklan%20Cepat%20Hanya%20di%20Sumatrazone.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="716" data-original-width="719" height="638" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjsVQdZscUMEjWFJG4qc-Rj0KSIrOK0GIhNUEwLb1I0WgTqXY98gbSm_ybj4luFyjQLnPjT20I3bbBJBQKdL1KsJxUcXrpjxST0UqZuYo-59EdOgoxZaXIF2ECis7zC57T-VyPzh2SiD398HWRILJZ41dVd6WyxXx8_E5eCQ39QiUVJQR0is5hZ9CJ0zw/w640-h638/Publikasi%20dan%20Beriklan%20Cepat%20Hanya%20di%20Sumatrazone.jpg" width="640" /></a></div>

Idak Jero

Oleh: Sudjarwo | Guru Besar Universitas Malahayati “Idak jero” adalah diksi bahasa Palembang yang secara harfiah berarti tidak kapok, namun...

Baca selengkapnya »

Cukup, Purbaya!

Cukup, Purbaya!

Indra J Piliang TIGA kata dalam namamu. Namun mengandung banyak makna. Dalam kata Purbaya saja, ada dua makna. Tiga kata yang datang dari ma...

Baca selengkapnya »

Ketika Bendahara Terlalu Banyak Bicara

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj3im94iSalESCcQxQmK-y8V6dNZ7fom84fBkB0WbySSMCU4Lzw5f_-jbvH1AtYaSBece-JSAlZ0aFJBb6ZhCDxTRdXprxtE2_Tj1B8YtB1vGsFBqKh_bzRLrjUR_2kx2HKO0Rs3XmbrLLtsWOmlldzyN8ID7sYfwsAB_6RhqN8h12cbmuXYTvwIq4wSw/s768/Ketika%20Bendahara%20Terlalu%20Banyak%20Bicara.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="411" data-original-width="768" height="342" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj3im94iSalESCcQxQmK-y8V6dNZ7fom84fBkB0WbySSMCU4Lzw5f_-jbvH1AtYaSBece-JSAlZ0aFJBb6ZhCDxTRdXprxtE2_Tj1B8YtB1vGsFBqKh_bzRLrjUR_2kx2HKO0Rs3XmbrLLtsWOmlldzyN8ID7sYfwsAB_6RhqN8h12cbmuXYTvwIq4wSw/w640-h342/Ketika%20Bendahara%20Terlalu%20Banyak%20Bicara.jpg" width="640" /></a></div> Catatan Cak AT Purbaya mengaku “kecele”, menyebut ada “banyak kekurangan” dalam pertanggungjawaban MBG, dan ingin efisiensi anggarannya. Apakah keterusterangan punya harga politik? TAK sedikit penguasa yang kehilangan jabatan karena gagal mencapai target. Banyak juga lainnya yang tersingkir karena terlibat masalah.Purbaya Yudhi Sadewa tersingkir dari kursi Menteri Keuangan pada 14 September 2026, entah kenapa. Siang itu, ironinya, ia sendiri sedang menjelaskan surat utang pemerintah di Gedung DPR/MPR Senayan.Di tengah rapat bersama DPD RI itu, tiba-tiba seorang pimpinan menyelanya: ada telepon untuk sang menteri. Rapat pun diskors beberapa menit. Tak lama kemudian, di Istana, Presiden melantik Suahasil Nazara sebagai penggantinya.Tampak ada ironi kecil dalam adegan itu. Seorang bendahara negara sedang berbicara tentang utang, tapi yang datang justru kabar yang mungkin mengubah “modal politik”-nya menjadi utang pertanggungjawaban.Kita belum tahu persis apa isi telepon ke Purbaya tersebut. Namun, suasana itu terasa seperti metafora yang terlalu rapi untuk diabaikan. Di pemerintahan, seseorang bisa masih memegang mikrofon ketika kekuasaan sudah mulai memindahkan kursinya.Jangankan kita, Purbaya pun mungkin belum tahu apakah ia dilepas karena kinerja, perbedaan arah kebijakan, persoalan koordinasi, atau sebab lain.Namun, ada satu hal yang menarik untuk diperiksa. Antara lain, cara Purbaya berbicara tentang masalah pemerintah, terutama program unggulan Presiden.Purbaya bukan pejabat yang selalu membungkus persoalan dengan plastik bahasa birokrasi. Ia kadang berbicara seperti teknokrat yang lupa bahwa mikrofon menteri memiliki daya ledak politik.Pada 22 Juni 2026, ketika membahas pengadaan motor listrik untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), ia mengaku kecolongan. Ia bahkan menggunakan kata kecele.Menurutnya, ia telah menolak pengadaan tersebut, tapi barang itu tetap dibeli. Ia juga menyatakan telah menindak pihak Kementerian Keuangan yang meloloskan anggaran itu.Kata kecele mungkin biasa dalam percakapan warung kopi. Tetapi ketika keluar dari mulut Menteri Keuangan, ia berubah menjadi pengakuan resmi bahwa sistem yang berada di bawah tanggung jawabnya tidak sepenuhnya bekerja.Dalam birokrasi, kalimat seperti “terdapat kelemahan dalam mekanisme pengawasan” terdengar aman. Kata “Saya kecele” memang terdengar lebih manusiawi, tetapi juga lebih telanjang.Kata tersebut membuka celah bagi publik untuk bertanya: siapa yang lalai, bagaimana prosesnya, dan mengapa pejabat yang bertanggung jawab tidak mengetahuinya sejak awal?Purbaya tidak berhenti di sana. Pada 26 Juni, ketika membicarakan efisiensi anggaran MBG, ia mengatakan, “Kalau saya maunya nol, tapi nggak bisa kan, (anggarannya) sudah keluar.” Ia segera menambahkan bahwa program itu bagus dan pelaksanaannya perlu diperbaiki.Secara fiskal, pernyataan itu masuk akal. Menteri Keuangan memang wajib mencari efisiensi. Program yang baik tidak memperoleh kekebalan dari pemeriksaan anggaran hanya karena menyandang nama program unggulan Presiden.Tetapi politik memiliki telinga yang berbeda dari akuntansi. Bagi teknokrat, “anggaran masih bisa diefisienkan” berarti pengelolaan harus lebih cermat. Sementara bagi pengusung program, kalimat itu bisa terdengar seperti pertanyaan terhadap skala, desain, atau pelaksanaan program.Lalu, pada 12 Agustus, Purbaya menyatakan Kementerian Keuangan menemukan “banyak kekurangan” dalam pertanggungjawaban keuangan MBG di daerah. Ia mengatakan temuan itu akan disampaikan kepada Badan Gizi Nasional untuk perbaikan.Sekali lagi, substansinya bukan sesuatu yang semestinya memalukan. Justru program besar dengan uang publik yang besar membutuhkan pengawasan besar.Masalahnya, Purbaya mengucapkannya secara terbuka. Ia tidak hanya berbicara tentang anggaran, tetapi juga memperlihatkan bahwa program prioritas pemerintah masih menghadapi persoalan tata kelola.Di sinilah karakter Purbaya menjadi relevan. Ia tampaknya percaya bahwa tugas Menteri Keuangan bukan hanya menyediakan uang, melainkan juga mengatakan ketika uang itu bermasalah.Namun, dalam pemerintahan, keterusterangan teknokratis kadang bertabrakan dengan kebutuhan menjaga keseragaman pesan politik.MBG dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) bukan sekadar pos belanja. Keduanya merupakan bagian penting dari agenda Prabowo.Karena itu, setiap kritik mengenai efisiensi, pertanggungjawaban, atau kelemahan pelaksanaan mudah memperoleh dimensi politik yang lebih besar daripada isi teknisnya.Apakah Purbaya menentang MBG? Tidak ada bukti yang mendukung kesimpulan itu. Ia bahkan pernah mengatakan program tersebut bagus.Apakah ia menolak KDMP? Juga tidak. Yang tampak dari pernyataannya justru upaya memastikan program-program itu tidak menjadi beban fiskal yang tak terkendali.Namun, membela tujuan sebuah program tidak selalu berarti membenarkan seluruh cara pelaksanaannya.Dan di situlah seorang Menteri Keuangan bisa menjadi suara yang tidak selalu nyaman didengar.Apakah ketidaknyamanan itu menjadi alasan Purbaya diganti? Kita belum tahu.<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh9VUQ3mAydZfdBfnMFk4VkyDmhRZ4_9A4Q2KnzOr6MzuA7_HjiYchMn9ncDteeAE0dC7E7RZ90UWG09CvKsIpSMRw_oRik0wLj82uvI1mqL56rtAEyLhUo58gwX8_FBocivOybaBZ8rI9OWM1oafBV5CtPezFDiDs4lkfgRpRjYatlLaf45dHMY3zAlQ/s1536/Kost%20Putri%20Super%20Eksklusif%20di%20Padang.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1024" data-original-width="1536" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh9VUQ3mAydZfdBfnMFk4VkyDmhRZ4_9A4Q2KnzOr6MzuA7_HjiYchMn9ncDteeAE0dC7E7RZ90UWG09CvKsIpSMRw_oRik0wLj82uvI1mqL56rtAEyLhUo58gwX8_FBocivOybaBZ8rI9OWM1oafBV5CtPezFDiDs4lkfgRpRjYatlLaf45dHMY3zAlQ/w640-h426/Kost%20Putri%20Super%20Eksklusif%20di%20Padang.jpg" width="640" /></a></div> Tidak ada penjelasan resmi yang menyatakan bahwa Presiden memberhentikannya karena pernyataan tentang MBG, KDMP, atau gaya komunikasinya. Tidak ada pula bukti publik bahwa Prabowo secara pribadi tersinggung oleh ucapan tertentu.Tetapi pertanyaan itu tetap sah diajukan. Sebab, Purbaya bukan hanya mengeluarkan kebijakan. Ia juga mengeluarkan kalimat-kalimat yang kadang membuka persoalan internal pemerintah kepada publik.Dalam kasus motor listrik MBG, misalnya, jawabannya tentang “kecele” dan “tebak saja sendiri” ketika ditanya soal pencopotan pejabat memperlihatkan gaya komunikasi yang jauh dari bahasa resmi yang biasanya sangat terukur.Di sinilah kita perlu membedakan dua hal. Pejabat yang terlalu banyak bicara belum tentu pejabat yang salah.Tapi pejabat yang berbicara tanpa koordinasi juga bisa menciptakan masalah yang tidak perlu. Keterbukaan dapat memperkuat akuntabilitas, tetapi ceplas-ceplos dapat mengacaukan pesan kebijakan.Pemerintahan yang sehat tidak membutuhkan menteri yang bisu. Menteri Keuangan justru harus berani mengatakan bahwa anggaran bocor, prosedur lemah, atau program perlu diefisienkan.Namun keberanian itu harus berjalan bersama ketelitian. Data harus benar, konteks harus lengkap, dan kritik terhadap lembaga lain harus melalui koordinasi yang layak.Karena itu, jika pergantian Purbaya memang berkaitan dengan gaya komunikasinya, persoalannya bukan semata-mata bahwa ia terlalu jujur.Bisa jadi persoalannya adalah cara menyampaikan kejujuran itu dalam sebuah pemerintahan yang menuntut disiplin pesan.Kita belum memiliki bukti untuk menetapkan bahwa itulah sebabnya ia diganti. Tapi kita juga tidak perlu berpura-pura bahwa gaya bicara pejabat tidak pernah berpengaruh terhadap nasib politiknya.Kita belum dapat memastikan alasan penggantian Purbaya. Tapi dalam pemerintahan yang mengelola uang rakyat, pertanyaan tentang siapa yang boleh bicara, apa yang boleh dikatakan, dan kapan harus mengatakannya, sama pentingnya dengan pertanyaan tentang siapa yang memegang uang. (*)@SignatureCak AT – Ahmadie ThahaMa’had Tadabbur al-Qur’an, 15/9/2026-000- <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiP6i5PIdVm6-shZWGF2Pdsu-OgS9PbFwKLqQ_Jt1mS_iMQUhGE9QudgLaB5b0RJaTZkFBCWugwdY1jZTOnpA_Tnld9X5H7HzbfnPdn4V0fDF7qUTAQMSw8Xg-5rwrLSZ2zWAWUL2AsKWwYZaRgP8QLOTrfrlHiDrP0sJFdZjTOL4_Pt-ehZd3FzUa48A/s719/Publikasi%20dan%20Beriklan%20Cepat%20Hanya%20di%20Sumatrazone.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="716" data-original-width="719" height="638" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiP6i5PIdVm6-shZWGF2Pdsu-OgS9PbFwKLqQ_Jt1mS_iMQUhGE9QudgLaB5b0RJaTZkFBCWugwdY1jZTOnpA_Tnld9X5H7HzbfnPdn4V0fDF7qUTAQMSw8Xg-5rwrLSZ2zWAWUL2AsKWwYZaRgP8QLOTrfrlHiDrP0sJFdZjTOL4_Pt-ehZd3FzUa48A/w640-h638/Publikasi%20dan%20Beriklan%20Cepat%20Hanya%20di%20Sumatrazone.jpg" width="640" /></a></div>

Ketika Bendahara Terlalu Banyak Bicara

Catatan Cak AT Purbaya mengaku “kecele”, menyebut ada “banyak kekurangan” dalam pertanggungjawaban MBG, dan ingin efisiensi anggarannya. Apa...

Baca selengkapnya »

Yeah, Baru Dipuji, Malah Diganti, Nasibmu Purbaya

Yeah, Baru Dipuji, Malah Diganti, Nasibmu Purbaya

Rosadi Jamani WADUH, Kang Purbaya! Baru juga dipuji setinggi langit, eh… kursinya sudah disuruh turun ke bumi. Prabowo bilang, kalau ada Pur...

Baca selengkapnya »

BPN “Sarang Mafia” Mungkin Benar, Terbukti KPK Gelandang 17 Pegawainya

Tantangan Berat Suahasil: Bersihkan APBN dari Mafia Anggaran

Idak Jero

Cukup, Purbaya!

Ketika Bendahara Terlalu Banyak Bicara

Yeah, Baru Dipuji, Malah Diganti, Nasibmu Purbaya

Nasional

MANCANEGARA

PARIWARA

NKRIZONE

JABODETABEKZONE

LAMPUNGZONE

SUMSELZONE

BABELZONE

JAMBIZONE

KEPRIZONE

RIAUZONE

BENGKULUZONE

SUMUTZONE

ACEHZONE

SUMBARZONE

Limapuluh Kota

Kab. Padang Pariaman

Kota Padang

Kab. Pesisir Selatan

Kota Pariaman

DPRD Padang

TANAH DATAR

KAB. DHARMASRAYA

KAB. PASAMAN BARAT

KAB. PASAMAN

SAWAH LUNTO

KAB. SIJUNJUNG

KAB. SOLOK

KOTA SOLOK

Kota Padangpanjang

Kab. Solok Selatan

Kota Payakumbuh

Politik

EKBIS