sumatrazone

Olala! Rupanya Purbaya Dipecat Gegara Rombak Pejabat Kemenkeu!

Olala! Rupanya Purbaya Dipecat Gegara Rombak Pejabat Kemenkeu!

JAKARTA -- Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap alasan pemecatan dirinya dari Menteri Keuangan. Purbaya mengakui pencopotan jabatannya ini tak le...

Baca selengkapnya »

Pemerintah Tetapkan 18 Hari Libur Nasional dan 8 Hari Cuti Bersama di 2027, Ini Daftarnya...

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjsAq0stBKkpV-3lvOxERrKSNwRwEp0C8E1qZc5lQJwxuE2y4hvkvZIXB5wxatHJlP6WuIosxij_d8RnviLCpU3NOzYWE84fhLlsvgbBxe5olDP2fMZ2MDDJg1ho033G5_SeO_ExPxUufd-vl7huQFywbntiYQKaCvOKDaWTgAI3cunnASthvZPXp0Q4Q/s2743/Pemerintah%20Tetapkan%2018%20Hari%20Nasional%20dan%208%20Hari%20Cu.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2406" data-original-width="2743" height="562" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjsAq0stBKkpV-3lvOxERrKSNwRwEp0C8E1qZc5lQJwxuE2y4hvkvZIXB5wxatHJlP6WuIosxij_d8RnviLCpU3NOzYWE84fhLlsvgbBxe5olDP2fMZ2MDDJg1ho033G5_SeO_ExPxUufd-vl7huQFywbntiYQKaCvOKDaWTgAI3cunnASthvZPXp0Q4Q/w640-h562/Pemerintah%20Tetapkan%2018%20Hari%20Nasional%20dan%208%20Hari%20Cu.jpg" width="640" /></a></div> JAKARTA - Pemerintah menetapkan 18 hari libur nasional dan 8 cuti bersama untuk tahun 2027. Dengan demikian totalnya mencapai 26 hari.Keputusan itu usai adanya Rapat Tingkat Menteri di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, pada Selasa (15/2/2026).Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menjelaskan jumlah libur nasional untuk tahun 2027 sebanyak 18 hari. Sedangkan cuti bersama berjumlah 8 hari. "Jadi ada 18 hari libur nasional dan 8 hari cuti bersama," kata Pratikno dalam konferensi persnya, Selasa (15/9/2026).Dia menjelaskan bahwa penetapan cuti bersama ini telah mempertimbangkan kelancaran masyarakat dalam melaksanakan ritual keagamaan. Termasuk mempertimbangkan kegiatan mudik lebaran dan hari besar keagamaan lainnya."Cuti bersama ini berlaku untuk ASN. Sedangkan untuk swasta, sifat dari cuti bersama adalah fakultatif. Jadi bisa ada, bisa dilakukan, bisa tidak," sambungnya.Daftar Hari Libur Nasional 2027:1. 1 Januari 2027 Tahun Baru 2027 Masehi2. 5 Januari Isra Mikraj Nabi Muhammad S.A.W. 1448 Hijriah3. 6 Februari Tahun Baru Imlek 2578 Kongzili 4. 8 Maret Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1949) 5. 10-11 Maret Idul Fitri 1448 Hijriah 6. 26 Maret Wafat Yesus Kristus7. 28 Maret Kebangkitan Yesus Kristus (Paskah) 8. 1 Mei Hari Buruh Internasional 9. 6 Mei Kenaikan Yesus Kristus 10. 17 Mei Idul Adha 1448 Hijriah 11. 20 Mei Hari Raya Waisak 2571 BE 12. 1 Juni Hari Lahir Pancasila 13. 6 Juni 1 Muharam Tahun Baru Islam 1449 Hijriah 14. 15 Agustus Maulid Nabi Muhammad S.A.W. 15. 17 Agustus Proklamasi Kemerdekaan  16. 25 Desember Kelahiran Yesus Kristus 17. 26 Desember Isra Mikraj Nabi Muhammad S.A.W. 1449 Hijriah Daftar Cuti Bersama 2027:1. 5 Februari Tahun Baru Imlek 2578 Kongzili 2. 9, 12, dan 15 Maret Idul Fitri 1448 Hijriah 3. 25 Maret Wafat Yesus Kristus 4. 18 Mei Idul Adha 1448 Hijriah5. 19 Mei Hari Raya Waisak 2571 BE 6. 24 Desember Kelahiran Yesus Kristus #dja/bin <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjCPlD1N3OfPCIcSdCuDrvNFPu8ddjz5nf92mb6eui5un0Tn97p4TKyuwzUD7XfPNr-jSRj-MSbp273dytVSBv4u5lujy9-LSwCYr2PYjQWK6VD7yKBoPuwBl8jARBKOZqzhFTZPcKJPq24P9W3ylavUat_ah4kZOH_FT1uxQjPiOQm3NA1F1kJLrIUpg/s1536/Kost%20Putri%20Super%20Eksklusif%20di%20Padang.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1024" data-original-width="1536" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjCPlD1N3OfPCIcSdCuDrvNFPu8ddjz5nf92mb6eui5un0Tn97p4TKyuwzUD7XfPNr-jSRj-MSbp273dytVSBv4u5lujy9-LSwCYr2PYjQWK6VD7yKBoPuwBl8jARBKOZqzhFTZPcKJPq24P9W3ylavUat_ah4kZOH_FT1uxQjPiOQm3NA1F1kJLrIUpg/w640-h426/Kost%20Putri%20Super%20Eksklusif%20di%20Padang.jpg" width="640" /></a></div>

Pemerintah Tetapkan 18 Hari Libur Nasional dan 8 Hari Cuti Bersama di 2027, Ini Daftarnya...

JAKARTA - Pemerintah menetapkan 18 hari libur nasional dan 8 cuti bersama untuk tahun 2027. Dengan demikian totalnya mencapai 26 hari. Keput...

Baca selengkapnya »

Kenapa Purbaya Dicopot? Ada Makna Penting di Belakangnya

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgNVv_aYiZXJTDiNRzNdXNrPT6yf5geJyAwyLZ3fNE9O5nt-14xYvJJf9T3xBFtyCIKBFyGUrfIcWskk3nUTTwW_cdCUVDItb-Q6PbQjhK6GdtBq_A190hpLd5pqIoodess6KZ4GKHELcbk3vfXcuoOfcuItrXyCjrYUURGLrM8BeyxCibhzifD_sYh-Q/s542/Makna%20Penting%20di%20Balik%20Pencopotan%20Purbaya.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="340" data-original-width="542" height="402" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgNVv_aYiZXJTDiNRzNdXNrPT6yf5geJyAwyLZ3fNE9O5nt-14xYvJJf9T3xBFtyCIKBFyGUrfIcWskk3nUTTwW_cdCUVDItb-Q6PbQjhK6GdtBq_A190hpLd5pqIoodess6KZ4GKHELcbk3vfXcuoOfcuItrXyCjrYUURGLrM8BeyxCibhzifD_sYh-Q/w640-h402/Makna%20Penting%20di%20Balik%20Pencopotan%20Purbaya.jpg" width="640" /></a></div> Oleh: Satrio Arismunandar PENCOPOTAN Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada Senin, 14 September 2026, menyisakan satu hal penting: sampai sekarang belum ada penjelasan resmi Presiden Prabowo yang menyebut satu kesalahan tertentu sebagai alasan pencopotan.Prabowo menggantinya dengan Suahasil Nazara, yang sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan dan sudah lama berada di lingkungan Kementerian Keuangan. Jadi, kita perlu membedakan antara fakta dan indikasi yang disampaikan para ekonom.1. Masalah paling kuat: koordinasi internal KemenkeuEkonom CELIOS Bhima Yudhistira menyebut ada persoalan koordinasi internal, terutama antara Ditjen Pajak dan Ditjen Bea dan Cukai.Salah satu sumber ketegangan disebut berkaitan dengan kebijakan restitusi pajak yang ditahan untuk pemeriksaan. Menurut Bhima, awalnya pemeriksaan diarahkan pada sektor sumber daya alam, tetapi kemudian meluas sehingga menimbulkan ketidakpuasan pelaku usaha.Bhima juga menyebut adanya perbedaan pandangan antara Purbaya dan pejabat lain di lingkungan Kemenkeu mengenai persoalan tersebut. Ini menarik karena Menteri Keuangan bukan sekadar orang yang mengendalikan angka APBN. Ia harus mampu membuat seluruh mesin Kemenkeu—pajak, bea cukai, perbendaharaan, anggaran—bergerak dalam satu garis.2. Persoalan Rp120 triliun Danantara sangat menarik untuk dicermatiIni mungkin salah satu titik politik-ekonomi yang paling menarik. Purbaya sebelumnya menyatakan bahwa Danantara akan menyetor sekitar Rp120 triliun ke kas negara. Bahkan pada 28 Agustus ia mengatakan pembicaraan mengenai dana tersebut sudah dilakukan dan tinggal menunggu eksekusi.Tetapi setelah Purbaya diganti, CEO Danantara Rosan Roeslani mengatakan persoalan tersebut masih harus dibicarakan dengan Menkeu baru, Suahasil. Artinya, mekanisme atau bahkan besaran dan waktunya belum bisa dianggap final.Di sinilah muncul spekulasi mengenai tarik-menarik kewenangan antara Kementerian Keuangan dan Danantara.Bhima bahkan menyebut persoalan dividen Rp120 triliun itu mendapat protes dari Danantara dan ikut menjadi faktor yang memperburuk hubungan kelembagaan. Namun, kita perlu hati-hati: belum ada bukti bahwa Prabowo mencopot Purbaya semata-mata karena persoalan Rp120 triliun tersebut.3. Gaya komunikasi Purbaya mungkin menjadi masalahIni justru menarik. Purbaya dikenal sebagai ekonom yang blak-blakan, percaya diri dan tidak terlalu birokratis. Karakter seperti itu bisa menjadi kelebihan ketika seseorang menghadapi pasar, tetapi bisa menjadi kelemahan ketika menjadi bendahara negara yang harus mengelola banyak kepentingan sekaligus.Bhima secara terbuka menyebut gaya komunikasi Purbaya makin buruk dan menilai ada unsur overconfidence. Dengan kata lain, mungkin persoalannya bukan bahwa Purbaya tidak mampu secara ekonomi, melainkan bahwa gaya kepemimpinannya tidak lagi cocok dengan kebutuhan pemerintahan Prabowo pada tahap sekarang.4. Kemungkinan yang lebih sederhana: Prabowo membutuhkan tipe Menkeu yang berbedaIni mungkin justru hipotesis yang paling masuk akal. Perhatikan siapa penggantinya: Suahasil Nazara bukan orang luar. Ia sudah lama berada di Kemenkeu dan pernah menjadi Wakil Menteri Keuangan sejak era pemerintahan Jokowi. Jadi Prabowo memilih orang yang sangat memahami mesin birokrasi fiskal Indonesia.Ini memberi sinyal bahwa Prabowo mungkin sedang mencari: stabilitas, koordinasi dan disiplin fiskal, bukan lagi figur ekonom yang agresif dan konfrontatif. Suahasil sendiri setelah dilantik menyampaikan bahwa tugasnya adalah menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN, serta mempertahankan defisit di bawah batas 3 persen PDB. Jadi pergantian ini bisa dibaca sebagai perubahan fase Prabowonomics.<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhYg061zOnm8q4AfPf_vNMPyfpK_o9j_A_GRBcMXZRCocYlm48JFOnHU1mEyvQI4HB2ZgfYWroj_84Yl9Dlnd103NQ-6lBcoE3DZv6VGOtur9FVylDpdSXEfAiHsWV2cmwnJKV8Gzx5dlTOOC7uti75SWNUW9sH7J3QQzqgmAe46svTre0mE_3yFwL4HA/s1536/Kost%20Putri%20Super%20Eksklusif%20di%20Padang.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1024" data-original-width="1536" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhYg061zOnm8q4AfPf_vNMPyfpK_o9j_A_GRBcMXZRCocYlm48JFOnHU1mEyvQI4HB2ZgfYWroj_84Yl9Dlnd103NQ-6lBcoE3DZv6VGOtur9FVylDpdSXEfAiHsWV2cmwnJKV8Gzx5dlTOOC7uti75SWNUW9sH7J3QQzqgmAe46svTre0mE_3yFwL4HA/w640-h426/Kost%20Putri%20Super%20Eksklusif%20di%20Padang.jpg" width="640" /></a></div> 5. Konteks yang lebih besar: fiskal Prabowo sedang membutuhkan “penjaga APBN”Ini yang tampaknya paling penting. Pemerintahan Prabowo memiliki agenda belanja yang sangat besar—MBG, subsidi, pembangunan, pertahanan, berbagai proyek strategis—sementara pemerintah tetap harus menjaga defisit, penerimaan negara dan kepercayaan investor.Reuters mencatat bahwa pergantian Purbaya terjadi di tengah kekhawatiran mengenai pengelolaan fiskal, pelemahan rupiah, defisit dan kepercayaan investor. Financial Times juga mencatat bahwa pergantian ini menambah ketidakpastian di pasar, terutama karena Prabowo membutuhkan ruang fiskal untuk program-program pemerintah yang mahal.Dengan demikian, pergantian Purbaya bisa dibaca bukan semata-mata: “Purbaya gagal.” Tetapi lebih sebagai: “Prabowo membutuhkan Menkeu dengan karakter berbeda untuk memasuki fase berikutnya.”Makna Penting di Balik PencopotanAda satu hal yang jauh lebih menarik Pencopotan Purbaya sebenarnya bukan hanya soal Purbaya. Ini bisa menjadi tanda bahwa Prabowo sedang melakukan koreksi terhadap desain ekonomi pemerintahnya sendiri. Urutannya cukup menarik: Sri Mulyani → Purbaya → Suahasil.Sri Mulyani adalah figur kredibilitas fiskal global. Purbaya adalah ekonom yang lebih agresif dan dekat dengan pendekatan stimulus. Suahasil adalah teknokrat internal Kemenkeu yang sangat memahami mesin fiskal negara.Kalau pembacaan ini benar, maka pergantian hari ini dapat dimaknai sebagai pergeseran dari “ekonomi yang ingin dipacu” menuju “ekonomi yang harus dikendalikan dan dikonsolidasikan.” Dan itu menjadi jauh lebih penting daripada sekadar pertanyaan “apa kesalahan Purbaya?”Bahkan kasus Rp120 triliun Danantara tampaknya bisa menjadi salah satu pintu masuk terbaik untuk membedah kasus ini: siapa sebenarnya yang mengendalikan arus dana Danantara → APBN, mengapa muncul ketegangan dengan Purbaya, dan mengapa Suahasil—bukan ekonom dari luar—yang dipilih Prabowo. (*)Depok, 15 September 2026Satrio Arismunandar, pelanggan warteg di Depok. Konsumen kopi sachetan yang murah meriah. *** <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgQJtC3_hRV7gUI7xj78QyJNVbAE4NkyOa9_FF-7dVO53I_Y3RNWwUIqMhsM1zBERluEY0uRXstGIUbeQPITl6gtjnOuJW7wClQ9_rUGiNIZZBK2AquHUg26PKFH1dLBSVlBxEXusedo6sY6rcLbjV_bmqvNoAQ06_b5nyCdpx80yseNF81zngAaZQ7uA/s1536/Kost%20Putri%20Super%20Eksklusif%20di%20Padang.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1024" data-original-width="1536" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgQJtC3_hRV7gUI7xj78QyJNVbAE4NkyOa9_FF-7dVO53I_Y3RNWwUIqMhsM1zBERluEY0uRXstGIUbeQPITl6gtjnOuJW7wClQ9_rUGiNIZZBK2AquHUg26PKFH1dLBSVlBxEXusedo6sY6rcLbjV_bmqvNoAQ06_b5nyCdpx80yseNF81zngAaZQ7uA/w640-h426/Kost%20Putri%20Super%20Eksklusif%20di%20Padang.jpg" width="640" /></a></div>

Kenapa Purbaya Dicopot? Ada Makna Penting di Belakangnya

Oleh: Satrio Arismunandar PENCOPOTAN Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada Senin, 14 September 2026, menyisakan satu hal penting: sampa...

Baca selengkapnya »

Gaung Slogan “Ber-NU Tanpa Ber-PBNU” hingga Fenomena Menjamurnya Sosok "Ngiyai" di Tubuh PBNU

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhbgr9jiT8mQFwsdIo2XIogxfPSsRDN8ugYcrjKjRudADvDKlkVtj3WAClxfVLNe1ts5d3jxj2Nh5iD0SlkvJ6CNrWhiC_RcaTrny7_683q2WMlthvYQbJS9PH0GakK0mvRNydxRnmgga3k2qjHiSwv9Lw0TsSsce1o2co8SI128Zp7k91LTyWGJa7R-A/s1016/Sosok%20Ngiyai%20menjamur%20d%20PBNu.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1016" height="454" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhbgr9jiT8mQFwsdIo2XIogxfPSsRDN8ugYcrjKjRudADvDKlkVtj3WAClxfVLNe1ts5d3jxj2Nh5iD0SlkvJ6CNrWhiC_RcaTrny7_683q2WMlthvYQbJS9PH0GakK0mvRNydxRnmgga3k2qjHiSwv9Lw0TsSsce1o2co8SI128Zp7k91LTyWGJa7R-A/w640-h454/Sosok%20Ngiyai%20menjamur%20d%20PBNu.jpeg" width="640" /></a></div> SURABAYA -- Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) telah berakhir dengan menghasilkan dua keputusan penting. KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin sebagai Ketua Umum PBNU dan KH Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam masa khidmah 2026-2031.Namun, persoalan belum selesai. Dinamika di tubuh pengurus PBNU terus bergulir. Sejumlah warga NU kecewa atas hasil Muktamar ke-35 hingga muncul slogan “Ber-NU Tanpa Ber-PBNU".Slogan tersebut pernah digaungkan HRM. Khalilur Rahman Abdullah Sahlawiy atau disapa akrab Gus Lilur sebagai kritik atas hasil Muktamar ke-34 di Lampung. Konflik internal hingga aksi saling pecat antar-pengurus dinilai menciderai marwah organisasi di mata warga akar rumput.Kini, slogan tersebut kembali menggema pasca Muktamar ke-35 NU di Ponpes Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang. Gus Lilur kembali menggaungkan slogan "Ber-NU Tanpa Ber-PBNU" untuk mengingatkan kembali khittah beragama Nahdliyin yang berfokus pada pengamalan ajaran para kiai sepuh.Gema slogan tersebut mendapat respons luas dari warga Nahdliyin melalui tajuk senada. Berbagai variasi ungkapan bermunculan di masyarakat, mulai dari "Ber-NU selamanya, Ber-PBNU sekadarnya" hingga versi bahasa Jawa "Ber-NU saklawase, Ber-PBNU sekadare".Bagi Gus Lilur, persoalan tersebut berkaitan dengan cara seseorang menjalankan keberislaman dalam tradisi NU. Ber-NU tidak harus selalu diwujudkan melalui keterikatan pada struktur PBNU.Pengusaha pegiat filantropi ini menjelaskan, ber-NU berarti menjalankan agama Islam dengan cara NU, yang mencakup tiga hal utama.Pertama, bermadzhab Syafi’iy. Kedua, berakidah Asy’ariy. Ketiga, bertasawuf dengan mengikuti tradisi Imam Junaid Al-Baghdadi dan atau Imam Al-Ghazali.“Bermadzhab Syafi’iy, berakidah Asy’ariy, bertasawuf ala Imam Junaid Al-Baghdadiy dan atau Imam Al-Ghazali,” papar Ketua Umum Netra Bakti Indonesia (NBI) ini.Tokoh Nahdliyin Inspiratif versi Forum Jurnalis Nahdliyin (FJN) ini menuturkan, pengamalan tiga prinsip tersebut tidak mengharuskan seseorang berada dalam struktur PBNU. Ajaran tersebut telah diwariskan dan diajarkan oleh para kiai NU yang selama ini menjadi rujukan keilmuan warga Nahdliyin.Oleh karenanya, Gus Lilur membedakan antara identitas sebagai warga NU dengan keterlibatan dalam struktur kepengurusan PBNU. Seseorang tetap dapat menjalankan nilai-nilai ke-NU-an tanpa harus menjadikan struktur PBNU sebagai ukuran utama.Kritik terhadap Rais Aam PBNUPandangan tersebut semakin kuat setelah ia menyoroti kapasitas Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar.Gus Lilur menguraikan kritik keras terhadap Rais Aam PBNU tersebut. Pasalnya, KH. Miftachul Akhyar tidak memiliki kapasitas keilmuan sebagaimana diharapkan dari seorang Rais Aam.Masih dengan Gus Lilur, kritikan tersebut berkaitan dengan dua pidato KH Miftachul Akhyar yang kemudian ia komentari melalui video yang dibuat oleh timnya. Dua pidato yang dimaksud adalah pidato penutupan Munas-Konbes NU di Bangkalan dan pidato pembukaan Muktamar NU ke-35 di Tambakberas, Jombang.Alumnus santri Denanyar, Jombang ini mengungkapkan dalam video tersebut, menampilkan seorang anak usia sekolah dasar atau ibtidaiyah yang memberikan komentar terhadap isi kedua pidato tersebut.Video itu sengaja dibuat oleh timnya sebagai bentuk kritik terhadap materi pidato Rais Aam PBNU.“Dua video Siti tersebut saya yang bikin, saya minta tim saya untuk membuat video tersebut,” ucapnya.<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEivxT2BgQ7Fq-SiRMjTedKRCnNOjVM4DayTrZwpMbrI5PFHbptpvIaBRgewhotdytgIX8ZeTf_xbhW51HEC8S3uxQYgnRRg1wEuR0RioaHnNyV-B-Rl5wU2lEtxitk_eQe_Fh-TXo4a6R-HKWXD-LhJ38dSEuthH9JS_BBb77Y-7zhOrLPzFYB8eEMzzQ/s1536/Kost%20Putri%20Super%20Eksklusif%20di%20Padang.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1024" data-original-width="1536" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEivxT2BgQ7Fq-SiRMjTedKRCnNOjVM4DayTrZwpMbrI5PFHbptpvIaBRgewhotdytgIX8ZeTf_xbhW51HEC8S3uxQYgnRRg1wEuR0RioaHnNyV-B-Rl5wU2lEtxitk_eQe_Fh-TXo4a6R-HKWXD-LhJ38dSEuthH9JS_BBb77Y-7zhOrLPzFYB8eEMzzQ/w640-h426/Kost%20Putri%20Super%20Eksklusif%20di%20Padang.jpg" width="640" /></a></div> Gus Lilur mengklaim video tersebut menjadi “fakta dan bukti” atas penilaiannya bahwa, Rais Aam PBNU dinilai awam dan tidak memiliki kapasitas yang memadai.Bahkan, ia menggunakan istilah “ngiyai” untuk menyebut fenomena menjamurnya sosok-sosok yang menurutnya hanya berakting seperti kiai di lingkungan PBNU.Kritik serupa juga pernah ia sampaikan terkait pidato Rais Aam pada penutupan Konbes-Munas NU di Bangkalan.Gus Lilur mengaku telah merilis kritik tersebut melalui sekitar 80 media. Dalam kritik itu, ia menyinggung dugaan persoalan berupa plagiarisme serta kesalahan penggunaan harkat dalam pidato.“Rais Aam awam, plagiat, salah pasang harkat,” demikian salah satu pokok kritik itu.Atas berbagai alasan tersebut, Gus Lilur menegaskan, dirinya memilih mengambil posisi sebagai warga NU yang tetap menjalankan tradisi dan ajaran ke-NU-an, tetapi tidak merasa harus mengikuti struktur PBNU.Ia menyebut dirinya sebagai warga NU sekaligus “kiai kampung” yang belajar kepada banyak kiai NU.Sebabnya, Gus Lilur merasa memiliki alasan untuk menyampaikan kritik terhadap kepemimpinan PBNU ketika menilai terdapat persoalan dalam kapasitas maupun praktik kepemimpinan organisasi.“Saya yang berguru pada banyak kiai alim di NU menolak dipimpin kiai awam, ber-NU tanpa ber-PBNU,” tutup alumni aktivis HMI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ciputat ini. (*)#mfa <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgqTdQK1__mbutPLlzGkdckRmbf42IFXrGJlmeP3I2-kByp6pkEO5ehX53SIX_vkBjMwM3B4yZVk3TqMX4IFUBJh715Sz4_U7KQtSw3rx7pEdKe3PHR3kPShJCA3gVsJ9E-VARQ2cCbGewLaN7817OFvy7aM2hezfmXgGmwWMljgD12oJKLWAH4x24ksQ/s719/Publikasi%20dan%20Beriklan%20Cepat%20Hanya%20di%20Sumatrazone.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="716" data-original-width="719" height="638" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgqTdQK1__mbutPLlzGkdckRmbf42IFXrGJlmeP3I2-kByp6pkEO5ehX53SIX_vkBjMwM3B4yZVk3TqMX4IFUBJh715Sz4_U7KQtSw3rx7pEdKe3PHR3kPShJCA3gVsJ9E-VARQ2cCbGewLaN7817OFvy7aM2hezfmXgGmwWMljgD12oJKLWAH4x24ksQ/w640-h638/Publikasi%20dan%20Beriklan%20Cepat%20Hanya%20di%20Sumatrazone.jpg" width="640" /></a></div>

Gaung Slogan “Ber-NU Tanpa Ber-PBNU” hingga Fenomena Menjamurnya Sosok "Ngiyai" di Tubuh PBNU

SURABAYA -- Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) telah berakhir dengan menghasilkan dua keputusan penting. KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Ki...

Baca selengkapnya »

BPN “Sarang Mafia” Mungkin Benar, Terbukti KPK Gelandang 17 Pegawainya

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjJktC3p6bVusMRN1gtF-RtO1AFd921ZpY1hVYu3Sy2CGMoiNfTEWfVD2Jcox2JiV17vtfhd_2kZLWrxLmlEQBk_mTDAxLmie3CrHogL9LuYnVzaLCKyACPpYsX0cvs3JHO399YqGWGo7P1eNjGNi5I44PD6G9W1BZS-O25gSKNYdp8lRq0vlHxkXOOew/s3244/BPN%20TERINDIKASI%20SARANG%20MAFIA.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2304" data-original-width="3244" height="454" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjJktC3p6bVusMRN1gtF-RtO1AFd921ZpY1hVYu3Sy2CGMoiNfTEWfVD2Jcox2JiV17vtfhd_2kZLWrxLmlEQBk_mTDAxLmie3CrHogL9LuYnVzaLCKyACPpYsX0cvs3JHO399YqGWGo7P1eNjGNi5I44PD6G9W1BZS-O25gSKNYdp8lRq0vlHxkXOOew/w640-h454/BPN%20TERINDIKASI%20SARANG%20MAFIA.jpg" width="640" /></a></div> Rosadi Jamani MEMANG kurang ajar. Di saat Kalimantan dan Sumatera tertutup asap, mereka asyik korupsi. Muke-muke koruptor bakal bertambah lagi setelah KPK menggelandang 17 pegawai BPN. Gerombolan tikus ini masih ditunggu statusnya, siapa saja jadi tersangka. Simak narasinya sambil seruput Koptagul, wak!Ada benarnya juga anggapan publik selama ini, BPN “sarang mafia” tanah. Ironis? Jelas. Menjijikkan? Lebih jelas lagi. Rakyat bertahun-tahun dipaksa berurusan dengan sengketa tanah, sertifikat entah nyangkut di mana, urusan berbelit, sampai pungutan bikin dompet megap-megap. Lalu sekarang KPK datang membawa kabar bikin rakyat ingin menepuk jidat pakai sertifikat.Senin, 14 September 2026, KPK melakukan operasi tangkap tangan di lingkungan Badan Pertanahan Nasional. Sebanyak 17 orang diamankan. Ini OTT ke-20 KPK sepanjang tahun 2026. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan operasi tersebut diduga berkaitan dengan pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di Kabupaten Bogor, termasuk dugaan penerimaan-penerimaan lainnya oleh penyelenggara negara.Tunggu dulu. HGB! Bukan urusan gorengan, bukan jual beli pulsa, bukan pungutan parkir. Ini urusan tanah. Barang yang membuat rakyat bisa perang saudara hanya gara-gara batas dua meter.Yang bikin darah makin mendidih, nama yang diamankan bukan pejabat kelas teri. Ada Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN, Lampri. Ada pula I Sontang Coin Manurung, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, serta Tardi, Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang.Jangan lagi gampang mengucapkan mantra keramat, “Itu cuma oknum.” Kalau yang terseret sampai level dirjen dan kepala kantor pertanahan, publik wajar bertanya, ini benar-benar oknum atau jangan-jangan sistemnya sudah lama keropos?Bagian paling bikin muntah adalah barang buktinya. KPK menyita uang rupiah dan valuta asing dikemas dalam boks, kardus, serta sekitar 20 koper. Nilainya diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah. Saat konferensi pers berlangsung, uang tersebut masih dihitung.Dua puluh koper! Kira-kira apa isinya? Yang jelas bukan asap, sofa, apalagi mega bundar oranye. Lembaran yang bisa membuat mata hijau.Orang biasa kalau punya uang lebih paling beli koper untuk mudik. Ini koper diduga malah menjadi kontainer rezeki hasil urusan pertanahan. Kalau benar ratusan miliar berkaitan dengan pengurusan HGB, pertanyaan publik sederhana saja, memangnya sertifikat tanah itu dicetak pakai tinta emas?Lebih menarik lagi, OTT ini tidak hanya menyeret orang-orang dari ATR/BPN. Politikus Partai Golkar Fahd Arafiq alias Fahd El Fouz disebut termasuk 17 orang diamankan. Mantan Bupati Kebumen, Arif Sugiyanto, juga turut terjaring.<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh7SWu3n3_AQp5lXxrT8AdRW0XWpYh8o08ZMLkSNfoS8vICibp5ZIbZdL4L7yjZbOp1Q92Qiy-JKENx7ZOxJKDk7NstGuxXmK5FLMJBm1KWZVn7v6dsebF5WxKx50HlMLh-wK6Kalr1eegb0GPiqSWtj1qN7JhqGwHm4JcgZyP-YefZO9pQOMocSf3jUA/s1536/Kost%20Putri%20Super%20Eksklusif%20di%20Padang.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1024" data-original-width="1536" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh7SWu3n3_AQp5lXxrT8AdRW0XWpYh8o08ZMLkSNfoS8vICibp5ZIbZdL4L7yjZbOp1Q92Qiy-JKENx7ZOxJKDk7NstGuxXmK5FLMJBm1KWZVn7v6dsebF5WxKx50HlMLh-wK6Kalr1eegb0GPiqSWtj1qN7JhqGwHm4JcgZyP-YefZO9pQOMocSf3jUA/w640-h426/Kost%20Putri%20Super%20Eksklusif%20di%20Padang.jpg" width="640" /></a></div> Artinya, kalau konstruksi perkara nanti terbukti seperti dugaan awal, ini bukan lagi cerita pejabat menerima amplop lalu selesai. Ada pihak luar, ada pejabat, ada kepentingan HGB. Jaringannya berpotensi lebih panjang daripada antrean rakyat yang mengurus sertifikat.KPK punya waktu 1 x 24 jam berdasarkan ketentuan KUHAP untuk menentukan status hukum mereka. Malam itu KPK masih melakukan ekspose untuk menetapkan tersangka dan membongkar konstruksi perkara.Tetapi satu hal sudah telanjur terjadi. Kepercayaan publik kembali digorok. Selama bertahun-tahun rakyat mendengar istilah mafia tanah. Rakyat kecil tanahnya disengketakan bisa dibuat pusing tujuh keliling. Berkas hilang, proses lambat, urusan berbelit, biaya ini-itu. Sekarang justru aparat pertanahan sendiri ditangkap dalam operasi senyap.Kalau penjaga pintu ikut mengambil kunci rumah, rakyat harus mengetuk pintu kepada siapa? Jangan suruh rakyat percaya lagi kalau akhirnya yang mengurus tanah justru diduga ikut bermain tanah.Ini bukan sekadar skandal. Ini tamparan keras bagi birokrasi pertanahan. Kalau benar ada mafia di dalamnya, bersihkan sampai ke akar-akarnya. Jangan cuma potong ranting, sementara tikusnya masih pesta di dalam gudang.“Sahabat Nusron, itu anak buahmu yang ditangkap. Hati-hati nanti di-Purbaya-kan lho!”“Wak, Nusron pasti aman. Ia menteri dari parpol, beda dengan Purbaya.” Ups (*)#camanewak <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg5NbuM4TWON4LRG4ifjhyYMJN1FeeafpaDEbh-lWaNWDfyDWIsjk0DDKO_pI_Zd4YiLupts5r5tWRuZ204QQFRRM5RyxUM5J7DQGqNmPeqbhauurIWgIeagFNcHWGDoYuUJlWslM9I6RTUB8NAmsy-IQ8bYSQEybkB73nX7Ss64X6ZVyrxi9usKw4pQw/s719/Publikasi%20dan%20Beriklan%20Cepat%20Hanya%20di%20Sumatrazone.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="716" data-original-width="719" height="638" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg5NbuM4TWON4LRG4ifjhyYMJN1FeeafpaDEbh-lWaNWDfyDWIsjk0DDKO_pI_Zd4YiLupts5r5tWRuZ204QQFRRM5RyxUM5J7DQGqNmPeqbhauurIWgIeagFNcHWGDoYuUJlWslM9I6RTUB8NAmsy-IQ8bYSQEybkB73nX7Ss64X6ZVyrxi9usKw4pQw/w640-h638/Publikasi%20dan%20Beriklan%20Cepat%20Hanya%20di%20Sumatrazone.jpg" width="640" /></a></div>

BPN “Sarang Mafia” Mungkin Benar, Terbukti KPK Gelandang 17 Pegawainya

Rosadi Jamani MEMANG kurang ajar. Di saat Kalimantan dan Sumatera tertutup asap, mereka asyik korupsi. Muke-muke koruptor bakal bertambah la...

Baca selengkapnya »

Tantangan Berat Suahasil: Bersihkan APBN dari Mafia Anggaran

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg9IeQqoyoFXiXc58_EGX9yGx78mDAf7K81Jgc8O20C6DAjBAPvmY2DNt8EPONqabCs4jiQR38AbB14qzBV2uX5t6NXLRq4gMmOJiQfQX03XwgvzfxwH_76-fHw3hqo3cPPADeQhkpLppf2Bh84LHplRVWcpPcgMpOrxBJTZfXM9Ig2HVxqCyo4W08PrQ/s766/Tantangan%20Berat%20Suahas.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="700" data-original-width="766" height="584" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg9IeQqoyoFXiXc58_EGX9yGx78mDAf7K81Jgc8O20C6DAjBAPvmY2DNt8EPONqabCs4jiQR38AbB14qzBV2uX5t6NXLRq4gMmOJiQfQX03XwgvzfxwH_76-fHw3hqo3cPPADeQhkpLppf2Bh84LHplRVWcpPcgMpOrxBJTZfXM9Ig2HVxqCyo4W08PrQ/w640-h584/Tantangan%20Berat%20Suahas.jpg" width="640" /></a></div> Junaidi Ismail | Kolumnis Satupena Lampung PERGANTIAN Menteri Keuangan bukan hanya pergantian kursi. Di baliknya ada arah kebijakan fiskal, pengelolaan APBN, kepercayaan masyarakat, bahkan masa depan ekonomi bangsa.Presiden Prabowo Subianto pada Senin, 14 September 2026, resmi melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa. Pengangkatan tersebut dituangkan dalam Keputusan Presiden Nomor 97/P Tahun 2026 untuk sisa masa jabatan 2024–2029.Pergantian pejabat adalah hak prerogatif Presiden. Karena itu, tidak tepat jika pergantian tersebut langsung dimaknai sebagai sesuatu yang buruk. Apalagi Suahasil bukan orang baru di Kementerian Keuangan. Ia sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan dan memahami cukup dalam mekanisme pengelolaan fiskal negara.Namun, masyarakat tetap berhak bertanya, ke mana arah pengelolaan keuangan negara setelah Purbaya pergi?Pertanyaan ini penting karena Purbaya selama menjabat membawa gaya kebijakan yang cukup berani. Salah satunya adalah penempatan dana pemerintah hingga Rp200 triliun di bank-bank Himbara untuk mendorong likuiditas dan menggerakkan kredit ke sektor riil. Kebijakan tersebut bahkan terus dipertahankan dan diperpanjang.Bagi Purbaya, APBN tidak boleh hanya menjadi angka dalam tabel kementerian. APBN harus bekerja, berputar, menciptakan kegiatan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Gagasan seperti ini tentu menarik.Sebab rakyat tidak membutuhkan APBN yang hanya terlihat sehat di atas kertas. Rakyat membutuhkan negara yang benar-benar hadir dalam kehidupan sehari-hari yakni harga terjangkau, lapangan pekerjaan tersedia, usaha kecil tumbuh, pendidikan semakin baik, pelayanan masyarakat tidak berbelit-belit dan pembangunan benar-benar dirasakan.Tetapi di sinilah persoalannya. APBN yang besar juga berarti godaan yang besar.Semakin besar uang yang dikelola negara, semakin besar pula potensi kepentingan yang ingin ikut bermain. Di sinilah istilah “mafia anggaran” menjadi relevan untuk dibicarakan sebagai persoalan tata kelola, bukan untuk menuduh individu atau kelompok tertentu tanpa bukti.Mafia anggaran, jika benar-benar terjadi, tidak selalu bekerja secara kasar. Mereka bisa hadir dalam bentuk permainan proyek, penggelembungan anggaran, pengaturan pemenang tender, proyek yang tidak tepat sasaran, perjalanan dinas yang tidak perlu, belanja yang tidak produktif, hingga kebijakan yang lebih menguntungkan kelompok tertentu daripada kepentingan rakyat.Karena itu, mengganti seorang menteri tidak otomatis menyelesaikan persoalan. Yang harus dibenahi adalah sistemnya.Jika sistem penganggaran masih memiliki celah, siapa pun Menteri Keuangannya akan menghadapi persoalan yang sama. Sebaliknya, jika sistem pengawasan kuat, transparansi berjalan, aparat penegak hukum bekerja dan setiap rupiah APBN dapat ditelusuri, ruang bermain bagi para pemburu rente akan semakin sempit.Di sinilah Suahasil Nazara menghadapi tantangan besar. Dia tidak hanya dituntut menjaga angka-angka fiskal, tetapi juga harus menjaga kepercayaan masyarakat.Setelah dilantik, Suahasil menyampaikan bahwa arahan Presiden Prabowo adalah melanjutkan tugas Kementerian Keuangan untuk menjaga APBN yang kredibel, dapat dipercaya, serta mendukung program prioritas pemerintah.Pesan tersebut sederhana, tetapi maknanya sangat besar. APBN harus dipercaya.Kepercayaan itu tidak cukup dibangun melalui konferensi pers. Kepercayaan lahir ketika masyarakat melihat bahwa uang negara benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat.Jangan sampai rakyat diminta berhemat, sementara anggaran negara justru bocor melalui belanja yang tidak perlu.Jangan sampai masyarakat kecil dikejar kewajiban pajaknya, sementara kebocoran penerimaan negara tidak diburu dengan keseriusan yang sama.Jangan sampai pemerintah berbicara tentang efisiensi, tetapi di lapangan masih ditemukan berbagai praktik pemborosan.Dan jangan sampai APBN menjadi ladang subur bagi mereka yang menjadikan anggaran negara sebagai sumber memperkaya diri. Inilah pekerjaan rumah terbesar Menteri Keuangan yang baru.Suahasil tidak harus menjadi Purbaya. Ia memiliki karakter, pendekatan dan gaya kepemimpinan sendiri. Yang perlu dipertahankan bukan sosoknya, melainkan setiap kebijakan yang terbukti memberikan manfaat bagi rakyat.Jika ada kebijakan Purbaya yang efektif menggerakkan ekonomi, mengapa harus dihentikan hanya karena orangnya berganti?Sebaliknya, jika ada kebijakan yang ternyata berisiko terhadap stabilitas fiskal, tentu harus dievaluasi secara objektif.Negara tidak boleh dikelola berdasarkan fanatisme kepada figur. Kebijakan yang baik harus dilanjutkan. Kebijakan yang keliru harus diperbaiki. Di sinilah pentingnya profesionalisme birokrasi.Pergantian menteri jangan sampai berarti seluruh arah kebijakan berubah hanya karena pergantian orang. Kementerian Keuangan harus tetap menjadi institusi negara yang bekerja berdasarkan data, hukum, kepentingan nasional dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhATme-VzFpDu1HaAfFWBmpdeOeEeSp9vNFSAQl4q-lGzLwu8tTgaIt8W044owwE-df8jbNNec1D5fbfp4gc5ducRy4Ga97nRG_1UlT0rd5U_tsTZFyXyvcKTmtqkxqn9y0tUW7OII5u464GUcI-BygT3jNzQ7SyPydvSr8IkRvdMsVpCgFLq4jJyQJsQ/s1536/Kost%20Putri%20Super%20Eksklusif%20di%20Padang.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1024" data-original-width="1536" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhATme-VzFpDu1HaAfFWBmpdeOeEeSp9vNFSAQl4q-lGzLwu8tTgaIt8W044owwE-df8jbNNec1D5fbfp4gc5ducRy4Ga97nRG_1UlT0rd5U_tsTZFyXyvcKTmtqkxqn9y0tUW7OII5u464GUcI-BygT3jNzQ7SyPydvSr8IkRvdMsVpCgFLq4jJyQJsQ/w640-h426/Kost%20Putri%20Super%20Eksklusif%20di%20Padang.jpg" width="640" /></a></div> Lebih jauh lagi, Presiden Prabowo juga memiliki pekerjaan rumah untuk memastikan pengelolaan APBN tidak hanya kuat dari sisi penerimaan dan belanja, tetapi juga kuat dari sisi pengawasan.Sebab persoalan terbesar bangsa bukan hanya bagaimana mendapatkan uang negara.Persoalan yang jauh lebih penting adalah bagaimana memastikan setiap rupiah uang rakyat sampai kepada rakyat.Kita tentu berharap pergantian Menteri Keuangan tidak menjadi titik mundur. Justru sebaliknya, momentum ini harus menjadi kesempatan memperkuat fondasi fiskal Indonesia.Jika Purbaya membawa semangat agar ekonomi tumbuh dan rakyat semakin sejahtera, maka Suahasil harus memastikan semangat tersebut tetap hidup dengan tata kelola yang lebih kuat, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.Pada akhirnya, rakyat tidak terlalu peduli siapa yang duduk di kursi Menteri Keuangan.Rakyat hanya ingin tahu satu hal, apakah uang negara benar-benar kembali kepada mereka dalam bentuk kesejahteraan?Jika jawabannya iya, pergantian menteri tidak perlu ditakuti.Tetapi jika anggaran negara justru terus menjadi arena perebutan kepentingan, maka persoalannya bukan lagi siapa Menteri Keuangannya.Persoalannya adalah apakah negara cukup kuat untuk mengalahkan mafia anggaran yang bersembunyi di balik sistem.Demi kehormatan negara dan kewibawaan pemerintah, sudah saatnya seluruh elemen bangsa melakukan pembenahan dan introspeksi nasional.Sebab APBN bukan milik menteri, bukan milik kementerian, bukan milik partai politik.APBN adalah uang rakyat. Dan setiap rupiahnya harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat. (*)Bandar Lampung, 15 September 2026 <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhgD44Ue0Ptq2WqgnItTllVBnB4qmVhnxhXgS8Uh8veEhLRBjvOTsOmqWRSeHVLMs75F_LF0dBT02B2KduIaFhmpoQVre5cVrndutIx6zh295EVCHmdU8Y3AWZdgG-mWQnPcaR1hjoa9UbJB8kNYYj7im-0j6oBNUUDMwyHf-ja-V-EHqoHKTvzMmn5Og/s719/Publikasi%20dan%20Beriklan%20Cepat%20Hanya%20di%20Sumatrazone.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="716" data-original-width="719" height="638" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhgD44Ue0Ptq2WqgnItTllVBnB4qmVhnxhXgS8Uh8veEhLRBjvOTsOmqWRSeHVLMs75F_LF0dBT02B2KduIaFhmpoQVre5cVrndutIx6zh295EVCHmdU8Y3AWZdgG-mWQnPcaR1hjoa9UbJB8kNYYj7im-0j6oBNUUDMwyHf-ja-V-EHqoHKTvzMmn5Og/w640-h638/Publikasi%20dan%20Beriklan%20Cepat%20Hanya%20di%20Sumatrazone.jpg" width="640" /></a></div>

Tantangan Berat Suahasil: Bersihkan APBN dari Mafia Anggaran

Junaidi Ismail | Kolumnis Satupena Lampung PERGANTIAN Menteri Keuangan bukan hanya pergantian kursi. Di baliknya ada arah kebijakan fiskal,...

Baca selengkapnya »

Olala! Rupanya Purbaya Dipecat Gegara Rombak Pejabat Kemenkeu!

Pemerintah Tetapkan 18 Hari Libur Nasional dan 8 Hari Cuti Bersama di 2027, Ini Daftarnya...

Kenapa Purbaya Dicopot? Ada Makna Penting di Belakangnya

Gaung Slogan “Ber-NU Tanpa Ber-PBNU” hingga Fenomena Menjamurnya Sosok "Ngiyai" di Tubuh PBNU

BPN “Sarang Mafia” Mungkin Benar, Terbukti KPK Gelandang 17 Pegawainya

Tantangan Berat Suahasil: Bersihkan APBN dari Mafia Anggaran

Nasional

MANCANEGARA

PARIWARA

NKRIZONE

JABODETABEKZONE

LAMPUNGZONE

SUMSELZONE

BABELZONE

JAMBIZONE

KEPRIZONE

RIAUZONE

BENGKULUZONE

SUMUTZONE

ACEHZONE

SUMBARZONE

Limapuluh Kota

Kab. Padang Pariaman

Kota Padang

Kab. Pesisir Selatan

Kota Pariaman

DPRD Padang

TANAH DATAR

KAB. DHARMASRAYA

KAB. PASAMAN BARAT

KAB. PASAMAN

SAWAH LUNTO

KAB. SIJUNJUNG

KAB. SOLOK

KOTA SOLOK

Kota Padangpanjang

Kab. Solok Selatan

Kota Payakumbuh

Politik

EKBIS