sumatrazone

KPK Panggil Lagi Nusron Wahid Pekan Ini Terkait Kasus Suap HGB Summarecon

KPK Panggil Lagi Nusron Wahid Pekan Ini Terkait Kasus Suap HGB Summarecon

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wah...

Baca selengkapnya »

Banjir Berulang di Padang, Wali Kota Fadly Amran Minta BWS Sumatera V Tentukan Kawasan-kawasan yang Warganya Perlu Direlokasi

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhHNG1fx2_cNAWT77AvyHliVd_v8JC9DVTXoh4IOerPe8usFEDjWmt7l5XVG8oDWr0AGcZvIAb4sHz4fo8U-p8i_VejzW-n1H9hNOdNiw9R6JDbDUyFEflVS6UcsysJX_0_K8iLqhnqx37dfYFM9zDf7EI5XsPNsV0BPnq0SshtoUmIWLiS7cZgV0ausA/s4096/Warga%20Lumin%20Park%20Perlu%20Direlokasi.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2304" data-original-width="4096" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhHNG1fx2_cNAWT77AvyHliVd_v8JC9DVTXoh4IOerPe8usFEDjWmt7l5XVG8oDWr0AGcZvIAb4sHz4fo8U-p8i_VejzW-n1H9hNOdNiw9R6JDbDUyFEflVS6UcsysJX_0_K8iLqhnqx37dfYFM9zDf7EI5XsPNsV0BPnq0SshtoUmIWLiS7cZgV0ausA/w640-h360/Warga%20Lumin%20Park%20Perlu%20Direlokasi.jpg" width="640" /></a></div> PADANG -- Banjir yang berulang di Kota Padang menjadi pengingat bahwa pemulihan pascabencana tidak cukup hanya dengan memperbaiki kerusakan yang terlihat. Pengerukan sedimentasi, penguatan tanggul, penataan aliran sungai, hingga pembangunan bangunan pengendali banjir membutuhkan penanganan terpadu agar risiko bencana dapat ditekan.Wali Kota Padang, Fadly Amran, mendorong percepatan penanganan sungai yang rusak akibat bencana hidrometeorologi pada November 2025. Dorongan tersebut disampaikan saat menerima kunjungan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Padang, Reski Wahyudi, di Gedung Putih Rumah Dinas Wali Kota Padang, Minggu (11/10/2026).Pertemuan itu membahas langkah percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascabencana, termasuk pengerukan sedimentasi sungai, pembangunan check dam dan sabo dam, serta penataan kembali aliran sungai yang terdampak.Bagi Fadly, percepatan penanganan menjadi kebutuhan mendesak karena banjir yang berulang telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Pemerintah Kota Padang pun menyatakan siap mendukung langkah BWS Sumatera V agar proses pemulihan dapat berjalan lebih cepat dan terarah.“Kami juga mendorong BWS Sumatera V untuk terus melakukan pengerukan sedimentasi sungai secara masif, karena bencana yang berulang menyebabkan sedimen kembali menumpuk. Perlu penanganan secara menyeluruh, jika memungkinkan melibatkan pihak swasta,” ujar Fadly.Batang Kuranji dan Air Dingin Jadi PrioritasDalam pertemuan tersebut, Reski Wahyudi menjelaskan bahwa pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang terjadi pada 28 November 2025 dijadwalkan mulai November 2026.Selama masa tanggap darurat, BWS Sumatera V telah melakukan sejumlah pekerjaan fisik, terutama memperbaiki tanggul yang mengalami limpasan serta memulihkan alur sungai. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak bencana terhadap masyarakat.Adapun pekerjaan fisik yang direncanakan mulai November mendatang akan mencakup penanganan Sungai Batang Kuranji, Sungai Air Dingin, serta sejumlah anak sungai di Kota Padang.Reski menegaskan, penanganan banjir berskala besar tidak bisa dilakukan hanya melalui pekerjaan fisik tanpa didukung perencanaan teknis yang matang. Pengendalian banjir membutuhkan kajian menyeluruh, mulai dari penyusunan desain teknis, pembebasan lahan, hingga kesiapan anggaran.“Bencana yang kita alami kali ini berkali lipat lebih besar dibandingkan bencana pada 2011–2012 lalu. Karena itu, kita memerlukan studi yang matang untuk pengendalian banjir,” kata Reski.Menurut dia, sebelum pekerjaan fisik dimulai, BWS Sumatera V akan melakukan pengukuran lapangan untuk memastikan kebutuhan penanganan sesuai dengan kondisi aktual sungai dan kawasan terdampak.Relokasi Warga dan Pembebasan Lahan Jadi PerhatianSelain pekerjaan teknis di sungai, Fadly Amran menyoroti pentingnya penentuan kawasan yang perlu direlokasi sebagai bagian dari upaya mengurangi risiko bencana.Ia meminta dukungan BWS Sumatera V dalam mengidentifikasi kawasan yang membutuhkan relokasi agar pembangunan infrastruktur pengendali banjir tidak terhambat persoalan lahan. Pemerintah Kota Padang, kata dia, siap membantu proses pembebasan lahan sesuai ketentuan yang berlaku.<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEitGWfPjauba9ZB7H_cXXH6kf0f7fFe-SfsL5IqYf3e4eLlDgqQ7vX_A36_RJRZrE_t5il6mIFu36GR_S3qCJd_HNhv_FIMlq4v_-xeMRBN_Dstlx5VseBgX0QqkvIwe25GMSZcYS1jTfEOWDKs82nyNf-5rxAX8KWxMvWlQ9IV0vBTS0zrn9Bg-TEb8g/s705/SUMATRAZONE%20dari%20sumatra%20membedah%20nusantara.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="416" data-original-width="705" height="378" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEitGWfPjauba9ZB7H_cXXH6kf0f7fFe-SfsL5IqYf3e4eLlDgqQ7vX_A36_RJRZrE_t5il6mIFu36GR_S3qCJd_HNhv_FIMlq4v_-xeMRBN_Dstlx5VseBgX0QqkvIwe25GMSZcYS1jTfEOWDKs82nyNf-5rxAX8KWxMvWlQ9IV0vBTS0zrn9Bg-TEb8g/w640-h378/SUMATRAZONE%20dari%20sumatra%20membedah%20nusantara.JPG" width="640" /></a></div> “Kami membutuhkan dukungan dari BWS dalam menentukan kawasan-kawasan yang perlu direlokasi agar pembangunan dapat segera dilaksanakan. Kami juga akan mendukung dalam proses pembebasan lahan, sehingga masyarakat tidak perlu menunggu terlalu lama,” ujarnya.Reski juga mengharapkan dukungan pemerintah kota, terutama dalam proses pembebasan lahan dan relokasi warga yang berada di kawasan terdampak pembangunan.Koordinasi kedua pihak menjadi penting karena pembangunan infrastruktur pengendali banjir tidak hanya menyangkut konstruksi, tetapi juga kesiapan lahan, penataan kawasan, dan kepentingan masyarakat yang tinggal di sekitar sungai.Evaluasi Penanganan dan Pengendalian BanjirReski mengungkapkan, berdasarkan data yang diterima pihaknya, curah hujan pada 3 Agustus 2026 tercatat lebih tinggi dibandingkan ketika bencana terjadi pada 28 November 2025. Namun, dampak yang ditimbulkan pada kejadian Agustus tersebut jauh lebih rendah.Menurut Reski, kondisi itu menjadi indikasi bahwa sejumlah upaya penanganan yang telah dilakukan menunjukkan hasil positif. Meski demikian, pengendalian banjir tetap membutuhkan langkah berkelanjutan dan perencanaan komprehensif untuk menghadapi potensi bencana berikutnya.Dengan jadwal rehab-rekon yang direncanakan mulai November 2026, percepatan koordinasi antara Pemerintah Kota Padang dan BWS Sumatera V menjadi salah satu tahapan penting dalam pemulihan kawasan sungai.Pertemuan yang turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Tommy TRD, serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Malvi Hendri itu diharapkan memperkuat sinergi penanganan sungai.Bagi masyarakat yang berulang kali menghadapi ancaman banjir, keberhasilan penanganan tidak hanya diukur dari selesainya pembangunan fisik. Kepastian jadwal pekerjaan, pengurangan risiko luapan sungai, serta perlindungan kawasan permukiman menjadi bagian penting dari upaya membangun Kota Padang yang lebih tangguh menghadapi bencana.#rel/ede <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQLp7HhU3CKY_xI7Xjd3HkM8Xjtebj_6g4qVUIM5rrbAsny9DPjGAAVtI4qS88cr1b_AA9iAbsD7w3dsEj3v4Gr78orIg62AOPItL95Zlj9_vFOSJQaef40KXeBJ5X58XW7881V11xMF6s0IxtUj8ECzjiDbctqQ9ijX7IgMB_lzhWE5bBG9N6dsry8w/s722/KOST%20SUPER%20HEMAT%20DI%20ULAK%20KARANG%20PADANG.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="722" data-original-width="720" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQLp7HhU3CKY_xI7Xjd3HkM8Xjtebj_6g4qVUIM5rrbAsny9DPjGAAVtI4qS88cr1b_AA9iAbsD7w3dsEj3v4Gr78orIg62AOPItL95Zlj9_vFOSJQaef40KXeBJ5X58XW7881V11xMF6s0IxtUj8ECzjiDbctqQ9ijX7IgMB_lzhWE5bBG9N6dsry8w/w638-h640/KOST%20SUPER%20HEMAT%20DI%20ULAK%20KARANG%20PADANG.jpg" width="638" /></a></div>

Banjir Berulang di Padang, Wali Kota Fadly Amran Minta BWS Sumatera V Tentukan Kawasan-kawasan yang Warganya Perlu Direlokasi

PADANG -- Banjir yang berulang di Kota Padang menjadi pengingat bahwa pemulihan pascabencana tidak cukup hanya dengan memperbaiki kerusakan ...

Baca selengkapnya »

PRESTASI LAGI! Bripda Andhini Eliza Putri, Personel Ditlantas Polda Sumbar Borong 3 Medali di Porprov XVI Sumbar 2026

PRESTASI LAGI! Bripda Andhini Eliza Putri, Personel Ditlantas Polda Sumbar Borong 3 Medali di Porprov XVI Sumbar 2026

PADANG -- Prestasi membanggakan ditorehkan Bripda Andhini Eliza Putri, personel Bintara (BA) Sub Direktorat Keamanan dan Keselamatan (Subdit...

Baca selengkapnya »

UKIR PRESTASI! Personel Ditlantas Polda Sumbar Brigpol Eko Fulsandi Raih Medali Perunggu di Porprov XVI 2026

UKIR PRESTASI! Personel Ditlantas Polda Sumbar Brigpol Eko Fulsandi Raih Medali Perunggu di Porprov XVI 2026

PADANG – Prestasi membanggakan ditorehkan Brigpol Eko Fulsandi, S.H., personel Induk 1 Satuan Patroli Jalan Raya (Sat PJR) Direktorat Lalu L...

Baca selengkapnya »

DIRLANTAS POLDA SUMBAR BERGANTI: Reza Mutasi ke Lampung, Kukuh jadi Penggantinya

DIRLANTAS POLDA SUMBAR BERGANTI: Reza Mutasi ke Lampung, Kukuh jadi Penggantinya

PADANG – Jabatan Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Kepolisian Daerah Sumatera Barat (Dirlantas Sumbar) mengalami pergantian penjabatnya. Komb...

Baca selengkapnya »

Bung Hatta, Obligasi Negara dan Sepatu Bally

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgMx9V8ieYnffDtsdNfewVfhojXFAgrYaMGwDJzpFR_sELrXzP5bLsZukkkWs4qlaZns384Goal6lwHSIZo602F99342vDDcb15SQZvMCet76c_2dWK-wcdR1cgPQHqCULnhMzvMLuAkt9wM2EpM1JF046o2_cz9PVst2ZMglcWw8IgDcbcpnojQn2xow/s766/Bung%20Hatta,%20Obligasi%20Negara%20dan%20Sepatu%20Bally.webp" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="700" data-original-width="766" height="584" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgMx9V8ieYnffDtsdNfewVfhojXFAgrYaMGwDJzpFR_sELrXzP5bLsZukkkWs4qlaZns384Goal6lwHSIZo602F99342vDDcb15SQZvMCet76c_2dWK-wcdR1cgPQHqCULnhMzvMLuAkt9wM2EpM1JF046o2_cz9PVst2ZMglcWw8IgDcbcpnojQn2xow/w640-h584/Bung%20Hatta,%20Obligasi%20Negara%20dan%20Sepatu%20Bally.webp" width="640" /></a></div> Junaidi Ismail | Ketua Kolumnis Satupena Lampung ADA pelajaran besar dari kehidupan Mohammad Hatta yang tidak membutuhkan pidato panjang, slogan politik, atau aturan yang berlapis-lapis untuk dipahami. Cukup melihat bagaimana seorang proklamator memperlakukan uang negara, menjaga kejujuran, dan membatasi dirinya di tengah kekuasaan.Kisah Bung Hatta yang kembali diceritakan putri keduanya, Gemala Hatta, tentang obligasi negara, selembar kertas, hingga sepatu Bally, seharusnya tidak berhenti sebagai cerita inspiratif. Ada pertanyaan penting yang patut kita renungkan, sejauh mana nilai-nilai tersebut benar-benar hidup dalam penyelenggaraan negara dan kehidupan masyarakat Indonesia hari ini?Persoalannya bukan semata-mata membandingkan pemimpin masa lalu dengan pemimpin masa kini. Tantangan zaman memang berbeda. Namun, prinsip dasar integritas tidak pernah kehilangan relevansinya yaitu kekuasaan adalah amanah, uang negara bukan milik pribadi, dan kejujuran tidak boleh bergantung pada ada atau tidaknya pengawasan.Pada 1950, ketika Indonesia masih berjuang membangun fondasi ekonomi setelah kemerdekaan, pemerintah menerbitkan obligasi dalam negeri.<a href="https://www.sumatrazone.co.id/2026/09/mubeslub-ikba-universitas-bung-hatta.html"> Bung Hatta</a> ikut mengambil bagian dengan membeli obligasi senilai Rp326.000 menggunakan uang pribadinya yang dikumpulkan dari hasil menulis buku.Tindakan itu memperlihatkan sesuatu yang mendasar. Seorang pemimpin tidak hanya meminta rakyat berkorban demi negara, tetapi juga bersedia menempatkan dirinya sebagai bagian dari pengorbanan tersebut.Menurut kisah yang disampaikan Gemala Hatta, surat berharga itu ditemukan dan disimpan oleh menantu Bung Hatta, Prof. Sri Edi Swasono. Keluarga juga pernah meminta penjelasan kepada Kementerian Keuangan mengenai status obligasi tersebut.Namun, persoalan ini tidak berhenti pada nilai sejarah. Ada keberatan mendasar dari pihak keluarga mengenai kewajiban negara terhadap pemegang obligasi.Gemala Hatta menyampaikan pandangan yang tegas. “Obligasi tidak punya jangka waktu kedaluwarsa. Kalau negara berhutang kepada pembeli obligasi maka wajib dibalikkan, karena hutang ya tetap hutang.”Ia juga menilai negara seharusnya membantu menyelesaikan persoalan tersebut, bukan justru membiarkannya berlarut-larut. Gemala bahkan mempertanyakan sikap pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan ketika dipimpin Marie Muhammad dan Sri Mulyani.“Justru Marie Muhammad dan Sri Mulyani seharusnya membantu dan tidak masuk akal bahwa kepada seorang Proklamator ini negara bisa berbuat seperti itu,” demikian keberatan Gemala Hatta.Pernyataan paling keras disampaikannya ketika menilai persoalan tersebut sebagai bentuk ketidakadilan terhadap ayahnya. “Ini artinya negara merampok uang Hatta sang proklamator,” tegasnya.Pernyataan itu merupakan penilaian keras dari pihak keluarga yang patut diperhatikan. Namun, untuk menentukan apakah negara masih memiliki kewajiban pembayaran, diperlukan pemeriksaan terhadap jenis obligasi, ketentuan penerbitannya, mekanisme pelunasan, serta dasar hukum yang digunakan pemerintah untuk menyatakan hak penagihan telah berakhir.Pandangan mengenai obligasi ini juga dikaitkan dengan pendapat ekonom dan mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri, Kwik Kian Gie, yang disebut menyatakan bahwa obligasi tidak memiliki masa kedaluwarsa. Pandangan tersebut memperkuat pentingnya membuka perdebatan mengenai karakter kewajiban negara dan dasar hukum yang digunakan untuk menyatakan suatu obligasi tidak lagi dapat ditagih.Di sinilah negara seharusnya memberikan penjelasan yang terbuka, lengkap, dan dapat diuji. Persoalan obligasi<a href="http://www.sumatrazone.co.id/2026/04/harilah-tibo.html"> Bung Hatta</a> bukan hanya menyangkut nominal uang, tetapi juga menyangkut kredibilitas negara dalam memenuhi kewajibannya sendiri.Apabila suatu kewajiban memang masih berlaku, negara harus menyelesaikannya sesuai hukum. Sebaliknya, apabila pemerintah berpendapat kewajiban tersebut telah berakhir, dasar hukum dan penjelasannya harus disampaikan secara transparan, bukan hanya berhenti pada pernyataan bahwa dokumen itu sudah kedaluwarsa.Sebab, kepercayaan terhadap negara tidak cukup dibangun melalui ajakan agar rakyat memenuhi kewajibannya. Negara juga harus menunjukkan kesediaan mempertanggungjawabkan kewajibannya kepada warga.Bagi keluarga Bung Hatta, persoalan ini bukan hanya soal uang yang belum kembali. Ada nilai pengorbanan, kepercayaan, dan tanggung jawab kebangsaan yang jauh lebih besar daripada nominal yang tercantum di atas kertas.Di tengah perdebatan tentang utang negara, pengelolaan anggaran, dan penggunaan uang rakyat, kisah ini mengingatkan kita bahwa hubungan antara negara dan warga seharusnya dibangun di atas kepercayaan. Negara wajib mengelola keuangan secara bertanggung jawab, termasuk memberikan kepastian atas kewajiban yang timbul dari surat berharga yang diterbitkannya.Keteladanan Bung Hatta juga terlihat dari perkara yang sepintas sangat kecil, selembar kertas surat.Dalam kisah yang dituturkan Gemala Hatta, sekretaris pribadi Bung Hatta, Wangsa Widjaja, pernah menggunakan kertas milik kantor Wakil Presiden untuk mengetik balasan surat dari masyarakat di rumah. Alasannya praktis, persediaan kertas pribadi sedang habis, sedangkan surat-surat tersebut perlu segera dibalas.Namun, Bung Hatta tidak menganggap alasan itu cukup untuk membenarkan penggunaan barang milik negara bagi urusan di luar pekerjaan kantor. Ia bahkan mengganti harga kertas tersebut dengan uang pribadinya.Pesannya sederhana, tetapi mendasar, tujuan yang baik tidak otomatis membenarkan cara yang keliru.Jika selembar kertas saja harus dipertanggungjawabkan, apalagi anggaran perjalanan dinas, pengadaan barang dan jasa, kendaraan operasional, fasilitas jabatan, serta berbagai belanja yang nilainya mencapai miliaran rupiah?Di sinilah persoalan integritas sering kali bermula. Penyimpangan tidak selalu diawali oleh tindakan besar yng langsung terlihat sebagai pelanggaran. Terkadang, berawal dari pembiaran terhadap kebiasaan kecil, pembenaran atas kepentingan pribadi, dan anggapan bahwa fasilitas negara boleh digunakan selama tidak ada yang mempersoalkannya.Padahal, ukuran kejujuran bukan terletak pada besar atau kecilnya barang yang diambil, melainkan pada kesadaran bahwa sesuatu yang bukan hak kita tetap bukan hak kita.Prinsip ini berlaku bagi pejabat, aparatur negara, pengusaha, wartawan, aktivis, hingga masyarakat biasa. Integritas tidak mengenal pengecualian berdasarkan jabatan ataupun kedekatan dengan kekuasaan.Kisah sepatu Bally mungkin menjadi salah satu cerita paling menyentuh tentang kehidupan pribadi Bung Hatta.Sang proklamator dikisahkan menyimpan guntingan iklan sepatu Bally di dalam dompetnya. Sepatu itu diinginkannya, tetapi kemampuan keuangannya tidak memungkinkan membelinya. Penghasilannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan membantu kerabat yang membutuhkan.Hingga akhir hayatnya pada 1980, sepatu yang diidamkan itu tidak pernah terbeli. Guntingan iklannya justru menjadi simbol tentang keinginan pribadi yang tidak selalu harus dipenuhi, bahkan ketika seseorang pernah menduduki jabatan tertinggi kedua di republik ini.Tentu, hidup sederhana bukan satu-satunya ukuran keberhasilan seorang pemimpin. Pejabat negara berhak memperoleh penghasilan dan fasilitas sesuai ketentuan. Persoalannya bukan apakah seorang pejabat boleh hidup berkecukupan, melainkan apakah kekayaan dan fasilitasnya diperoleh secara sah serta digunakan secara bertanggung jawab.Karena itu, kisah sepatu Bally tidak seharusnya dipahami sebagai tuntutan agar semua pejabat hidup serba kekurangan. Maknanya justru terletak pada kemampuan mengendalikan diri, membedakan kebutuhan dengan keinginan, serta menolak menggunakan jabatan sebagai jalan pintas untuk memperoleh keuntungan pribadi.Di tengah masyarakat yang masih berjuang memenuhi kebutuhan hidup, keteladanan semacam ini penting. Masyarakat tidak hanya membutuhkan pemimpin yang mampu menjanjikan kesejahteraan, tetapi juga penyelenggara negara yang dapat mempertanggungjawabkan setiap rupiah uang rakyat.Kisah Bung Hatta membawa kita pada persoalan yang lebih luas. Indonesia tidak kekurangan aturan mengenai pemberantasan korupsi, pengelolaan keuangan negara, maupun kewajiban penyelenggara negara. Tantangan sesungguhnya adalah memastikan bahwa aturan tersebut dijalankan secara konsisten, tanpa pandang bulu.Integritas tidak boleh hanya menjadi materi dalam seminar, slogan dalam spanduk, atau kalimat indah dalam pidato peringatan hari kemerdekaan. Nilai itu harus terlihat dalam keputusan sehari-hari, mulai dari hal sederhana hingga kebijakan yang menentukan nasib jutaan orang.Pejabat negara harus bersedia diawasi. Penggunaan anggaran harus transparan dan dapat diperiksa. Pengawasan harus berjalan tanpa intervensi, sementara penegakan hukum wajib berlandaskan bukti dan prosedur yang berlaku.<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhT8M6bZYzaB07y5AtT_wYLqiO2PNaE7QNMIJYuoKBpmmXRDJlmHAyV7Ck55u862klXrC8tV4HInGuMBJ-PaN0B85hUJEWcs9m2MWup75DADMRgyxxrSbsOZ4iaNzBrj1oVI0lIInAA7bcliNFKkObCTvVSyQ7eL1Yatk6u12TGx_jn3_nGzVH623HUSw/s2733/SUMATRAZONE%20CARI%20BIRO%20PERWAKILAN%20TERBAIK.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1986" data-original-width="2733" height="466" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhT8M6bZYzaB07y5AtT_wYLqiO2PNaE7QNMIJYuoKBpmmXRDJlmHAyV7Ck55u862klXrC8tV4HInGuMBJ-PaN0B85hUJEWcs9m2MWup75DADMRgyxxrSbsOZ4iaNzBrj1oVI0lIInAA7bcliNFKkObCTvVSyQ7eL1Yatk6u12TGx_jn3_nGzVH623HUSw/w640-h466/SUMATRAZONE%20CARI%20BIRO%20PERWAKILAN%20TERBAIK.jpg" width="640" /></a></div> Pada saat yang sama, masyarakat juga perlu menjaga standar moralnya. Kritik terhadap penyalahgunaan kekuasaan harus disampaikan berdasarkan fakta, bukan fitnah. Kebebasan pers harus dijalankan dengan tanggung jawab, bukan digunakan untuk membangun kepentingan tersembunyi. Perbedaan pandangan politik tidak semestinya menghilangkan penghormatan terhadap hukum dan martabat sesama warga negara.Artinya, keteladanan Bung Hatta bukan hanya urusan pejabat negara. Tetapi merupakan cermin bagi seluruh elemen bangsa untuk mengukur kembali hubungan antara kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat.Kemerdekaan tidak selesai ketika proklamasi dibacakan pada 17 Agustus 1945. Kemerdekaan harus terus diisi dengan kerja nyata, keadilan, kesejahteraan, dan pemerintahan yang dapat dipercaya.Bung Hatta telah memberikan contoh melalui pilihan hidupnya. Beliau ikut mendukung keuangan negara dengan uang pribadi, menjaga batas penggunaan fasilitas negara, dan menahan keinginan pribadi meskipun pernah berada di pusat kekuasaan.Kita tidak harus menyalin seluruh cara hidupnya untuk mengambil pelajaran dari keteladanannya. Yang perlu diwarisi adalah prinsipnya, jangan mengambil yang bukan hak kita, jangan menyalahgunakan amanah, dan jangan mengukur keberhasilan hanya dari banyaknya kekayaan atau tingginya jabatan.Negara yang kuat bukan semata-mata negara yang memiliki kekayaan melimpah atau kekuasaan yang besar. Negara yang kuat adalah negara yang institusinya dipercaya, hukumnya ditegakkan secara adil, dan para penyelenggaranya bersedia mempertanggungjawabkan tindakan mereka kepada rakyat.Pada akhirnya, kisah obligasi dan sepatu Bally mengajukan pertanyaan sederhana kepada kita semua, ketika kepentingan pribadi berhadapan dengan kepentingan bangsa, pilihan apa yang akan kita ambil?Pertanyaan yang sama layak diarahkan kepada negara, ketika negara berhadapan dengan kewajibannya kepada warga, apakah negara akan mencari penjelasan untuk menghindar, atau membuka jalan penyelesaian yang adil dan sesuai hukum?Jawabannya tidak cukup ditemukan dalam kata-kata. Semuanya harus dibuktikan melalui tindakan.Sebab, kehormatan seorang negarawan tidak hanya ditentukan oleh jabatan yang pernah disandangnya, tetapi juga oleh hal-hal yang tidak pernah berani disalahgunakannya. Dan kehormatan negara juga ditentukan oleh kesediaannya memenuhi kewajiban serta memperlakukan setiap warga secara adil.Mungkin, itulah warisan terbesar Bung Hatta bagi Indonesia: bukan hanya kenangan tentang seorang proklamator, melainkan standar integritas yang tetap layak diperjuangkan oleh setiap generasi. (*)Bandar Lampung, 11 Oktober 2026 <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhnUiZnPEqPKlWuDwFcYHQROClhmoZuAkofHDp7tZOY3OjbayRDvJ69PDl5TWIhXUhOgo_6ST2mnrm59KgGQuAmeyaP7Pi7RTLs4Ncmdr3809NWJ0UdFoVO1KDtq-VZp9zdGnq1rYbhKAsDu3Wint6ifOH91IqO6dS24VZI1LZjri52XEfq2-WM1nGZ3g/s720/ROBINSON%20KONSULTAN%20PERTANAHAN%20TERPERCAYA%20REPUBLIK%20INDONESIA.JPG" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="448" data-original-width="720" height="398" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhnUiZnPEqPKlWuDwFcYHQROClhmoZuAkofHDp7tZOY3OjbayRDvJ69PDl5TWIhXUhOgo_6ST2mnrm59KgGQuAmeyaP7Pi7RTLs4Ncmdr3809NWJ0UdFoVO1KDtq-VZp9zdGnq1rYbhKAsDu3Wint6ifOH91IqO6dS24VZI1LZjri52XEfq2-WM1nGZ3g/w640-h398/ROBINSON%20KONSULTAN%20PERTANAHAN%20TERPERCAYA%20REPUBLIK%20INDONESIA.JPG" width="640" /></a></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhm022hBNO5-qKAOehDuelsY5p90o6PwrxwEv95jZ3r9pVGsFuWDyO8xCbzZ_ww0O4v-XMXq7V4XY02pUxOVWfCI2HtCj-5bImPCf6TMK7aXkelwpNgdgDGsgXdPLhLOTrRDQLF-MxoQBzhuQmnZoHqQkBf__YqTs-VWDLVbmU44iyZby-dMOtHRdYM_Q/s722/KOST%20SUPER%20HEMAT%20DI%20ULAK%20KARANG%20PADANG.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="722" data-original-width="720" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhm022hBNO5-qKAOehDuelsY5p90o6PwrxwEv95jZ3r9pVGsFuWDyO8xCbzZ_ww0O4v-XMXq7V4XY02pUxOVWfCI2HtCj-5bImPCf6TMK7aXkelwpNgdgDGsgXdPLhLOTrRDQLF-MxoQBzhuQmnZoHqQkBf__YqTs-VWDLVbmU44iyZby-dMOtHRdYM_Q/w638-h640/KOST%20SUPER%20HEMAT%20DI%20ULAK%20KARANG%20PADANG.jpg" width="638" /></a></div>

Bung Hatta, Obligasi Negara dan Sepatu Bally

Junaidi Ismail | Ketua Kolumnis Satupena Lampung ADA pelajaran besar dari kehidupan Mohammad Hatta yang tidak membutuhkan pidato panjang, s...

Baca selengkapnya »

KPK Panggil Lagi Nusron Wahid Pekan Ini Terkait Kasus Suap HGB Summarecon

Banjir Berulang di Padang, Wali Kota Fadly Amran Minta BWS Sumatera V Tentukan Kawasan-kawasan yang Warganya Perlu Direlokasi

PRESTASI LAGI! Bripda Andhini Eliza Putri, Personel Ditlantas Polda Sumbar Borong 3 Medali di Porprov XVI Sumbar 2026

UKIR PRESTASI! Personel Ditlantas Polda Sumbar Brigpol Eko Fulsandi Raih Medali Perunggu di Porprov XVI 2026

DIRLANTAS POLDA SUMBAR BERGANTI: Reza Mutasi ke Lampung, Kukuh jadi Penggantinya

Bung Hatta, Obligasi Negara dan Sepatu Bally

Nasional

MANCANEGARA

PARIWARA

NKRIZONE

JABODETABEKZONE

LAMPUNGZONE

SUMSELZONE

BABELZONE

JAMBIZONE

KEPRIZONE

RIAUZONE

BENGKULUZONE

SUMUTZONE

ACEHZONE

SUMBARZONE

Limapuluh Kota

Kab. Padang Pariaman

Kota Padang

Kab. Pesisir Selatan

Kota Pariaman

DPRD Padang

TANAH DATAR

KAB. DHARMASRAYA

KAB. PASAMAN BARAT

KAB. PASAMAN

SAWAH LUNTO

KAB. SIJUNJUNG

KAB. SOLOK

KOTA SOLOK

Kota Padangpanjang

Kab. Solok Selatan

Kota Payakumbuh

Politik

EKBIS