sumatrazone

Dompet Ibu

Dompet Ibu

Oleh : Nurul Jannah “Telurnya setengah kilo saja, Bang.” “Biasanya sekilo, Bu.” “Iya. Anak-anak sekarang enggak terlalu suka telur.” Aku men...

Baca selengkapnya »

Membaca Masa Depan Ekonomi Indonesia Sesudah 10 Tahun di Bawah Jokowi

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgMEtmZ89Y3i71QfYAqpxsUiGgqQPFxe4vQTvek9TeK8ppeXAZP5U8ErlFO6GHvCtojxrESKGZFmjRqNhWcsIWSG37WVxoL9FxpgxVge-lHMSTRU9APm7Ny1sgyGovvOpf-ftLBvj1JhBGrcpadkTAEoYGAscKLW4K7-uNtnDUz4ZHCaDsxWfdQQJddNg/s608/Jokowi.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="406" data-original-width="608" height="428" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgMEtmZ89Y3i71QfYAqpxsUiGgqQPFxe4vQTvek9TeK8ppeXAZP5U8ErlFO6GHvCtojxrESKGZFmjRqNhWcsIWSG37WVxoL9FxpgxVge-lHMSTRU9APm7Ny1sgyGovvOpf-ftLBvj1JhBGrcpadkTAEoYGAscKLW4K7-uNtnDUz4ZHCaDsxWfdQQJddNg/w640-h428/Jokowi.jpg" width="640" /></a></div> Csaba Moldicz. “Indonesia’s Economy After Joko Widodo: Economic Growth and Transformation.” Penerbit: Palgrave Macmillan, 2025. Tebal: 189 halaman Oleh Satrio Arismunandar *)ADA pertanyaan besar yang menyertai pergantian kepemimpinan nasional di Indonesia: setelah satu dekade pembangunan di bawah Joko Widodo, ke mana arah ekonomi Indonesia selanjutnya? Apakah pembangunan infrastruktur, industrialisasi, dan upaya menarik investasi asing telah cukup untuk membawa Indonesia menjadi negara berpendapatan tinggi?Ataukah Indonesia justru menghadapi tantangan baru berupa ketergantungan pada modal asing, nilai tambah industri yang belum optimal, dan dilema mempertahankan kemandirian strategis di tengah persaingan kekuatan besar?Pertanyaan-pertanyaan itulah yang menjadi pintu masuk buku Indonesia’s Economy After Joko Widodo: Economic Growth and Transformation, karya Csaba Moldicz, yang diterbitkan Palgrave Macmillan pada 2025. Buku akademik setebal 189 halaman ini membahas transformasi ekonomi Indonesia selama pemerintahan Jokowi, sekaligus menelaah pilihan-pilihan pembangunan yang akan menentukan prospek Indonesia pada tahun-tahun berikutnya.Meski judulnya menggunakan frasa “After Joko Widodo”, buku ini bukan semata-mata kajian tentang kebijakan ekonomi setelah Jokowi meninggalkan Istana. Fokus utamanya justru terletak pada warisan pembangunan selama periode 2014–2024 dan persoalan struktural yang harus dihadapi pemerintahan penerusnya. Dengan demikian, buku ini relevan untuk membaca tantangan ekonomi yang diwarisi Presiden Prabowo Subianto.Dari Pertumbuhan Menuju TransformasiSalah satu pokok penting buku Moldicz adalah pembedaan antara pertumbuhan ekonomi dan transformasi ekonomi. Pertumbuhan menunjukkan peningkatan aktivitas atau output ekonomi, sedangkan transformasi menuntut perubahan yang lebih mendasar pada struktur produksi, kemampuan teknologi, produktivitas, dan posisi suatu negara dalam rantai nilai global.Indonesia telah memperlihatkan kemampuan mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan membangun infrastruktur dalam skala besar. Namun, pertanyaan yang lebih menentukan adalah apakah kemajuan tersebut telah mengubah struktur ekonomi secara cukup mendalam sehingga Indonesia tidak terus bergantung pada ekspor komoditas mentah, investasi eksternal, atau kegiatan produksi dengan nilai tambah terbatas.Buku ini menyoroti sektor manufaktur, jasa, dan pembangunan infrastruktur sebagai bagian penting dari proses transformasi tersebut. Indonesia membutuhkan bukan sekadar lebih banyak investasi, melainkan investasi yang dapat memperkuat kapasitas produksi nasional, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, dan menciptakan hubungan yang lebih erat antara industri, teknologi, serta pasar domestik.Dalam kerangka itu, keberhasilan pembangunan tidak cukup dinilai dari berapa banyak jalan, pelabuhan, kawasan industri, atau fasilitas baru yang dibangun. Pertanyaan berikutnya adalah apakah infrastruktur tersebut mampu menurunkan biaya logistik, meningkatkan produktivitas, memperluas kesempatan kerja berkualitas, dan membuat industri Indonesia semakin kompetitif.Investasi Asing dan Risiko KetergantunganMoldicz mengangkat dilema penting yang dihadapi negara berkembang: bagaimana mempertahankan laju pembangunan tanpa menciptakan ketergantungan berlebihan pada sumber pembiayaan dari luar negeri?Investasi asing dapat membawa modal, teknologi, akses pasar, dan kesempatan kerja. Bagi negara yang membutuhkan pembiayaan pembangunan dalam jumlah besar, kehadiran investor internasional merupakan salah satu instrumen penting. Namun, manfaatnya tidak otomatis muncul hanya karena modal masuk.Persoalan terletak pada kualitas investasi dan struktur hubungan ekonomi yang terbentuk. Seberapa besar teknologi ditransfer kepada perusahaan domestik? Berapa banyak tenaga kerja lokal yang memperoleh keterampilan baru? Apakah industri nasional mendapatkan kesempatan masuk ke rantai pasok? Dan berapa besar nilai tambah yang benar-benar tertinggal di dalam negeri?Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi penting dalam menilai strategi hilirisasi mineral, pengembangan industri baterai, dan pembangunan ekosistem kendaraan listrik. Kebijakan yang menarik investasi dan membangun fasilitas pengolahan merupakan langkah awal, tetapi keberhasilan jangka panjang juga bergantung pada kemampuan Indonesia menguasai teknologi, meningkatkan kompetensi tenaga kerja, dan memperluas peran perusahaan nasional.Di sinilah gagasan kemandirian ekonomi memperoleh relevansi. Kemandirian bukan berarti menutup diri dari modal asing atau perdagangan internasional. Kemandirian berarti memiliki kapasitas yang cukup untuk menentukan arah pembangunan, mengelola risiko eksternal, dan memperoleh manfaat yang lebih besar dari keterlibatan dalam ekonomi global.Infrastruktur dan Tantangan Negara KepulauanBab mengenai pembangunan infrastruktur di negara kepulauan juga mengangkat persoalan khas Indonesia. Sebagai negara yang terdiri atas ribuan pulau dengan pusat-pusat ekonomi yang tersebar, Indonesia menghadapi tantangan konektivitas yang berbeda dari negara dengan wilayah daratan yang relatif menyatu.Infrastruktur dapat membantu menghubungkan sentra produksi dengan pelabuhan, memperlancar distribusi barang, dan membuka akses wilayah yang sebelumnya terisolasi. Namun, pembangunan yang efektif harus mempertimbangkan biaya, kebutuhan nyata, kualitas pemeliharaan, dan manfaat ekonomi jangka panjang.Pembangunan yang cepat dan murah mungkin menarik dari sisi anggaran, tetapi penghematan biaya awal tidak selalu menghasilkan efisiensi apabila fasilitas yang dibangun kurang produktif atau membutuhkan biaya pemeliharaan besar. Sebaliknya, proyek yang mahal juga tidak otomatis bermanfaat jika tidak menghasilkan aktivitas ekonomi yang sepadan.Karena itu, infrastruktur perlu ditempatkan sebagai instrumen untuk meningkatkan produktivitas, bukan sekadar simbol keberhasilan pembangunan. Ukuran keberhasilannya terletak pada manfaat yang diterima masyarakat dan dunia usaha, termasuk penurunan biaya transportasi, peningkatan akses pasar, dan pemerataan kesempatan ekonomi.<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgiluJqgS0M48YQyeaVbCIcPj7tQXqRMnUzeRox1t_Wn_8iVufFV6tesm3bHrxZSGw6T4lF1dPehtCx_7fJSEOGagiwirU7ijsS33JRQpLVHFxUVuNZQoY5BTIzjKIYIKBYhakhsdNz5EZRo9xG_RQYkltZPdJppJCOYm1-5QxP_NrZB69_TuKJ8HteEQ/s2733/Untung%20gede%20jadi%20biro%20perwakilan%20sumatrazone.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1755" data-original-width="2733" height="410" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgiluJqgS0M48YQyeaVbCIcPj7tQXqRMnUzeRox1t_Wn_8iVufFV6tesm3bHrxZSGw6T4lF1dPehtCx_7fJSEOGagiwirU7ijsS33JRQpLVHFxUVuNZQoY5BTIzjKIYIKBYhakhsdNz5EZRo9xG_RQYkltZPdJppJCOYm1-5QxP_NrZB69_TuKJ8HteEQ/w640-h410/Untung%20gede%20jadi%20biro%20perwakilan%20sumatrazone.jpg" width="640" /></a></div> Kemandirian Strategis di Tengah Persaingan GlobalSalah satu bagian paling menarik dari buku ini adalah pembahasan mengenai hubungan antara kebijakan luar negeri dan tujuan pembangunan ekonomi. Moldicz menghubungkan transformasi ekonomi dengan kemampuan Indonesia menjaga otonomi strategis di tengah perubahan tatanan internasional.Persaingan Amerika Serikat dan China, perubahan rantai pasok global, serta kompetisi untuk memperoleh bahan baku strategis menciptakan peluang sekaligus risiko bagi Indonesia. Posisi Indonesia sebagai pemilik sumber daya alam penting dan pasar domestik yang besar memberinya daya tawar. Akan tetapi, daya tawar itu hanya akan menghasilkan keuntungan jangka panjang apabila didukung oleh kapasitas industri dan teknologi yang memadai.Dalam konteks tersebut, kebijakan ekonomi dan diplomasi tidak dapat dipisahkan. Pilihan mitra investasi, akses terhadap teknologi, kerja sama perdagangan, dan orientasi hubungan luar negeri dapat memengaruhi ruang gerak pembangunan nasional.Indonesia perlu menjaga hubungan dengan berbagai kekuatan besar tanpa kehilangan kemampuan menentukan prioritasnya sendiri. Namun, strategi semacam ini tidak cukup dijalankan melalui diplomasi yang seimbang. Ia harus ditopang oleh struktur ekonomi yang lebih kuat, sehingga Indonesia memiliki pilihan yang lebih luas dan tidak mudah tertekan oleh perubahan kondisi eksternal.Persoalan ini relevan bagi pemerintahan Prabowo. Ambisi memperkuat posisi Indonesia di tingkat internasional perlu berjalan seiring dengan pembangunan industri, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan penguatan kapasitas teknologi di dalam negeri.Bonus Demografi: Peluang yang Tidak Otomatis Menjadi KeuntunganBuku ini juga membahas pemanfaatan bonus demografi. Penduduk usia produktif yang besar dapat menjadi sumber pertumbuhan apabila tersedia pekerjaan yang produktif, pendidikan yang relevan, keterampilan yang dibutuhkan industri, serta kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan.Namun, jumlah penduduk usia kerja yang besar tidak dengan sendirinya menghasilkan dividen ekonomi. Jika penciptaan lapangan kerja berkualitas tertinggal dari pertumbuhan angkatan kerja, bonus demografi justru dapat disertai persoalan pengangguran, pekerjaan informal, dan produktivitas rendah.Tantangan Indonesia adalah memastikan transformasi ekonomi menghasilkan pekerjaan yang mampu menyerap tenaga kerja sekaligus meningkatkan keterampilan dan pendapatan mereka. Pendidikan, pelatihan vokasi, kebijakan industri, dan investasi teknologi perlu bergerak dalam arah yang saling mendukung.Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh besarnya produk domestik bruto, tetapi juga oleh kemampuan ekonomi menciptakan peluang yang luas dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.Membaca Buku Ini Secara KritisKekuatan buku Moldicz terletak pada upayanya menghubungkan sejumlah persoalan yang kerap dibahas secara terpisah: pembiayaan pembangunan, modernisasi industri, infrastruktur, demografi, dan kebijakan luar negeri. Semuanya ditempatkan dalam satu pertanyaan besar, yakni bagaimana Indonesia dapat mempertahankan pertumbuhan sambil memperkuat kapasitas ekonomi dan kemandirian strategisnya.Struktur buku mencakup tujuh bab utama, mulai dari gambaran statistik ekonomi Indonesia, dilema pembiayaan eksternal, modernisasi ekonomi dan peningkatan nilai tambah domestik, pembangunan infrastruktur, kemandirian strategis, bonus demografi, hingga dilema pembangunan Indonesia secara keseluruhan.Meski demikian, buku ini sebaiknya dibaca sebagai analisis struktural atas ekonomi Indonesia, bukan evaluasi lengkap atas seluruh kebijakan pemerintahan Prabowo. Karena diterbitkan pada 2025 dan berfokus pada transformasi selama era Jokowi, buku ini tidak dapat dianggap sebagai penilaian menyeluruh terhadap hasil kebijakan Prabowo yang baru berjalan ketika buku tersebut diterbitkan.Pembaca juga perlu membedakan antara kerangka analisis yang ditawarkan penulis dan bukti empiris yang mendukung setiap kesimpulan. Untuk menilai perkembangan terbaru, analisis buku ini sebaiknya dilengkapi dengan data resmi mengenai produktivitas, investasi, nilai tambah industri, kualitas pekerjaan, dan perkembangan perdagangan Indonesia.Penutup: Pertumbuhan Saja Tidak CukupPesan utama buku Indonesia’s Economy After Joko Widodo dapat diringkas dalam satu gagasan: tantangan Indonesia bukan hanya mempertahankan pertumbuhan, melainkan mengubah pertumbuhan itu menjadi kemampuan ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan.Pembangunan infrastruktur perlu menghasilkan produktivitas. Investasi asing perlu memperkuat industri domestik. Hilirisasi perlu diikuti penguasaan teknologi dan peningkatan nilai tambah. Bonus demografi perlu diterjemahkan menjadi pekerjaan berkualitas. Sementara itu, diplomasi ekonomi perlu memperluas pilihan Indonesia, bukan menciptakan ketergantungan baru.Warisan pembangunan Jokowi dengan demikian bukanlah garis akhir, melainkan titik berangkat bagi agenda transformasi berikutnya. Bagi Prabowo, persoalan terbesarnya bukan sekadar melanjutkan proyek-proyek yang sudah berjalan, tetapi memastikan bahwa pembangunan tersebut membentuk fondasi ekonomi yang lebih produktif, inklusif, dan mandiri.Di tengah persaingan kekuatan besar dan perubahan ekonomi global, Indonesia membutuhkan lebih dari pertumbuhan yang stabil. Indonesia membutuhkan kemampuan untuk menghasilkan teknologi, memperkuat industri, meningkatkan kualitas tenaga kerja, dan menentukan arah pembangunan berdasarkan kepentingan nasionalnya sendiri.Itulah relevansi utama buku Csaba Moldicz: mengingatkan bahwa ukuran kemajuan sebuah negara bukan hanya seberapa cepat ekonominya tumbuh, tetapi juga seberapa jauh pertumbuhan tersebut mengubah kapasitas dan masa depannya. (*)Jakarta, 14 Oktober 2026*) Satrio Arismunandar, Ketua Dewan Pengawas Perkumpulan Penulis Indonesia SATUPENA #hatipena <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUUEMM049fWFaR3r47jCKq5v4jG8iBQimkgexm8mPhNOKdujOlUtfo9G2uwF47_cFCF4j7DsrOWh5iYOygG01kXTIgCEJ-H1ii1dqThYbiRREL1e_4Ki9lMm5G0_8W2IoyKBaXdpaMUF-LSZlgqj056_GgTwVJcv_7r3xt1nFjfLpUsjgxiNtJhQOR7A/s720/ROBINSON%20KONSULTAN%20PERTANAHAN%20TERPERCAYA%20REPUBLIK%20INDONESIA.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="448" data-original-width="720" height="398" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUUEMM049fWFaR3r47jCKq5v4jG8iBQimkgexm8mPhNOKdujOlUtfo9G2uwF47_cFCF4j7DsrOWh5iYOygG01kXTIgCEJ-H1ii1dqThYbiRREL1e_4Ki9lMm5G0_8W2IoyKBaXdpaMUF-LSZlgqj056_GgTwVJcv_7r3xt1nFjfLpUsjgxiNtJhQOR7A/w640-h398/ROBINSON%20KONSULTAN%20PERTANAHAN%20TERPERCAYA%20REPUBLIK%20INDONESIA.JPG" width="640" /></a></div>

Membaca Masa Depan Ekonomi Indonesia Sesudah 10 Tahun di Bawah Jokowi

Csaba Moldicz. “Indonesia’s Economy After Joko Widodo: Economic Growth and Transformation.” Penerbit: Palgrave Macmillan, 2025. Tebal: 189 h...

Baca selengkapnya »

Sufmi Dasco, “Si Kancil” yang Cerdik di Kancah Politik

Sufmi Dasco, “Si Kancil” yang Cerdik di Kancah Politik

Oleh: Toto Izul Fatah | Direktur Eksekutif Citra Komunikasi LSI Denny JA DALAM cerita rakyat, kancil dikenal sebagai hewan kecil yang meng...

Baca selengkapnya »

Ijazah Gibran dan Renungan Filosofis Soal Demokrasi dan Syarat Pendidikan

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhVQR48bBOha2jkB8x7d5-GZRw9YehaztDC6_6Gn9UVUyaf2unVgou7WmB7lmQLAfyrk3qH2eGYw1hrlcgkiiwEDvRtndMQFGXw2M1Qz1Wpdf8ihRUk9kYe6kgqmsOM3NcLYcIpMsRJ4MeAwgjz-ickuTXMLiMXOiia0ILaor_5CE6X7c6otwFL_pJtoQ/s768/Ijazah%20Gibran%20dan%20Renungan%20Filosofis.webp" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="424" data-original-width="768" height="354" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhVQR48bBOha2jkB8x7d5-GZRw9YehaztDC6_6Gn9UVUyaf2unVgou7WmB7lmQLAfyrk3qH2eGYw1hrlcgkiiwEDvRtndMQFGXw2M1Qz1Wpdf8ihRUk9kYe6kgqmsOM3NcLYcIpMsRJ4MeAwgjz-ickuTXMLiMXOiia0ILaor_5CE6X7c6otwFL_pJtoQ/w640-h354/Ijazah%20Gibran%20dan%20Renungan%20Filosofis.webp" width="640" /></a></div> Mengapa di AS, Inggris, Jerman, Australia, dan Prancis Pendidikan Formal Tidak Menjadi Syarat Mencalonkan Diri sebagai Pemimpin Politik? Oleh Denny JAABRAHAM Lincoln tumbuh dalam kemiskinan di pedalaman Amerika. Menurut pengakuannya sendiri, jika seluruh masa sekolahnya dijumlahkan, pendidikan formalnya tidak mencapai satu tahun. Ia tidak pernah menamatkan jenjang sekolah apa pun.Namun, anak yang terbiasa membawa kapak dan buku itu kelak memimpin Amerika melewati perang saudara, memperjuangkan emansipasi budak, dan mengubah sejarah negaranya.Dalam Presidential Greatness Project Expert Survey tahun 2024, sebanyak 154 pakar kepresidenan menempatkan Lincoln pada peringkat pertama di antara seluruh presiden Amerika.Bayangkan paradoks itu. Seorang anak yang nyaris tidak mengenal bangku sekolah justru menjadi salah satu pemimpin paling dihormati dalam sejarah demokrasi modern.-000-Lincoln bukan manusia tanpa pendidikan. Ia membaca Shakespeare, mempelajari hukum secara mandiri, dan mengasah pemikiran politik melalui pengalaman serta perdebatan publik.Sekolah formalnya sangat singkat. Namun, proses belajarnya berlangsung sepanjang hidup. Ruang kelasnya sempit, tetapi cakrawala pemikirannya melampaui banyak orang sezamannya.Tentu, kisah Lincoln tidak membuktikan bahwa semua orang tanpa ijazah mampu menjadi pemimpin besar. Satu kehidupan tidak cukup untuk membuktikan sebuah teori.Namun, ia memperlihatkan sesuatu yang penting. Pendidikan formal yang terbatas tidak selalu berarti kemampuan intelektual, kebijaksanaan, atau kapasitas kepemimpinan yang terbatas.Jika Lincoln hidup di sebuah negara yang mewajibkan ijazah SMA bagi calon presiden, mungkinkah pintu pencalonan tertutup sebelum rakyat sempat mengenalnya?-000-Perdebatan mengenai ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengajak kita memasuki persoalan yang jauh lebih luas daripada keabsahan sebuah dokumen pendidikan.Di balik kontroversi itu tersembunyi pertanyaan filosofis yang telah menemani sejarah demokrasi selama berabad-abad. Siapa sebenarnya yang berhak menjadi pemimpin rakyat?Apakah hak mencalonkan diri lahir dari sekolah yang telah ditamatkan seseorang? Ataukah hak tersebut bersumber dari kesetaraan kewarganegaraan dalam sebuah negara demokratis?Tentu, keabsahan dokumen tidak boleh dicampuradukkan dengan perdebatan mengenai perlunya ijazah. Persoalan pertama menyangkut pembuktian hukum, sedangkan kedua menyangkut filsafat demokrasi.Dalam kasus Gibran, pokok sengketanya pun bukan ketiadaan pendidikan. Yang dipersoalkan adalah cara pendidikan menengah yang ditempuh di luar negeri disetarakan dengan SMA.Selama persyaratan pendidikan masih berlaku, setiap kandidat wajib memenuhinya secara jujur. Tidak ada teori demokrasi yang dapat membenarkan dokumen atau keterangan palsu.Namun, setelah prinsip hukum ditegakkan, pertanyaan lebih mendasar tetap terbuka. Mengapa selembar ijazah harus ikut menentukan siapa yang boleh dipilih rakyat?Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Prancis, dan Australia memperlihatkan praktik menarik. Kelimanya tidak mewajibkan ijazah pendidikan formal untuk menduduki kepemimpinan politik tertinggi.Saya melihat persoalan ini sebagai kesempatan mempertemukan dua nilai yang sama pentingnya. Penghormatan terhadap pendidikan dan penghormatan terhadap kesetaraan hak politik.Ijazah dapat membuktikan seseorang menyelesaikan pendidikan tertentu. Namun, selembar kertas tidak otomatis mencatat kedalaman nurani, keberanian moral, atau kebijaksanaan mengambil keputusan.Sebaliknya, ketiadaan ijazah tidak membuktikan seseorang memiliki kecakapan istimewa. Kemampuan memimpin tetap harus diuji melalui pengalaman, integritas, dan pertanggungjawaban publik.-000-Ada lima alasan sangat fundamental mengapa di negara yang sangat maju demokrasinya, seperti Amerika Serikat, Perancis, Jerman, Inggris dan Australia tak menjadikan pendidikan formal sebagai syarat dalam pemilu untuk menjadi pemimpin.Pertama, Kedaulatan Rakyat Bukan Kedaulatan Kaum BerijazahKonstitusi Amerika Serikat menetapkan usia minimal 35 tahun, kewarganegaraan sejak lahir, dan domisili selama 14 tahun sebagai persyaratan pencalonan presiden.Namun, Pasal II konstitusinya tidak mensyaratkan ijazah SMA ataupun universitas. Pendidikan formal bukan gerbang hukum untuk memasuki persaingan menuju Gedung Putih.Mengapa negara dengan universitas terkemuka dunia justru tidak menjadikan pendidikan formal sebagai syarat kepresidenan? Pertanyaan ini menyentuh jantung filsafat demokrasi.Legitimasi politik dalam demokrasi bersumber dari rakyat dan konstitusi. Gelar akademik dapat memperkuat kompetensi, tetapi tidak dengan sendirinya melahirkan kewenangan memerintah.Bayangkan seorang profesor yang menguasai teori pemerintahan, tetapi tidak dipercaya masyarakat. Bandingkan dengan pemimpin komunitas berpengalaman yang memahami penderitaan jutaan warga.Siapa lebih mampu memimpin? Ijazah saja tidak menjawabnya. Pengalaman, integritas, kemampuan belajar, ketajaman keputusan, dan kepercayaan publik harus ikut dipertimbangkan.Namun, kedaulatan rakyat bukan alasan menghapus seluruh persyaratan pencalonan. Setiap demokrasi tetap membutuhkan batas hukum yang objektif serta dapat dipertanggungjawabkan.Pertanyaan sesungguhnya adalah seberapa jauh pembatasan tersebut diperlukan. Apakah manfaatnya sebanding dengan hak politik warga yang kehilangan kesempatan untuk mencalonkan diri?Ijazah adalah pengakuan institusi pendidikan. Legitimasi demokratis adalah kewenangan politik yang diperoleh melalui aturan konstitusional dan dukungan rakyat. Keduanya tidak identik.-000-Kedua, Ketimpangan Pendidikan Tidak Boleh Menjadi Ketimpangan PolitikInggris memberikan ilustrasi berbeda. Anggota House of Commons tidak diwajibkan memiliki ijazah sekolah menengah atau universitas untuk memenuhi persyaratan dasar pencalonan.Perdana Menteri memperoleh kedudukannya melalui sistem parlementer, terutama kemampuan membentuk pemerintahan yang mendapat kepercayaan mayoritas anggota parlemen, bukan melalui pemeriksaan ijazah.Ketentuan tersebut penting karena kesempatan memperoleh pendidikan berkualitas tidak pernah sepenuhnya terpisah dari kondisi ekonomi keluarga, lingkungan sosial, dan sejarah ketimpangan.Anak keluarga mampu sering memiliki akses pendidikan lebih luas. Sebagian anak keluarga miskin justru harus bekerja ketika teman sebayanya masih bersekolah.Di Indonesia, menurut data BPS tahun 2024, hanya 30,85 persen penduduk berusia 15 tahun ke atas yang memiliki ijazah SMA atau sederajat, dan 10,20 persen yang menamatkan perguruan tinggi. Artinya, lebih dari separuh penduduk usia tersebut belum memegang ijazah SMA.Haruskah ketidakberuntungan seorang anak pada usia belasan tahun menjadi pagar yang menghalanginya memasuki kompetisi politik ketika ia sudah menjadi orang dewasa?Pertanyaan ini tidak bermaksud merendahkan pendidikan. Justru ketimpangan kesempatan belajar merupakan alasan kuat bagi negara untuk memperluas akses pendidikan bermutu.Namun, jika kesempatan sekolah berbeda secara tajam, persyaratan ijazah berpotensi mengubah ketimpangan pendidikan menjadi ketimpangan kesempatan memperoleh kekuasaan politik.Kesetaraan demokratis tidak menuntut seluruh warga memiliki kemampuan identik. Kesetaraan menuntut agar pembatasan hak politik memiliki alasan yang rasional dan proporsional.Kemiskinan dapat merampas kesempatan seseorang memasuki ruang kelas. Demokrasi perlu berhati-hati agar kemiskinan yang sama tidak sekaligus merampas kesempatan politiknya.-000-Ketiga, Kepemimpinan Politik Berbeda dari Keahlian TeknisJerman memperlihatkan model lain. Kanselir dipilih oleh Bundestag, dan calon Kanselir tidak diwajibkan mempunyai ijazah universitas ataupun menjadi anggota parlemen.Grundgesetz tidak merinci syarat calon Kanselir. Menurut tafsir yang lazim, calon harus memenuhi syarat hak dipilih untuk Bundestag, yakni berkewarganegaraan Jerman dan berusia minimal 18 tahun. Legitimasi pemerintahan diperoleh melalui mekanisme parlementer yang ditetapkan konstitusi.Mengapa seorang dokter wajib mempunyai kualifikasi medis, sementara seorang pemimpin negara tidak diwajibkan memiliki ijazah tertentu? Karena karakter tanggung jawabnya berbeda.Dokter melakukan tindakan profesional berdasarkan kompetensi teknis yang harus diuji. Pemimpin politik menetapkan prioritas publik dan menimbang kepentingan yang sering bertentangan.Ketika menghadapi pandemi, pemimpin tidak harus menjadi ahli epidemiologi. Namun, ia wajib mampu memahami nasihat ilmiah dan mempertimbangkan konsekuensi kebijakan bagi masyarakat.Ketika menghadapi krisis energi, pemimpin tidak harus menjadi insinyur perminyakan. Namun, ia harus mampu memilih penasihat kompeten dan mengendalikan risiko keputusan.Renungan ini kembali hadir ketika percakapan tentang kecerdasan buatan dan teknologi pengeboran mengemuka dalam konferensi energi internasional di Brisbane, Oktober 2026. Pengetahuan menyediakan berbagai kemungkinan, tetapi kepemimpinan tetap harus memilih dan menanggung akibatnya.Seorang ahli dapat memperkirakan peluang keberhasilan pengeboran. Seorang pemimpin harus menimbang apakah risikonya layak, siapa menanggung kerugian, dan bagaimana kepentingan publik dijaga.Renungan itu berlaku pula bagi pemerintahan. Keahlian membantu menjelaskan kenyataan, sementara kepemimpinan harus mempertemukan kenyataan dengan nilai, kepentingan, serta tanggung jawab moral.Pemimpin yang bijak bukan manusia yang mengetahui segala hal, melainkan manusia yang mengetahui batas pengetahuannya dan memahami kapan harus mendengarkan orang lain.-000-Keempat, Demokrasi Perlu Mewaspadai Monopoli Pengetahuan atas KekuasaanPrancis memiliki tradisi pendidikan elite yang kuat. Namun, peraturan pencalonan presidennya tidak menjadikan gelar universitas atau ijazah sekolah tertentu sebagai persyaratan hukum.Calon presiden harus memenuhi ketentuan kewarganegaraan, usia, hak politik, dan dukungan pencalonan yang disyaratkan melalui mekanisme kelembagaan negara.Dalam filsafat politik terdapat gagasan epistocracy, yaitu pemberian kewenangan politik lebih besar kepada orang berdasarkan pengetahuan atau kompetensi yang dianggap unggul. Jason Brennan membela gagasan ini dalam Against Democracy (2016).Gagasan ini menarik. Bukankah negara modern membutuhkan pemimpin yang memahami ekonomi, hubungan internasional, teknologi, hukum, serta persoalan masyarakat yang semakin kompleks?Namun, muncul persoalan berikutnya. Siapa menentukan ukuran kecerdasan politik, siapa menyelenggarakan pengujiannya, dan siapa mengawasi pihak yang diberi kewenangan menentukan kelulusan?Jika akses kekuasaan terlalu bergantung pada sertifikasi akademik, kelompok yang menguasai kesempatan pendidikan dapat memperoleh keunggulan politik yang semakin besar.Pakistan pernah mengalaminya. Pada 2002, pemerintahan Jenderal Pervez Musharraf mewajibkan calon anggota parlemen bergelar sarjana. Jaksa Agung Pakistan sendiri kemudian mengakui di hadapan pengadilan bahwa aturan itu menutup pintu pencalonan bagi sekitar 97 persen warga.Pada 21 April 2008, Mahkamah Agung Pakistan membatalkan syarat tersebut karena bertentangan dengan kebebasan berserikat dan kesetaraan warga. Warisannya pahit: skandal ijazah palsu di kalangan anggota parlemen. Syarat yang dimaksudkan menjaga mutu justru melahirkan godaan memalsukan dokumen.Tentu, pendidikan minimum mempunyai pembelaan rasional. Ia dapat dianggap sebagai ukuran dasar kemampuan membaca informasi, memahami kebijakan, dan menjalankan tanggung jawab.Tetapi ijazah bukan alat ukur sempurna. Seseorang dapat lulus sekolah tanpa kemampuan memimpin, sementara orang lain belajar secara mendalam melalui jalur nonformal.Karena itu, persoalannya bukan apakah pengetahuan diperlukan. Persoalannya apakah ijazah merupakan ukuran yang cukup tepat untuk membatasi hak politik seseorang.Diperlukan penelitian empiris dan pengujian proporsionalitas. Kisah Lincoln dan pengalaman Pakistan memberikan ilustrasi kuat, tetapi keduanya tidak cukup untuk membuktikan semua pembatasan pendidikan keliru.Negara membutuhkan pemimpin yang memahami ilmu pengetahuan. Namun, demokrasi juga perlu memastikan penghormatan terhadap ilmu tidak berubah menjadi monopoli kekuasaan.-000-Kelima, Rakyat Berhak Menilai Kandidat, tetapi Demokrasi Membutuhkan Institusi yang KuatAustralia menerapkan pendekatan serupa. Calon anggota parlemen federal harus memenuhi ketentuan kewarganegaraan, usia minimal 18 tahun, dan persyaratan konstitusional lainnya.Tidak ada kewajiban memiliki ijazah tertentu. Perdana Menteri memperoleh kedudukannya melalui mekanisme parlementer, bukan melalui pengujian kualifikasi akademik calon pemimpin pemerintahan.Namun, ketiadaan syarat ijazah tidak berarti negara membolehkan kebohongan. Informasi pencalonan tetap harus memenuhi ketentuan hukum mengenai kebenaran dan keabsahan dokumen.Di sinilah perbedaan penting muncul. Hak mencalonkan diri menyangkut kesempatan politik, sedangkan kejujuran informasi merupakan prasyarat bagi kepercayaan masyarakat.Partai politik seharusnya memeriksa rekam jejak kandidat. Media menguji pernyataannya. Masyarakat sipil mempertanyakan konsistensi, integritas, dan konsekuensi kebijakannya.Namun, rakyat tidak selalu memperoleh informasi lengkap. Popularitas dapat mengaburkan kompetensi, sedangkan propaganda mampu mengubah persepsi tanpa mengubah kenyataan.Karena itu, demokrasi memerlukan pers bebas, peradilan independen, birokrasi profesional, pengawasan parlemen, transparansi pemerintahan, dan pendidikan politik masyarakat.Demokrasi bukan mesin yang menjamin lahirnya pemimpin berkualitas. Ia merupakan sistem yang memungkinkan rakyat memilih sekaligus menyediakan mekanisme mengoreksi kekuasaan.Hak mencalonkan diri tidak berarti kebebasan dari pengujian publik. Justru semakin terbuka kesempatan politik, semakin penting kejujuran dan pertanggungjawaban kandidat.-000-Indonesia: Jangan Mereduksi Kedaulatan Rakyat Menjadi Kedaulatan Pemegang IjazahIndonesia mempunyai pengaturan berbeda. Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menetapkan pendidikan minimal SMA atau sederajat bagi calon presiden.Namun, persyaratan pendidikan itu tidak tercantum secara eksplisit dalam UUD 1945. Pasal 6 ayat (1) mengatur kewarganegaraan, tidak pernah mengkhianati negara, serta kemampuan jasmani dan rohani.Pasal 6 ayat (2) menyerahkan pengaturan syarat lainnya kepada undang-undang. Bahkan batas usia minimum calon presiden tidak disebut secara eksplisit dalam konstitusi.Artinya, syarat pendidikan merupakan pilihan legislasi yang dapat diperdebatkan dan diuji secara konstitusional, bukan ketentuan eksplisit yang tidak dapat diubah.Pada 29 September 2025, melalui Putusan Nomor 154/PUU-XXIII/2025, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan agar syarat itu dinaikkan menjadi sarjana. MK menegaskan syarat minimal SMA sebagai kebijakan hukum terbuka yang konstitusional.Yang menarik adalah alasannya. Menurut Mahkamah, syarat S-1 justru akan mempersempit peluang dan membatasi hak warga negara untuk mencalonkan diri. Logika yang sama mengundang pertanyaan berikutnya: jika menaikkan syarat mempersempit hak, seberapa kuat alasan mempertahankan syarat yang sudah ada?Pada 8 Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pendahuluan perkara Nomor 370/PUU-XXIV/2026. Para pemohon tidak meminta syarat pendidikan dihapus. Mereka menguji frasa “atau sekolah lain yang sederajat” serta mekanisme penyetaraannya, yang dinilai membuka celah pendaftaran dengan surat keterangan.Perkara ini menyentuh inti polemik ijazah Gibran, yakni penyetaraan pendidikan menengah yang ditempuh di luar negeri. Esai ini tidak hendak menjawab soal tersebut. Sah atau tidaknya penyetaraan harus diputus melalui pemeriksaan dokumen dan proses hukum, bukan melalui renungan filosofis. Mengubah aturan untuk masa depan juga tidak otomatis menghapus persoalan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku saat pencalonan.Karena itu, persyaratan penyetaraan pendidikan harus diterapkan secara transparan, adil, dan dapat diuji. Demokrasi membutuhkan keterbukaan hak politik sekaligus kepastian hukum yang menjaga kepercayaan rakyat.Ada perbedaan yang mendasar. Konstitusionalitas suatu ketentuan tidak otomatis membuktikan bahwa ketentuan tersebut merupakan pilihan kebijakan paling sesuai sepanjang masa.Indonesia juga perlu memperhatikan General Comment Nomor 25 tahun 1996 dari Komite HAM PBB mengenai hak warga berpartisipasi dalam pemerintahan.Paragraf 15 menegaskan bahwa warga yang memenuhi syarat untuk mencalonkan diri tidak boleh disingkirkan melalui persyaratan yang tidak wajar atau diskriminatif, seperti pendidikan, tempat tinggal, atau keturunan.Prinsip internasional tersebut tidak otomatis membatalkan undang-undang Indonesia. Namun, ia menyediakan dasar penting untuk memeriksa objektivitas, rasionalitas, dan proporsionalitas pembatasan.Indonesia dapat mempertahankan syarat SMA, menaikkan standar pendidikan, atau mempertimbangkan penghapusannya. Setiap pilihan mempunyai manfaat, risiko, dan konsekuensi terhadap hak politik.Namun, perdebatan tidak boleh berhenti pada ijazah. Transparansi riwayat kandidat, pendidikan pemilih, rekam jejak, dan kemampuan mempertanggungjawabkan keputusan juga sangat penting.Persoalan mendasarnya bukan apakah pendidikan harus dihormati. Persoalannya seberapa jauh negara boleh membatasi pilihan rakyat dengan menggunakan pendidikan sebagai persyaratan hukum.Indonesia tidak harus menyalin praktik demokrasi negara lain. Namun, kita perlu merenungkan kapan perlindungan terhadap kualitas kepemimpinan dapat berubah menjadi pembatasan hak politik.-000-Dua Buku yang Membantu Memahami Persoalan IniPerdebatan pendidikan dan kepemimpinan akan lebih mendalam apabila ditempatkan dalam filsafat demokrasi. Dua pemikir berikut memperlihatkan hubungan pengetahuan, kekuasaan, dan kesetaraan.Pertama, Democracy and Its Critics. Robert A. Dahl. Yale University Press, 1989.Dahl menguji pembenaran moral demokrasi melalui kesetaraan politik dan kritik terhadap gagasan pemerintahan oleh kelompok yang dianggap lebih mengetahui kepentingan masyarakat.Ia membahas guardianship, yaitu kekuasaan yang dipercayakan kepada kelompok yang dipandang memiliki pengetahuan atau kebijaksanaan lebih tinggi daripada warga biasa.Namun, siapa menentukan bahwa para penjaga itu lebih bijaksana? Bagaimana masyarakat mengawasi mereka, dan mengapa kelompok tersebut berhak memerintah orang lain?Dahl tidak menolak pentingnya pengetahuan. Ia mempertanyakan apakah keunggulan pengetahuan cukup untuk membenarkan ketimpangan kewenangan politik dalam kehidupan bersama.Dalam konteks ijazah, pemikirannya mengingatkan bahwa kompetensi perlu dihargai, tetapi pembatasan hak politik tetap membutuhkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.Kedua, Democracy and Education. John Dewey. Macmillan, 1916.Dewey memandang pendidikan sebagai proses pertumbuhan manusia melalui pengalaman, komunikasi, dan interaksi sosial. Belajar bukan semata kegiatan di lembaga pendidikan formal.Demokrasi membutuhkan warga yang mampu berpikir kritis, bekerja sama, dan memahami pengalaman orang lain. Karena itu, pendidikan mempunyai peran penting dalam kehidupan publik.Namun, manusia tidak berhenti belajar ketika meninggalkan sekolah. Kehidupan masyarakat dapat terus mengembangkan kecerdasan, kepekaan moral, dan kemampuan memecahkan persoalan.Dewey tidak secara khusus menawarkan aturan mengenai ijazah calon presiden. Relevansi pemikirannya terletak pada pandangan pendidikan sebagai proses yang berlangsung sepanjang hayat.Lincoln menjadi ilustrasi historis menarik bagi gagasan tersebut. Pendidikan formalnya berakhir terlalu cepat, tetapi kegiatan belajar dan pembentukan pengetahuannya terus berlangsung.-000-Penutup: Menjaga Martabat Pendidikan dan Kedaulatan RakyatAbraham Lincoln mengingatkan kita bahwa jalan menuju kebijaksanaan tidak selalu melewati gerbang sekolah formal. Namun, setiap jalan kepemimpinan tetap membutuhkan pembelajaran.Pendidikan harus terus dimuliakan. Kejujuran dokumen wajib ditegakkan. Kompetensi pemimpin harus diperiksa. Hak politik warga juga membutuhkan perlindungan yang proporsional.Dalam demokrasi, kualitas kepemimpinan bukan persoalan ijazah semata. Ia menyangkut pertemuan antara pengetahuan, karakter, pengalaman, legitimasi, dan tanggung jawab kepada masyarakat.Barangkali warisan terpenting perdebatan ini adalah kesadaran bahwa pendidikan merupakan jalan memperluas kemampuan manusia, bukan ukuran tunggal seluruh nilai manusia.Sebab ijazah adalah tanda seseorang telah menamatkan sekolah, tetapi kebijaksanaan tidak memiliki wisuda terakhir, dan kedaulatan rakyat tidak diterbitkan oleh lembaga pendidikan. (*)Brisbane, Australia, 15 Oktober 2026-000- REFERENSIBukuBrennan, Jason. (2016). Against Democracy. Princeton: Princeton University Press.Dahl, Robert A. (1989). Democracy and Its Critics. New Haven: Yale University Press.Dewey, John. (1916). Democracy and Education: An Introduction to the Philosophy of Education. New York: Macmillan.Sumber hukum, data, dan pemberitaan UUD NRI Tahun 1945, Pasal 6 ayat (1) dan (2).Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 169 huruf r dan penjelasannya.Mahkamah Konstitusi RI. Ikhtisar Putusan Nomor 154/PUU-XXIII/2025.https://s.mkri.id/public/content/persidangan/sinopsis/ikhtisar_4705_2744_ikhtisar%20Put%20154_2025%20(ACC%20PM%20III).pdfTempo. “MK Kembali Tolak Gugatan Syarat Pendidikan Capres Minimal S1.” https://www.tempo.co/politik/mk-kembali-tolak-gugatan-syarat-pendidikan-capres-minimal-s1-2074485Kompas. “Syarat Pendidikan Capres-Cawapres Digugat ke MK, Minta Calon Wajib Tamat SMA.” 8 Oktober 2026. https://nasional.kompas.com/read/2026/10/08/17574061/syarat-pendidikan-capres-cawapres-digugat-ke-mk-minta-calon-wajib-tamat-smaANTARA. “MK uji materiil UU Pemilu menyoal syarat pendidikan capres/cawapres.” https://ambon.antaranews.com/amp/berita/346412/mk-uji-materiil-uu-pemilu-menyoal-syarat-pendidikan-capres-cawapresKompas. “Data BPS: Hanya 10,2 Persen Penduduk Indonesia Lulus Perguruan Tinggi.” https://nasional.kompas.com/read/2025/03/04/16213201/data-bps-hanya-102-persen-penduduk-indonesia-lulus-perguruan-tinggiUN Human Rights Committee. General Comment No. 25 (1996), CCPR/C/21/Rev.1/Add.7. https://digitallibrary.un.org/record/221930?ln=enDawn. “Supreme Court scraps graduation condition.” 22 April 2008. https://www.dawn.com/news/299315/supreme-court-scraps-graduation-conditionDawn. Editorial, 22 April 2008. https://www.dawn.com/news/1071115US National Park Service. “Abraham Lincoln Autobiography.” https://www.nps.gov/abli/learn/historyculture/abraham-lincoln-autobiography.htmRottinghaus, Brandon, dan Justin S. Vaughn. “Assessing Presidential Greatness in a Polarized Moment: Analyzing the 2024 Presidential Greatness Project Survey.” Presidential Studies Quarterly. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/psq.70048Konstitusi Amerika Serikat, Pasal II.https://constitution.congress.gov/constitution/article-2/UK Parliament. “Who can stand as an MP?” https://www.parliament.uk/about/mps-and-lords/members/electing-mps/candidates/[50]Australian Electoral Commission. “Candidate eligibility.” https://www.aec.gov.au/elections/candidates/qualification.htm-000-Ratusan esai Denny JA mengenai filsafat hidup, political economy, sastra, agama dan spiritualitas, minyak dan energi, politik demokrasi, sejarah, positive psychology, catatan perjalanan, serta ulasan buku, film, dan lagu dapat dibaca di Facebook Denny JA’s World.https://www.facebook.com/share/1FS8x6Nk1m/?mibextid=wwXIfr #hatipena <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgSepQHRIqqI7d4tbLWgZpx-FrY-nY7QPPWWly-CCk3ezAEQcfwdJX3GQZ8kQ9AET1bWLALSL-99PwWVs3WFz7zzVY-nx9qoAOb7-dykf4C1Z6_rcLi49p5xS4cxp7IWCchwzw6CvyTXqC6ZcrhWl9aJHWPL3DGEBo8jGY_RmW8dtxCFq1GnfueSPyuDg/s705/SUMATRAZONE%20dari%20sumatra%20membedah%20nusantara.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="416" data-original-width="705" height="378" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgSepQHRIqqI7d4tbLWgZpx-FrY-nY7QPPWWly-CCk3ezAEQcfwdJX3GQZ8kQ9AET1bWLALSL-99PwWVs3WFz7zzVY-nx9qoAOb7-dykf4C1Z6_rcLi49p5xS4cxp7IWCchwzw6CvyTXqC6ZcrhWl9aJHWPL3DGEBo8jGY_RmW8dtxCFq1GnfueSPyuDg/w640-h378/SUMATRAZONE%20dari%20sumatra%20membedah%20nusantara.JPG" width="640" /></a></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjUiPuzSDGsO7ZN3FwA3OvQ-b7sJwm25lc_dHhxFq2VjJKlb5yXpwBalN-gJFKHdRlZjcl2rfuNMG0MAec2isvaAOZ1MGFX3dAfvyaMqgSUvC5UKPi8oSrw-AzavhBv_BnkcvUyRzBR8TjDXu8LVpRkQI40UeEkVARW4-s5noi-rMOUBKunMIgK5_9zLw/s2733/Untung%20gede%20jadi%20biro%20perwakilan%20sumatrazone.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1755" data-original-width="2733" height="410" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjUiPuzSDGsO7ZN3FwA3OvQ-b7sJwm25lc_dHhxFq2VjJKlb5yXpwBalN-gJFKHdRlZjcl2rfuNMG0MAec2isvaAOZ1MGFX3dAfvyaMqgSUvC5UKPi8oSrw-AzavhBv_BnkcvUyRzBR8TjDXu8LVpRkQI40UeEkVARW4-s5noi-rMOUBKunMIgK5_9zLw/w640-h410/Untung%20gede%20jadi%20biro%20perwakilan%20sumatrazone.jpg" width="640" /></a></div>

Ijazah Gibran dan Renungan Filosofis Soal Demokrasi dan Syarat Pendidikan

Mengapa di AS, Inggris, Jerman, Australia, dan Prancis Pendidikan Formal Tidak Menjadi Syarat Mencalonkan Diri sebagai Pemimpin Politik? Ole...

Baca selengkapnya »

Harmonisasi KUHAP Baru dan Pembenahan Penyidikan

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgB1WbPf4qvObzzoLR7N5FaC43XO400Ghr5lm4TcRlcpBCaoiqMHI5eArh_yxbIXr7MVefyv1O4pnDtozVil4WyykTQY09LN00E27-8HHX7VHtiWrxGQ9JHCZKGPtxKGiRGkd2CIsjtddYHN2_4lo_hcLeqzbPiY05ZITp0dG1CGbaxcJDUUmb20XX2fQ/s4096/Harmonisasi%20KUHAP%20Baru%20dan%20Pembenahan%20Penyidikan.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2304" data-original-width="4096" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgB1WbPf4qvObzzoLR7N5FaC43XO400Ghr5lm4TcRlcpBCaoiqMHI5eArh_yxbIXr7MVefyv1O4pnDtozVil4WyykTQY09LN00E27-8HHX7VHtiWrxGQ9JHCZKGPtxKGiRGkd2CIsjtddYHN2_4lo_hcLeqzbPiY05ZITp0dG1CGbaxcJDUUmb20XX2fQ/w640-h360/Harmonisasi%20KUHAP%20Baru%20dan%20Pembenahan%20Penyidikan.jpg" width="640" /></a></div> Ujian Kepemimpinan Strategis Pemimpin Kewilayahan Polri Oleh: Rais Muin, S.I.K | Peserta Didik Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah Polri Diktuk Ke-67 T.A. 2026 PERUBAHAN hukum tidak cukup dijawab dengan perubahan dokumen. Ia membutuhkan perubahan cara berpikir, cara bekerja, dan cara memimpin.Prinsip ini menjadi semakin relevan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada 2 Januari 2026.Pembaruan hukum acara pidana tersebut menuntut Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tidak hanya menyesuaikan prosedur, tetapi juga memastikan bahwa penegakan hukum berjalan lebih profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada keadilan.Dalam konteks tersebut, komitmen Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap proses penyelidikan dan penyidikan menjadi momentum penting bagi transformasi organisasi.Penegasan mengenai penghapusan fenomena no viral, no justice, perbaikan pelayanan pengaduan masyarakat, penguatan integritas personel, serta larangan pencapaian target yang bertentangan dengan ketentuan hukum menunjukkan bahwa pembenahan penegakan hukum harus menyentuh persoalan mendasar, bukan berhenti pada penertiban administratif.Namun, komitmen di tingkat pusat hanya akan menghasilkan perubahan nyata apabila diterjemahkan secara konsisten oleh seluruh jajaran, terutama para pemimpin kewilayahan. Kapolda, kapolres, hingga pejabat yang membawahi fungsi penyelidikan dan penyidikan memiliki posisi strategis untuk menjembatani arah kebijakan pimpinan dengan praktik pelayanan hukum di lapangan.Dengan demikian, harmonisasi KUHAP baru dan pembenahan penyidikan sesungguhnya merupakan dua agenda yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya bertemu pada satu pertanyaan mendasar: bagaimana memastikan bahwa setiap kewenangan penegakan hukum dijalankan sesuai hukum, setiap laporan masyarakat ditangani secara profesional, dan setiap perkara dikelola berdasarkan kualitas proses, bukan semata-mata tuntutan angka?Mengakhiri No Viral, No Justice Melalui Perubahan SistemFenomena no viral, no justice merupakan kritik terhadap pelayanan penegakan hukum ketika perhatian terhadap suatu perkara seolah-olah baru meningkat setelah kasus tersebut menjadi perbincangan publik.Dalam situasi demikian, media sosial berpotensi menjadi faktor yang memengaruhi kecepatan respons aparat, padahal pelayanan hukum seharusnya didasarkan pada kewajiban institusional, fakta, prosedur, dan kebutuhan keadilan.Setiap laporan masyarakat perlu memperoleh penanganan yang proporsional berdasarkan ketentuan hukum. Laporan harus diverifikasi, dinilai sesuai kewenangan, ditindaklanjuti berdasarkan prosedur, dan disertai informasi perkembangan perkara sesuai aturan yang berlaku.Viralitas tidak boleh menjadi prasyarat memperoleh pelayanan, sebagaimana tekanan publik juga tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan prosedur atau mengorbankan hak pihak yang terlibat.Karena itu, menghapus no viral, no justice tidak cukup dilakukan melalui imbauan agar anggota lebih responsif.Diperlukan sistem pengendalian yang mampu memastikan bahwa laporan masyarakat tercatat, memiliki penanggung jawab, dipantau perkembangannya, dan dapat dievaluasi apabila mengalami keterlambatan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.Di sinilah pemimpin kewilayahan memegang peran penting. Ia harus memastikan bahwa organisasi memiliki mekanisme untuk mendeteksi laporan yang belum ditindaklanjuti, perkara yang mengalami hambatan, serta pengaduan masyarakat yang membutuhkan klarifikasi.Dengan sistem seperti itu, pimpinan tidak perlu menunggu suatu perkara menjadi viral untuk mengetahui adanya persoalan pelayanan.Ukuran keberhasilan kepemimpinan bukanlah seberapa cepat seorang pemimpin merespons tekanan publik, melainkan seberapa konsisten sistem yang dipimpinnya memberikan pelayanan yang adil, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan, termasuk ketika tidak ada sorotan media.Harmonisasi KUHAP Bukan Pekerjaan AdministratifKUHAP baru membawa konsekuensi terhadap pelaksanaan kewenangan penyidik, perlindungan hak para pihak, mekanisme penyelesaian perkara, serta koordinasi dalam proses peradilan pidana.Perubahan tersebut menuntut penelaahan terhadap regulasi internal, prosedur operasional, kompetensi personel, sistem pengawasan, dan dukungan teknologi.Peraturan yang sebelumnya berlaku tidak dapat langsung dianggap sepenuhnya selaras dengan ketentuan baru hanya karena belum dicabut.Sebagai contoh, Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif perlu ditelaah kesesuaiannya dengan perkembangan hukum acara pidana, termasuk dalam aspek persyaratan, prosedur, kewenangan, dan perlindungan hak para pihak.Penyesuaian harus dilakukan melalui mekanisme yang berwenang, bukan melalui penafsiran atau kebijakan lokal yang menyimpang dari hukum.Penting untuk membedakan kewenangan pembentuk regulasi dengan tanggung jawab pemimpin kewilayahan. Pemimpin kewilayahan tidak berwenang mengubah norma hukum melalui kebijakan internal yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.Akan tetapi, mereka bertanggung jawab mengidentifikasi persoalan implementasi, memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, menyampaikan kebutuhan penyesuaian kepada tingkat yang berwenang, serta menyiapkan personel agar mampu bekerja dalam kerangka hukum yang baru.Dengan kata lain, harmonisasi tidak berhenti pada kesesuaian antardokumen. Harmonisasi harus menghasilkan keselarasan antara regulasi, kompetensi personel, proses kerja, pengawasan, dan pelayanan kepada masyarakat.Kepemimpinan Strategis: Menerjemahkan Kebijakan Menjadi PerubahanBoal dan Hooijberg (2000), melalui kajian Strategic Leadership Research: Moving On, menekankan pentingnya kemampuan belajar dan beradaptasi dalam kepemimpinan strategis. Sementara itu, Kaplan dan Norton (2004) menyoroti pentingnya keselarasan antara strategi organisasi, kompetensi sumber daya manusia, sistem informasi, dan proses internal.Perspektif tersebut relevan dalam menghadapi perubahan hukum dan agenda pembenahan penyidikan. Pemimpin kewilayahan tidak cukup berperan sebagai pengawas rutinitas.Mereka harus menjadi pengarah perubahan yang mampu membaca risiko, menentukan prioritas, mengalokasikan sumber daya, dan memastikan bahwa kebijakan diterapkan secara konsisten.Setidaknya terdapat tiga kemampuan yang perlu diperkuat.Pertama, kemampuan mengantisipasi perubahan. Pemimpin harus memahami konsekuensi KUHAP baru terhadap proses penyelidikan dan penyidikan, mengidentifikasi prosedur yang perlu ditelaah, serta mendeteksi potensi kesalahan penerapan hukum sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.Kedua, kemampuan menyelaraskan organisasi. Kompetensi penyidik, distribusi beban kerja, ketersediaan sarana, sistem informasi, dan mekanisme pengawasan harus disesuaikan dengan kebutuhan penanganan perkara. Pelatihan tidak cukup berupa sosialisasi satu arah, tetapi perlu dilengkapi pembahasan kasus, simulasi prosedur, dan evaluasi pemahaman personel.Ketiga, kemampuan membangun budaya akuntabilitas. Setiap keputusan harus dapat dijelaskan berdasarkan fakta, ketentuan hukum, dan pertimbangan profesional. Pengawasan harus mendorong kepatuhan sekaligus pembelajaran, tanpa menghilangkan tindakan tegas terhadap pelanggaran yang terbukti.Kepemimpinan strategis pada akhirnya menuntut perubahan orientasi: dari sekadar memerintahkan hasil menjadi membangun sistem yang memungkinkan hasil dicapai secara benar.Dari Target angka menuju kualitas penegakan hukumSalah satu pesan penting dalam agenda pembenahan penyidikan adalah larangan memaksakan pencapaian target kerja dengan cara yang melanggar peraturan perundang-undangan.Penegasan ini perlu dipahami sebagai koreksi terhadap pola manajemen yang terlalu menitikberatkan angka penyelesaian perkara tanpa mempertimbangkan kualitas prosesnya.Jumlah perkara yang diselesaikan memang merupakan indikator kinerja yang penting.Namun, angka tersebut tidak cukup untuk menggambarkan keberhasilan penegakan hukum. Kualitas pembuktian, kepatuhan terhadap prosedur, perlindungan hak para pihak, ketepatan administrasi, serta kepastian informasi kepada masyarakat juga harus menjadi bagian dari penilaian.Pemimpin kewilayahan perlu membangun sistem pemantauan yang mencakup jumlah laporan dan perkara yang ditangani, stok perkara aktif, umur perkara, distribusi beban kerja penyidik, hambatan pada setiap tahapan, serta kepatuhan terhadap prosedur.Data harus didefinisikan secara konsisten agar dapat dibandingkan dan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.Apabila keterlambatan terjadi akibat ketimpangan beban kerja, solusinya adalah penataan distribusi perkara.Jika masalahnya adalah kurangnya pemahaman terhadap ketentuan baru, intervensi yang diperlukan berupa pembelajaran dan pendampingan. Jika hambatan muncul akibat koordinasi atau administrasi, organisasi perlu memperbaiki alur kerja dan mekanisme pertukaran informasi.Pendekatan ini mengubah data dari sekadar instrumen pelaporan menjadi dasar diagnosis organisasi. Pemimpin tidak hanya menanyakan berapa banyak perkara yang selesai, tetapi juga mengapa perkara tertentu mengalami hambatan, apakah prosedurnya telah dipenuhi, dan perbaikan apa yang diperlukan.Prinsipnya jelas: target kinerja harus mendorong profesionalisme, bukan menggantikan hukum. Kecepatan penyelesaian perkara tidak boleh dicapai dengan mengorbankan ketelitian pembuktian, hak pihak yang diperiksa, atau integritas penyidik.Siklus Alignment Pengendalian Perkara PresisiUntuk menerjemahkan kepemimpinan strategis ke dalam tindakan yang terukur, dapat dikembangkan suatu kerangka manajerial yang disebut Siklus Alignment Pengendalian Perkara Presisi. Kerangka ini merupakan usulan konseptual, bukan nomenklatur kebijakan resmi Polri, yang dapat diuji melalui penerapan bertahap.Siklus tersebut terdiri atas enam langkah.Pertama, scan (memetakan). Pemimpin mengidentifikasi perubahan regulasi, karakteristik perkara, kondisi personel, hambatan pelayanan, dan risiko implementasi. Pemetaan ini menjadi dasar penentuan prioritas.Kedua, align (menyelaraskan). Organisasi menelaah kesesuaian prosedur, kompetensi, pengawasan, dan sistem informasi dengan ketentuan hukum yang berlaku. Persoalan yang memerlukan perubahan regulasi diteruskan melalui jalur kewenangan yang tepat.Ketiga, assign (menetapkan tanggung jawab). Setiap tugas memiliki penanggung jawab, tenggat yang realistis, dan dukungan sumber daya yang proporsional. Penetapan tanggung jawab juga mencegah perkara atau pengaduan terabaikan karena tidak jelas siapa yang harus menindaklanjutinya.Keempat, control (mengendalikan). Pimpinan memantau perkembangan perkara, kepatuhan prosedural, keterlambatan, dan kualitas pelayanan. Pengawasan dilakukan berdasarkan indikator yang jelas, bukan hanya berdasarkan laporan lisan atau perhatian sesaat terhadap perkara tertentu.Kelima, evaluate (mengevaluasi). Kinerja dinilai dari kuantitas dan kualitas. Evaluasi harus mampu membedakan hambatan yang wajar, kelemahan sistem, kekurangan kompetensi, dan dugaan pelanggaran yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut.Keenam, improve (memperbaiki). Temuan evaluasi diterjemahkan menjadi perbaikan prosedur, penguatan kompetensi, penataan sumber daya, penyempurnaan sistem informasi, atau tindakan korektif sesuai kewenangan.Kerangka ini dapat dimulai dari satuan kerja dengan memetakan laporan yang belum tertangani, perkara yang melewati tahapan penanganan sesuai ketentuan, serta kendala yang paling sering muncul. Hasilnya kemudian dibahas dalam evaluasi berkala dan diikuti tindakan korektif yang memiliki penanggung jawab serta tenggat.Keberhasilan penerapannya dapat diukur melalui keterlacakan penanganan laporan, ketepatan informasi perkembangan perkara, kepatuhan prosedural, kualitas administrasi penyidikan, penyelesaian hambatan, dan tindak lanjut hasil evaluasi. Indikator tersebut perlu disesuaikan dengan kewenangan satuan kerja dan ketentuan yang berlaku.Dengan demikian, model ini bukan sekadar menambah mekanisme pengawasan, melainkan membangun siklus pembelajaran organisasi yang terus-menerus.Digitalisasi, Koordinasi dan IntegritasPembenahan penyidikan juga perlu didukung oleh digitalisasi proses kerja. Penguatan sistem penyidikan elektronik dan layanan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), sesuai ketentuan yang berlaku, dapat meningkatkan keterlacakan administrasi dan membantu masyarakat memperoleh informasi perkembangan perkara.Namun, digitalisasi bukan solusi otomatis. Sistem yang canggih tetap tidak akan menghasilkan pelayanan yang baik apabila data tidak diperbarui, akses tidak dikelola dengan benar, atau personel tidak disiplin menjalankan prosedur.Karena itu, transformasi digital harus berjalan bersama peningkatan kompetensi, perlindungan data, keamanan sistem, dan pengawasan yang efektif.Di sisi lain, penanganan perkara membutuhkan koordinasi yang baik dengan penuntut umum dan lembaga lain sesuai kewenangannya. Pemimpin kewilayahan harus mampu mendeteksi hambatan koordinasi, menyelesaikan persoalan yang berada dalam kewenangannya, dan mengeskalasi masalah yang membutuhkan keputusan pada tingkat lebih tinggi.Integritas menjadi fondasi seluruh agenda tersebut. Tidak ada sistem pemantauan, regulasi baru, atau teknologi yang dapat menggantikan tanggung jawab moral dan profesional personel. Ketika ditemukan dugaan pelanggaran, penanganannya harus dilakukan secara objektif melalui mekanisme yang berlaku.Ketegasan tidak boleh berubah menjadi penghukuman tanpa pemeriksaan, sebagaimana pembinaan juga tidak boleh menjadi alasan untuk membiarkan pelanggaran.Seratus Hari Pertama Harus Menjadi Awal Perubahan yang TerukurProgram 100 hari pertama yang diarahkan untuk membenahi proses penyelidikan dan penyidikan perlu dipandang sebagai titik awal perubahan mendasar, bukan sekadar periode untuk menunjukkan hasil cepat.Keberhasilan program tersebut seharusnya dinilai berdasarkan fondasi perbaikan yang berhasil dibangun dan dapat dipertahankan setelah periode awal berakhir.Pada tahap awal, organisasi perlu memetakan persoalan regulasi, kompetensi, beban kerja, pelayanan pengaduan, serta hambatan penyelesaian perkara.Tahap berikutnya diarahkan pada intervensi prioritas, seperti pendampingan terhadap penyidik, penertiban administrasi, perbaikan alur pengaduan, dan penguatan pengawasan. Selanjutnya, hasil pelaksanaan harus dievaluasi menggunakan data yang dapat diverifikasi, disertai tindakan korektif dan rencana keberlanjutan.<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh60lk1YvKM4Qv7KXwW4iDaQyiA0OWtnaSEtucKWnOfwbro019h3u8j_BW1ouBypXqWBe0wbkG72jmxZGKZ83p-WZsqQExrsKGKl6aBgr8JTHeOtOjDsUrLnfZWSAyC-CZO0Yfd4cZkzpY99fIAj3q49OQhUKdMk_BKzBYZilsAOhFUEQKLHsZvvG4urQ/s705/SUMATRAZONE%20dari%20sumatra%20membedah%20nusantara.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="416" data-original-width="705" height="378" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh60lk1YvKM4Qv7KXwW4iDaQyiA0OWtnaSEtucKWnOfwbro019h3u8j_BW1ouBypXqWBe0wbkG72jmxZGKZ83p-WZsqQExrsKGKl6aBgr8JTHeOtOjDsUrLnfZWSAyC-CZO0Yfd4cZkzpY99fIAj3q49OQhUKdMk_BKzBYZilsAOhFUEQKLHsZvvG4urQ/w640-h378/SUMATRAZONE%20dari%20sumatra%20membedah%20nusantara.JPG" width="640" /></a></div> Penindakan terhadap pelanggaran tetap penting, tetapi tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran pembenahan. Organisasi yang sehat harus mampu mengoreksi kesalahan, memperbaiki sistem yang menimbulkan risiko, dan memberikan sanksi secara proporsional kepada personel yang terbukti melanggar.Pemimpin kewilayahan perlu memastikan bahwa semangat pembenahan dari pusat tidak berhenti sebagai slogan atau instruksi sesaat. Komitmen pimpinan harus diwujudkan dalam pembagian tanggung jawab, perubahan proses kerja, pengawasan yang konsisten, dan hasil pelayanan yang dapat dirasakan masyarakat.Mengembalikan Kepercayaan Melalui Proses yang BenarHarmonisasi KUHAP baru dan pembenahan penyidikan pada hakikatnya merupakan ujian kepemimpinan. Keduanya menuntut kemampuan untuk menerjemahkan perubahan hukum menjadi perubahan perilaku organisasi, sekaligus memastikan bahwa kewenangan penegakan hukum dijalankan dengan penuh tanggung jawab.Pemimpin kewilayahan berada pada posisi yang menentukan karena merekalah yang menghubungkan kebijakan pusat dengan pengalaman nyata masyarakat ketika membuat laporan, mencari kepastian hukum, atau menunggu perkembangan perkara.Pada titik inilah keberhasilan reformasi tidak lagi diukur dari banyaknya instruksi yang diterbitkan, tetapi dari konsistensi pelayanan yang diberikan.Fenomena no viral, no justice tidak akan berakhir hanya karena kritik terhadapnya disampaikan secara tegas. Ia harus diatasi melalui sistem yang memastikan setiap laporan memperoleh penanganan sesuai hukum tanpa bergantung pada tekanan publik.Demikian pula, orientasi target tidak dapat diperbaiki hanya dengan larangan, tetapi harus disertai ukuran kinerja yang menempatkan kualitas, kepatuhan, dan akuntabilitas sebagai prioritas.Pada akhirnya, supremasi hukum tidak dibangun dengan memilih antara kecepatan dan ketelitian, atau antara target dan integritas. Supremasi hukum dibangun dengan memastikan bahwa kecepatan berjalan bersama prosedur yang benar, kinerja sejalan dengan akuntabilitas, dan kewenangan selalu disertai tanggung jawab.KUHAP baru menyediakan kerangka hukum yang harus dilaksanakan secara konsisten. Komitmen Kapolri memberikan arah pembenahan. Namun, kepemimpinan strategis para pemimpin kewilayahanlah yang akan menentukan apakah keduanya benar-benar menghasilkan perubahan dalam praktik penegakan hukum.Sebab, kepercayaan masyarakat tidak tumbuh ketika sebuah perkara menjadi viral, tetapi ketika setiap warga memperoleh pelayanan hukum yang layak, setiap perkara ditangani secara profesional, dan setiap kewenangan dijalankan dengan integritas. (*) #hatipena <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi_l9VZFaGxWAdIxe8nDYcGz6wKgYikYI0Ctmak0a3bPH69VGkTqDi2CfJVaxp1HbUFPSeCd0TLneSmjxsXPtURJm6OZIuP_pi7Krt23onW7s9FFh92ziASpCo7k0pYeP89D9xqn1wc7UBzmblhmcOLxBsX3neb5moScrR2r3nU9n9bXI2DWkhED6Gzmg/s2733/Untung%20gede%20jadi%20biro%20perwakilan%20sumatrazone.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1755" data-original-width="2733" height="410" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi_l9VZFaGxWAdIxe8nDYcGz6wKgYikYI0Ctmak0a3bPH69VGkTqDi2CfJVaxp1HbUFPSeCd0TLneSmjxsXPtURJm6OZIuP_pi7Krt23onW7s9FFh92ziASpCo7k0pYeP89D9xqn1wc7UBzmblhmcOLxBsX3neb5moScrR2r3nU9n9bXI2DWkhED6Gzmg/w640-h410/Untung%20gede%20jadi%20biro%20perwakilan%20sumatrazone.jpg" width="640" /></a></div>

Harmonisasi KUHAP Baru dan Pembenahan Penyidikan

Ujian Kepemimpinan Strategis Pemimpin Kewilayahan Polri Oleh : Rais Muin, S.I.K | Peserta Didik Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah Polri Dik...

Baca selengkapnya »

Dompet Ibu

Membaca Masa Depan Ekonomi Indonesia Sesudah 10 Tahun di Bawah Jokowi

Sufmi Dasco, “Si Kancil” yang Cerdik di Kancah Politik

Ijazah Gibran dan Renungan Filosofis Soal Demokrasi dan Syarat Pendidikan

Harmonisasi KUHAP Baru dan Pembenahan Penyidikan

Nasional

MANCANEGARA

PARIWARA

NKRIZONE

JABODETABEKZONE

LAMPUNGZONE

SUMSELZONE

BABELZONE

JAMBIZONE

KEPRIZONE

RIAUZONE

BENGKULUZONE

SUMUTZONE

ACEHZONE

SUMBARZONE

Limapuluh Kota

Kab. Padang Pariaman

Kota Padang

Kab. Pesisir Selatan

Kota Pariaman

DPRD Padang

TANAH DATAR

KAB. DHARMASRAYA

KAB. PASAMAN BARAT

KAB. PASAMAN

SAWAH LUNTO

KAB. SIJUNJUNG

KAB. SOLOK

KOTA SOLOK

Kota Padangpanjang

Kab. Solok Selatan

Kota Payakumbuh

Politik

EKBIS