sumatrazone

PTUN Padang Batalkan Izin Tambang PT Dayan Bumi Artha, Perintah ke Pemprov Sumbar: Cabut Perizinan!

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhSQ44BT75AJClxplkk-6fO6H5QogKBVPNAEgjEgcGINiQv727Orr2xB7njwlB1XDeNQP6oym-jb8PawS9QZS_pfUlzbssfUjoHVw3_2jRoDGjd2wgZ-XOj8emdR10vrLphjr6mwA5IboaWdiZdIr6FttcPCgtTOQHTGX2cwsQ5pa-shi5VQj90S0kRCg/s691/Tambang%20PT%20Dayan%20Bumi%20Artha,%20.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="491" data-original-width="691" height="454" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhSQ44BT75AJClxplkk-6fO6H5QogKBVPNAEgjEgcGINiQv727Orr2xB7njwlB1XDeNQP6oym-jb8PawS9QZS_pfUlzbssfUjoHVw3_2jRoDGjd2wgZ-XOj8emdR10vrLphjr6mwA5IboaWdiZdIr6FttcPCgtTOQHTGX2cwsQ5pa-shi5VQj90S0kRCg/w640-h454/Tambang%20PT%20Dayan%20Bumi%20Artha,%20.jpg" width="640" /></a></div> PADANG -- Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Padang mengabulkan sebagian gugatan warga Nagari Kasang, Kabupaten Padang Pariaman, terkait izin pertambangan batu andesit PT Dayan Bumi Artha. Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan izin usaha pertambangan perusahaan tersebut batal dan memerintahkan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) mencabut perizinan tersebut.Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatera Barat, Tommy Adam, menjadi salah satu pihak yang mengawal perjuangan warga dalam menolak aktivitas pertambangan di Nagari Kasang.“Putusan ini menjadi perkembangan penting dalam perjuangan masyarakat Kasang untuk memperjuangkan hak atas lingkungan hidup dan menolak aktivitas pertambangan yang mereka persoalkan,” demikian keterangan terkait perkara tersebut.Berdasarkan informasi dalam sistem elektronik E-Court PTUN Padang, perkara Nomor 21/G/LH/2026/PTUN.PDG diputus pada tingkat pertama dengan mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian.Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan batal Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor 31102302742570007 tentang Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi atas nama PT Dayan Bumi Artha tertanggal 1 Januari 2026.Izin tersebut diterbitkan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sumbar atas nama Gubernur Sumatera Barat.Majelis hakim juga mewajibkan pihak tergugat mencabut perizinan tersebut beserta seluruh lampirannya.<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEik1Jan20JBJU0aNMUE80r7oUPMB_4U2h_jGb1CNY-jXg_DpoeW8AylOb4unhkyDPM-sbjrkd2A2BgC9g68ng4p-A7IoB9AbVicrpIxPV7AcyEOB39Zr3WXDVn4EPcybK0zKzcTFZ5T_SyoWP0otiyzBB5Gxg8VnAFHK12Zjo17rwTUQOyHRwUWn5dScw/s2733/Untung%20gede%20jadi%20biro%20perwakilan%20sumatrazone.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1755" data-original-width="2733" height="410" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEik1Jan20JBJU0aNMUE80r7oUPMB_4U2h_jGb1CNY-jXg_DpoeW8AylOb4unhkyDPM-sbjrkd2A2BgC9g68ng4p-A7IoB9AbVicrpIxPV7AcyEOB39Zr3WXDVn4EPcybK0zKzcTFZ5T_SyoWP0otiyzBB5Gxg8VnAFHK12Zjo17rwTUQOyHRwUWn5dScw/w640-h410/Untung%20gede%20jadi%20biro%20perwakilan%20sumatrazone.jpg" width="640" /></a></div> Selain itu, majelis hakim mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang ditetapkan pada 6 November 2026. Pemprov Sumbar diperintahkan menunda pelaksanaan izin tambang tersebut selama pemeriksaan sengketa berlangsung hingga terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap.Dalam amar penetapan, majelis hakim secara tegas menyatakan, “Mengabulkan Permohonan Penundaan Para Penggugat” dan mewajibkan tergugat menunda pelaksanaan perizinan usaha pertambangan PT Dayan Bumi Artha.Meski demikian, gugatan warga tidak seluruhnya dikabulkan. Tergugat dan tergugat II intervensi juga dihukum membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp303.000.Dalam catatan persidangan, pemeriksaan perkara tingkat pertama telah selesai dan putusan diucapkan secara elektronik. Namun, terdapat kendala teknis pada sistem E-Court sehingga dokumen putusan dan penetapan penundaan belum dapat diunggah.Dokumen tersebut akan diunggah setelah sistem kembali dapat digunakan. Para pihak yang tidak sependapat dengan putusan itu tetap memiliki kesempatan mengajukan upaya hukum sesuai ketentuan yang berlaku.#klp/bin <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEixUpShiJlovtToPyi5CSJGJKUWq0_sQ9Z7A3Yud-hgo6X1rFUNrQ3PhNvYscdb6MaZ0K1QLepa15lw_mCgehPDybbuuqqWOnqlFKj1APK06gNpcMxxFGR6s2LkJq36Zly5U5hWSH9tM1U7wI5ELHnZaZ_4sDXhj3TBgdXXQf-fjndaDC1Jk5LBsznWpg/s705/SUMATRAZONE%20dari%20sumatra%20membedah%20nusantara.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="416" data-original-width="705" height="378" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEixUpShiJlovtToPyi5CSJGJKUWq0_sQ9Z7A3Yud-hgo6X1rFUNrQ3PhNvYscdb6MaZ0K1QLepa15lw_mCgehPDybbuuqqWOnqlFKj1APK06gNpcMxxFGR6s2LkJq36Zly5U5hWSH9tM1U7wI5ELHnZaZ_4sDXhj3TBgdXXQf-fjndaDC1Jk5LBsznWpg/w640-h378/SUMATRAZONE%20dari%20sumatra%20membedah%20nusantara.JPG" width="640" /></a></div>

PTUN Padang Batalkan Izin Tambang PT Dayan Bumi Artha, Perintah ke Pemprov Sumbar: Cabut Perizinan!

PADANG -- Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Padang mengabulkan sebagian gugatan warga Nagari Kasang, Kabupaten Padang Pariaman, terkait iz...

Baca selengkapnya »

Kasus Penyadapan dan Ujian Berat Reformasi Polri di Era Suyudi

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhLl06H2XIFX0Jrq8xnWn2MkJsG07Vep_y2d5vUp-q0g3FjzDPbO4xkZYC9CTUrVm3fSmA08SerS3003DKMUi8t-tCtUFBCIj7-Vu85jR3UbKjYsDgKV4fGw7ve1MGzaD1NsVHmQiGqtiEVUBFmyGUK0Vb9o3aeEiP6bh4ZNuZJK_UsNRH9Yn0KTjUdFA/s768/Kasus%20Penyadapan%20dan%20Ujian%20Berat%20Reformasi%20Polri%20d.webp" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="428" data-original-width="768" height="356" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhLl06H2XIFX0Jrq8xnWn2MkJsG07Vep_y2d5vUp-q0g3FjzDPbO4xkZYC9CTUrVm3fSmA08SerS3003DKMUi8t-tCtUFBCIj7-Vu85jR3UbKjYsDgKV4fGw7ve1MGzaD1NsVHmQiGqtiEVUBFmyGUK0Vb9o3aeEiP6bh4ZNuZJK_UsNRH9Yn0KTjUdFA/w640-h356/Kasus%20Penyadapan%20dan%20Ujian%20Berat%20Reformasi%20Polri%20d.webp" width="640" /></a></div> Oleh Satrio Arismunandar | Alumnus S2 Pengkajian Ketahanan Nasional UI KASUS dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjadi salah satu krisis kelembagaan paling serius bagi Polri dalam beberapa tahun terakhir.Perkara ini bukan sekadar mengejutkan karena melibatkan seorang mantan pimpinan tertinggi kepolisian. Lebih jauh, ia memunculkan pertanyaan mendasar tentang bagaimana kewenangan, teknologi, rantai komando, dan mekanisme pengawasan di tubuh Polri dijalankan.Bagi Kapolri baru Jenderal Suyudi Ario Seto, perkara ini merupakan ujian yang datang pada saat tidak mudah. Ia tidak memulai kepemimpinannya dari ruang kosong. Polri masih harus menghadapi persoalan citra dan kepercayaan publik yang terbentuk melalui berbagai kontroversi, kritik terhadap perilaku aparat, serta tuntutan agar kepolisian lebih profesional dan akuntabel.Kini, dugaan penyalahgunaan kewenangan yang melibatkan sejumlah perwira tinggi, termasuk mantan Kapolri, menambah beban tersebut. Seberapa besar sebenarnya persoalan kepercayaan publik yang diwarisi Suyudi?Data survei memberikan gambaran yang tidak sepenuhnya sederhana. Survei nasional Indikator Politik pada 15–21 Januari 2026 mencatat tingkat kepercayaan terhadap Polri sebesar 67 persen. Angka ini merupakan gabungan responden yang menyatakan sangat percaya dan cukup percaya.Dalam rangkaian survei Indikator sebelumnya, tingkat kepercayaan terhadap Polri tercatat 75 persen pada Desember 2024, 69 persen pada Januari 2025, 66 persen pada Maret, 68 persen pada Juli, 63 persen pada Agustus, 54 persen pada September, dan 65 persen pada Oktober 2025.Di sisi lain, Litbang Kompas mencatat tingkat kepercayaan kepada Polri mencapai 82,4 persen pada survei April 2026, meningkat dari 76,2 persen pada 2025. Survei tersebut melibatkan 1.200 responden di 38 provinsi melalui wawancara tatap muka.Perbedaan angka dengan survei Indikator tidak boleh langsung ditafsirkan sebagai pertentangan atau disambungkan menjadi satu tren, karena metodologi, waktu pengukuran, dan rumusan pertanyaan dapat berbeda. Namun, keduanya memperlihatkan bahwa tingkat kepercayaan publik bukan persoalan yang bisa disederhanakan menjadi satu angka tunggal.Yang lebih penting, belum tersedia survei nasional representatif yang mengukur perubahan kepercayaan masyarakat setelah kasus penyadapan mencuat pada awal November 2026. Karena itu, belum dapat disimpulkan berapa besar dampak langsung perkara ini terhadap tingkat kepercayaan publik.Meski demikian, pemantauan digital Reportica pada 1–4 November 2026 mencatat 59,8 persen percakapan terkait kasus ini bersentimen negatif, dengan 3,1 persen positif dan 37,1 persen netral. Data ini bukan ukuran kepercayaan seluruh masyarakat, tetapi menunjukkan kuatnya respons negatif di ruang digital.Artinya, Suyudi mewarisi institusi yang memiliki modal kepercayaan, tetapi juga kerentanan reputasi yang belum sepenuhnya terselesaikan. Kasus penyadapan berpotensi memperbesar kerentanan itu. Dampaknya setidaknya dapat dilihat melalui beberapa aspek kelembagaan.Pertama, Krisis Kepercayaan terhadap Kepemimpinan dan Rantai KomandoKapolri merupakan puncak struktur komando kepolisian. Ketika mantan pemegang jabatan tersebut terseret perkara dugaan penyadapan ilegal, publik wajar mempertanyakan bagaimana keputusan strategis di masa kepemimpinannya dibuat dan diawasi.Persoalannya bukan semata-mata apakah mantan Kapolri mengetahui atau memerintahkan tindakan tertentu. Yang lebih mendasar adalah apakah sistem komando Polri memiliki mekanisme yang cukup kuat untuk memastikan setiap penggunaan kewenangan berlangsung sesuai hukum dan mencegah konsentrasi kekuasaan tanpa pengawasan efektif.Suyudi harus membangun kembali kepercayaan bahwa jabatan Kapolri bukan pusat kekuasaan yang sulit disentuh, melainkan bagian dari sistem kelembagaan yang tunduk pada hukum dan pengawasan.Kedua, Pembenahan Fungsi Intelijen dan Teknologi KepolisianDugaan penyadapan ilegal memperlihatkan betapa sensitifnya pengelolaan teknologi pengawasan. Kemampuan menyadap, mengakses komunikasi elektronik, dan mengelola data digital merupakan instrumen penting dalam penegakan hukum. Namun, kemampuan tersebut menyimpan risiko besar apabila tidak disertai pembatasan kewenangan, prosedur perizinan, dokumentasi, dan audit yang ketat.Polri perlu menjelaskan siapa yang berwenang mengaktifkan perangkat penyadapan, untuk kepentingan perkara apa, berdasarkan izin siapa, dan bagaimana seluruh aktivitas itu direkam serta diawasi. Setiap akses harus meninggalkan jejak digital yang tidak mudah dihapus atau dimanipulasi.Pengawasan tidak boleh hanya mengandalkan kepercayaan kepada pejabat yang memegang kewenangan. Sistem harus dirancang agar penyalahgunaan dapat dideteksi, termasuk ketika dilakukan oleh pejabat berpangkat tinggi.Ketiga, Krisis Integritas dan Meritokrasi Sumber Daya ManusiaPerkara yang melibatkan sejumlah perwira tinggi dapat menimbulkan pertanyaan mengenai sistem pembinaan karier, promosi, dan pengawasan perilaku pejabat.Apakah kenaikan pangkat dan penempatan jabatan benar-benar ditentukan oleh kompetensi serta integritas? Apakah pejabat yang memiliki akses terhadap teknologi dan informasi sensitif memperoleh pengawasan khusus?Reformasi SDM tidak cukup dengan pendidikan etika atau penandatanganan pakta integritas. Polri membutuhkan sistem penilaian rekam jejak yang konsisten, pemeriksaan konflik kepentingan, perlindungan bagi anggota yang menolak perintah melanggar hukum, serta mekanisme pemberian sanksi tanpa melihat pangkat dan kedekatan personal.Keempat, Melemahnya Legitimasi Pengawasan InternalDivisi Profesi dan Pengamanan (Propam) serta Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) seharusnya menjadi benteng pertama untuk mencegah penyimpangan. Namun, ketika perkara serius justru melibatkan pejabat tinggi, efektivitas pengawasan internal patut dievaluasi.Apakah pengawasan selama ini terlalu bergantung pada laporan setelah pelanggaran terjadi? Apakah pengawas memiliki independensi yang memadai ketika harus memeriksa pejabat yang lebih tinggi? Apakah temuan pengawasan benar-benar berujung pada koreksi?Polri perlu mengubah pola pengawasan dari sekadar pemeriksaan administratif menjadi audit berbasis risiko, terutama terhadap unit yang mengelola intelijen, penyadapan, senjata, barang bukti, dan data pribadi.<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg6gtHltMdlX7F-3Nrz2vrD88lljfle059a0GXkfVTTFmtlTvWsgG8lieTZSCs6owPqNM6r0fyDYwyEyWjPvmsXv6LFcl5sWx0s9JdkHqdCSX3haYlQZHWDLtVJU8wNPosMga6JI8VSn86ILoKZ5Iz4aAN5x_xQ0pQjr0Xn3fiZCNpmXHQlNeSQ7772Ug/s2733/Untung%20gede%20jadi%20biro%20perwakilan%20sumatrazone.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1755" data-original-width="2733" height="410" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg6gtHltMdlX7F-3Nrz2vrD88lljfle059a0GXkfVTTFmtlTvWsgG8lieTZSCs6owPqNM6r0fyDYwyEyWjPvmsXv6LFcl5sWx0s9JdkHqdCSX3haYlQZHWDLtVJU8wNPosMga6JI8VSn86ILoKZ5Iz4aAN5x_xQ0pQjr0Xn3fiZCNpmXHQlNeSQ7772Ug/w640-h410/Untung%20gede%20jadi%20biro%20perwakilan%20sumatrazone.jpg" width="640" /></a></div> Kelima, Kerusakan Reputasi dan Hubungan Polri dengan MasyarakatBagi masyarakat, perkara ini berpotensi memperkuat persepsi bahwa kewenangan kepolisian dapat digunakan secara berlebihan dan tidak selalu mudah diawasi. Dampaknya tidak berhenti pada hubungan antara Presiden dan aparat. Kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan, penyelidikan, penyidikan, dan perlindungan hukum juga dapat ikut terpengaruh.Polri membutuhkan partisipasi masyarakat, kesediaan warga melapor, serta dukungan publik dalam menjaga keamanan. Tanpa kepercayaan, efektivitas penegakan hukum akan semakin sulit dipertahankan.Karena itu, angka kepercayaan dalam survei berikutnya perlu menjadi salah satu indikator untuk mengukur apakah kepemimpinan baru berhasil memulihkan legitimasi institusi.Apa yang Harus Dilakukan Suyudi?Pertama, memastikan pengusutan perkara berlangsung transparan, profesional, dan tidak berhenti pada pejabat yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Polri perlu mengungkap rantai kewenangan, dasar penggunaan perangkat, alur perintah, pengelolaan hasil penyadapan, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain. Namun, keterbukaan harus tetap menghormati proses hukum dan hak para tersangka.Kedua, melakukan audit independen terhadap sistem penyadapan dan pengelolaan informasi digital Polri. Audit perlu memeriksa prosedur perizinan, akses pengguna, keamanan data, penghapusan informasi, dan mekanisme pencatatan aktivitas. Hasilnya harus menjadi dasar pembenahan, bukan sekadar dokumen internal.Ketiga, memperkuat pengawasan eksternal. Kompolnas perlu memiliki kapasitas dan independensi yang memadai untuk mengawasi kinerja kepolisian, termasuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan mengevaluasi pelanggaran serius. Pengawasan tidak boleh hanya menjadi formalitas yang bergantung pada kesediaan institusi untuk membuka diri.Keempat, menjalankan reformasi SDM dan meritokrasi secara nyata. Penempatan pejabat pada posisi strategis harus didasarkan pada kompetensi, integritas, dan rekam jejak. Perlindungan terhadap anggota yang melaporkan penyimpangan juga harus dijamin agar loyalitas kepada atasan tidak mengalahkan kepatuhan terhadap hukum.Kelima, mengukur keberhasilan reformasi melalui pengalaman masyarakat. Pelayanan yang cepat, penanganan pengaduan yang transparan, penyidikan yang tidak diskriminatif, dan tindakan tegas terhadap pelanggaran anggota harus menjadi indikator utama.Polri juga perlu secara berkala mengukur kepercayaan publik melalui survei independen dengan metodologi yang konsisten, sehingga perubahan dari waktu ke waktu dapat dinilai secara objektif.Pada akhirnya, reformasi Polri tidak boleh berhenti pada pergantian Kapolri atau penindakan terhadap beberapa individu. Jika persoalannya bersumber dari sistem, jawabannya harus berupa pembenahan sistem.Suyudi menghadapi kesempatan sekaligus tanggung jawab besar: membuktikan bahwa kepemimpinan baru tidak sekadar mewarisi institusi lama, tetapi mampu mengubah cara institusi itu bekerja.Ukuran keberhasilannya bukan seberapa cepat ia memulihkan citra Polri melalui komunikasi publik, melainkan seberapa berani ia membangun sistem yang membuat penyalahgunaan kewenangan semakin sulit dilakukan—siapa pun pelakunya, setinggi apa pun pangkatnya.Sebab, reformasi kepolisian yang sesungguhnya bukanlah reformasi yang membuat polisi terlihat baik di mata kekuasaan, melainkan reformasi yang membuat polisi dapat dipercaya oleh masyarakat dan benar-benar tunduk pada hukum. (*)Depok, 9 November 2026 #hatipena <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjDfFkvDeel-BkPtWZGcx-t-xIOp8VAzrT1Va4UXTcI8sT4HRBgc3eubmLzT-b0-yDIN1RYZqh7enVHe6SqlUoYXmB2pvErw_VKchahrXeoZMw86TWrkFPXodyHfoXo6Yf-Y4uI2PeJO9ZZfyAwuOX2l_0jdIhf93UBSalbAOVEvukrhP87eCIwxstZTw/s705/SUMATRAZONE%20dari%20sumatra%20membedah%20nusantara.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="416" data-original-width="705" height="378" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjDfFkvDeel-BkPtWZGcx-t-xIOp8VAzrT1Va4UXTcI8sT4HRBgc3eubmLzT-b0-yDIN1RYZqh7enVHe6SqlUoYXmB2pvErw_VKchahrXeoZMw86TWrkFPXodyHfoXo6Yf-Y4uI2PeJO9ZZfyAwuOX2l_0jdIhf93UBSalbAOVEvukrhP87eCIwxstZTw/w640-h378/SUMATRAZONE%20dari%20sumatra%20membedah%20nusantara.JPG" width="640" /></a></div>

Kasus Penyadapan dan Ujian Berat Reformasi Polri di Era Suyudi

Oleh Satrio Arismunandar | Alumnus S2 Pengkajian Ketahanan Nasional UI KASUS dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang meny...

Baca selengkapnya »

Menuju Aksi Sejuta Umat Pemakzulan Gibran

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi_a4TytyEUGUfJfeyvW1hj6FcczHH2_lmISCnnlhxN8dESzoT7RyNL2smFqxsyA0KphNQJ-sqUmubeagoaIgVKV1vdqg4CM7Vwr9a18DkwkQKL2bxyjwR6Vg97Yj_kF0JgIAdqxqtnnWKS5ORsm0gm3dPE5PWM5FYvpU0cB9MzJ7JQ17RUXqRs_aY48Q/s768/Menuju%20Aksi%20Sejuta%20Umat%20Pemakzulan%20Gibran.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="410" data-original-width="768" height="342" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi_a4TytyEUGUfJfeyvW1hj6FcczHH2_lmISCnnlhxN8dESzoT7RyNL2smFqxsyA0KphNQJ-sqUmubeagoaIgVKV1vdqg4CM7Vwr9a18DkwkQKL2bxyjwR6Vg97Yj_kF0JgIAdqxqtnnWKS5ORsm0gm3dPE5PWM5FYvpU0cB9MzJ7JQ17RUXqRs_aY48Q/w640-h342/Menuju%20Aksi%20Sejuta%20Umat%20Pemakzulan%20Gibran.jpg" width="640" /></a></div> Catatan Cak AT Jimly mengingatkan delapan pimpinan partai agar segera bermusyawarah menyelesaikan persoalan Gibran. Mengapa ia khawatir polemik ini mengganggu stabilitas pemerintahan tiga tahun ke depan? MERAH PUTIH berkibar di atas panggung. Spanduk raksasa bertuliskan “Aksi Rakyat Bela Indonesia” membentang di belakang deretan tokoh nasional dan pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam.Sebagian mereka mengenakan baju putih, peci, dan ikat kepala Merah Putih. Mereka duduk berjajar menghadap ribuan orang yang memenuhi Lapangan Hijau Masjid Agung Al-Azhar, dekat Blok M, Jakarta Selatan, Ahad, 8 November 2026.Sejak dinihari, massa berdatangan untuk shalat Subuh berjemaah. Seusai shalat, mereka sarapan dengan bekal masing-masing atau hidangan yang disediakan panitia. Ketika matahari mulai meninggi, lapangan semakin padat.Di jalan sekitar Blok M dan Sudirman, warga menikmati olahraga dalam kegiatan car free day. Sementara itu, di halaman Al-Azhar, berlangsung sebuah pertemuan kebangsaan yang membawa persoalan serius tentang arah negara.Para tokoh berorasi secara bergantian. KH Bachtiar Nasir, yang memotori gerakan, menyebut aksi kali ini dipersiapkan sebagai konsolidasi awal menuju rencana Aksi Sejuta Umat di Monas.Ia memperkenalkan simbol lima jari, memperkuat demo sebelumnya yang mengusung hanya tiga jari. Itulah simbol lima tuntutan yang ingin disampaikan para tokoh bangsa yang mewakili puluhan ormas Islam.Pertama, rakyat bersatu membela Indonesia. Kedua, lawan pengkhianat bangsa dan negara. Ketiga, lawan oligarki dan penguasaan asing atas aset-aset negara. Keempat, tegakkan Pasal 33 UUD 1945 secara murni dan konsekuen.Kelima, rakyat bersatu menuntut penegakan hukum secara konsisten. “Hukum harus berlaku kepada siapa pun, termasuk pejabat tinggi, pengusaha besar, pemimpin partai, dan aparat negara,” tegas Bachtiar Nasir.Namun, tuntutan kelima dinilai terlalu samar oleh Prof Jimly Asshiddiqie. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini hadir di panggung, dan mengaku sudah bertemu Kapolri pada hari sebelumnya.Jimly, mantan Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP), itu menghendaki agar tuntutan kelima lebih tegas: putusan MK dan MA harus menjadi pegangan bagi lembaga negara untuk mengambil keputusan mengenai persoalan Gibran.Dalam konteks aspirasi sebagian masyarakat, tuntutan itu menjadi semakin jelas arahnya. Para tokoh umat menghendaki pemakzulan Gibran, sebaimana banyak mereka kemukakan dalam berbagai kesempatan.Jimly menegaskan, soal Gibran mesti segera diselesaikan melalui jalur konstitusional. Ia mengingatkan, keributan yang tak kunjung selesai dapat mengganggu stabilitas pemerintahan tiga tahun ke depan.Karena itu, ia berharap para pimpinan delapan partai politik yang menentukan konfigurasi politik saat ini segera bermusyawarah dan mengambil keputusan. Mereka mesti menuntaskannya dalam masa persidangan yang akan datang.Pernyataan Jimly menarik. Ia tidak sedang meminta masyarakat terus-menerus memperpanjang perdebatan. Ia justru meminta para pemegang kewenangan politik menyelesaikan persoalan yang sudah memasuki ranah hukum.Kita mengetahui, pada 6 Oktober 2026, Mahkamah Kontitusi (MK) menyatakan tak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang menjadi dasar penyetaraan pendidikan setingkat SMA.Namun, MK tidak menerima permohonan para pemohon karena persoalan kedudukan hukum dan menyatakan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran melalui perkara tersebut.Kemudian, pada 30 Oktober 2026, Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi perkara Nomor 742 K/TUN/2026. MA menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran tidak sah dan batal demi hukum.Kedua putusan itu memiliki objek dan konsekuensi hukum berbeda. Namun, keduanya menambah bobot persoalan yang harus dijelaskan oleh negara.Kedua putusan itu memiliki objek dan konsekuensi hukum berbeda. Putusan MA menyangkut keabsahan keputusan administrasi pendidikan, sementara putusan MK memuat pertimbangan mengenai bukti persyaratan pendidikan Gibran dalam perkara yang diajukan ke lembaga tersebut.Tentu, pemakzulan wakil presiden yang dituntut para tokoh tidak berlangsung otomatis akibat putusan administrasi tadi. Pasal 7A dan 7B UUD 1945 mengatur alasan serta tahapan pemberhentian presiden dan wakil presiden.<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg2c9F63oKCr14BMxvywPWp6JbUu_-XAxfR4sV5gBrK741g3V7Ax-hcrWNzoOx3yWLnsMBzQjBt_fhzrqnaT0ndfAK5jI6hMyXr3nFPz7HFIK7cr_5guSFMjNIA0UWbq9wdjdDE55fl72KIbWmkkhEVlfJ-eT5SNhHcInMBnUmBPLQsRSUM1nRr7hFS6w/s2733/SUMATRAZONE%20CARI%20BIRO%20PERWAKILAN%20TERBAIK.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1986" data-original-width="2733" height="466" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg2c9F63oKCr14BMxvywPWp6JbUu_-XAxfR4sV5gBrK741g3V7Ax-hcrWNzoOx3yWLnsMBzQjBt_fhzrqnaT0ndfAK5jI6hMyXr3nFPz7HFIK7cr_5guSFMjNIA0UWbq9wdjdDE55fl72KIbWmkkhEVlfJ-eT5SNhHcInMBnUmBPLQsRSUM1nRr7hFS6w/w640-h466/SUMATRAZONE%20CARI%20BIRO%20PERWAKILAN%20TERBAIK.jpg" width="640" /></a></div> DPR harus menyampaikan pendapat, MK memeriksa dan memutus, kemudian MPR mengambil keputusan sesuai ketentuan konstitusi. Karena itu, persoalan mendesaknya ialah bagaimana DPR dan pemerintah menindaklanjuti putusan pengadilan tersebut.Jimly, untuk itu, menghendaki keputusan politik terhadap Gibran melalui musyawarah para pemimpin partai. Publik pun berhak memperoleh penjelasan yang terang mengenai dasar hukum dan langkah penyelesaiannya.Negara tidak boleh membiarkan persoalan sebesar ini menjadi bola liar yang terus menggelinding selama sisa masa pemerintahan. Ketidakjelasan berkepanjangan dapat menggerogoti kepercayaan publik sekaligus mengganggu konsentrasi pemerintahan.Aksi Rakyat Bela Indonesia yang dimotori Bachtiar Nasir kini bergerak menuju konsolidasi yang lebih besar. Jika rencana Aksi Sejuta Umat di Monas terlaksana, tuntutan penyelesaian persoalan Gibran akan memasuki babak politik yang lebih luas.Pertanyaannya, apakah para pimpinan partai dan lembaga negara akan segera mengambil keputusan? Ataukah rakyat harus kembali memenuhi lapangan dan jalan-jalan untuk menyuarakan tuntutan yang sama?Walhasil, lima jari telah diangkat di Al-Azhar, dan nanti di Monas. Bola pun berada di tangan para pemegang kekuasaan. Mereka harus menunjukkan bahwa putusan pengadilan memiliki arti dan konsekuensi dalam kehidupan bernegara.Indonesia milik seluruh rakyat. Jabatan publik harus tunduk pada konstitusi. Itulah pesan yang hendak dibawa Aksi Rakyat Bela Indonesia menuju Monas. (*)Cak AT – Ahmadie ThahaMa’had Tadabbur al-Qur’an, 9/11/2026 <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh2UvcTSX89d12DFdyqwlbB_VG5k1RDLPgR6XC0N0pizEJp0KrZF3wuOVyanEa5SOlM4TjNvAlYfWtiJd6vMow9Gjx4R9Ch2oc9AXifhLyzQZD3defd8PRg4Leh6zDdym_F58gH5dfUGhYZ4KD-Y5LYZAw_exJv-49QPllO5oUiGtlKpr5K1yaxAxCtpg/s705/SUMATRAZONE%20dari%20sumatra%20membedah%20nusantara.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="416" data-original-width="705" height="378" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh2UvcTSX89d12DFdyqwlbB_VG5k1RDLPgR6XC0N0pizEJp0KrZF3wuOVyanEa5SOlM4TjNvAlYfWtiJd6vMow9Gjx4R9Ch2oc9AXifhLyzQZD3defd8PRg4Leh6zDdym_F58gH5dfUGhYZ4KD-Y5LYZAw_exJv-49QPllO5oUiGtlKpr5K1yaxAxCtpg/w640-h378/SUMATRAZONE%20dari%20sumatra%20membedah%20nusantara.JPG" width="640" /></a></div> -000- #hatipena

Menuju Aksi Sejuta Umat Pemakzulan Gibran

Catatan Cak AT Jimly mengingatkan delapan pimpinan partai agar segera bermusyawarah menyelesaikan persoalan Gibran. Mengapa ia khawatir pole...

Baca selengkapnya »

KABA “CATUIH AMBUIH” : Ketika Penjaga Menjadi Ancaman dan Amanah Menjadi Dagangan

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgL_y7phWXEABF__gFlIipc-E9goQUyhkGfcwTVLJGNEYu_WGd0N71QrIwNPSvv1zgTrPJ_z7D8HuKBgbmKy3l-5QDDqPqU_rhZIo6jK-PpHpm_PQqZt0cwVxg6nUV9ApdVtcWFLd_8rqIHVTO-vVgWmhF4we0NbKhCjWqF6Z_F3FqtjbaHnvSqTU0e_Q/s236/Ketika%20Penjaga%20Menjadi%20Ancaman.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="218" data-original-width="236" height="591" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgL_y7phWXEABF__gFlIipc-E9goQUyhkGfcwTVLJGNEYu_WGd0N71QrIwNPSvv1zgTrPJ_z7D8HuKBgbmKy3l-5QDDqPqU_rhZIo6jK-PpHpm_PQqZt0cwVxg6nUV9ApdVtcWFLd_8rqIHVTO-vVgWmhF4we0NbKhCjWqF6Z_F3FqtjbaHnvSqTU0e_Q/w640-h591/Ketika%20Penjaga%20Menjadi%20Ancaman.jpg" width="640" /></a></div> Membaca Pengkhianatan Kekuasaan, Kedaulatan Ekonomi, dan Krisis Integritas dalam Kehidupan Bernegara Oleh Bagindo Ishak Fahmi | Budayawan Minangkabau NEGARA tidak selalu terancam oleh kekuatan yang datang dari luar. Terkadang, ancaman paling berbahaya justru tumbuh di dalam institusi yang diberi mandat untuk menjaganya. Bahkan, bisa jadi mereka yang seharusnya berdiri paling depan melindungi negara justru menjadi sumber ancaman bagi negara itu sendiri.Apabila seorang Presiden secara fisik bebas menjalankan tugasnya, tetapi keputusan-keputusan kenegaraannya dikendalikan melalui ancaman, informasi rahasia, atau tekanan oleh kekuatan di luar konstitusi, apakah kemerdekaan Presiden sesungguhnya masih terjaga?Pertanyaan ini menjadi relevan ketika muncul dugaan tindak pidana penyadapan tanpa kewenangan yang menyeret seorang mantan pimpinan tertinggi kepolisian dan sejumlah perwira tinggi yang masih aktif berdinas. Terlebih apabila benar sasaran penyadapan mencakup Presiden dan sejumlah pejabat tinggi negara.Persoalannya bukan semata-mata siapa menyadap siapa, melainkan untuk apa informasi itu dikumpulkan, siapa yang memerintahkan, siapa yang menerima manfaat, dan kepentingan apa yang sesungguhnya sedang diperjuangkan?Apakah motifnya politik, ekonomi, atau justru perpaduan keduanya? Apakah ada kepentingan kelompok usaha yang merasa tertekan oleh kebijakan Presiden? Ataukah terdapat kepentingan pihak luar yang berusaha memengaruhi arah kebijakan ekonomi dan politik Indonesia?Semua kemungkinan itu harus diuji melalui penyelidikan dan pembuktian, bukan dibangun dari prasangka. Namun, apabila instrumen negara benar-benar digunakan untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau kekuatan asing, persoalannya telah melampaui pelanggaran privasi. Ia menyentuh kedaulatan, keamanan, dan kehormatan negara.Kita perlu memperluas cara pandang terhadap pengkhianatan negara. Selama ini, pengkhianatan sering dibayangkan dalam bentuk spionase, pemberontakan, atau upaya menggulingkan pemerintahan. Padahal, terdapat dimensi lain yang tidak kalah berbahaya, yaitu pengkhianatan terhadap negara melalui kejahatan ekonomi.Bayangkan apabila kekuasaan, kewenangan, informasi rahasia, dan akses terhadap kebijakan negara dimanfaatkan untuk menguntungkan kelompok tertentu, termasuk kepentingan ekonomi yang terafiliasi dengan kekuatan asing, sementara kekayaan negara, sumber daya nasional, dan penerimaan negara dikorbankan.Apakah perbuatan seperti itu cukup dipandang sebagai kejahatan ekonomi biasa?Menurut saya, sudah saatnya kita membangun kembali perspektif hukum mengenai kejahatan ekonomi yang merusak kepentingan strategis negara. Perlu dipertimbangkan perumusan delik yang lebih tegas terhadap pengkhianatan ekonomi negara, terutama apabila terdapat kesengajaan, penyalahgunaan kekuasaan, kolusi terorganisasi, dan keterlibatan kepentingan asing yang secara sadar merugikan kedaulatan ekonomi nasional.Terhadap kejahatan ekonomi luar biasa yang terbukti dilakukan secara terorganisasi untuk merusak kepentingan strategis dan kedaulatan ekonomi negara, perlu dipertimbangkan ancaman pidana yang sangat berat dan proporsional. Bukan semata-mata berdasarkan besarnya kerugian finansial, melainkan juga berdasarkan dampaknya terhadap kedaulatan, keselamatan ekonomi, dan kesejahteraan rakyat.Sebab, ketika kekayaan negara dikuras melalui rekayasa kekuasaan, ketika sumber daya nasional diperdagangkan demi keuntungan segelintir orang, dan ketika penerimaan negara sengaja dikorbankan, yang dirampas sesungguhnya bukan hanya uang negara, melainkan juga hak rakyat atas masa depan yang lebih baik.Gagasan ini tentu memerlukan perumusan undang-undang yang jelas, unsur tindak pidana yang terukur, pembuktian yang kuat, serta jaminan kepastian hukum. Tidak setiap kejahatan ekonomi merupakan pengkhianatan negara. Namun, kejahatan ekonomi yang secara sengaja menjadikan kepentingan nasional sebagai korban demi keuntungan pribadi, kelompok, atau kekuatan tertentu layak dipandang sebagai ancaman serius terhadap negara.Dalam perspektif Islam, pengkhianatan merupakan pelanggaran terhadap amanah. Al-Qur’an, Surah Al-Anfal ayat 27, mengingatkan agar manusia tidak mengkhianati Allah, Rasul, dan amanah yang dipercayakan kepadanya. Kekuasaan bukan milik pribadi. Ia adalah tanggung jawab yang kelak harus dipertanggungjawabkan, bukan hanya di hadapan hukum manusia, tetapi juga di hadapan Allah.Di sinilah kita perlu merenungkan hubungan antara kemunafikan dan pengkhianatan. Ketika ucapan tidak lagi sejalan dengan perbuatan, ketika sumpah jabatan hanya menjadi formalitas, dan ketika kesetiaan dapat dibeli melalui transaksi kekuasaan, amanah kehilangan maknanya. Pemufakatan yang dibangun atas kepentingan sesaat pada akhirnya berpotensi melahirkan saling curiga, saling menjatuhkan, bahkan pengkhianatan di antara mereka sendiri.Dalam falsafah Minangkabau, ada sebuah adagium yang mengandung tuntutan moral sekaligus ukuran integritas seseorang“Kato dahulu batapati, kato kudian kato bacari.”Kata yang telah diucapkan harus ditepati. Sementara kata yang kemudian dicari mengingatkan bahwa setiap ucapan dan janji harus memiliki pertanggungjawaban. Ini bukan sekadar petuah tentang kesopanan berbicara, melainkan prinsip tentang kehormatan, konsistensi, dan kepercayaan.Dalam kehidupan bernegara, sumpah jabatan adalah kato dahulu. Ia diucapkan di hadapan hukum, konstitusi, dan rakyat. Maka, janji untuk setia kepada negara, menjalankan kewenangan secara jujur, serta melindungi kepentingan rakyat bukanlah ucapan seremonial yang boleh berubah mengikuti kepentingan dan keuntungan.Jika seseorang menerima jabatan dengan mengucapkan sumpah kesetiaan kepada negara, tetapi kemudian menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kelompok, di manakah letak kehormatan dari kata-kata yang pernah diucapkannya?Apakah suksesi kepemimpinan yang dimulai dengan transaksi politik akan berakhir dengan transaksi pengkhianatan? Apakah pemufakatan kepentingan akan terus berulang dengan aktor dan kesepakatan baru, sementara rakyat hanya menjadi penonton sekaligus penanggung akibatnya?Kita tidak boleh membiarkan pola seperti ini menjadi budaya penyelenggaraan negara.Negara membutuhkan kejujuran, integritas, dan kesetiaan kepada konstitusi, bukan kesetiaan kepada transaksi. Jabatan adalah amanah, bukan komoditas. Kekuasaan adalah tanggung jawab, bukan kesempatan memperdagangkan pengaruh. Institusi negara harus tunduk kepada konstitusi, bukan kepada kepentingan orang-orang yang kebetulan sedang memegang kekuasaan.<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjp_4nVWQSy3T5G0ih5QPRdr1s8VN8fb01vySuXM_tCDs5b9BgZahGxnYtBODj7oHHj_T5Tz5E5OS4nN8YyWl3Zc6nxbNYpjwQHrbEzOLsCCmtXGjKKYaznnT-ugVrl7aObCIsTKJqRA17HUvtOv8KAdYDuxNRc4hlePnXsWXGEpKvgJBxQbKzx_fUqbg/s2733/Untung%20gede%20jadi%20biro%20perwakilan%20sumatrazone.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1755" data-original-width="2733" height="410" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjp_4nVWQSy3T5G0ih5QPRdr1s8VN8fb01vySuXM_tCDs5b9BgZahGxnYtBODj7oHHj_T5Tz5E5OS4nN8YyWl3Zc6nxbNYpjwQHrbEzOLsCCmtXGjKKYaznnT-ugVrl7aObCIsTKJqRA17HUvtOv8KAdYDuxNRc4hlePnXsWXGEpKvgJBxQbKzx_fUqbg/w640-h410/Untung%20gede%20jadi%20biro%20perwakilan%20sumatrazone.jpg" width="640" /></a></div> Pada akhirnya, persoalan ini bukan hanya tentang penyadapan, siapa pelakunya, atau siapa yang memperoleh keuntungan. Ini adalah ujian bagi kehidupan bernegara, masihkah sumpah jabatan memiliki makna, masihkah kesetiaan kepada negara berada di atas kepentingan kelompok, dan masihkah kejujuran menjadi fondasi dalam mengelola kekuasaan?Pengkhianatan terbesar bukan hanya ketika seseorang menjual rahasia negara, tetapi juga ketika amanah rakyat dipertukarkan dengan keuntungan pribadi dan kelompok, sementara kedaulatan ekonomi serta masa depan bangsa dijadikan taruhannya.Sudah saatnya kita mengakhiri politik transaksional dan pemufakatan kepentingan yang merusak sendi-sendi kehidupan bernegara. Jangan sampai negara yang seharusnya dijaga bersama justru menjadi barang dagangan bagi mereka yang diberi kepercayaan untuk mengurusnya.Sebab, bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang memiliki kekayaan alam, kekuatan ekonomi, dan institusi keamanan yang kuat. Bangsa yang besar adalah bangsa yang pemegang kekuasaannya masih memiliki kehormatan untuk menepati kata-katanya.Jangan takut kehilangan kekuasaan karena berkata benar. Takutlah ketika kekuasaan masih berada di tangan, tetapi kejujuran telah lama meninggalkan diri.Kato dahulu batapati, kato kudian kato bacari. Jangan sampai sumpah yang dahulu diucapkan menjadi janji yang kemudian diingkari. Jangan sampai amanah yang dahulu diterima menjadi barang dagangan yang kemudian diperjualbelikan.Amanah tanpa integritas adalah awal kehancuran. Kekuasaan tanpa kejujuran adalah pintu pengkhianatan. Dan kejahatan ekonomi yang sengaja mengorbankan kedaulatan negara adalah pengkhianatan terhadap masa depan rakyat.Kekuasaan boleh berganti, kepentingan boleh berbeda, tetapi kehormatan, kejujuran, dan amanah terhadap negara dan rakyat tidak boleh diperjualbelikan. (*)Padang, November 2026 #hatipena <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjztyoOAft26UdXCA8Zqj56zySWRMbvR7443H0ZMSNPN06-vIJIZBz9Hnle4wpn0JoltzkHW2-PGkHK-9MmuoigvYv7-P8Gei2yX6J4olJl5Xm0nTdn5aq6E_5tcpNsimCgGcrWogrSYHzgNisJ34zRa1W0t3_sFQGPQRiFrvwRWin2nj-MGOH9RZi2LQ/s705/SUMATRAZONE%20dari%20sumatra%20membedah%20nusantara.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="416" data-original-width="705" height="378" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjztyoOAft26UdXCA8Zqj56zySWRMbvR7443H0ZMSNPN06-vIJIZBz9Hnle4wpn0JoltzkHW2-PGkHK-9MmuoigvYv7-P8Gei2yX6J4olJl5Xm0nTdn5aq6E_5tcpNsimCgGcrWogrSYHzgNisJ34zRa1W0t3_sFQGPQRiFrvwRWin2nj-MGOH9RZi2LQ/w640-h378/SUMATRAZONE%20dari%20sumatra%20membedah%20nusantara.JPG" width="640" /></a></div>

KABA “CATUIH AMBUIH” : Ketika Penjaga Menjadi Ancaman dan Amanah Menjadi Dagangan

Membaca Pengkhianatan Kekuasaan, Kedaulatan Ekonomi, dan Krisis Integritas dalam Kehidupan Bernegara Oleh Bagindo Ishak Fahmi | Budayawan M...

Baca selengkapnya »

WNA Bantu Padamkan Karhutla, Helikopternya Jatuh di Sungai Barito

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgc-fLgSWreg8PzHG5FnZRxieIjJC-rEe7po80FGGaO7lRoBnaknx32VwU8W9PEbAR-Mk80OHryTWQhowY8LPHqUHZ87kqPUmzESrM8aDHu-3mbWmTDis7ClUjQsG3ncMyLIzYH901QGr8A3sJXAkVgldulMMEpiYfDrvSFjvoZAHjqBgoZLQq2P8c5Eg/s525/WNA%20Bantu%20Padamkan%20Karhutla.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="507" data-original-width="525" height="618" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgc-fLgSWreg8PzHG5FnZRxieIjJC-rEe7po80FGGaO7lRoBnaknx32VwU8W9PEbAR-Mk80OHryTWQhowY8LPHqUHZ87kqPUmzESrM8aDHu-3mbWmTDis7ClUjQsG3ncMyLIzYH901QGr8A3sJXAkVgldulMMEpiYfDrvSFjvoZAHjqBgoZLQq2P8c5Eg/w640-h618/WNA%20Bantu%20Padamkan%20Karhutla.jpg" width="640" /></a></div> Rosadi Jamani WALAUPUN disewa, warga negara asing ini tetap bersemangat memadamkan karhutla. Namun, nasib tragis menimpa mereka. Helikopter yang menjadi kendaraan memadamkan karhutla jatuh di tengah Sungai Barito. Untungnya mereka selamat. Simak narasinya sambil seruput Koptagul, wak!Minggu, 8 November 2026, pukul 11.58 WITA. Sungai Barito, Kalimantan Tengah, mendadak menjadi panggung tragedi. Sebuah helikopter Eurocopter EC225LP Super Puma, registrasi VH-HGM, nomor seri MSN 2878, sedang menjalankan misi water bombing. Tugasnya mulia, mengambil air dari sungai menggunakan bambi bucket, kemudian menjatuhkannya ke hutan terbakar.Namun, takdir rupanya punya selera humor kelewat kejam. Helikopter hendak mengambil air justru ditelan air. Sang pemadam malah menjadi korban yang perlu diselamatkan.Awalnya, semua tampak normal. Rotor berputar gagah, tubuh raksasa itu turun perlahan, tali panjang menjuntai membawa ember air. Ia seperti burung besi yang sedang menjalankan misi penyelamatan. Tiba-tiba, kendali hilang. Moncongnya menukik, tubuhnya oleng, lalu menghantam permukaan sungai. Dalam hitungan detik, helikopter itu tenggelam.Video amatir merekam kejadian mengerikan tersebut. Burung besi yang biasanya perkasa di angkasa mendadak berubah menjadi kapal selam dadakan. Bedanya, kapal selam memang dirancang menyelam. Helikopter tidak!Tiga kru di dalamnya, Michael John Betteridge dari Australia, Hugh Andrew John Page dari Selandia Baru, dan Yayan dari Indonesia, terjebak dalam situasi maut. Beruntung, warga setempat bergerak cepat menggunakan perahu kelotok. Ketiganya berhasil diselamatkan.Luar biasa! Ketika teknologi penerbangan bernilai mahal berhadapan dengan maut, perahu kelotok masyarakat justru tampil sebagai pasukan penyelamat. Kadang-kadang, pahlawan tidak datang dengan seragam gagah dan anggaran miliaran. Cukup bermodal kelotok, keberanian, dan naluri kemanusiaan.Badan helikopter kemudian ditarik ke tepian. Tergeletak miring, basah, dan tak berdaya. Super Puma yang biasanya menguasai langit kini menyerupai bangkai dinosaurus besi kehabisan napas.<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhpRtXspSekG3DperESeQPRHxesWGkzYsi_ZSJIvm_gCZfa4Kak75OimbWFf3ukOP96OxdsMFwrI8f1hBxebBKQy2Ld4OKMstIJbncDQMIdzhrgmhwcsz_TqItBsuzV7EkD6eb1zqUFATsTMGUXVFNjRzNekQmFxx3zc-msUr3CvHAxtPNoOiPXKWxXHQ/s2733/SUMATRAZONE%20CARI%20BIRO%20PERWAKILAN%20TERBAIK.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1986" data-original-width="2733" height="466" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhpRtXspSekG3DperESeQPRHxesWGkzYsi_ZSJIvm_gCZfa4Kak75OimbWFf3ukOP96OxdsMFwrI8f1hBxebBKQy2Ld4OKMstIJbncDQMIdzhrgmhwcsz_TqItBsuzV7EkD6eb1zqUFATsTMGUXVFNjRzNekQmFxx3zc-msUr3CvHAxtPNoOiPXKWxXHQ/w640-h466/SUMATRAZONE%20CARI%20BIRO%20PERWAKILAN%20TERBAIK.jpg" width="640" /></a></div> Tragedi ini bukan perkara kecil. Empat hari sebelumnya, helikopter Mi-17 milik TNI AD juga jatuh di perairan Seruyan, Kalimantan Tengah, saat menjalankan misi water bombing. Insiden tersebut menelan korban jiwa. Kini, kecelakaan kedua terjadi di Kalimantan Selatan. BNPB menyatakan tiga kru selamat. Penyebab kecelakaan masih menunggu hasil investigasi.Nah, di tengah peristiwa ini, publik sedang ramai membicarakan isu penyadapan telepon, teknologi pengintaian, dan siapa mengintai siapa. Percakapan politik saja bisa membuat orang merasa setiap telepon punya telinga tambahan.Tetapi, ada pertanyaan lebih mendesak, apakah keselamatan penerbangan, kelayakan armada, dan prosedur operasi sudah diawasi secara maksimal?Jangan sampai negara lebih sibuk mengurus siapa menyadap pembicaraan dari memastikan siapa selamat dalam penerbangan. Urusan mencari suara orang memang penting, tetapi jangan sampai suara mesin helikopter bermasalah justru terlambat didengar. Ini bukan tuduhan kelalaian, melainkan pertanyaan harus dijawab melalui investigasi.Sebab, dua kecelakaan dalam sepekan bukan angka pantas dilewati sambil menyeruput kopi. Hari itu, tiga manusia berhasil kembali dari mulut maut. Warga Barito menjadi pahlawan tanpa seragam. Namun, hutan yang terbakar masih menunggu pertolongan. Sungai Barito kembali mengalir seperti biasa, menyimpan kisah tentang sebuah mesin datang membawa air, tetapi justru ditelan air.Bangkai helikopter di tepi sungai menjadi pengingat. Misi kemanusiaan tidak cukup hanya bermodalkan keberanian dan mesin canggih. Keselamatan manusia harus menjadi prioritas pertama. Jangan sampai pahlawan pemadam kebakaran justru menjadi korban harus dipadamkan dukanya. (*)#camanewak #hatipena <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhZD3yTcrTkKt9iPDHUG7IPouEV5tzaEr1qA9XfcGPt6DqVv-y1egpZG9MupfDCqZ6n2GwF2bYYxnLbSOUAa8Pf8zZMFYqdPYIAvsXbfssRofVBHmprOTmZlDSe5XVWHZsOtUbWMn7FHOWQGjshGMrsmAw1n320hz9Rdrtv85cRWY5X3yWxodMXLL5q_g/s705/SUMATRAZONE%20dari%20sumatra%20membedah%20nusantara.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="416" data-original-width="705" height="378" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhZD3yTcrTkKt9iPDHUG7IPouEV5tzaEr1qA9XfcGPt6DqVv-y1egpZG9MupfDCqZ6n2GwF2bYYxnLbSOUAa8Pf8zZMFYqdPYIAvsXbfssRofVBHmprOTmZlDSe5XVWHZsOtUbWMn7FHOWQGjshGMrsmAw1n320hz9Rdrtv85cRWY5X3yWxodMXLL5q_g/w640-h378/SUMATRAZONE%20dari%20sumatra%20membedah%20nusantara.JPG" width="640" /></a></div>

WNA Bantu Padamkan Karhutla, Helikopternya Jatuh di Sungai Barito

Rosadi Jamani WALAUPUN disewa, warga negara asing ini tetap bersemangat memadamkan karhutla. Namun, nasib tragis menimpa mereka. Helikopter ...

Baca selengkapnya »

Mengapa Soeharto Memenuhi Kriteria Jadi Pahlawan Nasional?

Mengapa Soeharto Memenuhi Kriteria Jadi Pahlawan Nasional?

Oleh: Alex Runggeary | Penulis BANYAK pihak menolak ketika Soeharto diajukan sebagai Pahlawan Nasional oleh Menteri Kebudayaan Fadli Zon. ...

Baca selengkapnya »

PTUN Padang Batalkan Izin Tambang PT Dayan Bumi Artha, Perintah ke Pemprov Sumbar: Cabut Perizinan!

Kasus Penyadapan dan Ujian Berat Reformasi Polri di Era Suyudi

Menuju Aksi Sejuta Umat Pemakzulan Gibran

KABA “CATUIH AMBUIH” : Ketika Penjaga Menjadi Ancaman dan Amanah Menjadi Dagangan

WNA Bantu Padamkan Karhutla, Helikopternya Jatuh di Sungai Barito

Mengapa Soeharto Memenuhi Kriteria Jadi Pahlawan Nasional?

Nasional

MANCANEGARA

PARIWARA

NKRIZONE

JABODETABEKZONE

LAMPUNGZONE

SUMSELZONE

BABELZONE

JAMBIZONE

KEPRIZONE

RIAUZONE

BENGKULUZONE

SUMUTZONE

ACEHZONE

SUMBARZONE

Limapuluh Kota

Kab. Padang Pariaman

Kota Padang

Kab. Pesisir Selatan

Kota Pariaman

DPRD Padang

TANAH DATAR

KAB. DHARMASRAYA

KAB. PASAMAN BARAT

KAB. PASAMAN

SAWAH LUNTO

KAB. SIJUNJUNG

KAB. SOLOK

KOTA SOLOK

Kota Padangpanjang

Kab. Solok Selatan

Kota Payakumbuh

Politik

EKBIS