sumatrazone

WAH! Sidang Korupsi Timah Ungkap Jokowi Perintahkan Akomodir Penambang Ilegal di Bangka Belitung!

WAH! Sidang Korupsi Timah Ungkap Jokowi Perintahkan Akomodir Penambang Ilegal di Bangka Belitung!

JAKARTA -- Mantan Kepala Unit Produksi Wilayah Bangka Belitung PT Timah Tbk, Ali Syamsuri, menyatakan Presiden Jokowi pernah memerintahkan a...

Baca selengkapnya »

Sidang Kasus Korupsi Timah, Staf Keuangan Smelter Akui Setor Rp 7,8 M ke Helena Lim

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhsorP1hUCra8hNiBcuVb2WyUuJ4rgKU_ZA85ieFYPtb_HobvO_4u1ecpf97MO5SUyyMzSnN-DJ0leyDjLq34a7TtOvPACFGouVClx9iL63Gn_VFlIOuIehZG5PYHZNEuThI6nnAoF2f69l_MUDU5FubW2pxR5HMiVdp2OEGMGGEjNkExuiKj86pssFzg/s653/Crazy%20Rich%20PIK%20Helena%20Lim%20.jpeg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="366" data-original-width="653" height="179" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhsorP1hUCra8hNiBcuVb2WyUuJ4rgKU_ZA85ieFYPtb_HobvO_4u1ecpf97MO5SUyyMzSnN-DJ0leyDjLq34a7TtOvPACFGouVClx9iL63Gn_VFlIOuIehZG5PYHZNEuThI6nnAoF2f69l_MUDU5FubW2pxR5HMiVdp2OEGMGGEjNkExuiKj86pssFzg/s320/Crazy%20Rich%20PIK%20Helena%20Lim%20.jpeg" width="320" /></a></div>JAKARTA -- Jaksa menghadirkan staf bagian keuangan PT Sariwiguna Binasentosa, Elly Kohari, sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengelolaan timah. Elly mengakui pernah mengirim uang senilai Rp 7,8 miliar ke money changer milik crazy rich Pantai Indah Kapuk (PIK), Helena Lim.Elly bersaksi untuk Harvey Moeis, yang mewakili PT RBT, Suparta selaku Direktur Utama PT RBT sejak tahun 2018, dan Reza Andriansyah selaku Direktur Pengembangan Usaha PT RBT sejak tahun 2017. Mulanya, Elly mengakui adanya perintah menyetorkan uang ke money changer PT Quantum Skyline Exchange milik Helena."Ada nggak PT SBS (PT Sariwiguna Binasentosa) itu mengeluarkan uang ke PT Quantum Skyline?" tanya jaksa di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (12/9/2024)."Ada Pak," jawab Elly.Elly mengaku tak pernah diminta melakukan penyetoran uang dalam jumlah besar sebelum PT Sariwiguna Binasentosa bekerja sama dengan PT Timah Tbk. Dia mengaku diberikan nomor rekening dan jumlah uang yang harus disetorkan."Awalnya suruh setor itu gimana?" tanya jaksa."Saya tidak ingat pak, hanya diminta untuk menyetorkan ke rekening yang sudah ditunjuk," jawab Elly."Periodenya?" tanya jaksa."Seingat saya sejak adanya kerja sama dengan PT Timah," jawab Elly."Sebelumnya pernah nggak sih suruh nyetor-nyetor begini?" tanya jaksa."Tidak pernah," jawab Elly.Elly juga tak tahu kegunaan penyetoran uang tersebut. Dia mengatakan perintah itu disampaikan oleh Direktur Utama PT Sariwiguna Binasentosa periode Juan yang kemudian digantikan Robert Indarto."Tapi kegunaannya nggak tahu?" tanya jaksa."Saya tidak tahu," jawab Elly."Dan saudara hanya nyetor aja?" tanya jaksa."Hanya menjalankan saja," jawab Elly.<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj_6Ko_jcCC5MOy8AmVPaFhTQh4vW-prTpScux2yNMSLBLl61R9Zf4VAvW0znyitbWutzYeopb6rxWPr3V2DS6g3KKlyq0vC7TaADfzHx8_4uJtJ4ktVdq5ycZP4T-vpLFgQtW7B5CTYX3QMOK4sjaAgsNUYe23lpMOvQEZcmEXbYEvBGFGDMC-RYTlKQ/s743/Order%20Iklan%20Sumatrazone.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="743" data-original-width="720" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj_6Ko_jcCC5MOy8AmVPaFhTQh4vW-prTpScux2yNMSLBLl61R9Zf4VAvW0znyitbWutzYeopb6rxWPr3V2DS6g3KKlyq0vC7TaADfzHx8_4uJtJ4ktVdq5ycZP4T-vpLFgQtW7B5CTYX3QMOK4sjaAgsNUYe23lpMOvQEZcmEXbYEvBGFGDMC-RYTlKQ/s320/Order%20Iklan%20Sumatrazone.jpg" width="310" /></a></div>Elly mengatakan uang yang disetorkan ke money changer PT Quantum Skyline Exchange milik Helena sebesar Rp 7,8 miliar. Penyetoran dilakukan dalam lima kali transfer."Berapa kali tadi, ada Rp 7 miliar ya?" tanya jaksa."Untuk Quantum ada Rp 7 miliar, lima kali," jawab Elly."Menentukan jumlah besarannya dari mana?" tanya jaksa."Dikasih tahu juga oleh Bapak Juan," jawab Elly."Almarhum Juan, Pak Robert juga?" tanya jaksa."Setelah Pak Juan meninggal dilanjutkan Pak Robert Indarto," jawab Elly."Jumlahnya Rp 7.829.500.000?" tanya jaksa."Iya," jawab Elly.Elly mengakui perintah penyetoran miliaran rupiah juga dilakukan ke perusahaan lain selain milik Helena. Jaksa pun merincikan nilai transferan tersebut mencapai miliaran."Yang untuk (PT) Dolarindo Intravalas Primatama Rp 12.428.878.000?" tanya jaksa."Iya betul," jawab Elly."PT Inti Valuta Sukses dari rekening BCA sebesar Rp 1.412.000.000?" tanya jaksa."Iya betul," jawab Elly."Terus PT Mekarindo Abadi, bank Mandiri sebesar Rp 1.504.955.000?" tanya jaksa."Iya," jawab Elly.Elly mengaku tak tahu siapa pemilik perusahaan tersebut. Dia menuturkan money changer dan perusahaan itu tak berada di Pangkal Pinang."Tahu milik-milik siapa?" tanya jaksa."Saya tidak tahu karena bukan berada di Pangkal Pinang, PT, PT ini tidak di Pangkal Pinang," jawab Elly."Jadi, perusahaannya tidak ada di Bangka Belitung?" tanya jaksa."PT, PT yang disebut ini tidak ada," jawab Elly."Penukaran valas ini tidak perusahaannya di Pangkal Pinang?" tanya jaksa."Tidak ada, dalam rupiah ini. Menyetorkannya dalam rupiah diperintahkan setor ke rekening ini, jumlahnya sekian," jawab Elly.Berdasarkan surat dakwaan jaksa penuntut umum, kerugian keuangan negara akibat pengelolaan timah dalam kasus ini mencapai Rp 300 triliun. Perhitungan itu didasarkan pada laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara di kasus timah yang tertuang dalam Nomor: PE.04.03/S-522/D5/03/2024 tertanggal 28 Mei."Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Suranto Wibowo bersama-sama Amir Syahbana, Rusbani alias Bani, Bambang Gatot Ariyono, Mochtar Riza Pahlevi Tabrani, Emil Ermindra, Alwin Albar, Tamron alias Aon, Achmad Albani, Hasan Tjhie, Kwan Yung alias Buyung, Suwito Gunawan alias Awi, m.b. Gunawan, Robert Indarto, Hendry Lie, Fandy lingga, Rosalina, Suparta, Reza Andriansyah dan Harvey Moeis sebagaimana diuraikan tersebut di atas telah mengakibatkan kerugian Keuangan negara sebesar Rp 300.003.263.938.131,14," ungkap jaksa saat membacakan dakwaan Harvey di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (24/8/2024).#mib/fas <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgAO3w5We3CFE_tRoSDow3njT6CqIpFALoUNZlmUXeYqV0n8m6xaGBQ7m4cQ0mbyTcw0UFBlxKwFFTXWcI1Dp_QTztmzn-ptPV2tp9MYSZjmtDTS0fGYHEeU7KtjUP6Lfiy2MPwSt9kRfD9hVDBaxy88e7f2e38CfGWCNQ97t-keFG2LxEIviDpvE7Ghw/s679/Pendidikan%20Senjata%20Ampuh%20Ubah%20Dunia.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="679" data-original-width="676" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgAO3w5We3CFE_tRoSDow3njT6CqIpFALoUNZlmUXeYqV0n8m6xaGBQ7m4cQ0mbyTcw0UFBlxKwFFTXWcI1Dp_QTztmzn-ptPV2tp9MYSZjmtDTS0fGYHEeU7KtjUP6Lfiy2MPwSt9kRfD9hVDBaxy88e7f2e38CfGWCNQ97t-keFG2LxEIviDpvE7Ghw/w638-h640/Pendidikan%20Senjata%20Ampuh%20Ubah%20Dunia.jpg" width="638" /></a></div>

Sidang Kasus Korupsi Timah, Staf Keuangan Smelter Akui Setor Rp 7,8 M ke Helena Lim

JAKARTA -- Jaksa menghadirkan staf bagian keuangan PT Sariwiguna Binasentosa, Elly Kohari, sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengelolaan ti...

Baca selengkapnya »

Hasil ANBK Keluar, Sekolah Lakukan Hal Ini!

Hasil ANBK Keluar, Sekolah Lakukan Hal Ini!

JAKARTA -- Pelaksanaan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) menjadi titik penting bagi satuan pendidikan. ANBK bertujuan memotret siste...

Baca selengkapnya »

Hendak Membolos, Siswa Kelas 10 SMK di Banjarnegara Tersengat Listrik di Lantai 3 Sekolah!

Hendak Membolos, Siswa Kelas 10 SMK di Banjarnegara Tersengat Listrik di Lantai 3 Sekolah!

BANJARNEGARA, JATENG -- Seorang siswa SMK HKTI 2 Banjarnegara mengalami kejadian nahas. Diduga hendak bolos sekolah, malah tersengat listrik...

Baca selengkapnya »

Kajati Sumbar: Komite Sekolah Dilarang Lakukan Pungutan Pendidikan, Musyawarah Wali Murid = Permufakatan Jahat!

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj3zL1DzGfFAg3WjtNWYye8vJ0DIRKA9wWfzKf6yj3Nd6Kg7LVThEgCfHUnPR0c72AEvypf7OLJ3IHhlo6NVbJI3m1yqQHZLPUfEPV76_PbkyAE5wsxZqFT6PDkPHhBpmOF2eUm9Q1C-QmtNIrP4OczxTY7mLnll1U0xU20y681vZqv523tP_tqRwav_Q/s553/Kajati%20sumbar.jpg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="336" data-original-width="553" height="194" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj3zL1DzGfFAg3WjtNWYye8vJ0DIRKA9wWfzKf6yj3Nd6Kg7LVThEgCfHUnPR0c72AEvypf7OLJ3IHhlo6NVbJI3m1yqQHZLPUfEPV76_PbkyAE5wsxZqFT6PDkPHhBpmOF2eUm9Q1C-QmtNIrP4OczxTY7mLnll1U0xU20y681vZqv523tP_tqRwav_Q/s320/Kajati%20sumbar.jpg" width="320" /></a></div>PASBAR, SUMBAR -- Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat (Kajati Sumbar) Yuni Daru Winarsih menegaskan, Komite Sekolah hanya boleh menggalang sumbangan dan bantuan. <a href="https://www.sumatrazone.co.id/2024/09/sman-10-padang-tahan-ijazah-27-siswanya.html">Komite sekolah dilarang melakukan pungutan kepada Wali Murid</a>. Hal itu ia tegaskan melalui awak media di Pasaman Barat (Pasbar), baru-baru ini.“Komite sekolah hanya boleh menggalang sumbangan dan bantuan. Kalau pungutan tidak diperbolehkan. Apa bedanya pungutan dan sumbangan? Pungutan itu, jumlah dan jangka waktunya ditentukan dan bersifat mengikat, sementara sumbangan sebaliknya,” jelasnya.Lebih lanjut ia menjelaskan, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan peraturan yang mengatur tentang pungutan di sekolah melalui Peraturan Mendikbud No. 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan <a href="https://www.sumatrazone.co.id/2022/05/siswa-tak-boleh-ujian-gegara-belum.html">Sumbangan Biaya Pendidikan </a>pada Satuan Pendidikan Dasar.Dalam peraturan tersebut dibedakan antara pungutan, sumbangan, pendanaan pendidikan dan biaya pendidikan.Pengertian Pungutan dalam peraturan tersebut adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang dan/atau barang/jasa pada satuan pendidikan dasar yang berasal dari peserta didik atau orangtua/wali secara langsung yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan oleh satuan pendidikan dasar.Sedang pengertian Sumbangan adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang dan/atau barang/jasa yang diberikan oleh peserta didik, orangtua/wali, perseorang atau lembaga lainnya kepada satuan pendidikan dasar yang bersifat sukarela, tidak memaksa, tidak mengikat dan tidak ditentukan oleh satuan pendidikan dasar baik jumlah maupun jangka waktu pemberiannya.<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiR4zgkRp2atbmZ0NuY9t61mc9DFkVJsFYmfioQB88mQFMaJRoGvIXx-Op_BpSt5HKCJN7HE3rXR-cTjLYRy-jqVjXa-Mi-xepxR5w9M2c8Lvi-PnAlPF5Px5viMeznP2G5qhm1FaP95K_rMUkYSVG6AuzILqBP2OZRAppdDV-HK6mVnojqe_cRZyZixw/s743/Order%20Iklan%20Sumatrazone.jpg" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="743" data-original-width="720" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiR4zgkRp2atbmZ0NuY9t61mc9DFkVJsFYmfioQB88mQFMaJRoGvIXx-Op_BpSt5HKCJN7HE3rXR-cTjLYRy-jqVjXa-Mi-xepxR5w9M2c8Lvi-PnAlPF5Px5viMeznP2G5qhm1FaP95K_rMUkYSVG6AuzILqBP2OZRAppdDV-HK6mVnojqe_cRZyZixw/s320/Order%20Iklan%20Sumatrazone.jpg" width="310" /></a></div>Dari dua pengertian di atas, secara jelas dibedakan bahwa Pungutan bersifat wajib dan mengikat, sementara Sumbangan bersifat sukarela dan tidak mengikat.Meski demikian ada pula Pungutan yang diperbolehkan (pungutan resmi). Hal tersebut dinyatakan dalam Surat Edaran Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan No.82954/A.A4/HK /2017, tanggal 22 Desember 2017.Berdasarkan surat edaran tersebut dijelaskan, sekolah setingkat SMA/SMK/SLB dapat melakukan pungutan pendidikan baik menggunakan istilah pungutan pendidikan maupun istilah lain seperti Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP).Namun Komite Sekolah hanya boleh melakukan penggalangan dana pendidikan dalam bentuk bantuan dana atau sumbangan, dan tidak dapat melakukan pungutan pendidikan (vide Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah).Terkait dengan larangan pungutan yang dilakukan oleh Komite Sekolah juga diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah.Hal tersebut merupakan penegasan dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggarsan Pendidikan sekaligus penegasan mengenai pungutan yang dapat dilakukán oleh sekolah sebagaimana diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentáng Pendanaan Pendidikan.Pembatasan pungutan pada lingkungan sekolah disebabkan karena satuan pendidikan tingkat dasar sudah mendapatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).Besar dana BOS peserta didik tingkat SD sebesar Rp 900.000/siswa/tahun, pada tingkat SMP sebesar Rp 1.100.000/siswa/tahun, sedangkan pada tingkat SMA sebesar Rp 1.500.000/siswa/tahun yang disalurkan setiap tiga bulan yakni periode Januari-Maret, April-Juni, Juli-September dan Oktober-Desember.Disebutkan, terdapat 13 komponen yang dibiayai oleh dana BOS yakni: pengembangan perpustakaan; kegiatan penerimaan peserta didik baru; pembelajaran dan ekstrakurikuler; ulangan dan ujian; pembelian bahan habis pakai; langganan daya dan jasa; perawatan/rehab dan sanitasi; pembayaran honor bulanan; pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan; membantu siswa miskin; pengelolaan sekolah; pembelian dan perawatan komputer; dan biaya lainnya. Biaya lainnya yang dimaksud misalnya pembelian peralatan UKS dan darurat bencana.Meski dilarang dalam pasal berlapis, pungutan liar di sekolah tetap saja terjadi. Biasanya alasan yang dikemukakan adalah pungutan telah dimusyawarahkan dengan Wali Murid. Padahal jika dikaji secara hukum, musyawarah yang menghasilkan kesepakatan melanggar hukum dikategorikan permufakatan jahat.Selain itu, dikutip dari website Ombudsman RI, pelaku pungli dalam dunia pendidikan bisa dijerat dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Pidana Korupsi, khususnya Pasal 12 E dengan ancaman hukuman penjara minimal empat tahun dan maksimal 20 tahun.Pelaku pungli juga bisa dijerat dengan Pasal 368 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 9 bulan kurungan. Pelaku pungli berstatus PNS dijerat dengan Pasal 423 KUHP dengan ancaman maksimal 6 tahun penjara.Sedangkan hukuman administratif bagi pelaku pelanggaran mal administrasi termasuk bagi pelaku pungli bisa dikenakan Pasal 54 hingga Pasal 58 dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, penurunan pangkat, penurunan gaji berkala, hingga pelepasan dari jabatan.#kbd/bin <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjtz4eon6ZmXrpKhUBZG7vK80QtpBGMMMp-D1ErR6XR0zY3MYrFkts3ZXlQKFBtulY2qq0j6w8tqWzWrW6QSszkMirDaxz1bJGm0-_suBE-yUpDb0ppeSBA_IekrxFbKQWrAfxAut8FKQs4NTDS-XonkbaTzW-4CK_HOn2DuWxqpIonPyMWXnbL2Y-2SQ/s675/Polteknas%20is%20The%20Best.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="675" data-original-width="675" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjtz4eon6ZmXrpKhUBZG7vK80QtpBGMMMp-D1ErR6XR0zY3MYrFkts3ZXlQKFBtulY2qq0j6w8tqWzWrW6QSszkMirDaxz1bJGm0-_suBE-yUpDb0ppeSBA_IekrxFbKQWrAfxAut8FKQs4NTDS-XonkbaTzW-4CK_HOn2DuWxqpIonPyMWXnbL2Y-2SQ/w640-h640/Polteknas%20is%20The%20Best.jpg" width="640" /></a></div>

Kajati Sumbar: Komite Sekolah Dilarang Lakukan Pungutan Pendidikan, Musyawarah Wali Murid = Permufakatan Jahat!

PASBAR, SUMBAR -- Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat (Kajati Sumbar) Yuni Daru Winarsih menegaskan, Komite Sekolah hanya boleh menggalan...

Baca selengkapnya »

Diduga Depresi, Seorang Direktur Tersangka Korupsi Berak dalam Mobil Tahanan..

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgIa0leT8sJsxiIzz6bBZPB0CnJX1_NUU5Ou1tJI00BOqzMHEiBr-uq6iyPVfubxe1JPs_n0EK106d4o8R0I2Oq2p7EWu-xsLTc9oZxYNyFbuEHIgpAKjHw6XwO7QpKW0eoGZ4aA12ARP43IshjNYDRaGvtfgCrzPsRzkoAquo_-5g_r6LiinsvxY-fEA/s411/Seorang%20Direktur%20Tersangka%20Korupsi%20Berak%20dalam%20Mob.jpeg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="285" data-original-width="411" height="222" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgIa0leT8sJsxiIzz6bBZPB0CnJX1_NUU5Ou1tJI00BOqzMHEiBr-uq6iyPVfubxe1JPs_n0EK106d4o8R0I2Oq2p7EWu-xsLTc9oZxYNyFbuEHIgpAKjHw6XwO7QpKW0eoGZ4aA12ARP43IshjNYDRaGvtfgCrzPsRzkoAquo_-5g_r6LiinsvxY-fEA/s320/Seorang%20Direktur%20Tersangka%20Korupsi%20Berak%20dalam%20Mob.jpeg" width="320" /></a></div>MATARAM - Muhammad Kadafi Marikar tak bisa menahan hasrat buang air besar (BAB) saat dalam perjalanan menuju Lapas Lombok Barat, NTB. Direktur Pelaksana Proyek Pembangunan RS Pratama Manggelewa Dompu yang jadi tersangka korupsi itu, berak dalam mobil tahanan.Juru Bicara Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB Efrien Saputera mengatakan Kadafi buang air besar dalam mobil tahanan saat dibawa dari Dompu ke Lombok Barat. Ia akan ditahan sembari menunggu berkas perkaranya dilimpahkan ke pangadilan."Iya, selesai menjalani tahap dua itu, di mobil tahanan dia buang air besar," ucap Efrien, Jumat (6/9/2024).Efrien menegaskan dalam proses pelimpahan tahap dua dari penyidik kepolisian ke kejaksaan pada Juli 2024, jaksa penuntut umum sudah mendapatkan kepastian perihal kondisi mental dan fisik Kadafi."Sesuai syarat pelaksanaan tahap dua, tersangka harus kami pastikan mereka dalam keadaan sehat, makanya tahap dua bisa terlaksana," kata Efrien.Ia menduga Direktur PT Sultana Anugrah tersebut buang air besar karena depresi lantaran juga berstatus narapidana dalam perkara lain di Makassar, Sulawesi Selatan."Nantinya di persidangan juga sebelum dimulai, yang bersangkutan akan dipastikan sehat jasmani dan rohaninya, bisa dilihat di situ," kata Efrien.Ia menjelaskan dalam waktu dekat Kejati NTB segera melimpahkan berkas perkara Kadafi ke pengadilan untuk mendapatkan jadwal sidang. Menurutnya, hanya perkara milik Kadafi yang belum masuk ke pengadilan."Dalam waktu dekat ini perkara atas nama Kadafi kami limpahkan ke pengadilan," ujarnya.<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEidFV4IF76DS8-ISvHeprISzXH5Fl42qTCYpIB5hrBbeL7HeJmF-GcQuYCVf2MJh8EMbldfwBLPfGj2lUHcoS4NcFpR8bw8-Fwg08YHEXpIriPPrrNOXQi6NFnsvOKRYBsLIv55UPXvIgeenxGzX2ZWs3mUV3F8RgmXX0p9Dak8BJh70qD_oqG9PKvrJA/s743/Order%20Iklan%20Sumatrazone.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="743" data-original-width="720" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEidFV4IF76DS8-ISvHeprISzXH5Fl42qTCYpIB5hrBbeL7HeJmF-GcQuYCVf2MJh8EMbldfwBLPfGj2lUHcoS4NcFpR8bw8-Fwg08YHEXpIriPPrrNOXQi6NFnsvOKRYBsLIv55UPXvIgeenxGzX2ZWs3mUV3F8RgmXX0p9Dak8BJh70qD_oqG9PKvrJA/s320/Order%20Iklan%20Sumatrazone.jpg" width="310" /></a></div>Untuk empat tersangka lain kini sudah berstatus terdakwa. Mereka adalah Christin Agustiningsih selaku konsultan pengawas proyek sekaligus Direktur CV Nirmana Consultant, mantan Kadinkes Dompu Maman selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sekaligus Kuasa Pengguna Angggaran (KPA), Fery alias Heri selaku pelaksana pekerjaan, dan Benny Burhanudin selaku pemodal. Mereka telah menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Mataram."Iya, memang hanya Kadafi yang belum dilimpahkan ke pengadilan, untuk yang lain sudah," ujar Efrien.Kadafi Marikar merupakan salah seorang dari lima tersangka yang ditetapkan penyidik Polda NTB dalam perkara korupsi proyek pembangunan RS Pratama Manggelewa, Kabupaten Dompu.Perusahaan milik Kadafi diduga tidak melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak kerja tahun 2017 sehingga muncul kerugian keuangan negara dari kekurangan volume pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi perencanaan. Jaksa membeberkan Kadafi tidak pernah datang ke lokasi pekerjaan dan melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak.Diberitakan sebelumnya, tiga JPU Kejati NTB, yakni Fajar Alamsyah Malo, Budi Tridadi Wibawa, dan Muhamad Mauludin, mengatakan Kadafi terungkap dengan sengaja mengalihkan pekerjaan tersebut kepada terdakwa Benny Burhanudin selaku pemodal yang tidak termasuk dalam personel inti pada PT Sultana Anugrah.PT Sultana Anugrah milik Kadafi telah dengan sengaja mengurangi volume pekerjaan. Seperti pemasangan batu kali, pekerjaan beton, pemasangan dinding, plesteran, acian, pengecatan, pekerjaan plafon, mutu beton, dan balok struktur pada bangunan selasar.Pengurangan volume pekerjaan tersebut mengakibatkan kondisi bangunan berpotensi ambruk sesuai dengan hasil pemeriksaan tim ahli konstruksi dan geoteknik tanah dari Fakultas Teknik Universitas Mataram.Nilai kerugian keuangan negara yang muncul dari proyek yang bernilai Rp 15,67 miliar tersebut sebesar Rp 1,35 miliar. Angka kerugian didapatkan dari hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTB.Keempat terdakwa dijerat dengan dengan Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.#bin <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj1_d_-Yyn5ieK9aonHK7DK531Y5rxDmpFkKLkXcVV4Z9lvuuWmKO36p9OOifMjd2lAnvBun5MYz269pEcEDk0j-ftullUcoiW_1KWw4SB-BNfwpfWJ449lNLigYcWpaLcURdfWQdTBpqDe-eEda365OqYdt6Fr6ZyK-Xp4wfmU8opQS9xRCXBEcBYvjA/s679/Polteknas%20the%20great%20campus.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="679" data-original-width="673" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj1_d_-Yyn5ieK9aonHK7DK531Y5rxDmpFkKLkXcVV4Z9lvuuWmKO36p9OOifMjd2lAnvBun5MYz269pEcEDk0j-ftullUcoiW_1KWw4SB-BNfwpfWJ449lNLigYcWpaLcURdfWQdTBpqDe-eEda365OqYdt6Fr6ZyK-Xp4wfmU8opQS9xRCXBEcBYvjA/w634-h640/Polteknas%20the%20great%20campus.jpg" width="634" /></a></div>

Diduga Depresi, Seorang Direktur Tersangka Korupsi Berak dalam Mobil Tahanan..

MATARAM - Muhammad Kadafi Marikar tak bisa menahan hasrat buang air besar (BAB) saat dalam perjalanan menuju Lapas Lombok Barat, NTB. Direkt...

Baca selengkapnya »

WAH! Sidang Korupsi Timah Ungkap Jokowi Perintahkan Akomodir Penambang Ilegal di Bangka Belitung!

Sidang Kasus Korupsi Timah, Staf Keuangan Smelter Akui Setor Rp 7,8 M ke Helena Lim

Hasil ANBK Keluar, Sekolah Lakukan Hal Ini!

Hendak Membolos, Siswa Kelas 10 SMK di Banjarnegara Tersengat Listrik di Lantai 3 Sekolah!

Kajati Sumbar: Komite Sekolah Dilarang Lakukan Pungutan Pendidikan, Musyawarah Wali Murid = Permufakatan Jahat!

Diduga Depresi, Seorang Direktur Tersangka Korupsi Berak dalam Mobil Tahanan..

Nasional

MANCANEGARA

PARIWARA

NKRIZONE

JABODETABEKZONE

LAMPUNGZONE

SUMSELZONE

BABELZONE

JAMBIZONE

KEPRIZONE

RIAUZONE

BENGKULUZONE

SUMUTZONE

ACEHZONE

SUMBARZONE

Limapuluh Kota

Kab. Padang Pariaman

Kota Padang

Kab. Pesisir Selatan

Kota Pariaman

DPRD Padang

TANAH DATAR

KAB. DHARMASRAYA

KAB. PASAMAN BARAT

KAB. PASAMAN

SAWAH LUNTO

KAB. SIJUNJUNG

KAB. SOLOK

KOTA SOLOK

Kota Padangpanjang

Kab. Solok Selatan

Kota Payakumbuh

Politik

EKBIS