sumatrazone

“Salibkan Dia!” Kalkulasi Politik atau Transformasi Politik?

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhaEicQmT9yVcamObiZfkrvWRLQ-vWoHwSrMPpDfrwFzY6Ld6jeLFunvQjp2YI7lVr9wuWePigN1nd-6DuYiPlcDAL_SsJB2KoC9wLdx1pOiesm52U15AAZNBSsk9t5E-Rbo4z641X-R465QboiZ30h8JmG3gA-uYYvJBN3StMwIn5FwnmdoGT8sC1E5Q/s3454/Kalkulasi%20Politik%20atau%20Transformasi%20Politik.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2304" data-original-width="3454" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhaEicQmT9yVcamObiZfkrvWRLQ-vWoHwSrMPpDfrwFzY6Ld6jeLFunvQjp2YI7lVr9wuWePigN1nd-6DuYiPlcDAL_SsJB2KoC9wLdx1pOiesm52U15AAZNBSsk9t5E-Rbo4z641X-R465QboiZ30h8JmG3gA-uYYvJBN3StMwIn5FwnmdoGT8sC1E5Q/w640-h426/Kalkulasi%20Politik%20atau%20Transformasi%20Politik.jpg" width="640" /></a></div> Albertus M Patty | Pendeta ADA sesuatu yang ironis dalam dinamika politik kita. Mereka yang dahulu dengan penuh semangat mendukung pasangan Prabowo-Gibran, bahkan membenarkan berbagai kontroversi yang menyertai pencalonan Gibran, kini justru tampil sebagai pihak yang paling bersemangat menuntut pemakzulannya. Seolah-olah mereka sedang berteriak, “Salibkan dia! Salibkan dia!”Ironi ini memperlihatkan ambiguitas yang serius dalam praktik demokrasi kita. Pertanyaan terpenting di sini adalah ini. Apakah mereka sungguh-sungguh sedang memperjuangkan keadilan dan memperbaiki demokrasi? Ataukah mereka sekadar sedang menghitung ulang keuntungan politik, lalu mencari cara untuk menyelamatkan diri dari konfigurasi kekuasaan yang mulai bermasalah?Dinamika DemokrasiTentu saja, tuntutan pemakzulan terhadap Gibran tidak dapat dilepaskan dari persoalan yang menyertai pencalonannya sejak awal. Pencalonan Gibran sebagai Calon Wakil Presiden pada Pemilu 2024 telah menimbulkan kontroversi serius, terutama berkaitan dengan perubahan persyaratan usia melalui putusan Mahkamah Konstitusi yang sarat persoalan etik, serta kritik mengenai dinasti politik dan konflik kepentingan.Dengan demikian, krisis legitimasi yang muncul sekarang bukanlah sesuatu yang tiba-tiba. Ia memiliki akar dalam proses politik dan hukum yang sejak awal mengundang pertanyaan tentang integritas demokrasi.Dinamika ini dapat dibaca sebagai bagian dari proses berdemokrasi. Ya, sistem demokrasi memungkinkan kekuasaan terus-menerus ditantang, dikoreksi, dan bahkan digantikan. Demokrasi tidak memberikan kekebalan kepada siapa pun yang sedang memegang jabatan. Ketika legitimasi kekuasaan dipersoalkan, masyarakat memiliki hak untuk menuntut pertanggungjawaban.Dalam pengertian itu, tuntutan pemakzulan Gibran dapat dilihat sebagai sisi positif demokrasi. Ia menunjukkan bahwa kekuasaan bukan sesuatu yang absolut dan bahwa tekanan publik dapat menjadi mekanisme koreksi terhadap elite. Vilfredo Pareto dalam Circulation of Elites menyebut dinamika ini sebagai sirkulasi elite.Tetapi, ini yang penting, Pareto juga mengingatkan bahwa jangan berharap terlalu banyak dengan adanya sirkulasi elite politik. Menurut Pareto, sirkulasi ini tidak selalu identik dengan transformasi demokrasi. Elite baru dapat mengambil alih kekuasaan tanpa mengubah watak oligarkis sistem yang diwarisinya. Bangsa ini sudah mengalaminya. Meski kekuasaan Orde Baru tumbang, lalu berganti menjadi Orde Reformasi, tetapi dominasi elite dan watak oligarkisnya tetap berlanjut.Dengan demikian, tuntutan pemakzulan ini juga bisa saja dibaca sebagai kalkulasi politik, bukan transformasi politik. Elite dan partai-partai yang dahulu ikut mendukung pencalonan Gibran kini berpotensi mengambil jarak, seolah-olah mereka tidak memiliki tanggung jawab atas proses yang telah berlangsung. Gibran dijadikan pusat kesalahan, sementara para aktor yang dahulu ikut menopang pencalonannya berusaha tampil sebagai ‘the saints,” laskar pembela demokrasi.Politik Kambing HitamInilah bahaya politik yang disebut oleh Rene Girard dalam The Scapegoat sebagai proses peng-kambing hitam-an. Satu orang dikorbankan untuk menyelamatkan banyak orang. Satu figur diturunkan, tetapi sistem yang memungkinkan persoalan itu terjadi tetap dipertahankan. Elite berganti posisi, tetapi budaya politiknya tidak berubah.Padahal, jika pencalonan Gibran sejak awal mengandung persoalan serius, tanggung jawab politik tidak seharusnya dibebankan hanya kepada Gibran. Partai-partai, elite, dan aktor institusional yang ikut mendukung atau membenarkan proses tersebut juga harus berani melakukan evaluasi dan mempertanggungjawabkan peran mereka. Tidak cukup bagi mereka untuk berteriak “Salibkan dia!” sambil melupakan bahwa mereka pernah ikut mengangkatnya.<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiLPR_9HcFZiX-broFEH1g6UlNEP78MS1Pp25OsUFZE0nD3eR5vEpvfoakHuXm5TkYlDw7JPyLb1IJbvfj-pK5y73KVQT4uSIknOgVHZml7c43iAznx682rGPQZ44k2kAJrCEpx87AyJ9WOZ89-Px-C5AZeI_7ImuJEsix_HxymMERfZrKj7b_kcVCyVQ/s2733/Yuuk%20jadi%20biro%20perwakilan%20sumatrazone.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1876" data-original-width="2733" height="440" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiLPR_9HcFZiX-broFEH1g6UlNEP78MS1Pp25OsUFZE0nD3eR5vEpvfoakHuXm5TkYlDw7JPyLb1IJbvfj-pK5y73KVQT4uSIknOgVHZml7c43iAznx682rGPQZ44k2kAJrCEpx87AyJ9WOZ89-Px-C5AZeI_7ImuJEsix_HxymMERfZrKj7b_kcVCyVQ/w640-h440/Yuuk%20jadi%20biro%20perwakilan%20sumatrazone.jpg" width="640" /></a></div> Oleh karena itu, kita jangan terlalu berharap banyak. Sejarah akan membuktikan apakah yang terjadi ini sekedar sirkulasi elite atau transformasi politik. Sirkulasi elite hanya mengganti orang yang berkuasa. Transformasi politik mengubah sistem, memperbaiki institusi, membangun akuntabilitas, dan memastikan bahwa kekuasaan tidak lagi dikuasai oleh kepentingan segelintir orang.Demokrasi tidak boleh menjadi panggung bagi elite yang terus-menerus berganti posisi demi mempertahankan kekuasaan. Demokrasi harus menjadi ruang bagi rakyat, terutama korban ketidakadilan yang dirampas tanahnya atau yang terpaksa harus menghirup asap tebal di Kalimantan sana, untuk mengoreksi kekuasaan dan memperjuangkan keadilan substantif.Pengunduran diri atau pemakzulan Gibran, jika berlangsung melalui mekanisme konstitusional, dapat menjadi momentum penting bagi demokrasi Indonesia. Tetapi momentum ini akan kehilangan maknanya jika hanya menghasilkan pergantian figur tanpa perubahan sistem. Jangan sampai mereka yang dahulu ikut memaku salib kini berdiri di bawahnya sambil mengklaim diri sebagai pembela kebenaran.Pertanyaan kita bukan sekadar: apakah Gibran harus turun? Pertanyaan yang jauh lebih mendasar adalah: apakah mereka yang dahulu ikut membangun kekuasaan yang bermasalah memiliki keberanian untuk mempertanggungjawabkan perannya, ataukah demokrasi kita sekali lagi hanya menjadi panggung bagi elite untuk saling mengorbankan demi menyelamatkan diri? (*)Bandung, 12 November 2026 #hatipena <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiUYqVVIjBnDPxqf_1XFP5sjk0pk2wrQQt46CiPgKpqc19p2UYwIitL0pc1Yto-hN3UUUNP6lqNwMwEhyphenhyphenSTkGfyEwFaUX_GBm2M0wOHFSMFJntoMKHqSRU8cCKorE52mQpp51Amf7zqGLNnhClnAF87_PCVEEeO0URuOC7zIYfbA7ZY2zmbd5qGJWY9UQ/s705/SUMATRAZONE%20dari%20sumatra%20membedah%20nusantara.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="416" data-original-width="705" height="378" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiUYqVVIjBnDPxqf_1XFP5sjk0pk2wrQQt46CiPgKpqc19p2UYwIitL0pc1Yto-hN3UUUNP6lqNwMwEhyphenhyphenSTkGfyEwFaUX_GBm2M0wOHFSMFJntoMKHqSRU8cCKorE52mQpp51Amf7zqGLNnhClnAF87_PCVEEeO0URuOC7zIYfbA7ZY2zmbd5qGJWY9UQ/w640-h378/SUMATRAZONE%20dari%20sumatra%20membedah%20nusantara.JPG" width="640" /></a></div>

“Salibkan Dia!” Kalkulasi Politik atau Transformasi Politik?

Albertus M Patty | Pendeta ADA sesuatu yang ironis dalam dinamika politik kita. Mereka yang dahulu dengan penuh semangat mendukung pasangan...

Baca selengkapnya »

Gibran Berhenti, Lalu Membohongi Publik

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiXbG6Zz_kNki1kVcTfIwuBbTMTgCMZxqG3Na3ozJSI8FAd0962YUZFReqSrlcARFwuam8LJiRPTd0vezybC9FxK4wOLCnILO7r4tHko4ulIx0JQfkn80HUqhkfFEbrDwHRuUJiPP4HClen4cZR3GmFNqxAUnu6T2B3hsz0C9z6xdg0RVzxOmd-NGeNcQ/s768/Gibran%20Berhenti,%20Lalu%20Membohongi%20Publik.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="415" data-original-width="768" height="346" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiXbG6Zz_kNki1kVcTfIwuBbTMTgCMZxqG3Na3ozJSI8FAd0962YUZFReqSrlcARFwuam8LJiRPTd0vezybC9FxK4wOLCnILO7r4tHko4ulIx0JQfkn80HUqhkfFEbrDwHRuUJiPP4HClen4cZR3GmFNqxAUnu6T2B3hsz0C9z6xdg0RVzxOmd-NGeNcQ/w640-h346/Gibran%20Berhenti,%20Lalu%20Membohongi%20Publik.jpg" width="640" /></a></div> Catatan Cak AT Gibran memilih kata “berhenti”, bukan “mengundurkan diri”. Ia juga menyebut kata “demi”. Apa sebenarnya yang hendak disampaikan melalui surat itu? GIBRAN akhirnya terjungkal. Istilah yang dipilihnya: berhenti dari jabatan wakil presiden atas permintaan sendiri. Namun, saya menemukan dua hal menarik setelah membaca surat yang ditandatanganinya dan melihat video pernyataan berhentinya.Pertama, Gibran ternyata tidak menggunakan kata “mengundurkan diri”. Ia memilih kata “berhenti”. Seluruh judul berita dan analisa yang menyebut “Gibran mundur” tampaknya kurang memperhatikan fakta ini.Kedua, Gibran ternyata mengaku berhenti bukan karena alasan ijazah. Ia membela diri punya ijazah lengkap, yang diakui sudah diserahkannya ke pengadilan.Mari kita baca suratnya, yang berbunyi persis begini: “Dengan ini saya, Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2024–2029, menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia atas permintaan sendiri.”Kata itu mengingatkan kita ke Pak Harto. Pada 21 Mei 1998, Soeharto menyatakan berhenti dari jabatan Presiden Republik Indonesia. Pilihan kata “berhenti” menandai berakhirnya kekuasaan seseorang melalui pernyataan dirinya sendiri.Gibran bahkan menempatkan surat itu dalam kerangka konstitusional mengenai kekosongan jabatan wakil presiden. Ia meminta MPR menindaklanjuti pernyataannya sesuai Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 soal kekosongan jabatan yang ditinggalkannya.Tetapi, perhatian saya justru tertuju pada kalimat berikutnya. Gibran menulis: “Keputusan ini saya ambil dengan penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan. Saya meyakini, negara dan masyarakat Indonesia perlu dijaga melebihi diri saya sendiri.”Perhatikan kata “demi”. Kata itu memperkenalkan alasan atau tujuan yang hendak dicapai melalui keputusannya. Gibran menyatakan dirinya berhenti demi kepentingan bangsa, negara, dan kelancaran pemerintahan.Pertanyaannya sederhana: apa yang sedang mengganggu kelancaran pemerintahan sehingga Gibran merasa perlu berhenti? Mengapa kepentingan bangsa dan negara mengharuskannya meninggalkan jabatan yang baru dijalaninya sekitar dua tahun?Surat itu tidak menjelaskan secara konkret. Gibran hanya menyampaikan alasan yang terdengar luhur dan patriotis. Ia seolah ingin meninggalkan kesan bahwa dirinya rela mengorbankan jabatan pribadi demi kepentingan yang lebih besar.Namun, publik tentu tidak membaca surat itu dalam ruang hampa. Kita mengetahui rangkaian peristiwa yang mendahuluinya. Mahkamah Agung membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran.Pemerintah kemudian menerbitkan SK Nomor 206 Tahun 2026 untuk mencabut Suket tersebut. Menko Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa pemerintah telah melaksanakan putusan MA dan penyetaraan pendidikan Gibran tidak lagi berlaku.Inilah konteks yang tidak mungkin kita abaikan. Suket tersebut menjadi dasar administratif yang digunakan Gibran untuk memenuhi persyaratan pendidikan ketika mendaftar sebagai calon wakil presiden pada 2024. Kini, pengadilan telah menyatakan dokumen itu tidak sah dan batal. Pemerintah pun mencabutnya.Dengan demikian, persoalannya jauh lebih besar dari sekadar selembar dokumen. Pembatalan itu mengguncang dasar administratif yang dahulu menopang pemenuhan persyaratan pencalonannya.-000-Lalu, ketika Gibran menjelaskan pengunduran dirinya dalam keterangan video (Kamis 12/11/2026), ia justru mengatakan bahwa keputusannya tidak berkaitan dengan ijazah.Ia mengulang penegasan itu, “Sekali lagi tidak berkaitan dengan ijazah. Seluruh dokumen pendidikan saya ada lengkap dan sudah saya serahkan kepada pengadilan.”Di sinilah permainan kata-kata itu terlihat. Gibran berbicara tentang ijazah, sementara persoalan yang diputus MA menyangkut Suket penyetaraan pendidikan.Ia memindahkan perhatian publik dari persoalan keabsahan dokumen penyetaraan kepada keberadaan dokumen pendidikan berupa ijazah. Padahal, kedua hal itu memiliki persoalan hukum yang berbeda.Penyerahan dokumen, kalau betul itu sudah dilakukannya, hanya menjelaskan bahwa dokumen sudah disampaikan kepada pengadilan. Hal itu sama sekali tidak membuktikan bahwa pengunduran dirinya tidak berkaitan dengan perkara Suket.Apalagi, pengadilan sudah menjatuhkan putusan. Pemerintah juga sudah mencabut Suket yang menjadi objek persoalan. Jadi, mengapa ia masih menggunakan keberadaan dokumen pendidikan sebagai jawaban atas persoalan yang sudah mempunyai konsekuensi hukum?-000-Saya melihat Gibran sedang mencoba berbohong kepada publik dengan membalik kenyataan melalui permainan kata-kata. Ia ingin publik percaya bahwa pengunduran dirinya berdiri sendiri, terpisah dari persoalan Suket yang membelitnya.Ini pembohongan publik yang serius. Bahkan, dampaknya jauh lebih jahat dari sekadar ketidakjujuran seorang pejabat mengenai alasan pribadinya.Saya sebut itu lebih jahat, sebab ia merusak sendi-sendi demokrasi: kejujuran pejabat publik, keterbukaan informasi, dan hak rakyat untuk mengetahui kenyataan.Demokrasi membutuhkan pejabat yang berani menjelaskan fakta, termasuk fakta yang merugikan dirinya sendiri.Ketika seorang pejabat justru memelintir fakta demi menyelamatkan citra, ia sedang menggerogoti kepercayaan publik terhadap lembaga dan proses demokrasi.<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi__UKXSpZIAzf4bLxeq-ZbFyQyu0wIGBE2hl579OU1xVuT2xe_GXDiYezCCrrRQirLcjZRszqN6Jz87ATdzn4JvbdN7MzEoHnUtt61M4B3pBwgS19317bT0GLVNmJWOkhnI4RVvNFLRglTrz_v0cw1V00CxM7KQN_DU6UV5jojJaMsqA4rn6mAxmriyg/s2733/Untung%20gede%20jadi%20biro%20perwakilan%20sumatrazone.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1755" data-original-width="2733" height="410" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi__UKXSpZIAzf4bLxeq-ZbFyQyu0wIGBE2hl579OU1xVuT2xe_GXDiYezCCrrRQirLcjZRszqN6Jz87ATdzn4JvbdN7MzEoHnUtt61M4B3pBwgS19317bT0GLVNmJWOkhnI4RVvNFLRglTrz_v0cw1V00CxM7KQN_DU6UV5jojJaMsqA4rn6mAxmriyg/w640-h410/Untung%20gede%20jadi%20biro%20perwakilan%20sumatrazone.jpg" width="640" /></a></div> Politik lalu berubah menjadi panggung sulap. Pejabat memainkan kata-kata, kenyataan menghilang dari pandangan, dan rakyat diminta percaya kepada pertunjukan.Saya tidak sedang menyatakan bahwa pembatalan Suket otomatis memberhentikan Gibran dari jabatan wakil presiden. Konsekuensi konstitusionalnya harus dibahas melalui ketentuan hukum yang tepat.Persoalan keabsahan dokumen, persyaratan pencalonan, dan mekanisme pemberhentian merupakan tiga hal yang saling berkaitan, tetapi tidak boleh dicampuradukkan.Namun, satu hal tetap terang: publik berhak mempertanyakan hubungan antara pembatalan Suket dan keputusan Gibran berhenti dari jabatan.Pengunduran diri tidak menghapus pertanyaan mengenai proses pencalonannya. Bahkan, keputusan itu justru membuat pertanyaan tersebut semakin relevan.Gibran boleh menyebut keputusannya sebagai pengorbanan demi bangsa dan negara. Ia boleh memilih kata berhenti, alih-alih mengundurkan diri. Ia juga boleh menyatakan bahwa persoalan ijazah tidak berkaitan dengan keputusannya.Tetapi, ia tidak berhak menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dipikirkan publik.Sebab, rakyat memiliki ingatan. Rakyat membaca putusan pengadilan, mengikuti pencabutan Suket, lalu menyaksikan Gibran berhenti. Rangkaian peristiwa itu berbicara jauh lebih keras daripada kalimat pembelaan yang ia susun.Jabatan wakil presiden akhirnya ia tinggalkan. Tetapi, pertanggungjawaban politik dan pertanyaan tentang keabsahan proses pencalonannya tetap tinggal, menunggu keadilan.Berhenti boleh. Mengorbankan jabatan demi kepentingan negara boleh. Tetapi, jangan mengorbankan kejujuran demi menyelamatkan diri sendiri. (*)Cak AT – Ahmadie ThahaMa’had Tadabbur al-Qur’an, 13/11/2026-000- #hatipena <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg6lqTinFr8ZweyP0OyiDmju77oiuYX8nRyOMTaAydWSuLpwWvOJoye_SvbYDjmxvpcGYxL5wyXBjLt0oNJ52A_jCu7ANPmcTTkp6-P_YyWWBNYPx3BMX4Enu3RrUWjXUvf6oHdkgzcKN3atgtMdLGN_ZqmDInQuA-Pftu4-JyfhEePyNdAMbFM0LI_rw/s705/SUMATRAZONE%20dari%20sumatra%20membedah%20nusantara.JPG" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="416" data-original-width="705" height="378" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg6lqTinFr8ZweyP0OyiDmju77oiuYX8nRyOMTaAydWSuLpwWvOJoye_SvbYDjmxvpcGYxL5wyXBjLt0oNJ52A_jCu7ANPmcTTkp6-P_YyWWBNYPx3BMX4Enu3RrUWjXUvf6oHdkgzcKN3atgtMdLGN_ZqmDInQuA-Pftu4-JyfhEePyNdAMbFM0LI_rw/w640-h378/SUMATRAZONE%20dari%20sumatra%20membedah%20nusantara.JPG" width="640" /></a></div>

Gibran Berhenti, Lalu Membohongi Publik

Catatan Cak AT Gibran memilih kata “berhenti”, bukan “mengundurkan diri”. Ia juga menyebut kata “demi”. Apa sebenarnya yang hendak disampaik...

Baca selengkapnya »

Rakyat Butuh Negarawan, Bukan Pemain Catur Politik

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_uYhsbEGAf_w7eNtxg37Dchyphenhyphenuos8nb9rXzgR-rK2p_Kuu0qu7-7wht9PXNgHInPApEFnDrDY8CRls3aPdguHLM6CfP2g5LwfRpbNfvhM4vVS5QovV9xO5MKCgJYyySawN37l5jR0k8AzJVTM0-7DGO6gus8t61xWn84FS88LTRJI4gH8JQn7QDTwH6w/s3402/Politik%20kekinian%20Indonesia.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2304" data-original-width="3402" height="434" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_uYhsbEGAf_w7eNtxg37Dchyphenhyphenuos8nb9rXzgR-rK2p_Kuu0qu7-7wht9PXNgHInPApEFnDrDY8CRls3aPdguHLM6CfP2g5LwfRpbNfvhM4vVS5QovV9xO5MKCgJYyySawN37l5jR0k8AzJVTM0-7DGO6gus8t61xWn84FS88LTRJI4gH8JQn7QDTwH6w/w640-h434/Politik%20kekinian%20Indonesia.jpg" width="640" /></a></div> Junaidi Ismail | Kolumnis Satupena Lampung POLITIK sering kali dipahami secara keliru oleh sebagian kalangan. Ada yang menganggap politik tidak lebih dari permainan catur, tempat berbagai strategi, tipu muslihat, intrik, bahkan kebohongan dianggap sebagai sesuatu yang wajar demi memenangkan pertarungan kekuasaan. Ironisnya, ketika cara-cara tersebut berhasil, pelakunya justru kerap dipandang sebagai politikus yang cerdas dan profesional.Padahal, keberhasilan politik tidak semestinya diukur dari seberapa lihai seseorang memperdaya lawan atau memengaruhi opini masyarakat, melainkan dari seberapa besar manfaat yang mampu diberikan bagi kehidupan rakyat.Pandangan berbeda dan patut menjadi perhatian datang dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam pidato utamanya pada puncak peringatan HUT ke-15 Partai NasDem di NasDem Tower, Jakarta, Rabu malam, 11 November 2026, Prabowo menegaskan bahwa politik adalah kehendak untuk memperbaiki kehidupan rakyat.Pernyataan tersebut bukan hanya rangkaian kalimat dalam sebuah pidato politik. Ada pesan mendasar yang perlu direnungkan oleh seluruh pelaku politik di negeri ini. Politik harus dikembalikan kepada tujuan utamanya, yakni menjadi instrumen pengabdian untuk menghadirkan kehidupan masyarakat yang lebih baik.Sebab, kekuasaan bukanlah tujuan akhir. Kekuasaan merupakan amanah sekaligus tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat.Dalam kehidupan demokrasi, perbedaan pandangan, persaingan, dan strategi politik merupakan sesuatu yang tidak terhindarkan. Namun, demokrasi kehilangan maknanya ketika persaingan dijalankan dengan menghalalkan segala cara. Apalagi jika rakyat hanya dijadikan objek propaganda, dimanfaatkan menjelang pemilu, kemudian dilupakan setelah kekuasaan berhasil diraih.Politik semacam itu hanya akan melahirkan ketidakpercayaan masyarakat. Rakyat membutuhkan pemimpin yang jujur, berintegritas, dan mampu memberikan solusi, bukan hanya pandai merangkai janji atau memainkan sentimen demi kepentingan elektoral.Pesan Prabowo juga mengandung makna bahwa orang yang peduli terhadap nasib bangsa tidak cukup hanya berdiri di luar sistem untuk mengeluh dan mencaci keadaan. Diperlukan keberanian mengambil tanggung jawab melalui jalur politik, kemudian membuktikan komitmen tersebut dengan kerja nyata.Lebih dari itu, kekuasaan harus memiliki keberpihakan yang jelas kepada masyarakat kecil, kelompok lemah, dan mereka yang masih hidup dalam keterbatasan. Kemiskinan, kelaparan, ketimpangan, serta kesulitan memperoleh akses pendidikan dan kesehatan tidak boleh hanya menjadi komoditas kampanye politik.Anggaran negara harus dikelola secara bertanggung jawab, efisien, dan tepat sasaran. Setiap rupiah uang rakyat semestinya memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat, bukan justru terserap untuk kepentingan segelintir orang.<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgR0jLT3h73PeYGlM-_MmPGbxj6aIK069xfjFRwd8KURyiNg8coeML0h30xEj5iFwUg1FaeR0yLhZfaa1VAgqf_hrebpWZGX5P2YfQPf_Ft4b7_rBUXHu55zG0JyuZEbhePaS9deY2Jh60DS8JmtBZtZ2Hpt5WWLnBWm23vPxXffnV1BRvJ01O2Yx5siw/s2733/Untung%20gede%20jadi%20biro%20perwakilan%20sumatrazone.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1755" data-original-width="2733" height="410" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgR0jLT3h73PeYGlM-_MmPGbxj6aIK069xfjFRwd8KURyiNg8coeML0h30xEj5iFwUg1FaeR0yLhZfaa1VAgqf_hrebpWZGX5P2YfQPf_Ft4b7_rBUXHu55zG0JyuZEbhePaS9deY2Jh60DS8JmtBZtZ2Hpt5WWLnBWm23vPxXffnV1BRvJ01O2Yx5siw/w640-h410/Untung%20gede%20jadi%20biro%20perwakilan%20sumatrazone.jpg" width="640" /></a></div> Hal lain yang tidak kalah penting adalah persatuan setelah kompetisi politik berakhir. Perbedaan pilihan dalam pemilu merupakan bagian dari demokrasi. Namun, setelah kontestasi selesai, seluruh elemen bangsa harus kembali menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan kelompok maupun golongan.Mendukung pemerintahan bukan berarti meniadakan sikap kritis. Justru, kritik yang objektif, konstruktif, dan disertai solusi merupakan bagian penting dalam menjaga kualitas demokrasi dan memastikan kekuasaan tetap berjalan sesuai konstitusi.Karena itu, dukungan kepada Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan tugas kenegaraan perlu dibangun atas dasar kepentingan bangsa, bukan fanatisme politik. Setiap kebijakan yang baik patut didukung, sementara kebijakan yang belum tepat harus tetap terbuka terhadap kritik dan evaluasi.Tentu, rakyat tidak membutuhkan politikus yang hanya hebat memainkan strategi untuk memenangkan kekuasaan. Rakyat membutuhkan negarawan yang mampu menggunakan kekuasaan untuk memperjuangkan kesejahteraan, keadilan, dan masa depan bangsa.Sudah saatnya politik tidak lagi dipandang sebagai permainan untuk saling mengalahkan, apalagi dengan mengorbankan kejujuran dan kepentingan rakyat.Sebab, ukuran tertinggi keberhasilan politik bukanlah seberapa lama seseorang berkuasa, melainkan seberapa besar perubahan baik yang mampu diwujudkannya bagi kehidupan rakyat. (*)Bandar Lampung, 13 November 2026 #hatipena <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjefgvHoO4lepfF5J_I2KY8MHlw0DhtLe7kkz38yHS7qvq_5EtcJAcZRnf_rl_7cqVU6AOejGottF3P0G2ZHOzqtGQntvm4xtrFdPU-iWMtaFbMspQrTAK7L4ArWBEdYkfTIHyy5M8AiL9AZPowIWm89cUKr7Z3euqb67JUZm5CZM0IkWNa3D5K7a0XQg/s705/SUMATRAZONE%20dari%20sumatra%20membedah%20nusantara.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="416" data-original-width="705" height="378" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjefgvHoO4lepfF5J_I2KY8MHlw0DhtLe7kkz38yHS7qvq_5EtcJAcZRnf_rl_7cqVU6AOejGottF3P0G2ZHOzqtGQntvm4xtrFdPU-iWMtaFbMspQrTAK7L4ArWBEdYkfTIHyy5M8AiL9AZPowIWm89cUKr7Z3euqb67JUZm5CZM0IkWNa3D5K7a0XQg/w640-h378/SUMATRAZONE%20dari%20sumatra%20membedah%20nusantara.JPG" width="640" /></a></div>

Rakyat Butuh Negarawan, Bukan Pemain Catur Politik

Junaidi Ismail | Kolumnis Satupena Lampung POLITIK sering kali dipahami secara keliru oleh sebagian kalangan. Ada yang menganggap politik t...

Baca selengkapnya »

Ops Patuh Krakatau 2026 Berakhir, Ditlantas Polda Lampung Analisis dan Evaluasi Data Pelanggaran serta Lakalantas

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgOScqXpuunfGWOg4pUf8W0OOEOJI-oo13l5Vrgx3iiAq-Wba8t0RN8_kQ6DSqco62Ak0XHPPM8YVagYqXbVUS5oj6UpcAkzVnpi6AeWUPdm8gx3vNYd5PlvMQeXiumOkU87EdnE3yR9zEAVhAers-T4fPafvuwyn3RYTX9JwS9Repbu8Ak7HXRmsrvUg/s4096/Kombes%20M%20Reza%20Chairul%20Akbar%20Sidiq.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2304" data-original-width="4096" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgOScqXpuunfGWOg4pUf8W0OOEOJI-oo13l5Vrgx3iiAq-Wba8t0RN8_kQ6DSqco62Ak0XHPPM8YVagYqXbVUS5oj6UpcAkzVnpi6AeWUPdm8gx3vNYd5PlvMQeXiumOkU87EdnE3yR9zEAVhAers-T4fPafvuwyn3RYTX9JwS9Repbu8Ak7HXRmsrvUg/w640-h360/Kombes%20M%20Reza%20Chairul%20Akbar%20Sidiq.jpg" width="640" /></a></div> BANDARLAMPUNG -- Berakhirnya Operasi Patuh Krakatau 2026 tidak membuat jajaran Direktorat Lalulintas Kepolisian Daerah (Ditlantas Polda) Lampung menghentikan upaya meningkatkan disiplin dan keselamatan berkendara masyarakat.Sejumlah langkah tindak lanjut telah disiapkan untuk memastikan hasil operasi selama 14 hari mulai 26 Oktober hingga 8 November 2026 tersebut, dapat memberikan dampak berkelanjutan.Ditlantas Polda Lampung akan melakukan analisis dan evaluasi terhadap data pelanggaran serta kecelakaan lalu lintas. Evaluasi tersebut mencakup jenis pelanggaran dominan, karakteristik pengendara, lokasi rawan, hingga waktu yang memiliki risiko kecelakaan tinggi.Selain itu, kegiatan edukasi dan sosialisasi keselamatan lalu lintas akan ditingkatkan. Khususnya kepada pelajar, mahasiswa, komunitas pengendara sepeda motor, pengemudi angkutan umum, serta angkutan barang.“Kita mengoptimalkan penempatan personel pada titik rawan pelanggaran dan kecelakaan, terutama saat jam aktivitas masyarakat. Langkah tersebut dilakukan melalui pengaturan, penjagaan, dan patroli,” ujar Dirlantas Polda Lampung, Kombes Pol. M Reza Chairul Akbar Sidiq, SH, SIK, MH, Rabu (11/11/2026).Pemanfaatan teknologi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), K3I, RTMC, serta data kecelakaan lalu lintas turut diperkuat sebagai dasar pengawasan dan pengambilan keputusan di lapangan.Dalam upaya menekan faktor penyebab kecelakaan, Ditlantas Polda Lampung juga meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah, Dinas Perhubungan, pengelola jalan, serta instansi terkait.“Koordinasi tersebut mencakup penanganan kondisi jalan, penerangan, rambu, marka, hingga kelayakan kendaraan yang beroperasi,” katanya.<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh0hCOEKNM_vRZFY4dkt4tlKp-Xujo6QYHe6CnpWDd1W-PpCa2LgW4SYDxstkuave5XguvBHTgZZRMhYlviFr7buuLJWmqyJl0jBzVceeWshJkaNdO0-1Fmn56bsvCUuk0Jfpr5D4PR7K6sBhVnMVTPInEZwRDpsrobqfQoQ9i0lTP9IAwra_vn5AdYgg/s2733/Untung%20gede%20jadi%20biro%20perwakilan%20sumatrazone.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1755" data-original-width="2733" height="410" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh0hCOEKNM_vRZFY4dkt4tlKp-Xujo6QYHe6CnpWDd1W-PpCa2LgW4SYDxstkuave5XguvBHTgZZRMhYlviFr7buuLJWmqyJl0jBzVceeWshJkaNdO0-1Fmn56bsvCUuk0Jfpr5D4PR7K6sBhVnMVTPInEZwRDpsrobqfQoQ9i0lTP9IAwra_vn5AdYgg/w640-h410/Untung%20gede%20jadi%20biro%20perwakilan%20sumatrazone.jpg" width="640" /></a></div> Seluruh Satlantas jajaran diperintahkan melanjutkan kegiatan kepolisian secara rutin dengan mengedepankan pelayanan humanis, profesional, transparan, dan berorientasi pada keselamatan masyarakat.Selama Operasi Patuh Krakatau 2026, Polda Lampung mencatat 40.165 tindakan terhadap pelanggaran lalu lintas, terdiri dari 390 penindakan ETLE, 77 penindakan non-ETLE, dan 39.698 teguran.Dirlantas Polda Lampung menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Lampung yang telah mendukung pelaksanaan operasi. Ucapan terima kasih juga diberikan kepada personel Polri, TNI, Dinas Perhubungan, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan yang berkontribusi selama operasi.Masyarakat diimbau terus meningkatkan disiplin berlalu lintas dengan menggunakan helm SNI, tidak melawan arus, mematuhi batas kecepatan, serta mengutamakan keselamatan.Keselamatan berlalu lintas bukan hanya tanggung jawab polisi, melainkan seluruh masyarakat. Operasi boleh berakhir, tetapi disiplin dan keselamatan harus terus berjalan. Ditlantas Polda Lampung mengajak seluruh masyarakat mewujudkan Lampung yang tertib, aman, dan berkeselamatan melalui semangat Polisi Bersama Masyarakat.#rel/ede <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhfyD1EhqJWWjrmIn204sWjL91J7RJ4dFNVb3jhpIdLuzWP-xq6-3WGYinUGTpH6GfBjAZ4naNIA6hUc3K5BBFRQd5bqOyOBoLv6b412CEBne_YocA0dbyJh3EbhbaBUoiglxUgSP_gLZcIKFA3QUKeRFYLgtTH1eRRxCZjyXyGttUqKmDs0Ll-jMXwhQ/s705/SUMATRAZONE%20dari%20sumatra%20membedah%20nusantara.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="416" data-original-width="705" height="378" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhfyD1EhqJWWjrmIn204sWjL91J7RJ4dFNVb3jhpIdLuzWP-xq6-3WGYinUGTpH6GfBjAZ4naNIA6hUc3K5BBFRQd5bqOyOBoLv6b412CEBne_YocA0dbyJh3EbhbaBUoiglxUgSP_gLZcIKFA3QUKeRFYLgtTH1eRRxCZjyXyGttUqKmDs0Ll-jMXwhQ/w640-h378/SUMATRAZONE%20dari%20sumatra%20membedah%20nusantara.JPG" width="640" /></a></div>

Ops Patuh Krakatau 2026 Berakhir, Ditlantas Polda Lampung Analisis dan Evaluasi Data Pelanggaran serta Lakalantas

BANDARLAMPUNG -- Berakhirnya Operasi Patuh Krakatau 2026 tidak membuat jajaran Direktorat Lalulintas Kepolisian Daerah (Ditlantas Polda) Lam...

Baca selengkapnya »

Pimpin Gerakan "Green Policing", Dirlantas Polda Lampung Tegaskan Polisi Juga Hadir Jaga Kelestarian Alam

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg96rB1yefT19m4_QdyOVK8r2VHrzSci5GgvgQknjUEuLTtH8R7hef7psiSEtRP9AbL_5Dnou-yhUFhRRO7qUNb9nkjjnQOd8qO1EMkdXhxEVi79GAbt4Wp8tnr9CVr5NtrA3ZUY9nrh2y0H23njEny_-quuBpzUQE-6yr_u3VR1DslUhWA-SsdsM2G8A/s4005/Green%20Policing%20Polda%20Lampung.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2146" data-original-width="4005" height="342" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg96rB1yefT19m4_QdyOVK8r2VHrzSci5GgvgQknjUEuLTtH8R7hef7psiSEtRP9AbL_5Dnou-yhUFhRRO7qUNb9nkjjnQOd8qO1EMkdXhxEVi79GAbt4Wp8tnr9CVr5NtrA3ZUY9nrh2y0H23njEny_-quuBpzUQE-6yr_u3VR1DslUhWA-SsdsM2G8A/w640-h342/Green%20Policing%20Polda%20Lampung.jpg" width="640" /></a></div> BANDAR LAMPUNG – Gerakan "Green Policing" merupakan strategi baru Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang mengintegrasikan tugas penegakan hukum dengan upaya pelestarian lingkungan hidup serta pencegahan krisis ekologis. Dalam pelaksanaannya, program ini menekankan langkah‑langkah preventif untuk memperbaiki dan menjaga keseimbangan ekosistem, tak terkecuali di wilayah hukum Kepolisian Daerah (Polda) Lampung.Pada Jumat (6/11/2026) lalu, jajaran Direktorat Lalulintas (Ditlantas) Polda Lampung dilaksanakan kegiatan penanaman bibit pohon dalam rangka mengaplikasikan program Green Policing di lingkungan Sekolah Polisi Negara (SPN) Kemiling Polda Lampung. Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Lampung, Kombes Pol. H. M Reza Chairul Akbar Sidiq, SH, SIK, MH yang memimpin langsung kegiatan tersebut menyampaikan bahwa Green Policing merupakan wujud nyata transformasi kepolisian yang tidak hanya berfokus pada penegakan aturan lalu lintas, tetapi juga hadir untuk menjaga kelestarian alam.“Kami berkomitmen mengintegrasikan tugas pokok kepolisian dengan langkah‑langkah nyata pelestarian lingkungan, guna mencegah kerusakan ekosistem sejak dini demi masa depan generasi mendatang,” ujarnya.Selain penanaman pohon, jajaran Ditlantas Polda Lampung juga menyosialisasikan konsep Green Policing kepada peserta SPN Kemiling, agar seluruh anggota kepolisian memiliki kesadaran tinggi terhadap pentingnya menjaga kelestarian lingkungan di tengah tugas pelayanan kepada masyarakat.Dirlantas berharap gerakan serupa dapat dilaksanakan secara berkelanjutan di seluruh jajaran Satlantas kabupaten/kota se‑Provinsi Lampung, sehingga terwujud lingkungan yang asri, aman, dan nyaman bagi seluruh masyarakat.“Polri Hadir, Lingkungan Terjaga, Alam Lestari!” pesan Dirlantas menutup kegiatan tersebut.#rel/ede <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj1MMnsZuBqSB8l4kioPj88TfFd4oDlfwphKwT2VZDK6UM4bq9W6_kTLh6tctEe5ZXupAN5J9yYcWj551IE1x30XVFkW5bnm4E5gcOUQpo9aQFSIupdABtjjkZad9twbdye3A7SLkh3YKoGcBHdh8CKRuODLMB11InzZLuGioAUO57S1wHJGjWuAGWlQA/s705/SUMATRAZONE%20dari%20sumatra%20membedah%20nusantara.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="416" data-original-width="705" height="378" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj1MMnsZuBqSB8l4kioPj88TfFd4oDlfwphKwT2VZDK6UM4bq9W6_kTLh6tctEe5ZXupAN5J9yYcWj551IE1x30XVFkW5bnm4E5gcOUQpo9aQFSIupdABtjjkZad9twbdye3A7SLkh3YKoGcBHdh8CKRuODLMB11InzZLuGioAUO57S1wHJGjWuAGWlQA/w640-h378/SUMATRAZONE%20dari%20sumatra%20membedah%20nusantara.JPG" width="640" /></a></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEircb_2bk5xveRY-kSs78pawf43_F7kUSudeI1t1MgQL0VzvtMhNXPtAYzssvPTP6UU54-y7zcWQJpwD8GHofuMtHZNVAe-1n3r7L6bQWXMbCS-imKCykt2EWO-GbGFKaRVmSNGLusf8J6JxAFr0FRvQ9Gk4-2lEewcuzScxQn73ex2DYpccVzPIits5Q/s2705/AYO%20JADI%20BIRO%20PERWAKILAN%20SUMATRAZONE.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2242" data-original-width="2705" height="530" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEircb_2bk5xveRY-kSs78pawf43_F7kUSudeI1t1MgQL0VzvtMhNXPtAYzssvPTP6UU54-y7zcWQJpwD8GHofuMtHZNVAe-1n3r7L6bQWXMbCS-imKCykt2EWO-GbGFKaRVmSNGLusf8J6JxAFr0FRvQ9Gk4-2lEewcuzScxQn73ex2DYpccVzPIits5Q/w640-h530/AYO%20JADI%20BIRO%20PERWAKILAN%20SUMATRAZONE.jpg" width="640" /></a></div>

Pimpin Gerakan "Green Policing", Dirlantas Polda Lampung Tegaskan Polisi Juga Hadir Jaga Kelestarian Alam

BANDAR LAMPUNG – Gerakan "Green Policing" merupakan strategi baru Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang mengintegrasik...

Baca selengkapnya »

Dirlantas Polda Lampung Dampingi Kapolda "Perkuat Soliditas" ke Polres Tulang Bawang

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhlohC7l6cOpUhAKfCbilliJJgBVxrP1i0P8ZnJDxCNUEmYeOxQRqspjCNQqvYBIDvwtKoOzT_TRAht9EYAhI65A7uMg4jUWrMdOO-7za-wE2LdCGz3SUmHTSCTgQIKi4Yjo0gIUly9oH626vpjYHOOg6-Z2IsvAi3CrGDd78DJUfpimikVuJJaVzTzYA/s768/Dirlantas%20Polda%20Lampung%20Dampingi%20Kapolda.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="543" data-original-width="768" height="452" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhlohC7l6cOpUhAKfCbilliJJgBVxrP1i0P8ZnJDxCNUEmYeOxQRqspjCNQqvYBIDvwtKoOzT_TRAht9EYAhI65A7uMg4jUWrMdOO-7za-wE2LdCGz3SUmHTSCTgQIKi4Yjo0gIUly9oH626vpjYHOOg6-Z2IsvAi3CrGDd78DJUfpimikVuJJaVzTzYA/w640-h452/Dirlantas%20Polda%20Lampung%20Dampingi%20Kapolda.jpg" width="640" /></a></div> TULANGBAWANG, LAMPUNG — Direktur Lalulintas Kepolisian Daerah (Dirlantas Polda) Lampung, Kombes Pol. H. M Reza Chairul Akbar Sidiq, S.H., S.I.K., M.H baru-baru ini mendampingi Kapolda Lampung, Brigjen Pol. Yustan Alpiani, S.I.K., S.H., M.Hum kunjungan kerja (kunker) ke Polres Tulang Bawang. Turut mendampingi dalam momen tersebut, Ketua Bhayangkari Daerah Lampung, Ny. Tuti Yustan Alpiani.Kunjungan kerja ini menjadi momentum penting untuk memperkuat soliditas jajaran, membangun sinergi yang lebih kokoh, serta meneguhkan kembali komitmen seluruh personel dalam menjalankan tugas kepolisian secara profesional dan akuntabel.Dalam arahannya, Kapolda Lampung menekankan bahwa seorang pemimpin tidak hanya berfungsi memberikan instruksi, tetapi juga harus hadir di tengah-tengah personel, mendengarkan aspirasi, serta mampu memberikan inspirasi.“Kehadiran dan arahan langsung dari pimpinan diharapkan dapat menjadi dorongan moral bagi seluruh personel untuk mewujudkan sosok Polri yang humanis, responsif, dan konsisten memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Brigjen Pol. Yustan Alpiani.Kegiatan ini juga mempertegas tekad bersama bahwa kepolisian senantiasa siap melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Hal ini sejalan dengan semangat “Polisi Bersama Masyarakat — Melindungi, Mengayomi, dan Melayani”, guna mewujudkan kondusivitas keamanan dan ketertiban di seluruh wilayah Provinsi Lampung.Dirlantas Polda Lampung Kombes Pol. H. M Reza Chairul Akbar Sidiq menambahkan bahwa kebersamaan antara pimpinan dan personel di lapangan adalah kunci utama terciptanya pelayanan publik yang prima. Semangat Wawai — Wibawa, Amanah, Waspada, dan Aktif — akan terus dijunjung tinggi dalam setiap pengabdian kepada masyarakat.#rel/ede <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhZL2QUjK-7FS4AgeP3zwLOawU7ZEVvSZHqu-XB_wsnCMsTkpVBD6p-YlzGQE8sGKCd6vWeOBi8m1IpksgEQMWLowo1X6taSJYxRdP16Xco1eXcci94qqkxXOL40aI6UGFy8sNhlH2JBqY8MzNW67a8VHcdIEAFVXdUPkoHNzPWY1zUVcblvkAqEdvdqA/s2705/AYO%20JADI%20BIRO%20PERWAKILAN%20SUMATRAZONE.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2242" data-original-width="2705" height="530" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhZL2QUjK-7FS4AgeP3zwLOawU7ZEVvSZHqu-XB_wsnCMsTkpVBD6p-YlzGQE8sGKCd6vWeOBi8m1IpksgEQMWLowo1X6taSJYxRdP16Xco1eXcci94qqkxXOL40aI6UGFy8sNhlH2JBqY8MzNW67a8VHcdIEAFVXdUPkoHNzPWY1zUVcblvkAqEdvdqA/w640-h530/AYO%20JADI%20BIRO%20PERWAKILAN%20SUMATRAZONE.jpg" width="640" /></a></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiYMOg5Q3GPFnYQyCTAJE2dv9rffDeqg0qj33pTpPE6or78iV1o8hHYgBYcPby1WU8LUQbXXt78h7m-xdNSLSmESwreQlO5GiaWZEvSfhVd8PsNJtXrXT3GJpu6rZWUn9l7wAeDxss1ztZysVj2zqB4e0Xe5lOsP3xaVUvbjOa00OelH_-WCH1WbUM-1Q/s705/SUMATRAZONE%20dari%20sumatra%20membedah%20nusantara.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="416" data-original-width="705" height="378" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiYMOg5Q3GPFnYQyCTAJE2dv9rffDeqg0qj33pTpPE6or78iV1o8hHYgBYcPby1WU8LUQbXXt78h7m-xdNSLSmESwreQlO5GiaWZEvSfhVd8PsNJtXrXT3GJpu6rZWUn9l7wAeDxss1ztZysVj2zqB4e0Xe5lOsP3xaVUvbjOa00OelH_-WCH1WbUM-1Q/w640-h378/SUMATRAZONE%20dari%20sumatra%20membedah%20nusantara.JPG" width="640" /></a></div>

Dirlantas Polda Lampung Dampingi Kapolda "Perkuat Soliditas" ke Polres Tulang Bawang

TULANGBAWANG, LAMPUNG — Direktur Lalulintas Kepolisian Daerah (Dirlantas Polda) Lampung, Kombes Pol. H. M Reza Chairul Akbar Sidiq, S.H., S....

Baca selengkapnya »

“Salibkan Dia!” Kalkulasi Politik atau Transformasi Politik?

Gibran Berhenti, Lalu Membohongi Publik

Rakyat Butuh Negarawan, Bukan Pemain Catur Politik

Ops Patuh Krakatau 2026 Berakhir, Ditlantas Polda Lampung Analisis dan Evaluasi Data Pelanggaran serta Lakalantas

Pimpin Gerakan "Green Policing", Dirlantas Polda Lampung Tegaskan Polisi Juga Hadir Jaga Kelestarian Alam

Dirlantas Polda Lampung Dampingi Kapolda "Perkuat Soliditas" ke Polres Tulang Bawang

Nasional

MANCANEGARA

PARIWARA

NKRIZONE

JABODETABEKZONE

LAMPUNGZONE

SUMSELZONE

BABELZONE

JAMBIZONE

KEPRIZONE

RIAUZONE

BENGKULUZONE

SUMUTZONE

ACEHZONE

SUMBARZONE

Limapuluh Kota

Kab. Padang Pariaman

Kota Padang

Kab. Pesisir Selatan

Kota Pariaman

DPRD Padang

TANAH DATAR

KAB. DHARMASRAYA

KAB. PASAMAN BARAT

KAB. PASAMAN

SAWAH LUNTO

KAB. SIJUNJUNG

KAB. SOLOK

KOTA SOLOK

Kota Padangpanjang

Kab. Solok Selatan

Kota Payakumbuh

Politik

EKBIS