sumatrazone

Saat Diaspora Indonesia Menjadi Orang Asing di Tanah Air Sendiri

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhShAF7pwr-LnU9k_kIQN7YDlZCVbb_6WPcXeBgCaqWnHY1C4kIQw9bfi3rQ8CHIDdtEyvIzQyiq_Blv58p7SpLkYMpcAcHoE1fj9NhMfwjGbyJMeAPEiQ5qUZgPLibNTDQtkWqwdVObg_OLo1d3k-uUjQgbs38iyi4cONsupJwAGPTa87GZQkhP5edlQ/s4096/Menjadi%20Orang%20Asing%20di%20Tanah%20Air%20Sendiri.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2304" data-original-width="4096" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhShAF7pwr-LnU9k_kIQN7YDlZCVbb_6WPcXeBgCaqWnHY1C4kIQw9bfi3rQ8CHIDdtEyvIzQyiq_Blv58p7SpLkYMpcAcHoE1fj9NhMfwjGbyJMeAPEiQ5qUZgPLibNTDQtkWqwdVObg_OLo1d3k-uUjQgbs38iyi4cONsupJwAGPTa87GZQkhP5edlQ/w640-h360/Menjadi%20Orang%20Asing%20di%20Tanah%20Air%20Sendiri.jpg" width="640" /></a></div> PERJUANGAN memperoleh kewarganegaraan ganda membuka perdebatan tentang identitas, keluarga, dan hubungan negara dengan warganya di luar negeri._Oker berusia 35 tahun. Lahir di Bandung, ia pindah ke Belanda bersama orangtuanya ketika berumur sembilan tahun. Untuk memperoleh biaya pendidikan yang lebih terjangkau dan kemudahan bepergian selama kuliah, ia kemudian memilih menjadi warga negara Belanda.Keputusan itu mengubah status hukumnya, tetapi tidak perasaannya terhadap Indonesia. Setiap kali berlibur ke tanah air, ia merasa sedang pulang ke rumah. “Indonesia adalah negeri yang indah. Saya tidak akan melupakan Indonesia. Saya merasa masih jadi orang Indonesia,” katanya.Namun, ada pengalaman yang mengusik perasaan itu. Di sejumlah tempat wisata di Indonesia, ia justru merasa dianggap sebagai orang asing. “Kalau saya boleh memiliki dua paspor, saya merasa mendapatkan kembali rumah saya yang hilang,” ujar Oker.Pengalaman Oker memperlihatkan paradoks yang dihadapi sebagian diaspora Indonesia. Mereka membangun kehidupan di negara lain, tetapi ikatan dengan tanah air tidak serta-merta hilang bersama perubahan paspor. Bagi mereka, persoalannya bukan sekadar kemudahan perjalanan, melainkan juga identitas, keluarga, dan pengakuan negara.Paspor yang DipilihLebih dari tiga puluh tahun Herman Syah tinggal di Belanda. Ia bekerja dan membangun karier di sana, tetapi tetap mempertahankan paspor Indonesia. Pilihan itu bukan tanpa konsekuensi. Sebagai pemegang paspor Indonesia, ia menghadapi keterbatasan ketika harus bepergian ke sejumlah negara untuk urusan pekerjaan.Latif Gau menghadapi dilema serupa. Datang ke Belanda sebagai pelajar, ia kemudian bekerja dan membangun usaha. Bisnisnya ikut menjembatani investasi dari Belanda ke Indonesia. Ia memiliki modal, jaringan, dan pengetahuan yang dapat menghubungkan dua negara, tetapi tetap berhadapan dengan aturan yang mengharuskannya memilih kewarganegaraan.Tidak semua diaspora memiliki keleluasaan untuk bertahan dengan paspor Indonesia. Kertas kerja diaspora di Belanda mencatat pengalaman perawat Indonesia yang memilih naturalisasi demi kelancaran karier, tetapi kemudian kehilangan status WNI. Keputusan itu lahir dari tuntutan pekerjaan, izin tinggal, dan masa depan keluarga.Dilema juga menjangkau anak-anak perkawinan campuran. Sunarti Tutu menikah dengan pria Belanda. Dua anaknya lahir dan besar di Belanda, tetapi tetap mengenal Indonesia melalui keluarga, cerita kampung halaman, dan perjalanan pulang.Anak Harus MemilihHukum Indonesia memungkinkan anak dari perkawinan campuran memiliki dua kewarganegaraan secara terbatas. Namun, mereka harus memilih salah satunya paling lambat tiga tahun setelah berumur 18 tahun. Pada usia 21 tahun, mereka harus menentukan apakah akan mempertahankan kewarganegaraan Indonesia atau mengikuti kewarganegaraan ayah maupun ibunya.Ketika Sunarti menyampaikan kegelisahannya di hadapan publik, suaranya bergetar dan ia menangis. Ia ingin anak-anaknya tetap dapat menyebut Indonesia sebagai tanah air, bukan hanya dalam perasaan, melainkan juga dalam status kewarganegaraan.Masalah ini bukan hanya terjadi di Eropa. Sepanjang 2024–2025, Komisi XIII DPR menerima 3.600 laporan dari keluarga perkawinan campuran. Kementerian Hukum juga mencatat 2.341 permohonan penegasan status WNI, dengan 95,56 persen di antaranya berasal dari Malaysia.Gerakan DiasporaPersoalan tersebut kembali mengemuka seiring penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kewarganegaraan. Draf final bertanggal 19 Juli 2026 itu telah masuk Program Legislasi Nasional Prioritas dan menunggu Surat Presiden sebelum dikirim ke DPR.Harapan sempat muncul ketika Presiden, pada 14 Agustus 2026, menyebut kemungkinan kewarganegaraan ganda terbatas bagi talenta tertentu yang dibutuhkan Indonesia. Namun, Pokja Kewarganegaraan Ganda menilai draf RUU belum menjawab persoalan mendasar diaspora.Draf itu memang mengenalkan diaspora sebagai kategori baru dan menawarkan sejumlah fasilitas, tetapi status mereka tetap sebagai orang asing. WNI yang memperoleh kewarganegaraan lain tetap kehilangan kewarganegaraan Indonesia, sedangkan anak perkawinan campuran masih harus memilih. Eks-WNI yang ingin kembali menjadi WNI juga disyaratkan tinggal lima tahun berturut-turut di Indonesia.Pengalaman terhadap skema Global Citizenship of Indonesia (GCI), yang diluncurkan pada 26 Januari 2026 sebagai fasilitas izin tinggal bagi eks-WNI, turut menjadi bahan evaluasi. Hingga pertengahan Februari 2026, skema tersebut baru mencatat 11 pemohon. Bagi Pokja, fasilitas keimigrasian belum cukup menggantikan kebutuhan akan pengakuan kewarganegaraan.Pokja dibentuk di bawah Kerukunan Masyarakat Diaspora Indonesia di Negeri Belanda. Anggotanya menghimpun IDN Global, APAB, PerCa, pengusaha, profesional, jejaring perawat, serta komunitas masjid, Katolik, dan Kristen. Keragaman ini sekaligus menegaskan bahwa persoalan kewarganegaraan bukan hanya kepentingan segelintir diaspora berpenghasilan tinggi.Pada 18 Oktober 2026, Pokja menerbitkan kertas kerja setebal 21 halaman berjudul Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora Berdarah Indonesia: Argumen, Pagar, dan Usulan untuk RUU Kewarganegaraan. Mereka mengusulkan agar eks-WNI beserta anak dan cucunya dapat memiliki kewarganegaraan Indonesia tanpa melepas kewarganegaraan lain.Usulan itu disertai sejumlah pembatasan: larangan menduduki jabatan negara tertentu, pembatasan kepemilikan tanah, penggunaan satu NIK, kewajiban menggunakan paspor Indonesia saat masuk dan keluar wilayah Indonesia, serta sumpah setia. Pencabutan kewarganegaraan, menurut usulan tersebut, hanya dapat dilakukan melalui putusan pengadilan.Gagasan itu dibawa ke forum yang lebih luas dalam sarasehan daring pada Rabu, 28 Oktober 2026, bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Sekitar 100 diaspora Indonesia dari berbagai negara mengikuti kegiatan yang menghadirkan anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka dan Yanuar Arif Wibowo. Ketua Komisi XIII, Willy Aditya, berhalangan hadir.Rieke mengusulkan model kewarganegaraan ganda berlapis dengan tiga kategori: pemenuhan hak asasi, hak konstitusional, dan insentif untuk kepentingan nasional. Sementara itu, Yanuar mendorong diaspora tetap bersatu dan menyampaikan aspirasi secara fokus agar menjadi masukan bagi kerja legislasi Komisi XIII.Sarasehan ditutup dengan pembacaan Ikrar Diaspora Indonesia di Negeri Belanda oleh Nada Rahmadhani. Mereka menyatakan tetap bertanah air satu, Indonesia, di mana pun tinggal dan apa pun paspor yang dipegang, serta memperjuangkan kewarganegaraan ganda yang setara dan berkeadilan.<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiM7Mt_25AwT5Puf4Zreae_F7UM1kyXodGaqY8QYW5mMYvnpm4H3dKbvbpLNUyx-mRYVDZ3MoDucVIJDsf8bKBB-2Vtf1P_Pb0R_6mjLkwNXor3w3BMW0h4d_F4r4dlTsasWcHG0f2iFV7g2J8FCku_9rVP68TnpgxprYIFfPZFftrhN2SCITHqy8TX7w/s2733/Untung%20gede%20jadi%20biro%20perwakilan%20sumatrazone.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1755" data-original-width="2733" height="410" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiM7Mt_25AwT5Puf4Zreae_F7UM1kyXodGaqY8QYW5mMYvnpm4H3dKbvbpLNUyx-mRYVDZ3MoDucVIJDsf8bKBB-2Vtf1P_Pb0R_6mjLkwNXor3w3BMW0h4d_F4r4dlTsasWcHG0f2iFV7g2J8FCku_9rVP68TnpgxprYIFfPZFftrhN2SCITHqy8TX7w/w640-h410/Untung%20gede%20jadi%20biro%20perwakilan%20sumatrazone.jpg" width="640" /></a></div> Tanah Air dan IdentitasDalam kertas kerjanya, Pokja juga mengajukan argumen ekonomi dan perbandingan internasional. Remitansi pekerja migran Indonesia mencapai sekitar Rp288 triliun pada 2025, melampaui nilai ekspor minyak dan gas. Mereka juga mengutip data MACIMIDE Universitas Maastricht bahwa pada 2020 sekitar 76 persen dari 200 negara telah menoleransi kewarganegaraan ganda.Namun, persoalannya bukan semata-mata menerima atau menolak dua paspor. Setiap negara memiliki pertimbangan mengenai loyalitas, keamanan, hak politik, dan kepemilikan tanah. Tantangannya adalah menentukan siapa yang dapat memperoleh kewarganegaraan ganda dan bagaimana batasannya dirumuskan.Perjuangan diaspora Indonesia di Belanda memiliki jejak sejarah panjang. Seabad lalu, mahasiswa Hindia di Leiden, Rotterdam, dan Den Haag membentuk Perhimpunan Indonesia. Pada Maret 1928, Mohammad Hatta diadili di Den Haag. Dalam pembelaannya, ia menyampaikan kalimat yang terus dikenang: “Hanya satu tanah yang dapat disebut tanah airku, ia berkembang dengan usaha, dan usaha itu adalah usahaku.”Hampir satu abad kemudian, diaspora Indonesia di Belanda kembali berbicara tentang tanah air. Konteksnya berbeda: mereka meminta ruang hukum agar hubungan dengan Indonesia tidak harus terputus ketika seseorang memperoleh kewarganegaraan lain.Sekretaris Pokja, Monique Patricia, merangkum persoalan itu sebagai sesuatu yang melampaui urusan administrasi. “Kewarganegaraan bukan hanya persoalan administratif atau status hukum, tetapi juga menyangkut identitas, keluarga, akar budaya, dan ikatan batin dengan Indonesia,” ujarnya.Bagi Oker, persoalannya terasa lebih personal: ia ingin kembali ke Indonesia tanpa merasa menjadi orang asing. Bagi diaspora lainnya, persoalannya menyangkut anak, keluarga, pekerjaan, dan kesempatan untuk tetap berkontribusi bagi tanah air.Perdebatan kewarganegaraan ganda pada akhirnya mengajukan pertanyaan yang lebih mendasar: apakah seseorang harus kehilangan status sebagai bagian dari Indonesia hanya karena membangun kehidupan di negara lain?#rel/ede <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiWWzPxZlTwqv8-fclYUetPdSP_R47Xw_TNEAlQUH2G4S6U96fO43sSThggvcOlLx19LzDaR-LVjbN5ngblWyMptMpKLgADlF3ym9NCIollQ7KWZVsC7cWmOaL23vzHaN34U09GPWNQixWTgCUQSE3aF-LhTM1i60Eyc-ESbDdIKnb8lWZcUIDoqFiboQ/s705/SUMATRAZONE%20dari%20sumatra%20membedah%20nusantara.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="416" data-original-width="705" height="378" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiWWzPxZlTwqv8-fclYUetPdSP_R47Xw_TNEAlQUH2G4S6U96fO43sSThggvcOlLx19LzDaR-LVjbN5ngblWyMptMpKLgADlF3ym9NCIollQ7KWZVsC7cWmOaL23vzHaN34U09GPWNQixWTgCUQSE3aF-LhTM1i60Eyc-ESbDdIKnb8lWZcUIDoqFiboQ/w640-h378/SUMATRAZONE%20dari%20sumatra%20membedah%20nusantara.JPG" width="640" /></a></div>

Saat Diaspora Indonesia Menjadi Orang Asing di Tanah Air Sendiri

PERJUANGAN memperoleh kewarganegaraan ganda membuka perdebatan tentang identitas, keluarga, dan hubungan negara dengan warganya di luar nege...

Baca selengkapnya »

Asta Cita dalam Timbangan Kaum Muda

<div class="separator" style="clear: both; font-family: helvetica; font-size: x-large; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEizUCY0dzC_IqG2isAc8anfXjCvaRt4V5urxtxwES4X4A_gYo_8vjrzr1z_s8TkVWW_EvdMd5hkAqesnQi1XYginAnKnRcUDVrun39rmFQUJBJA0BuLZJkadiMIlYO1cdr1Veo_hACnSG9HJyG_4OGjRNJMVs1IRTnt9n6Y4E3kRQPSUUqSXqNH9Nce-A/s768/Refleksi%202%20tahun%20astacita.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="428" data-original-width="768" height="356" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEizUCY0dzC_IqG2isAc8anfXjCvaRt4V5urxtxwES4X4A_gYo_8vjrzr1z_s8TkVWW_EvdMd5hkAqesnQi1XYginAnKnRcUDVrun39rmFQUJBJA0BuLZJkadiMIlYO1cdr1Veo_hACnSG9HJyG_4OGjRNJMVs1IRTnt9n6Y4E3kRQPSUUqSXqNH9Nce-A/w640-h356/Refleksi%202%20tahun%20astacita.jpg" width="640" /></a></div> Oleh Reiner Emyot Ointoe TADI malam, dari pukul 19.00 hingga 21.00 WITA, di Hotel Genio, Perkumpulan Pemuda Keadilan (PPK) Cabang Manado, Fahri Dochmie dan didebut Ketua Pusat, Dendi Budiman, menyelenggarakan Diskusi Publik & Refleksi Dua Tahun Asta Cita: Merawat Toleransi, Menguatkan Ekonomi Biru.Diskusi ini diikuti lebih dari 50 peserta yang didominasi pemuda dan mahasiswa, dengan menghadirkan pembahas politisi PAN, Kamran Mochtar Podomi, serta saya sendiri, dan dimoderatori oleh aktivis jurnalis Beggy Gobel.Diskusi diawali dengan pemaparan kisi-kisi politik ekonomi Asta Cita oleh Kamran Mochtar Podomi, yang merangkai sejarah ekonomi biru sejak Deklarasi Djuanda hingga dinamika sejarah ekonomi politik terkini.Selanjutnya, saya memaparkan rumusan utama gagasan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang, jika diperas, bermuara pada kritik dan praktik ekonomi-sosialisme sebagaimana dianggit dari Joseph A. Schumpeter dalam mahakaryanya Capitalism, Socialism and Democracy (1942).Bila ditelaah secara teoritis, Asta Cita berupaya menyintesiskan dorongan pertumbuhan material dan pemerataan sosial yang selaras dengan gagasan structural-institutionalist Prof. Dr. Soemitro Djojohadikusumo.Melalui karya-karyanya mengenai ekonomi pembangunan seperti Ekonomi Pembangunan (1955) maupun Teori Ekonomi dan Kebijaksanaan Pembangunan (1987). Prof. Soemitro senantiasa menekankan pentingnya intervensi negara yang terencana dalam alokasi sumber daya demi kemandirian nasional dan akumulasi modal domestik.Visi ini tampak gamblang pada tiga cita kunci Asta Cita: penguatan ekonomi biru, pemantapan hilirisasi industri, serta pemeliharaan harmoni budaya dan toleransi.Dalam perspektif Schumpeter, sebagaimana sering dikutip Soemitro dalam berbagai pemikiran dan buku-bukunya, modernisasi kapitalis digerakkan oleh “creative destruction” (pembongkaran kreatif).Ringkasnya, berlangsung sebuah proses di mana inovasi teknologi dan kelembagaan secara terus-menerus meruntuhkan struktur ekonomi lama untuk membangun yang baru.Visi hilirisasi sumber daya alam dan optimalisasi maritim berbasis ekonomi biru dalam Asta Cita sejatinya dapat dibaca sebagai ikhtiar penggerak dinamisme institusional tersebut.Namun, Schumpeter juga melontarkan kritik profetik bahwa ketegangan internal kapitalisme—seperti teknokrasi yang dingin dan pengikisan kelembagaan sosial—dapat mengasingkan masyarakat dari akar budayanya sendiri.Dikutip ia menegaskan, “The actual psychological process involved in the rise of the socialist faith is closely analogous to that of religious conversion.”Alihbasa:“Proses psikologis yang sebenarnya terlibat dalam munculnya keyakinan sosialis sangat mirip dengan proses perpindahan agama.”Alasannya, dorongan menuju keadilan sosial dan sosialisme bukan sekadar kalkulasi rasional teknokratis, melainkan sebuah keyakinan moral yang menyangkut tatanan nilai, inklusivitas budaya, serta kohesi keberagaman masyarakat.Ketiga kategori menyangkut nilai, budaya dan kohesi sosial bisa bertransformasi ke dalam jangkar toleransi sekaligus perekat seluruh kebijakan ekonomi pembangunan Presiden Prabowo dan kabinet koalisinya.Namun, di titik ini pula, kelemahan pendekatan teknokratis puritan yang disorot Schumpeter menemukan jawaban pembandingnya dalam tradisi Ekonomi Pancasila.Sebagaimana telah dirumuskan awal oleh Prof. Mubyarto dari UGM dalam Ekonomi Pancasila: Gagasan dan Kemungkinan (1987).<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh4PYe68hLPizcIZ91KLDJN3Y5O-XTvcVw66x3wsElBggBMnqtooCHBHHpfGMVhaAxMs-IzGT30MAtBCtLwRqHTN9junPd18Wu7ctEoXpdxbEyEtYZ6pyTTqgTpgwqIA14uaYmQANHuP3qel7bKhaV8SKDU2VRH4ON0b0P2p_h9cyP6gU6G5RgSMDG6uQ/s2733/Untung%20gede%20jadi%20biro%20perwakilan%20sumatrazone.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1755" data-original-width="2733" height="410" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh4PYe68hLPizcIZ91KLDJN3Y5O-XTvcVw66x3wsElBggBMnqtooCHBHHpfGMVhaAxMs-IzGT30MAtBCtLwRqHTN9junPd18Wu7ctEoXpdxbEyEtYZ6pyTTqgTpgwqIA14uaYmQANHuP3qel7bKhaV8SKDU2VRH4ON0b0P2p_h9cyP6gU6G5RgSMDG6uQ/w640-h410/Untung%20gede%20jadi%20biro%20perwakilan%20sumatrazone.jpg" width="640" /></a></div> Lebih lanjut, dikembangkan oleh M. Dawam Rahardjo dalam Pragmatisme dan Utopia: Corak Nasionalisme Ekonomi Indonesia (1992), bahwa pembangunan ekonomi nasional tidak boleh merosot sekadar menjadi akumulasi kapital yang kering.Dawam Rahardjo menegaskan dualisme antara pragmatisme tindakan ekonomi dan utopia keadilan sosial dalam wujud Asta Cita lainnya, hilirisasi dan ekonomi biru, harus berakar pada etika kebangsaan yang menempatkan manusia serta lingkungan sebagai subjek utama.Keadilan ekonomi tak akan bertahan tanpa ditopang oleh keharmonisan budaya dan toleransi antarumat beragama.Hal ini merupakan dua pilar yang menjamin agar modernisasi ekonomi nasional tetap berpijak pada fondasi moral Pancasila, khusus pada penekanan dan praktek Sila Kelima, Keadilan Sosial.Alih-alih, gagasan ini berpotensi tergelincir ke dalam benturan sosial atau kapitalisme pasif yang berjarak dari realitas masyarakat bawah.Buktinya, ekonomi leviathan yang nyaris menggerus hampir seluruh sumber daya ekonomi dengan metode “squizing” antara dua karang — meminjam istilah Dawam Rahardjo — penguasa dan pengusaha, masih berkecamuk selama lebih setengah abad.Akhirnya, terlepas dari jeratan sejarah ekonomi politik yang sering melupakan pemandatnya, rakyat (Sila Kerakyatan), jangkar toleransi dalam mengaitkan seluruh praksis Asta Cita, perlahan-lahan, teliti dan hati-hati sedang diuji ketat.Dan ujian itu, meski banyak disalahpahami, bermuara pada tiga program utama “sosialisme Asta Cita” memasuki tahun-tahun selanjutnya: MBG, Kopdes dan Sekolah Rakyat. (*)Manado, 1 November 2026 — Hotel Genio#credit foto koleksi dari Panpel Diskusi PPK.#coverlagu:Lagu “Cinta Indonesia” ciptaan Guruh Soekarnoputra yang dilantunkan oleh Vina Panduwinata dirilis pada tahun 1984.Lagu ini pertama kali dipopulerkan oleh Vina Panduwinata pada ajang Festival Lagu Populer Indonesia (FLPI) 1984, dan juga dimuat dalam album kompilasi festival tersebut pada tahun yang sama.#hatipena <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiseU1K__FQ-xFKhLY61OjlLYYFkfDjgGbAbQ9h33cIxOJ23PXa2_vLIIgfzNoWMmIP4hku0CeIHud6Jhyphenhyphen3VU7XUeNOyQtm5q2XTAkjYE-f80y8VOB0dOt3MeVk1z9irpk1eAKsvKuBg4pfGjed1cIZYT2w4aBUtyXwicDFqNASiRcQrKxBZTVREZsOwQ/s705/SUMATRAZONE%20dari%20sumatra%20membedah%20nusantara.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="416" data-original-width="705" height="378" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiseU1K__FQ-xFKhLY61OjlLYYFkfDjgGbAbQ9h33cIxOJ23PXa2_vLIIgfzNoWMmIP4hku0CeIHud6Jhyphenhyphen3VU7XUeNOyQtm5q2XTAkjYE-f80y8VOB0dOt3MeVk1z9irpk1eAKsvKuBg4pfGjed1cIZYT2w4aBUtyXwicDFqNASiRcQrKxBZTVREZsOwQ/w640-h378/SUMATRAZONE%20dari%20sumatra%20membedah%20nusantara.JPG" width="640" /></a></div>

Asta Cita dalam Timbangan Kaum Muda

Oleh Reiner Emyot Ointoe TADI malam, dari pukul 19.00 hingga 21.00 WITA, di Hotel Genio, Perkumpulan Pemuda Keadilan (PPK) Cabang Manado, Fa...

Baca selengkapnya »

Survei IndocPolls: Seskab Teddy Terbaik, Nusron Wahid Berkinerja Terburuk!

Survei IndocPolls: Seskab Teddy Terbaik, Nusron Wahid Berkinerja Terburuk!

JAKARTA -- Sepanjang dua tahun pemerintahan, Presiden Prabowo Subianto telah melakukan delapan kali perombakan atau reshuffle Kabinet Merah ...

Baca selengkapnya »

Nusron Wahid Minta Pejabat ATR/BPN Tak Persulit Masyarakat Urus Sertifikat

Nusron Wahid Minta Pejabat ATR/BPN Tak Persulit Masyarakat Urus Sertifikat

PADANG -- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyelenggarakan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Ja...

Baca selengkapnya »

Tutup Workshop Kesiapsiagaan Bencana, Wali Kota Fadly Amran Dorong LPM Jadi Garda Terdepan Mitigasi Banjir di Padang

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEihKwAZ0UUby7a7jHBrStQN6laG7bVZoPV2ksuInNKrehf2ItdcJVUzqcT2AZ_3c74vhKzeHCc27fJUl2MN58qf6pUk2osHeJ6yjB4XQvyWmL3TH0flKe9JIE0h2Kwu4O4spY5LrlrAuQHisXjTL8bse6hmG0FmZaIXBMx6I1yUgqTqW35YcvqSa46Kvw/s720/LPM%20GARDA%20TERDEPAN%20MITIGASI%20BENCANA.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="479" data-original-width="720" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEihKwAZ0UUby7a7jHBrStQN6laG7bVZoPV2ksuInNKrehf2ItdcJVUzqcT2AZ_3c74vhKzeHCc27fJUl2MN58qf6pUk2osHeJ6yjB4XQvyWmL3TH0flKe9JIE0h2Kwu4O4spY5LrlrAuQHisXjTL8bse6hmG0FmZaIXBMx6I1yUgqTqW35YcvqSa46Kvw/w640-h426/LPM%20GARDA%20TERDEPAN%20MITIGASI%20BENCANA.jpg" width="640" /></a></div> PADANG - Wali Kota Padang Fadly Amran menegaskan pentingnya keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam memperkuat kesiapsiagaan bencana dan mendukung pembangunan infrastruktur pengendalian banjir. Menurutnya, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan masyarakat, terutama dalam menghadapi ancaman bencana yang berpotensi terjadi di Kota Padang.Penegasan tersebut disampaikan Fadly Amran saat secara resmi menutup Workshop Kesiapsiagaan Bencana bagi pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) se-Kota Padang di Asrama Haji Padang, Rabu (28/10/2026).Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, 27–28 Oktober 2026, itu diikuti 312 peserta yang terdiri atas ketua, sekretaris, dan bendahara LPM dari 104 kelurahan di 11 kecamatan se-Kota Padang. Workshop ini menjadi salah satu upaya memperkuat kapasitas kelembagaan masyarakat agar lebih siap menghadapi berbagai potensi bencana, sekaligus meningkatkan peran LPM sebagai mitra strategis pemerintah di tingkat kelurahan.Penutupan workshop tersebut turut dihadiri Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang Hendri Zulviton, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Padang Rina Melati, serta Ketua LKAAM Sumatera Barat Fauzi Bahar.Percepatan Penanganan Bencana Jadi PrioritasDalam arahannya, Fadly Amran menyampaikan bahwa pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan Pemerintah Kota Padang terus melakukan berbagai upaya untuk menangani dampak bencana banjir yang terjadi pada 28 November 2025 lalu.Penanganan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemulihan kondisi pascabencana, tetapi juga mencakup upaya memperkuat infrastruktur pengendalian banjir guna mengurangi risiko bencana serupa pada masa mendatang.Sejumlah infrastruktur pengendalian banjir direncanakan untuk dibangun, di antaranya sabo dam dan check dam. Kedua jenis bangunan tersebut memiliki fungsi penting dalam pengelolaan aliran sungai dan pengendalian material sedimen, meskipun penerapannya disesuaikan dengan karakteristik sungai serta kondisi wilayah yang membutuhkan penanganan.Fadly menilai, pembangunan infrastruktur pengendalian banjir harus berjalan seiring dengan peningkatan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat. Sebab, keberhasilan penanggulangan bencana tidak semata-mata ditentukan oleh ketersediaan anggaran dan pembangunan fisik, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat memahami risiko serta bertindak secara tepat ketika bencana terjadi.“Kita mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat yang telah memberikan dukungan anggaran sekitar Rp4 triliun untuk penanganan bencana di Kota Padang, dengan sekitar Rp1 triliun dialokasikan untuk percepatan penanganan sungai,” ujar Fadly Amran.Dukungan anggaran tersebut, menurutnya, menjadi bagian penting dalam mempercepat penanganan dampak bencana dan mendorong pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan untuk memperkuat perlindungan masyarakat.Namun, besarnya dukungan anggaran harus diiringi dengan koordinasi yang baik, perencanaan yang matang, serta keterlibatan masyarakat agar upaya yang dilakukan benar-benar memberikan manfaat bagi warga.LPM Diminta Aktif Mendukung Pembangunan dan Mitigasi BencanaFadly Amran secara khusus berharap pengurus LPM dapat mengambil peran aktif dalam mendukung berbagai program pembangunan, termasuk pembangunan infrastruktur pengendalian banjir.Sebagai lembaga yang dekat dengan masyarakat di tingkat kelurahan, LPM dinilai memiliki posisi strategis untuk menjembatani komunikasi antara pemerintah dan warga. Pengurus LPM dapat membantu menyampaikan informasi program pemerintah, membangun pemahaman masyarakat, serta mendorong partisipasi warga dalam proses pembangunan di lingkungan masing-masing.Keterlibatan tersebut juga penting untuk mendukung upaya mitigasi bencana, mulai dari meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi banjir, mengedukasi masyarakat mengenai langkah-langkah keselamatan, hingga memperkuat koordinasi ketika terjadi keadaan darurat.“Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Pemerintah harus bekerja bersama-sama dengan seluruh potensi yang ada agar upaya pembangunan dan penanganan bencana dapat berjalan optimal,” tegasnya.Pernyataan itu sekaligus menekankan bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama. Pemerintah memiliki peran dalam penyusunan kebijakan, penyediaan anggaran, pembangunan infrastruktur, dan penanganan kedaruratan. Sementara itu, masyarakat berperan penting dalam menjaga lingkungan, memahami risiko bencana, serta mendukung pelaksanaan program mitigasi.Dalam konteks tersebut, LPM diharapkan tidak hanya menjadi wadah penyaluran aspirasi warga, tetapi juga menjadi penggerak partisipasi masyarakat dalam membangun lingkungan yang lebih aman dan tangguh terhadap bencana.Workshop Perkuat Kapasitas Pengurus LPMSementara itu, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Padang Rina Melati menjelaskan bahwa workshop tersebut dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas dan kesiapsiagaan pengurus LPM dalam menghadapi berbagai potensi bencana di Kota Padang.Menurutnya, kesiapsiagaan masyarakat harus dibangun melalui edukasi, koordinasi, dan pemahaman yang baik mengenai langkah-langkah mitigasi bencana. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya mengetahui potensi ancaman di lingkungannya, tetapi juga memahami tindakan yang perlu dilakukan untuk mengurangi risiko dan melindungi keselamatan warga.Rina menilai, LPM memiliki peran strategis karena berhubungan langsung dengan masyarakat dan menjadi salah satu mitra penting pemerintah kelurahan dalam menggerakkan pembangunan berbasis partisipasi warga.“Sebagai sentra strategis pemerintah kelurahan, LPM memiliki peran penting dalam menggerakkan, mengedukasi, dan mengoordinasikan masyarakat terkait mitigasi bencana. Kami berharap pengurus LPM berperan aktif dalam membangun kesadaran masyarakat untuk menghadapi berbagai potensi bencana di lingkungan masing-masing,” ungkap Rina.Melalui workshop tersebut, para pengurus LPM diharapkan dapat memperkuat pemahaman mengenai pentingnya mitigasi, meningkatkan kemampuan berkoordinasi, serta mendorong tumbuhnya budaya sadar bencana di tengah masyarakat.Bekal pengetahuan itu diharapkan tidak berhenti setelah kegiatan berakhir, tetapi dapat diterapkan dalam aktivitas kelembagaan dan kehidupan masyarakat sehari-hari.<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhE_11xJE2PFgr3UFOkc7Kx2iMP__QWS5X_FBD8p3pcseKQRWOr4JUol1VDfMc7t2b7PN55IHmwgLgwlYW8aL5fpJeprYRiYbladd2KW0xs50ujaObE_5e9gQj5q8oY6_5Czse5cPH9PoCQbFi6THqVc0ReHujtcNVCX8UJSwaUGUcwM_Gb9Z07FFTSWQ/s705/SUMATRAZONE%20dari%20sumatra%20membedah%20nusantara.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="416" data-original-width="705" height="378" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhE_11xJE2PFgr3UFOkc7Kx2iMP__QWS5X_FBD8p3pcseKQRWOr4JUol1VDfMc7t2b7PN55IHmwgLgwlYW8aL5fpJeprYRiYbladd2KW0xs50ujaObE_5e9gQj5q8oY6_5Czse5cPH9PoCQbFi6THqVc0ReHujtcNVCX8UJSwaUGUcwM_Gb9Z07FFTSWQ/w640-h378/SUMATRAZONE%20dari%20sumatra%20membedah%20nusantara.JPG" width="640" /></a></div> Membangun Masyarakat yang Lebih Tangguh Menghadapi BencanaKota Padang membutuhkan kesiapsiagaan yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat, terutama dalam menghadapi risiko bencana hidrometeorologi seperti banjir. Karena itu, pembangunan infrastruktur pengendalian banjir perlu didukung langkah-langkah nonstruktural, termasuk edukasi kebencanaan, peningkatan kapasitas masyarakat, serta penguatan koordinasi antara pemerintah dan unsur masyarakat.Keberadaan 312 peserta dari 104 kelurahan dalam workshop tersebut menjadi modal penting untuk memperluas penyebaran pengetahuan mengenai kesiapsiagaan bencana. Para pengurus LPM diharapkan mampu meneruskan informasi dan pemahaman yang diperoleh kepada masyarakat di wilayah masing-masing.Pada akhirnya, keberhasilan membangun Kota Padang yang lebih tangguh terhadap bencana membutuhkan sinergi berkelanjutan antara pemerintah, lembaga kemasyarakatan, dan warga. Infrastruktur yang memadai harus disertai masyarakat yang memahami risiko, peduli terhadap lingkungan, dan siap bertindak ketika menghadapi keadaan darurat.Melalui penutupan workshop ini, Pemerintah Kota Padang berharap pengurus LPM semakin memperkuat perannya sebagai penggerak masyarakat, baik dalam mendukung pembangunan maupun dalam membangun kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana.Dengan kolaborasi yang kuat, upaya penanganan bencana diharapkan tidak hanya berfokus pada pemulihan setelah bencana terjadi, tetapi juga semakin mengedepankan pencegahan, pengurangan risiko, dan perlindungan keselamatan masyarakat secara berkelanjutan.#rel/ede <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhCTO0-cT3GPDhQqxpsRVXDWdX2Cxe11jEYS1zSbEPBfVK7HFGESz04kv38LyZ9PxvKhBWFO-zFerEHJpq08HkmirDO3o_hu_fnbzU_jtaKNvwOPtQP-ZI3q6WzOXjJ-Xu1wmPl0nS1nc0WneWHBLfQ44imnzHmAWXx6yB31simfjK0_RndTfKDpZW1Gg/s2705/AYO%20JADI%20BIRO%20PERWAKILAN%20SUMATRAZONE.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2242" data-original-width="2705" height="530" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhCTO0-cT3GPDhQqxpsRVXDWdX2Cxe11jEYS1zSbEPBfVK7HFGESz04kv38LyZ9PxvKhBWFO-zFerEHJpq08HkmirDO3o_hu_fnbzU_jtaKNvwOPtQP-ZI3q6WzOXjJ-Xu1wmPl0nS1nc0WneWHBLfQ44imnzHmAWXx6yB31simfjK0_RndTfKDpZW1Gg/w640-h530/AYO%20JADI%20BIRO%20PERWAKILAN%20SUMATRAZONE.jpg" width="640" /></a></div>

Tutup Workshop Kesiapsiagaan Bencana, Wali Kota Fadly Amran Dorong LPM Jadi Garda Terdepan Mitigasi Banjir di Padang

PADANG - Wali Kota Padang Fadly Amran menegaskan pentingnya keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam memperkuat kesiapsiagaan bencana da...

Baca selengkapnya »

Taat Ritual Agama Tak Otomatis Manusia Etis

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi5iROnIQevMlARD73Z2nf5VHrX3tGUYDf-lnHju6uC4ebKGJeGTUFYDbzhyYQ4fWxQkAVYoYdhzngQDoSnDzi_k7WCyfbEMQ5DBm6Ci8GIKkRkqkOwrziSQ-u8JpaW8PouvWyn6cKpql0LVWcjs0WkV6tR9saYUcxJLNaxzwO3kIBVlpcOI9C1ZAVfnQ/s716/Yudi%20latif.webp" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="700" data-original-width="716" height="626" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi5iROnIQevMlARD73Z2nf5VHrX3tGUYDf-lnHju6uC4ebKGJeGTUFYDbzhyYQ4fWxQkAVYoYdhzngQDoSnDzi_k7WCyfbEMQ5DBm6Ci8GIKkRkqkOwrziSQ-u8JpaW8PouvWyn6cKpql0LVWcjs0WkV6tR9saYUcxJLNaxzwO3kIBVlpcOI9C1ZAVfnQ/w640-h626/Yudi%20latif.webp" width="640" /></a></div> Yudi Latif | Cendekiawan ADA manusia yang dikenal taat beragama dan tekun menjalankan ritual, tetapi ketika memegang amanah kekuasaan, tetap terjerat korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kekuasaan yang semestinya menjadi sarana pengabdian justru digunakan untuk memperkaya diri, menguntungkan kelompok sendiri, dan mengistimewakan kerabat. Seolah-olah ketaatan ritual dapat berdiri sendiri, tanpa harus berhadapan dengan tuntutan kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab moral.Ironisnya, seseorang bisa merasa telah menunaikan kewajibannya kepada Tuhan, tetapi mengabaikan kewajibannya terhadap manusia melalui amanah yang dipercayakan kepadanya.Di sinilah ironi keberagamaan bersembunyi: ketaatan dapat berlangsung tanpa kesadaran etis, ritual dapat dijalankan tanpa penghayatan moral, dan kesalehan dapat tumbuh tanpa berbuah keadilan.Barangkali, persoalannya terletak pada cara seseorang memahami ketaatan. Ketika moralitas diterima sebatas seperangkat perintah dan larangan, manusia cenderung bertanya, “Apa yang wajib kulakukan?” dan “Apa yang tidak boleh kulanggar?” tanpa melangkah lebih jauh untuk memahami alasan moral di baliknya. Kebaikan dilakukan karena diperintahkan, keburukan dihindari karena dilarang. Moralitas pun berhenti sebagai kewajiban dari luar diri, belum tumbuh menjadi kesadaran yang sanggup menuntun pilihan secara mandiri.Akibatnya, seseorang bisa merasa telah menjadi pribadi bermoral karena mematuhi aturan, tanpa sungguh-sungguh memeriksa apakah tindakannya adil, siapa yang dirugikan, dan kepentingan siapa yang sedang dilayani. Korupsi dapat dibungkus dengan dalih pengabdian, kolusi dibenarkan atas nama solidaritas, dan nepotisme dianggap sebagai bentuk kepedulian terhadap keluarga. Ikatan personal yang wajar dalam kehidupan pribadi dibawa ke ruang publik, seolah-olah kedekatan dapat menggantikan kompetensi dan keadilan. Padahal, amanah publik bukanlah milik pribadi yang bebas dibagikan kepada orang-orang terdekat.Kritik terhadap keterputusan antara ritual dan moralitas ini dapat ditemukan dalam Surah Al-Ma’un. Tuhan mengecam orang-orang yang menjalankan salat, tetapi mengabaikan anak yatim, tidak mendorong pemberian makan kepada orang miskin, dan enggan memberikan pertolongan. Pesannya begitu tajam: ritual keagamaan tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab terhadap sesama. Pengabdian yang tidak melahirkan kepedulian sosial kehilangan sesuatu yang mendasar dari makna moralnya.Jika mengabaikan penderitaan orang lemah saja mendapat kecaman, bagaimana dengan penyalahgunaan kekuasaan yang merampas hak masyarakat demi kepentingan pribadi dan kelompok? Bagaimana seseorang dapat merasa telah mendekat kepada Tuhan, tetapi justru menjauh dari keadilan yang menjadi hak sesamanya?Persoalannya bukan mempertentangkan agama dengan etika. Ajaran agama dapat menjadi sumber refleksi moral yang mendalam. Namun, ajaran itu kehilangan daya korektif ketika hanya diterima sebagai otoritas yang harus ditaati, tanpa dipahami dan diuji dalam kehidupan nyata. Etika menuntut lebih dari kepatuhan: ia meminta manusia menimbang alasan, memahami akibat, menguji pembenaran, dan mempertanggungjawabkan pilihannya.Dalam urusan kekuasaan, tuntutan itu menjadi semakin mendesak. Apakah jabatan diberikan berdasarkan kelayakan atau kedekatan? Apakah keputusan dibuat demi kepentingan umum atau demi lingkaran sendiri? Apakah amanah dipahami sebagai tanggung jawab atau sebagai kesempatan untuk membagi keuntungan?Sebab, ujian moral yang sesungguhnya bukanlah ketika seseorang berbicara tentang kebaikan, melainkan ketika ia harus memilih antara keadilan dan kepentingan dirinya sendiri.<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgds3ettkbw8_Dwu3c2bioYbDw9oYbbrzyR2phNHTFvJQHmk4LnGxXbCv6yGkEZq8KsFErin6nvIo6sB2i_fFuhI-sL7Uyb_wdnGWaYdN6LK6nT0GWqakeigP-jhywjkjLBbcZ1CxN30vEcLlOYgOdxQQSu_RHH1UByoW6BMiYwnWVWbpVDw3T5-qsxRA/s705/SUMATRAZONE%20dari%20sumatra%20membedah%20nusantara.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="416" data-original-width="705" height="378" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgds3ettkbw8_Dwu3c2bioYbDw9oYbbrzyR2phNHTFvJQHmk4LnGxXbCv6yGkEZq8KsFErin6nvIo6sB2i_fFuhI-sL7Uyb_wdnGWaYdN6LK6nT0GWqakeigP-jhywjkjLBbcZ1CxN30vEcLlOYgOdxQQSu_RHH1UByoW6BMiYwnWVWbpVDw3T5-qsxRA/w640-h378/SUMATRAZONE%20dari%20sumatra%20membedah%20nusantara.JPG" width="640" /></a></div> Tentu, ketaatan tidak selalu meniadakan refleksi, sebagaimana keberagamaan tidak otomatis melahirkan kepatuhan mekanis. Seseorang dapat menjalankan ritual sekaligus memiliki kesadaran etis yang mendalam. Persoalannya muncul ketika kepatuhan dianggap sudah cukup, seolah-olah menjalankan kewajiban ritual membebaskan seseorang dari tuntutan untuk berlaku jujur, adil, dan bertanggung jawab.Karena itu, kesalehan tidak cukup diukur dari ketekunan menjalankan ritual, tetapi juga dari kesanggupan menahan diri ketika memiliki kesempatan untuk menyalahgunakan kekuasaan. Jangan sampai bahasa pengabdian digunakan untuk membenarkan nepotisme, sementara keadilan hanya menjadi tuntutan bagi orang lain. Jangan sampai seseorang begitu sibuk memastikan dirinya tidak melanggar kewajiban ritual, tetapi abai terhadap hak masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya.Pada akhirnya, ukuran moral seorang pemegang kekuasaan bukan hanya apa yang diyakininya, melainkan bagaimana ia memperlakukan amanah. Apakah ia sanggup menolak keuntungan yang tidak patut? Apakah ia berani mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan keluarga dan kelompoknya? Apakah ia tetap berlaku adil ketika memiliki kuasa untuk berbuat sebaliknya?Jangan sampai seseorang begitu tekun bersujud di hadapan Tuhan, tetapi mengabaikan keadilan terhadap manusia. Sebab, kesalehan yang tidak sanggup membatasi keserakahan dan keberpihakan diri mudah berubah menjadi kesalehan simbolik: tampak luhur dalam ritual, tetapi kehilangan daya moral ketika berhadapan dengan kekuasaan. (*) <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEisUNk4fyRCXFl6v8NWJBI92Xm_6eqlYrMDCW_Ox7ye4H92Dlp1Lfo8wiSv3EyRGuoIypYsPxb9Bf52pmMz8geGBtvF-N2UZzSZZ37rDTfm-egj9IKr7SuWfrHUXN0EDSZNyNC8RT6pNhHUGDP3VGXyGZPF91wNDAcuvy5vgwtgkai8gcCwk6k28lwiUQ/s2705/AYO%20JADI%20BIRO%20PERWAKILAN%20SUMATRAZONE.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2242" data-original-width="2705" height="530" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEisUNk4fyRCXFl6v8NWJBI92Xm_6eqlYrMDCW_Ox7ye4H92Dlp1Lfo8wiSv3EyRGuoIypYsPxb9Bf52pmMz8geGBtvF-N2UZzSZZ37rDTfm-egj9IKr7SuWfrHUXN0EDSZNyNC8RT6pNhHUGDP3VGXyGZPF91wNDAcuvy5vgwtgkai8gcCwk6k28lwiUQ/w640-h530/AYO%20JADI%20BIRO%20PERWAKILAN%20SUMATRAZONE.jpg" width="640" /></a></div>

Taat Ritual Agama Tak Otomatis Manusia Etis

Yudi Latif | Cendekiawan ADA manusia yang dikenal taat beragama dan tekun menjalankan ritual, tetapi ketika memegang amanah kekuasaan, teta...

Baca selengkapnya »

Saat Diaspora Indonesia Menjadi Orang Asing di Tanah Air Sendiri

Asta Cita dalam Timbangan Kaum Muda

Survei IndocPolls: Seskab Teddy Terbaik, Nusron Wahid Berkinerja Terburuk!

Nusron Wahid Minta Pejabat ATR/BPN Tak Persulit Masyarakat Urus Sertifikat

Tutup Workshop Kesiapsiagaan Bencana, Wali Kota Fadly Amran Dorong LPM Jadi Garda Terdepan Mitigasi Banjir di Padang

Taat Ritual Agama Tak Otomatis Manusia Etis

Nasional

MANCANEGARA

PARIWARA

NKRIZONE

JABODETABEKZONE

LAMPUNGZONE

SUMSELZONE

BABELZONE

JAMBIZONE

KEPRIZONE

RIAUZONE

BENGKULUZONE

SUMUTZONE

ACEHZONE

SUMBARZONE

Limapuluh Kota

Kab. Padang Pariaman

Kota Padang

Kab. Pesisir Selatan

Kota Pariaman

DPRD Padang

TANAH DATAR

KAB. DHARMASRAYA

KAB. PASAMAN BARAT

KAB. PASAMAN

SAWAH LUNTO

KAB. SIJUNJUNG

KAB. SOLOK

KOTA SOLOK

Kota Padangpanjang

Kab. Solok Selatan

Kota Payakumbuh

Politik

EKBIS