JAKARTA -- Ide Wakapolri Komjen Polisi Gatot Eddy Pramono melibatkan preman pasar untuk membantu pengawasan protokol kesehatan menuai kritik.

Menurut Pengamat kebijakan publik Agus Pambagyo ide tersebut justru berbahaya bila diterapkan.

Meskipun preman yang akan digunakan merupakan preman binaan dan akan diawasi oleh TNI dan Polri, tetap saja mentalitasnya sebagai preman tidak akan hilang.

"Ini ide gila dan nyeleneh dari Wakapolri. Menurut saya ini sedikit berbahaya ya," kata Agus di Jakarta, Jumat (11/9/2020).

BACA JUGA: Polri Bakal Libatkan Preman Pasar... 

Menurut Agus, pada umumnya mentalitas para preman dibentuk dari kehidupan yang keras selama bertahun-tahun.

Mentalitas preman itulah yang dikhawatirkan akan menyulut bentrok dengan masyarakat.

"Bagaimana jika nanti mereka kelewatan?" kata Agus.

Harus diingat, kata Agus, kerumunan massa itu membahayakan.

Ketika ada persoalan kecil saja akan memicu munculnya keributan, dan hal itu akan sulit menyelesaikannya.

Jadi, Agus tidak setuju dengan ide Wakapolri untuk menggunakan preman dalam penertiban protokol kesehatan Covid-19 di manapun.

"Jadi mohon maaf, saya agak khawatir dengan penggunaan preman untuk penegakan hukum, meski itu diawasi oleh TNI Polri," katanya.

Pedagang Terindimidasi
Penolakan juga muncul di dari kalangan Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) DKI Jakarta terkait gagasan melibatkan preman pasar dalam penertiban protokol kesehatan di pasar.

“Saya kira bapak Wakapolri tidak perlu sampai sejauh itu melibatkan preman pasar untuk mengawasi aktivitas warga, terutama di pasar-pasar," kata Ketua DPW IKAPPI Jakarta, Miftahudin, Sabtu (12/9/2020).

Menurutnya, jauh lebih efektif jika pengawasan dilakukan oleh paguyuban atau ketua-ketua blok pasar, karena keterlibatan pedagang justru memperkuat displin pedagang.

"Saat ini para pedagang pasar di DKI Jakarta memang terpukul karena penurunan omset sekitar 60-70 persen akibat PSBB," katanya.

Dalam temuan IKAPPI Jakarta, Miftah mengatakan ada kurang lebih sekitar 400 ribu pedagang pasar tradisional dan pedagang kaki lima di sekitar pasar yang mengalami dampak penurunan omset akibat pagebluk.

Para pedagang, dikatakan Miftah, saat ini sedang mencoba bangkit kembali dan memulai aktivitas roda ekonomi mereka mencari nafkah untuk keluarga.

"Namun, tidak elok rasanya bila pada saat para pedagang mencari nafkah, aktivitas jual beli yang sedang berlangsung diawasi oleh para preman pasar. Jelas para pedagang pasar akan merasa terintimidasi dengan kehadiran para preman pasar mengawasi aktivitas mereka," katanya.

IKAPPI DKI Jakarta pun mendorong agar pemerintah atau apparat keamanan (TNI – POLRI) menyiapkan langkah-langkah yang kongkrit dan diharapkan oleh para pedagang, agar para pedagang merasa terlindungi dan terayomi dengan baik.

"Lebih baik pelibatan Pramuka atau personel IKAPPI untuk membantu memberikan penyuluhan dan mengingatkan bahaya Covid-19 kepada para pedagang di pasar dengan cara yang lebih humanis ketimbang ide melibatkan preman pasar yang cenderung justru kurang humanis dan tidak mengayomi para pedagang," katanya.

"Pedagang sudah tertekan kami berharap kita semua membantu pedagang agar mampu melewati kondisi berat ini" pungkas Miftah.

Diberitakan, Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono berencana memberdayakan preman pasar untuk membantu pengawasan protokol kesehatan di pasar.

“Kita juga berharap penegak disiplin internal di klaster pasar, di situ kan ada 'jeger-jegernya' di pasar, kita jadikan penegak disiplin," kata Gatot di Mako Polda Metro Jaya, Kamis (10/9/2020).

Kendati demikian, menurut Gatot, TNI-Polri akan tetap mengawasi para preman tersebut agar tidak melanggar aturan dan tetap mengedepankan cara humanis.

Dukungan Politisi
Sejumlah politisi saat dikonfirmasi tak menentang ide Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono.

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Gerindra Habiburokhman meyakini niat dari Gatot baik adanya.

Menurutnya preman yang di mata publik kerap susah diatur dapat mendisiplinkan diri dengan adanya pelibatan mereka untuk menertibkan masyarakat. Namun tetap diperlukan pengawasan ketat terhadap para preman.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengaku setuju dengan program yang direncanakan oleh Wakapolri.

"Saya setuju apa yang diprogramkan Wakapolri," ujar Sahroni, Sabtu (12/9/2020).

Akan tetapi, Sahroni meminta rencana pemberdayaan preman pasar tetap dilaksanakan dengan pengawasan ketat oleh TNI-Polri.

Politikus NasDem tersebut mengkhawatirkan para preman bisa berlaku semena-mena pada rakyat apabila tidak ada yang mengawasi. 

Sumber: tribunnews
 
Top