"Kami memang sudah mengajukan begitu pemerintah mengeluarkan revisi PP No 96 tahun 2021 yang memungkinkan untuk ormas keagamaan mendapatkan konsesi tambang, kami juga kemudian mengajukan permohonan," kata Gus Yahya di Kantor PBNU, Jakarta, Kamis (6/9/2024).
Gus Yahya mengaku belum tahu lokasi tambang yang diberikan oleh pemerintah. Ia memastikan bakal menolak jika diberi lahan milik masyarakat atau bersinggungan dengan masyarakat adat.
"Kalau kan NU dikasih tempat konsesi di tengah permukiman ya tentu saja kita ndak akan mau. Atau dikasih konsesi yang di situ ada klaim hak ulayat misalnya ya tentu tidak bisa, kita tidak mau lah. Kita lihat dulu di mana tempatnya kan," ujarnya.
Gus Yahya mengatakan pihaknya membutuhkan segala sesuatu yang halal sebagai salah satu sumber pendapatan untuk pembiayaan organisasi.
"Nah kemudian bagaimana NU menyikapi ini. NU ini pertama-tama butuh apapun yang halal yang bisa jadi sumber revenue untuk pembiayaan organisasi. Karena keadaan di bawah ini sangat-sangat memerlukan intervensi sesegera mungkin," katanya.
"Dan untuk mengelola itu semua dibutuhkan sumber daya. Dan realitasnya kita ketahui sumber daya komunitas yang diambil dari komunitas itu sendiri tak jadi tercukupi. Dan perlu ada intervensi," ujarnya.
PGI Nyatakan Tak Punya Kemampuan Kelola Tambang
Gus Yahya lantas menyambut ketika pemerintah menyediakan kesempatan untuk diberikan izin tambang bagi ormas keagamaan. Baginya, janji pemberian tambang ini sudah lama sejak Muktamar NU yang digelar tahun 2021 lalu.
Terlebih, ia melihat banyak warga NU di tingkat bawah sangat memerlukan bantuan anggaran. Ia mencontohkan masih banyak pesantren NU dengan fasilitas terbatas hingga guru-guru NU yang memiliki gaji minim.
"Nah kalau kita tunggu afirmasi pemerintah yang langsung itu nanti berhadapan dengan parameter birokrasi yang lama sekali. Nah kami selama ini NU ini secara langsung ini kami ketahui persis bagaimana melakukan intervensi strategis untuk hadapi masalah ini," kata dia.
Jokowi telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
Aturan ini memberikan karpet merah ke organisasi keagamaan seperti NU untuk mengelola tambang. Beberapa organisasi menyambut baik, namun ada beberapa yang menolak.
#cnn/ede
