SETIAP pagi, anak-anak berangkat ke sekolah dengan tas di punggung dan harapan yang belum sepenuhnya mereka pahami. Di ruang-ruang kelas, mereka belajar membaca, berhitung, dan mengenal dunia. Namun di balik rutinitas itu, tersimpan satu pertanyaan yang jarang diajukan dengan sungguh-sungguh: ke mana sebenarnya pendidikan ini membawa mereka? Apakah ia benar-benar membuka masa depan, atau justru hanya mengajarkan cara bertahan di dalam sistem yang belum sepenuhnya adil?
Tanggal 2 Mei selalu mengingatkan kita pada gagasan besar tentang pendidikan sebagai jalan memerdekakan manusia—sebuah cita-cita yang pernah dirumuskan oleh Ki Hadjar Dewantara. Pendidikan, dalam pengertian ini, bukan sekadar proses transfer ilmu, melainkan upaya membentuk manusia yang utuh: berpikir, merasa, dan bertindak dengan kesadaran. Namun ketika kita melihat kondisi pendidikan Indonesia hari ini, gambaran itu tampak belum sepenuhnya terwujud.
Pendidikan kita bergerak, bahkan dalam beberapa hal menunjukkan kemajuan. Akses semakin luas, kebijakan terus diperbarui, dan berbagai upaya dilakukan untuk menjangkau lebih banyak anak, tetapi di saat yang sama, ketimpangan masih menjadi kenyataan yang sulit diabaikan.
Di kota-kota besar, sekolah mulai mengadopsi pendekatan pembelajaran yang lebih terbuka dan berbasis teknologi. Siswa diajak berdiskusi, berpikir kritis, dan memahami konteks. Namun di banyak daerah lain, pendidikan masih berjalan dalam pola lama—menghafal, mengikuti, dan jarang mempertanyakan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa pendidikan belum sepenuhnya menjadi ruang yang adil bagi semua.
Di tengah situasi tersebut, guru berada pada posisi yang sangat menentukan. Mereka diharapkan menjadi penuntun, bukan sekadar pengajar. Namun realitas di lapangan sering kali tidak berpihak. Banyak guru masih harus menghadapi keterbatasan—baik dalam hal kesejahteraan, fasilitas, maupun dukungan profesional. Di saat tuntutan terhadap mereka semakin tinggi, ruang untuk mengajar dengan tenang dan mendalam justru sering menyempit.
Perubahan kurikulum yang terus terjadi dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya upaya untuk memperbaiki arah pendidikan. Pendekatan yang lebih fleksibel dan berpusat pada siswa mulai diperkenalkan. Namun perubahan yang tidak selalu diiringi kesiapan membuat implementasinya berjalan tidak merata.
Di satu tempat, kurikulum menjadi ruang kreativitas. Di tempat lain, ia tetap menjadi beban administratif. Sementara itu, teknologi hadir sebagai kekuatan baru yang tidak bisa dihindari. Ia membuka akses pengetahuan yang luas, memungkinkan pembelajaran melampaui batas ruang dan waktu.
Namun teknologi juga membawa tantangan: kesenjangan akses, perubahan cara berpikir yang serba cepat, dan potensi hilangnya kedalaman dalam belajar. Pendidikan kemudian berada dalam tarik-menarik antara kemudahan dan makna.
Di tengah semua itu, pertanyaan yang lebih mendasar kembali muncul: untuk apa pendidikan itu? Selama ini, pendidikan sering diukur melalui angka—nilai, peringkat, dan sertifikat. Padahal, pendidikan seharusnya tidak berhenti pada capaian-capaian tersebut. Ia seharusnya membentuk manusia yang mampu memahami dirinya, orang lain, dan dunia yang terus berubah.
Dalam kerangka itulah, gagasan Ki Hadjar Dewantara kembali menemukan relevansinya. Pendidikan sebagai proses kebudayaan mengandaikan adanya hubungan antara pengetahuan dan nilai, antara individu dan masyarakat. Tanpa itu, pendidikan akan kehilangan arah, menjadi sekadar sistem tanpa jiwa.
Hari Pendidikan Nasional seharusnya tidak berhenti pada seremoni. Ia adalah momen refleksi—untuk melihat kembali arah yang kita tempuh, dan untuk bertanya dengan jujur tentang apa yang telah kita capai. Pendidikan Indonesia hari ini memang tidak berhenti. Ia terus bergerak, beradaptasi, dan mencoba menjawab tantangan zaman. Namun gerak itu masih menyisakan banyak pertanyaan.
Pada akhirnya, masa depan anak-anak sekolah tidak hanya ditentukan oleh kebijakan atau kurikulum, tetapi oleh kesadaran kita bersama tentang makna pendidikan itu sendiri. Apakah kita sungguh-sungguh ingin membentuk manusia yang merdeka, atau sekadar menyiapkan mereka untuk menyesuaikan diri?
Di sanalah pertanyaan itu kembali mengemuka—pelan, tetapi mendesak: ketika anak-anak terus datang ke sekolah setiap pagi, apakah kita benar-benar sedang menyiapkan masa depan mereka, atau justru sedang menunda untuk menjawabnya? (*)
Jakarta, 2 Mei 2026
