Oleh Azkar Badri | Akademisi, Konsultan
ISU PENYADAPAN presiden Prabowo berkembang kemana-mana, baik menyangkut sasaran penyadapan itu sendiri maupun orang yang terlibat dalam melakukan kegiatan besar itu. Kegiatan yang luar biasa, tentu tidak bisa dilakukan oleh segelintir orang, dari peran besar sampai peran terkecil, semuanya menjadi sistem. Sebuah sepeda saja tidak bisa jalan jika tidak ada atau tidak berfungsi pentil ban sepeda untuk memasukkan angin dan sekaligus menahan angin keluar atau bocor.
Lebih jauh lagi dalam teori partisipasi politik, orang yang mengetahui dan tidak menghambat gerakan politik yang dilakukan. Itu juga dinamakan partisipasi politik. Tinggal lagi kelas dan kadar partisipasi politik tersebut.
Nama Bahli Lahadalia dalam isu penyadapan disinyalir masuk dalam perbincangan. Memang belum masuk ke kategori sebagai tersangka. Nanti diuji dan ditelisik oleh aparat yang berwenang, Tim Penyidik Polri.
Bahlil Lahadalia saat ini menduduki tiga kursi strategis sekaligus: Kursi pertama sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Menteri ESDM, dan kursi kedua sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Ketiga kursi itu diperoleh dalam waktu yang berdekatan dan sama-sama berbasis pada kepercayaan Presiden Prabowo Subianto dan kepercayaan kader Golkar. Namun setelah isu penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo berkembang pada awal November 2026, ketiga kursi itu secara bersamaan masuk dalam ancaman.
Tulisan ini menganalisis ancaman tersebut dengan kerangka teori dual legitimacy dan political survival. Kesimpulannya, ancaman terhadap kursi Menko dan menteri SDM bersifat politis-yuridis dan berada di tangan Presiden, sedangkan ancaman terhadap kursi Ketum Golkar bersifat organisatoris dan berada di tangan kader. Keduanya saling menguatkan, sehingga jika satu kursi goyah, kursi yang lain ikut goyah.
Pada 1 Oktober 2026, Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle ketujuh Kabinet Merah Putih. Dalam reshuffle itu, Bahlil Lahadalia yang semula hanya Menteri ESDM, diangkat menjadi Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, sekaligus tetap merangkap Menteri ESDM.
Ini adalah promosi yang tidak biasa. Di satu sisi, Bahlil naik kelas menjadi Menko. Di sisi lain, ia tidak melepaskan jabatan lamanya. Ia menjadi koordinator sekaligus pelaksana. Ia menjadi wasit sekaligus pemain.
Sebulan kemudian, pada 3-6 November 2026, Bareskrim Polri menetapkan 4 perwira tinggi Polri sebagai tersangka kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo, pejabat negara, ketua umum parpol, pengusaha, dan tokoh masyarakat. Muncul kemudian spekulasi dari pengamat intelijen Sri Radjasa Chandra bahwa ada ketua umum parpol yang mengetahui atau terlibat dalam operasi penyadapan itu. Ciri-ciri yang disebutkan: dekat dengan Presiden ke-7 Joko Widodo dan menjabat menteri di Kabinet Merah Putih.
Publik kemudian mengaitkannya dengan Bahlil. Meskipun sampai hari ini Bahlil bukan tersangka dan Polri masih dalam tahap pendalaman, dampak politiknya sudah sangat besar: tiga kursinya langsung terancam.
Pertama Kursi yang Terancam: Menko Hilirisasi dan Menteri ESDM
Dalam sistem presidensial Indonesia, jabatan menteri adalah hak prerogatif Presiden. Presiden bisa mengangkat dan memberhentikan menteri kapan saja tanpa harus menunggu putusan pengadilan.
Bahlil sendiri menyadari hal ini. Ketika ditanya soal kemungkinan diganti sebagai Menteri ESDM, Saya tidak boleh menjawab melampaui batas kewenangan. Saya hanya menjalankan sesuai dengan apa yang diperintahkan dalam Keppres Bapak Presiden.
Artinya, kursi Menko dan Menteri ESDM Bahlil sepenuhnya bergantung pada kepercayaan Presiden Prabowo. Jika Presiden merasa kepercayaannya dikhianati oleh isu penyadapan, kedua kursi itu bisa hilang dalam satu malam, hanya dengan satu Keppres.
Tambah lagi seebelum isu penyadapan meledak, posisi Bahlil sebagai menteri sudah rapuh karena survei.
Survei Rapor 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran yang dirilis CELIOS bersama Kabinet Bayangan pada 11 Oktober 2026 menempatkan Bahlil sebagai menteri dengan skor kinerja terburuk, minus 159, lebih rendah dari Menteri HAM Natalius Pigai dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
Ironisnya, menteri dengan skor terburuk justru diberi tambahan jabatan Menko. Ini menimbulkan pertanyaan publik: apa standar penilaian Presiden?
Dalam ilmu administrasi publik, ini disebut performance legitimacy deficit. Seorang pejabat yang kinerjanya dinilai buruk oleh publik akan sangat mudah digoyang ketika ada isu baru, karena publik sudah memiliki prasangka negatif sebelumnya.
Belum lagi masalah Rangkap Jabatan di pemerintahan, sebagai Menteri Koordinator perekonomian Hilirisasi dan Menteri ESDM. CELIOS dan Transparency International Indonesia menilai rangkap jabatan Bahlil sebagai Menko sekaligus Menteri ESDM menciptakan konflik kepentingan struktural.
Peneliti CELIOS, Muhamad Saleh, mengatakan_”Jadi, Bahlil sebagai Menko akan mengoordinasikan Bahlil sebagai Menteri ESDM. Jika kebijakan ESDM bermasalah, ia harus mengoreksi kebijakannya sendiri.”_
Begitu juga, Peneliti TI Indonesia, Bagus Pradana, menambahkan: “Fungsi koordinasi yang seharusnya melekat di jabatan Menko berisiko kehilangan independensinya dan berubah menjadi mekanisme legitimasi atas kebijakan sektoral dari jabatan Menteri ESDM-nya.”
Artinya, kursi Menko Bahlil sudah bermasalah secara kelembagaan sejak awal. Sekarang terkait dengan isu penyadapan bertambah menjadi pemicu untuk mempercepat evaluasi ulang terhadap rangkap jabatan itu.
Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo, Fuad Bawazier, pada 22 Oktober 2026 juga memprediksi reshuffle akan berlanjut: “Saya rasa ini akan berlanjut, kan masih ada menteri yang enggak tahu ke mana lagi perginya. Ya kan itu mesti di-reshuffle.” Ia menyiratkan bahwa karena Bahlil sudah jadi Menko, menteri di bawahnya, termasuk Menteri ESDM, kemungkinan akan diganti orang lain.
Kursi Ketua Umum Golkar yang Ikut Terancam
Pada 6 November 2026, beredar flyer seruan Munaslub Partai Golkar di grup WhatsApp dan media sosial. Flyer itu mencantumkan foto Ahmad Doli Kurnia Tanjung sebagai Calon Ketua Umum dengan slogan: “Sukseskan Munaslub Partai Golkar: Selamatkan Partai Golkar dari Gank Solo.” Rencana Munaslub itu disebut akan digelar di Hotel Mercure Convention Center Ancol pada Minggu, 29 November 2026.
Meskipun DPP Golkar melalui Sekjen Muhammad Sarmuji membantah dan menyebut flyer itu tidak terkonfirmasi dan tidak berdasar.
Namun dalam ilmu politik, bantahan tidak berarti ancaman itu tidak ada. Sejarah Golkar menunjukkan bahwa isu Munaslub selalu muncul ketika ketua umum dianggap sudah tidak sejalan dengan Presiden. Ini pernah terjadi pada era Airlangga Hartarto, dan kini terulang pada era Bahlil.
Isu Penyadapan Memukul Kursi Ketum Golkar
Golkar adalah partai yang doktrinnya adalah partai pemerintah. Golkar tidak akan mempertahankan ketua umum yang dianggap menjadi beban bagi Presiden.
Ketika nama Bahlil dikaitkan dengan penyadapan terhadap Presiden Prabowo, kader Golkar mulai berpikir: Apakah Bahlil masih bisa menjadi jembatan antara Golkar dan Prabowo? Atau justru Bahlil menjadi penghalang?
Inilah yang disebut political survival theory oleh Bruce Bueno de Mesquita: Seorang pemimpin partai akan dipertahankan selama ia bisa menjamin akses partai terhadap sumber daya kekuasaan. Jika ia dianggap justru menutup akses itu karena dicurigai Presiden, maka kader akan mencari pemimpin baru.
Sosok Ahmad Doli Kurnia Tanjung muncul sebagai simbol perlawanan itu. Doli bukan orang baru. Ia adalah Wakil Ketua Umum Golkar, mantan Ketua DPD Golkar Sumut Plt yang ditunjuk Bahlil sendiri untuk menggantikan Musa Rajekshah pada Desember 2025. Kini Doli dikabarkan tengah meminta restu ke sejumlah petinggi partai, termasuk Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, untuk mengamankan jalan menuju kursi Ketum.
Bahlil Korban Sekaligus Tertuduh
Persoalan yang membuat posisi Ketum Golkar semakin sulit. Dalam isu penyadapan ini, Bahlil juga menjadi korban atau sasaran penyadapan bersama Ketua Umum partai politik lain. Namun dia juga terseret masuk dalam melakukan kegiatan besar tersebut. Bahlil dituduh sebagai pelaku atau orang yang mengetahui penyadapan itu. Dua narasi ini bertabrakan di kepala kader. Kader menjadi bingung: haruskah membela Bahlil sebagai korban, atau menjauh dari Bahlil karena takut ikut terseret sebagai pelaku?
Kebingungan inilah yang dimanfaatkan oleh kelompok yang menginginkan Munaslub. Namun
Kursi-kursi Bahlil ini tidak berdiri sendiri, saling mengunci satu sama lain.
Jika kursi Menko, Menteri ESDM hilang, kursi Ketum Akan Goyah. Karena selama ini, kekuatan Bahlil di Golkar ditopang oleh kedekatannya dengan Presiden. Jika Presiden mencopotnya dari Menko dan Menteri ESDM itu adalah sinyal bahwa Presiden sudah tidak percaya. Kader Golkar akan membaca sinyal itu dan segera mencari ketua umum baru yang lebih dipercaya Presiden.
Begitu juga sebaliknya, jika kursi Ketum hilang, kursi Menko akan goyah. Karena Presiden memilih Bahlil sebagai Menko bukan hanya karena kemampuan teknisnya, tetapi juga karena Bahlil adalah Ketua Umum Golkar, partai kedua terbesar di parlemen. Jika Bahlil bukan lagi Ketum Golkar, nilai tawar politiknya di hadapan Presiden akan menurun drastis. Presiden tidak lagi membutuhkan Bahlil untuk mengendalikan Golkar.
Inilah yang dalam teori disebut double-bind trap atau jebakan ganda. Bahlil harus mempertahankan kedua kursi secara bersamaan, karena kehilangan satu kursi akan mempercepat hilangnya kursi yang lain.
Harus Dilakukan Bahlil
Secara ilmiah, Bahlil memiliki tiga pilihan:
Pertama, Strategi Klarifikasi Total. Bahlil harus meminta Polri untuk memeriksa dirinya secara terbuka, termasuk membuka akses terhadap data komunikasi dan aliran dananya. Jika bersih, klarifikasi itu akan memulihkan kedua kursinya sekaligus.
Kedua, Strategi Melepas Satu Kursi. Dalam sejarah politik Indonesia, banyak tokoh yang selamat karena rela melepas satu kursi untuk menyelamatkan kursi yang lain. Misalnya, melepas kursi Menko untuk fokus membenahi Golkar, atau melepas kursi Ketum untuk fokus sebagai menteri. Mempertahankan dua kursi sekaligus dalam situasi krisis justru membuat kedua kursi semakin rapuh.
Ketiga, Strategi Menunggu Momentum Presiden. Bahlil harus membiarkan Presiden yang memutuskan. Jika Presiden masih percaya, maka kedua kursi itu aman. Jika Presiden sudah tidak percaya, maka tidak ada strategi apapun yang bisa menyelamatkan Bahlil.
Pada akhirnya, nasib kursi-kursi strategis Bahli ditentukan oleh, apakah Presiden Prabowo masih percaya kepada Bahlil atau tidak. Dan kepercayaan itu hanya bisa dibuktikan dengan proses hukum yang transparan, bukan dengan bantahan di depan wartawan. (*)
Salam Indonesia Kuat
#hatipena
