Albertus M Patty | Penulis
ADA sesuatu yang patut dicatat dalam sejarah kebijakan publik kita: sekelompok akademisi yang tergabung dalam Constitutional and Administrative Law Society (CALS) memilih berjalan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, bukan untuk menolak anak makan bergizi, melainkan untuk menggugat cara negara memahami pendidikan (Kompas.com 28 April 2026)
Pemangkasan Anggaran?
Melalui suara kritis Bivitri Susanti, mereka mempertanyakan kebijakan negara yang memangkas anggaran pendidikan dua ratusan trilyun rupiah dan dialihkan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Apakah negara sedang tergoda memecahkan masalah kompleks pendidikan dengan resep yang terlalu sederhana? Pertanyaan itu penting, sebab kritik ini bukanlah kritik terhadap gizi, melainkan kritik terhadap cara berpikir kebijakan.
Tak ada orang waras yang menolak siswa makan sehat. Di daerah-daerah tertentu, banyak siswa datang ke sekolah membawa lapar, bukan bekal. Dalam konteks itu, program nutrisi jelas memiliki pijakan moral yang kuat. Amartya Sen dalam Development as Freedom ingatkan bahwa kelaparan, stunting, anemia, dan malnutrisi adalah penghalang kebebasan manusia untuk berkembang. Anak lapar sulit belajar optimal. Itu benar. Sangat benar.
Pertanyaan kritisnya adalah: benarkah soal gizi itu merupakan satu-satunya bottleneck pendidikan Indonesia sehingga perlu pemotongan anggaran pendidikan sebanyak itu demi MBG? Jelas, tidak!
Gagal Fokus
Di banyak pelosok, masalahnya bukan menu makan siang, melainkan sekolah yang atapnya bocor, jembatan menuju sekolah yang nyaris roboh, transportasi yang minim, jumlah guru yang kurang, kualitas guru yang minim, perpustakaan yang kosong, laboratorium yang tak pernah ada, internet yang lebih gaib daripada sinyal harapan, dan kualitas pembelajaran yang tertinggal jauh.
Di kota-kota besar, tantangannya berbeda lagi: kreativitas, inovasi, riset, STEM, dan kompetensi global.
Pendidikan di Indonesia memiliki gugusan persoalan yang beragam dan ‘complicated’, tetapi kebijakan kita sering datang seperti hujan deras: gebyah uyah, membasahi semua, tetapi memahami sedikit.
Di sinilah kritik John Doerr dalam Measure What Matters terasa menampar: organisasi gagal bukan karena kekurangan program, tetapi karena terlalu banyak tujuan, terlalu sedikit fokus. Kita seperti ingin menyelesaikan semuanya sekaligus, tetapi tak tuntas menyelesaikan yang paling penting. Kita gagal fokus pada hal terpenting yang paling dibutuhkan.
Howard Gardner, melalui Frames of Mind, mungkin akan tertawa getir melihat kebijakan pemerintah yang simplistik ini. Sebab pendidikan, katanya, bukan hanya feeding stomach, tetapi feeding minds. Ini bukan soal perut, tapi otak!
Anak-anak Indonesia lebih membutuhkan asupan intelektual: kreativitas, ruang eksperimen, critical thinking, ecological intelligence, dan social intelligence. Kalau anggaran laboratorium dipangkas, pelatihan guru dikurangi, status guru honorer terus mengambang, riset siswa dilemahkan, dan inovasi sekolah dikorbankan, maka yang terjadi sederhana: perut kenyang, otak kelaparan. Dan bangsa yang otaknya lapar, cepat atau lambat, akan tetap tertinggal, meski menunya bergizi.
Jadi, ketika negara lebih sibuk menghitung jumlah piring yang dibagikan, sudahkah ia sungguh menghitung apa yang paling dibutuhkan pendidikan, atau jangan-jangan kita sedang membangun generasi yang ahli makan siang, tetapi gagap menghadapi masa depan? (*)
Bandung, 4 Mei 2026
