PADANG -- Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) resmi berubah. Perubahan ini tercantum dalam Peraturan Daerah (Perda) No. 13 tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda No. 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat. 

Sekaitan dengan perubahan nomenklatur itu, direncanakan sore hari ini (Jumat, 21/5/2021), Gubernur Sumbar Mahyeldi melantik dan mengukuhkan sejumlah pejabat.

Kabiro Organisasi Setdaprov Sumbar, Ahmad Zakri, sebelumnya mengatakan, berdasarkan Perda tersebut, setidaknya ada beberapa OPD yang mengalami perubahan nomenklatur. Perubahan ini, lantaran adanya pergeseran urusan dari satu OPD ke OPD yang lain dan juga menyesuaikan nama sesuai regulasi terbaru.

"Misalnya di Sekretariat Daerah, tadinya ada Biro Humas. Pada Perda terbaru, urusan yang dinaungi Biro Humas ada yang pindah ke Dinas Kominfo dan Statistik. Urusan lain yang menjadi gawe Biro Humas berubah nama menjadi Biro Administrasi Pimpinan dan berada di bawah koordinasi Asisten III," papar Ahmad Zakri.

Ia lebih lanjut menyebutkan, di jajaran Sekretariat Daerah yang terdiri dari 9 Biro, 5 Biro di antaranya berubah nomenklaturnya. Begitu pula untuk Dinas, ada 7 Dinas yang berubah nomenklaturnya. Sedangkan untuk Badan, satu Badan yaitu Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) dipecah dua, yaitu Badan Pengelolaan Keuangan (BPKA) dan Aset Daerah dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

"Mendagri sudah menyetujui pengukuhan dan pelantikan pejabat eselon 2 Pemprov Sumbar yang sebelumnya diajukan Gubernur kepada Mendagri terkait perubahan nomenklatur OPD Pemprov Sumbar," kata Ahmad Zakri.

Siapa saja yang bakal dilantik dan dikukuhkan?

Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun dari berbagai sumber terpercaya di Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Setdaprov Sumbar), berikut nama-nama berikut jabatan para pejabat yang akan dilantik:

1.Devi Kurnia, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;

2.Iqbal Ramadi Payana, Kabiro Pemerintahan dan Otonomi Daerah; 

3. Benny Warlis, Asisten Perekonomian dan Pembangunan

4. Doni Samulo, Kabiro Pengadaan Barang dan Jasa

5. Luhur Budianda, Kabiro Administrasi Pembangunan.

6. Nasir Ahmad, Asisten Administrasi Umum, 

7.Rosail Akhyari Pardomuan, Kabiro Umum;

8. Hefdi, Kabiro Administrasi Pimpinan;

9. Fathol Bari, Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang;

10.Rifda Suriani, Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi;

11. Dedi Diantolani, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;

12. Besri Ahmad, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

13. Irwan,  Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

14. Jasman Rizal, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

15. Syafrizal, Kepala Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Holtikultura

16. Zainuddin, Kepala Badan Pendapatan Daerah

Sedangkan OPD baru lainnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, harus dilelang dan untuk sementara di-Plt-kan kepada staf ahli gubernur bidang ekonomi dan keuangan, Delliyarti. 

#aki/rjl/ede






 
Top