Membaca Pengkhianatan Kekuasaan, Kedaulatan Ekonomi, dan Krisis Integritas dalam Kehidupan Bernegara
Oleh Bagindo Ishak Fahmi | Budayawan Minangkabau
NEGARA tidak selalu terancam oleh kekuatan yang datang dari luar. Terkadang, ancaman paling berbahaya justru tumbuh di dalam institusi yang diberi mandat untuk menjaganya. Bahkan, bisa jadi mereka yang seharusnya berdiri paling depan melindungi negara justru menjadi sumber ancaman bagi negara itu sendiri.
Apabila seorang Presiden secara fisik bebas menjalankan tugasnya, tetapi keputusan-keputusan kenegaraannya dikendalikan melalui ancaman, informasi rahasia, atau tekanan oleh kekuatan di luar konstitusi, apakah kemerdekaan Presiden sesungguhnya masih terjaga?
Pertanyaan ini menjadi relevan ketika muncul dugaan tindak pidana penyadapan tanpa kewenangan yang menyeret seorang mantan pimpinan tertinggi kepolisian dan sejumlah perwira tinggi yang masih aktif berdinas. Terlebih apabila benar sasaran penyadapan mencakup Presiden dan sejumlah pejabat tinggi negara.
Persoalannya bukan semata-mata siapa menyadap siapa, melainkan untuk apa informasi itu dikumpulkan, siapa yang memerintahkan, siapa yang menerima manfaat, dan kepentingan apa yang sesungguhnya sedang diperjuangkan?
Apakah motifnya politik, ekonomi, atau justru perpaduan keduanya? Apakah ada kepentingan kelompok usaha yang merasa tertekan oleh kebijakan Presiden? Ataukah terdapat kepentingan pihak luar yang berusaha memengaruhi arah kebijakan ekonomi dan politik Indonesia?
Semua kemungkinan itu harus diuji melalui penyelidikan dan pembuktian, bukan dibangun dari prasangka. Namun, apabila instrumen negara benar-benar digunakan untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau kekuatan asing, persoalannya telah melampaui pelanggaran privasi. Ia menyentuh kedaulatan, keamanan, dan kehormatan negara.
Kita perlu memperluas cara pandang terhadap pengkhianatan negara. Selama ini, pengkhianatan sering dibayangkan dalam bentuk spionase, pemberontakan, atau upaya menggulingkan pemerintahan. Padahal, terdapat dimensi lain yang tidak kalah berbahaya, yaitu pengkhianatan terhadap negara melalui kejahatan ekonomi.
Bayangkan apabila kekuasaan, kewenangan, informasi rahasia, dan akses terhadap kebijakan negara dimanfaatkan untuk menguntungkan kelompok tertentu, termasuk kepentingan ekonomi yang terafiliasi dengan kekuatan asing, sementara kekayaan negara, sumber daya nasional, dan penerimaan negara dikorbankan.
Apakah perbuatan seperti itu cukup dipandang sebagai kejahatan ekonomi biasa?
Menurut saya, sudah saatnya kita membangun kembali perspektif hukum mengenai kejahatan ekonomi yang merusak kepentingan strategis negara. Perlu dipertimbangkan perumusan delik yang lebih tegas terhadap pengkhianatan ekonomi negara, terutama apabila terdapat kesengajaan, penyalahgunaan kekuasaan, kolusi terorganisasi, dan keterlibatan kepentingan asing yang secara sadar merugikan kedaulatan ekonomi nasional.
Terhadap kejahatan ekonomi luar biasa yang terbukti dilakukan secara terorganisasi untuk merusak kepentingan strategis dan kedaulatan ekonomi negara, perlu dipertimbangkan ancaman pidana yang sangat berat dan proporsional. Bukan semata-mata berdasarkan besarnya kerugian finansial, melainkan juga berdasarkan dampaknya terhadap kedaulatan, keselamatan ekonomi, dan kesejahteraan rakyat.
Sebab, ketika kekayaan negara dikuras melalui rekayasa kekuasaan, ketika sumber daya nasional diperdagangkan demi keuntungan segelintir orang, dan ketika penerimaan negara sengaja dikorbankan, yang dirampas sesungguhnya bukan hanya uang negara, melainkan juga hak rakyat atas masa depan yang lebih baik.
Gagasan ini tentu memerlukan perumusan undang-undang yang jelas, unsur tindak pidana yang terukur, pembuktian yang kuat, serta jaminan kepastian hukum. Tidak setiap kejahatan ekonomi merupakan pengkhianatan negara. Namun, kejahatan ekonomi yang secara sengaja menjadikan kepentingan nasional sebagai korban demi keuntungan pribadi, kelompok, atau kekuatan tertentu layak dipandang sebagai ancaman serius terhadap negara.
Dalam perspektif Islam, pengkhianatan merupakan pelanggaran terhadap amanah. Al-Qur’an, Surah Al-Anfal ayat 27, mengingatkan agar manusia tidak mengkhianati Allah, Rasul, dan amanah yang dipercayakan kepadanya. Kekuasaan bukan milik pribadi. Ia adalah tanggung jawab yang kelak harus dipertanggungjawabkan, bukan hanya di hadapan hukum manusia, tetapi juga di hadapan Allah.
Di sinilah kita perlu merenungkan hubungan antara kemunafikan dan pengkhianatan. Ketika ucapan tidak lagi sejalan dengan perbuatan, ketika sumpah jabatan hanya menjadi formalitas, dan ketika kesetiaan dapat dibeli melalui transaksi kekuasaan, amanah kehilangan maknanya. Pemufakatan yang dibangun atas kepentingan sesaat pada akhirnya berpotensi melahirkan saling curiga, saling menjatuhkan, bahkan pengkhianatan di antara mereka sendiri.
Dalam falsafah Minangkabau, ada sebuah adagium yang mengandung tuntutan moral sekaligus ukuran integritas seseorang
“Kato dahulu batapati, kato kudian kato bacari.”
Kata yang telah diucapkan harus ditepati. Sementara kata yang kemudian dicari mengingatkan bahwa setiap ucapan dan janji harus memiliki pertanggungjawaban. Ini bukan sekadar petuah tentang kesopanan berbicara, melainkan prinsip tentang kehormatan, konsistensi, dan kepercayaan.
Dalam kehidupan bernegara, sumpah jabatan adalah kato dahulu. Ia diucapkan di hadapan hukum, konstitusi, dan rakyat. Maka, janji untuk setia kepada negara, menjalankan kewenangan secara jujur, serta melindungi kepentingan rakyat bukanlah ucapan seremonial yang boleh berubah mengikuti kepentingan dan keuntungan.
Jika seseorang menerima jabatan dengan mengucapkan sumpah kesetiaan kepada negara, tetapi kemudian menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kelompok, di manakah letak kehormatan dari kata-kata yang pernah diucapkannya?
Apakah suksesi kepemimpinan yang dimulai dengan transaksi politik akan berakhir dengan transaksi pengkhianatan? Apakah pemufakatan kepentingan akan terus berulang dengan aktor dan kesepakatan baru, sementara rakyat hanya menjadi penonton sekaligus penanggung akibatnya?
Kita tidak boleh membiarkan pola seperti ini menjadi budaya penyelenggaraan negara.
Negara membutuhkan kejujuran, integritas, dan kesetiaan kepada konstitusi, bukan kesetiaan kepada transaksi. Jabatan adalah amanah, bukan komoditas. Kekuasaan adalah tanggung jawab, bukan kesempatan memperdagangkan pengaruh. Institusi negara harus tunduk kepada konstitusi, bukan kepada kepentingan orang-orang yang kebetulan sedang memegang kekuasaan.
Pada akhirnya, persoalan ini bukan hanya tentang penyadapan, siapa pelakunya, atau siapa yang memperoleh keuntungan. Ini adalah ujian bagi kehidupan bernegara, masihkah sumpah jabatan memiliki makna, masihkah kesetiaan kepada negara berada di atas kepentingan kelompok, dan masihkah kejujuran menjadi fondasi dalam mengelola kekuasaan?
Pengkhianatan terbesar bukan hanya ketika seseorang menjual rahasia negara, tetapi juga ketika amanah rakyat dipertukarkan dengan keuntungan pribadi dan kelompok, sementara kedaulatan ekonomi serta masa depan bangsa dijadikan taruhannya.
Sudah saatnya kita mengakhiri politik transaksional dan pemufakatan kepentingan yang merusak sendi-sendi kehidupan bernegara. Jangan sampai negara yang seharusnya dijaga bersama justru menjadi barang dagangan bagi mereka yang diberi kepercayaan untuk mengurusnya.
Sebab, bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang memiliki kekayaan alam, kekuatan ekonomi, dan institusi keamanan yang kuat. Bangsa yang besar adalah bangsa yang pemegang kekuasaannya masih memiliki kehormatan untuk menepati kata-katanya.
Jangan takut kehilangan kekuasaan karena berkata benar. Takutlah ketika kekuasaan masih berada di tangan, tetapi kejujuran telah lama meninggalkan diri.
Kato dahulu batapati, kato kudian kato bacari. Jangan sampai sumpah yang dahulu diucapkan menjadi janji yang kemudian diingkari. Jangan sampai amanah yang dahulu diterima menjadi barang dagangan yang kemudian diperjualbelikan.
Amanah tanpa integritas adalah awal kehancuran. Kekuasaan tanpa kejujuran adalah pintu pengkhianatan. Dan kejahatan ekonomi yang sengaja mengorbankan kedaulatan negara adalah pengkhianatan terhadap masa depan rakyat.
Kekuasaan boleh berganti, kepentingan boleh berbeda, tetapi kehormatan, kejujuran, dan amanah terhadap negara dan rakyat tidak boleh diperjualbelikan. (*)
Padang, November 2026
#hatipena
