sumatrazone

Arogansi Kekuasaan

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh8L8u0JOmMARFfIIfRFZydvyebHdS4ZVFw82XhN7olo2vvFB5y7NInVxRJ1YupcjRnMmgL1rOQH5y5VbGfOwVrlxP7gT7uh-KyBBEwW0yTtYUNDRFZChV_kxeKlpzguL6xUhxd5Mpd5CevmaYkanN1bdQvtwbpphmRZtB0FCQAT16zA6KsqzhITgId4A/s768/Arogansi%20kekuasaan.jpg" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="768" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh8L8u0JOmMARFfIIfRFZydvyebHdS4ZVFw82XhN7olo2vvFB5y7NInVxRJ1YupcjRnMmgL1rOQH5y5VbGfOwVrlxP7gT7uh-KyBBEwW0yTtYUNDRFZChV_kxeKlpzguL6xUhxd5Mpd5CevmaYkanN1bdQvtwbpphmRZtB0FCQAT16zA6KsqzhITgId4A/s320/Arogansi%20kekuasaan.jpg" width="320" /></a></div>Oleh ReO Fiksiwan <blockquote>“Mengabsolutkan kebenaran agama sendiri sama saja dengan mengambil risiko mengubah wahyu menjadi penindasan. Kita tidak bisa berbicara tentang kasih dan keselamatan sambil menutup telinga terhadap penderitaan orang lain.” — Paul F. Knitter (86), No Other Name? A Critical Survey of Christian Attitudes Toward the World (1985).</blockquote> DI TENGAH hiruk-pikuk sidang parlemen yang lebih mirip panggung standup comedy bablas angine timbang forum kebijakan, kita menyaksikan bagaimana legislator dengan wajah tersenyum dan lidah bercabang menyebut tuntutan publik sebagai keluhan remeh alias tolol sedunia.Mereka yang digaji dari pajak rakyat, yang duduk di kursi empuk hasil suara demokrasi, kini berdiri di atas podium arogansi, memandang ke bawah seolah rakyat adalah gangguan, bukan amanah.Kekuasaan, yang seharusnya menjadi alat pelayanan, telah berubah menjadi altar penyembahan diri, tempat di mana nurani dikorbankan demi tunjangan dan gengsi.Paul F. Knitter, teolog Katolik dalam refleksinya tentang “Menggugat Arogansi Kekristenan” (Kanisius,2005) menyebut bahwa superioritas teologis yang menolak keberadaan jalan lain menuju Tuhan adalah bentuk penolakan terhadap dialog, terhadap kerendahan hati, terhadap kasih yang seharusnya menjadi inti iman.Kekuasaan politik hari ini meniru arogansi itu: menafikan suara lain, menolak kritik, dan menutup telinga terhadap jeritan keadilan.Legislator yang menari di atas penderitaan publik adalah manifestasi dari teologi kekuasaan yang telah kehilangan Tuhan, dan hanya menyisakan ego yang lapar akan pujian dan privilese dari bisikan diabolis, Mephistopeles dan Lucifer, konon penentang keras otoritas ilahi, Deus.Mereka tidak lagi berbicara atas nama rakyat, melainkan atas nama oligarki yang menyaru dalam jas, retorika dan kemayaan materi.Mereka tidak lagi mendengar, karena telinga mereka telah dipenuhi bisikan sponsor dan kalkulasi elektoral.Mereka tidak lagi melihat, karena mata mereka hanya tertuju pada angka tunjangan dan peluang investasi.Kekuasaan yang seharusnya menjadi cermin keadilan kini menjadi topeng kebusukan, dan di balik topeng itu, kita melihat wajah picik yang keji, yang tertawa saat rakyat menangis.Materialisme vulgar telah menjadi agama baru.Gedung parlemen bukan lagi rumah kebijakan, melainkan kuil kapital, tempat di mana nilai ditakar dengan nominal, dan martabat ditukar dengan fasilitas.Legislator yang meremehkan tuntutan publik bukan sekadar tidak tahu diri, mereka telah kehilangan jiwa.Mereka adalah imam-imam palsu dari liturgi kekuasaan, yang berkhotbah tentang pembangunan sambil menindas yang miskin, yang bicara tentang kemajuan sambil menutup mata terhadap ketimpangan.Buntutnya, eksklusifisme dan superioritas spiritual menurut Knitter menjadi cermin paradoks wakil rakyat menutup telinga terhadap jeritan rakyat kecil, menolak tuntutan buruh dan ojol yang menuntut keadilan sosial.Selain itu, aparat dan elite politik merasa lebih berhak atas ruang publik, bahkan dengan kekerasan yang akhirnya dengan angkuh rantis Brimob melindas tubuh simbolis, pengendara ojol, Affan Kurniawan (21).Dalam terang teologi pluralisme Knitter, kita diajak untuk melihat bahwa kebenaran tidak pernah tunggal, dan kekuasaan yang benar adalah kekuasaan yang mendengar.Fromm menyebutnya, The Art of Listening (Immoratal Publishing, 2018):“…. mendengarkan adalah seni yang menuntut kehadiran penuh, empati, dan kesediaan untuk memahami bukan hanya kata-kata, tetapi juga makna yang tersembunyi di baliknya.”Para pemilik kursi itu, justru telah menutup pintu dialog, dan memilih monolog arogan yang memekakkan telinga nurani hingga berbuah kemarahan publik yang menular kemana-mana.Mereka tidak lagi bertanya apa yang benar, tapi apa yang menguntungkan. Mereka tidak lagi bertanya apa yang adil, tapi apa yang bisa dinegosiasikan.Arogansi kekuasaan bukan sekadar kesalahan politik, ia adalah dosa spiritual. Ia adalah penolakan terhadap kemanusiaan, terhadap kasih, terhadap tanggung jawab.Legislator yang menafikan rasa keadilan publik adalah pendosa yang menyamar sebagai pemimpin. Dan di hadapan mereka, kita tidak hanya butuh kritik, kita butuh pertobatan nasional.Karena kekuasaan yang tidak tunduk pada keadilan adalah kekuasaan yang telah menjadi thogut—kekuatan gelap yang menentang cahaya Tuhan.Untuk itu, biarlah tragedi ini menjadi doa. Doa baru agar mereka yang tertawa di atas penderitaan segera dibungkam oleh suara nurani mereka sendiri.Juga, doa agar kekuasaan kembali tunduk pada pelayanan. Doa agar arogansi digantikan oleh kerendahan hati.<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj6kQcx5BUqH3Kyvbj1aF_U5SaQGD4YWbF3OIOmmgIte4g5aKB1Ke6Sa9CCxM8bTOrh3Cg2heHL9PypeIPeHmXGkTaCrAShavon3_l8HBMs-6JaKqGPdL4slCwVFJLQClvECaf2ps61nLzjwAQ3Zq8pDAVzJ32hwKclSKJGyA8I9iUv662tH2N61Uf-cA/s743/Order%20Iklan%20Sumatrazone.jpg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="743" data-original-width="720" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj6kQcx5BUqH3Kyvbj1aF_U5SaQGD4YWbF3OIOmmgIte4g5aKB1Ke6Sa9CCxM8bTOrh3Cg2heHL9PypeIPeHmXGkTaCrAShavon3_l8HBMs-6JaKqGPdL4slCwVFJLQClvECaf2ps61nLzjwAQ3Zq8pDAVzJ32hwKclSKJGyA8I9iUv662tH2N61Uf-cA/s320/Order%20Iklan%20Sumatrazone.jpg" width="310" /></a></div>Dan doa agar rakyat tidak lagi menjadi korban, tapi menjadi pemilik sah dari negeri yang katanya “gemah ripa loh jinawi”, tapi terlalu sering lupa siapa yang seharusnya berdaulat.Dalam terang teologi lainnya, teolog Hans Küng, wafat di usia 93 (6 April 2021), menawarkan jalan keluar yang tidak bersifat teknokratis, melainkan etik universal yang melampaui sekat negara, ideologi dan agama.Dengan warisan filsafat teologinya, A Global Ethic for Global Politics and Economics (1998), Küng menolak politik yang hanya tunduk pada kalkulasi kekuasaan dan ekonomi pasar.la menyerukan agar para pemimpin politik dan ekonomi dunia-termasuk para legislator yang kini menari di atas luka publik-ö harus tunduk pada prinsip-prinsip etik yang tidak bisa ditawar: tidak boleh ada kekerasan, tidak boleh ada penipuan, tidak boleh ada eksploitasi, dan tidak boleh ada penghinaan terhadap martabat manusia.Akhirnya, Küng tidak menawarkan utopia, tetapi kerangka etik yang konkret, yang bisa menjadi kompas moral dalam menghadapi krisis politik yang telah kehilangan arah.la menulis bahwa dunia atau arogansi kekuasaan tidak akan disatukan oleh teknologi tau pasar, tetapi oleh komitmen bersama terhadap nilai-nilai kemanusiaan. (*)#coverlagu: “Surat Buat Wakil Rakyat”, Iwan Fals (64), 1987 dan ia baru saja menerima anugrah seni dan budaya dari Ahmad Bakrie Award, pekan silam via tayangan TVOne.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjKFYVSy12ExWIPT0d60mW651-Owomt6GmZTe5Nwu_QXGEZGQ3gwZjlrjl2oCA3jOVKdHN60EFD1rInl35TwPObWRBz6iuiU5nbLEjsL8rcaJGwQIBkxzsWzVyH_nGJ68O2kqVkmlA7tzjWJc6n3QtbD-WdB5W7h6TlA3wrrgW6OChXbhhv5_BDkaub5Q/s720/ROBINSON%20KONSULTAN%20PERTANAHAN%20TERPERCAYA%20REPUBLIK%20INDONESIA.JPG" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="448" data-original-width="720" height="398" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjKFYVSy12ExWIPT0d60mW651-Owomt6GmZTe5Nwu_QXGEZGQ3gwZjlrjl2oCA3jOVKdHN60EFD1rInl35TwPObWRBz6iuiU5nbLEjsL8rcaJGwQIBkxzsWzVyH_nGJ68O2kqVkmlA7tzjWJc6n3QtbD-WdB5W7h6TlA3wrrgW6OChXbhhv5_BDkaub5Q/w640-h398/ROBINSON%20KONSULTAN%20PERTANAHAN%20TERPERCAYA%20REPUBLIK%20INDONESIA.JPG" width="640" /></a></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh3bWw7f0e1Db4oqEbNAfZTJa7fTphOpdATxbqGdDMzTDyl-3oSmGjUc1AX0GLyvVmceI3PJQXIVHYdiq5duvjfFr8w25zrDLie4Ny5MM408dEJtdDiZQjj-QKnFzsw8cxLhjG8MXlg0OrFbTFhDPP8ekVOMYiQti2VfEoRUU3HmhXxcA37SekPg1AXDA/s679/Pendidikan%20Senjata%20Ampuh%20Ubah%20Dunia.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="679" data-original-width="676" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh3bWw7f0e1Db4oqEbNAfZTJa7fTphOpdATxbqGdDMzTDyl-3oSmGjUc1AX0GLyvVmceI3PJQXIVHYdiq5duvjfFr8w25zrDLie4Ny5MM408dEJtdDiZQjj-QKnFzsw8cxLhjG8MXlg0OrFbTFhDPP8ekVOMYiQti2VfEoRUU3HmhXxcA37SekPg1AXDA/w638-h640/Pendidikan%20Senjata%20Ampuh%20Ubah%20Dunia.jpg" width="638" /></a></div>

Arogansi Kekuasaan

Oleh ReO Fiksiwan “Mengabsolutkan kebenaran agama sendiri sama saja dengan mengambil risiko mengubah wahyu menjadi penindasan. Kita tidak bi...

Baca selengkapnya »

Bukan Sekadar ‘Bubarkan DPR’

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg_9zlJTNhYVCLrVumJHfBwYF-OZZA19_M0XXByTLH927173pDRE3fviEQ7RkpLlCqWM3F_dOAgJk_hRsysnGN-PZ3xQ77QGCTaLL10v3JEYQMttYgNAePnaJH8epVsUNVJStqG4B6GKGI11vNWOjKie2V7L9WdlRm11CZY_h3jfCsHTfwgJHUiplYfuA/s718/Bukan%20Sekadar%20%E2%80%98Bubarkan%20DPR%E2%80%99.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="420" data-original-width="718" height="187" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg_9zlJTNhYVCLrVumJHfBwYF-OZZA19_M0XXByTLH927173pDRE3fviEQ7RkpLlCqWM3F_dOAgJk_hRsysnGN-PZ3xQ77QGCTaLL10v3JEYQMttYgNAePnaJH8epVsUNVJStqG4B6GKGI11vNWOjKie2V7L9WdlRm11CZY_h3jfCsHTfwgJHUiplYfuA/s320/Bukan%20Sekadar%20%E2%80%98Bubarkan%20DPR%E2%80%99.jpg" width="320" /></a></div>Catatan Cak AT SEORANG anak bangsa bernama Affan Kurniawan, ojek online yang sehari-hari mengais rezeki di jalanan, akhirnya ditelan aspal Senayan, dilindas mobil rantis seberat 12 ton. Tragis, heroik, sekaligus ironis.Ia bukan mati di medan perang lawan penjajah, melainkan di depan Gedung DPR —gedung yang katanya rumah rakyat, tapi entah rakyat yang mana. Dari sanalah slogan demonstrasi paling populer lahir: “Bubarkan DPR!”Namun, seperti kata Mahfud MD, mantan Menko Polhukam yang hobi bicara normatif, tuntutan seperti itu mustahil. Parlemen adalah roh demokrasi. “Terlalu berisiko dan mengada-ada kalau sampai minta DPR dibubarkan,” katanya seraya menegaskan dirinya sedang bicara serius.Betul, tapi mungkin massa yang tumpah di Senayan itu tidak sedang bicara soal roh. Mereka bicara soal hantu. Hantu DPR yang gentayangan di ruang rapat, menyedot anggaran, lalu menakut-nakuti rakyat dengan undang-undang yang tiba-tiba lahir tengah malam.Bagi akademisi, “Bubarkan DPR” tentu hanya hiperbola politik. Sebuah ekspresi frustrasi massal. Dalam kajian komunikasi politik, itu disebut seruan delegitimasi simbolik —semacam teriakan ventilasi kolektif ketika ruang formal tak lagi dipercaya.Data survei LSI bahkan menunjukkan titik nadir legitimasi rakyat pada Parlemen. Hanya sekitar seperempat rakyat Indonesia yang percaya DPR bekerja untuk kepentingan publik. Sisanya mungkin lebih percaya dukun kampung atau ustadz TikTok.Jadi ketika rakyat berteriak, “Bubarkan DPR,” mereka sejatinya tidak sedang bicara tentang membakar konsep perwakilan, melainkan tentang bubarkan serakahnomic, bubarkan mental bancakan, bubarkan keistimewaan. Hanya saja, rakyat di jalan tentu tidak sempat bikin catatan kaki.Kalau kita perhatikan pola perusakan dalam demo belakangan ini, sebenarnya ada “teks politik” yang sedang ditulis dengan batu dan bensin. Coba Anda perhatikan. Rumah Ahmad Sahroni dkk dirusak, gedung DPRD dibakar, rumah Sri Mulyani diserang, kantor polisi dilempari. Ini sengaja disasar, bukan kebetulan.Dalam analisis politik, sasaran itu adalah simbol. DPR dianggap lambang elite banci kompromi, DPRD hanya perpanjangan lidah pusat, Sri Mulyani personifikasi pajak dan utang yang mencekik, polisi wajah represi negara.<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhuQuXfgH6lrm03-bNsHyXcoD5tbWrKjELbJeqrJ3VPqj2uHdLeGpkgVoBfe2woktIjSTlVAnJzN8lleu55oHxJR_iFAdHS6T9srbxT09bzHY7PfJFXG-iAWnyEv0RK-UMaf59N9kQNFWoixMrTQUDUs_myJUq9lcCBMKS0KMA_mrdQT3nnLk538R-SSg/s2705/AYO%20JADI%20BIRO%20PERWAKILAN%20SUMATRAZONE.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="2242" data-original-width="2705" height="265" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhuQuXfgH6lrm03-bNsHyXcoD5tbWrKjELbJeqrJ3VPqj2uHdLeGpkgVoBfe2woktIjSTlVAnJzN8lleu55oHxJR_iFAdHS6T9srbxT09bzHY7PfJFXG-iAWnyEv0RK-UMaf59N9kQNFWoixMrTQUDUs_myJUq9lcCBMKS0KMA_mrdQT3nnLk538R-SSg/s320/AYO%20JADI%20BIRO%20PERWAKILAN%20SUMATRAZONE.jpg" width="320" /></a></div>Kalau pemikir Slovenia Slavoj Žižek ada di Senayan sore itu menyaksikan demo, ia mungkin akan bilang: “Lihatlah, inilah bahasa terakhir ketika bahasa formal mati.” Kekerasan massa adalah bahasa politik yang brutal, tapi sekaligus jujur.Di balik puing-puing itu, sesungguhnya ada tuntutan nyata. Rakyat sudah muak dengan tontonan serakahnomic, sudah terlalu lama menunggu kapan DPR mengesahkan UU perampasan aset koruptor. Mereka sudah bosan dengan drama OTT yang ujungnya diskon vonis di pengadilan.Mereka muak melihat anggota dewan menikmati tunjangan-tunjangan di tengah rakyat yang kantongnya menjerit akibat beras mahal. Mereka juga bertanya, kenapa maling ayam tidak boleh jadi ketua RT, tapi maling APBN bisa duduk manis di Senayan dan jadi komisaris, bahkan wakil menteri?Lalu ada kemarahan terhadap polisi yang lebih sering melindungi penguasa ketimbang warga, dan ada kebencian pada kebijakan pajak yang naik ketika kantong rakyat makin bolong. Bahkan agenda jangka panjang ikut mencuat: makzulkan Gibran, kembali ke UUD 45 asli, benahi pengelolaan SDA dan BUMN.Apakah semua ini realistis? Sebagiannya iya, sebagian lagi lebih mirip daftar belanja politik utopis. Tapi pesan utamanya jelas: kepercayaan rakyat berada di titik nadir. Jean-Jacques Rousseau pernah bilang, kontrak sosial runtuh kalau rakyat tak lagi percaya pada wakilnya.Dan apa yang tersisa setelah kontrak sosial runtuh? Jawaban Rousseau, seolah mengutip pendapat Ibnu Khaldun: anarki. Rakyat mengamuk. Ironisnya, saat itu terjadi, negara kita lebih cepat melabeli rakyat “anarkis” ketimbang mencoba membaca teks politik di balik batu yang dilempar.Jürgen Habermas mengingatkan bahwa demokrasi sejatinya lahir dari ruang publik —tempat rakyat bisa bicara, berdebat, dan menyampaikan aspirasi secara setara. Tetapi ruang publik di Indonesia makin menyempit. Parlemen tak lagi dipercaya sebagai forum deliberatif.Di sini lain, media arus utama sibuk jadi corong elite, dan media sosial disesaki buzzer yang lebih rajin menggoreng isu ketimbang mengawal aspirasi. Maka jalanan menjadi ruang publik terakhir yang tersisa, meski dengan konsekuensi darah dan gas air mata.Di sisi lain, Antonio Gramsci yang Markis menyebut hegemoni sebagai cara elite menguasai rakyat, bukan dengan kekerasan semata, tetapi lewat konsensus palsu. Maka, inilah yang kemudian terjadi: rakyat akhirnya sadar bahwa konsensus yang dibangun selama ini hanyalah ilusi.Mereka diundang ke bilik suara lima tahun sekali, tapi yang terjadi kemudian mereka hanya jadi objek pajak, objek regulasi, dan objek represi. Ketika rakyat dicekik dengan ratusan jenis pajak, ketika hegemoni runtuh, yang muncul bukan sekadar kritik, tapi pemberontakan simbolik.Maka tak mengherankan jika suara satir rakyat begitu tajam. “Kami para ojol tiap hari melawan order fiktif, kalian di DPR malah bikin undang-undang fiktif.” Juga: “Kami rela panas-panasan demi ojek limabelas ribu, kalian terima gaji tujuh puluh juta tanpa pernah ngetem.”Jadi, apa sebenarnya tuntutan massa? Bukan sekadar “Bubarkan DPR” seperti slogan yang membahana di Senayan. Melainkan sebuah seruan lebih dalam: bubarkan drama DPR, dan hadirkan kembali demokrasi yang layak dipercaya.Rakyat menginginkan demokrasi yang memberi ruang publik yang sejati, bukan ruang hampa yang penuh asap, gas air mata, dan janji-janji basi. (*) Cak AT – Ahmadie ThahaMa’had Tadabbur al-Qur’an, 2/9/2025 <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjZuDA43Wkuyg8tL4z0O3se1CbLKXL54PWYQjp9cYVsf6tMBGlWntFoKTzK1eX5m9YzkAl965Sx74nVVa66TI3QiMlY7gtomC_it_WV2FP-SSnBeLhDk1eVoQEnIcvEITwziyUm6hvdch0JpW_SUF_qCbmjZUAnNuuMGP5ZB4J-MM9yJBY4M64EpBp2Jw/s720/ROBINSON%20KONSULTAN%20PERTANAHAN%20TERPERCAYA%20REPUBLIK%20INDONESIA.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="448" data-original-width="720" height="398" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjZuDA43Wkuyg8tL4z0O3se1CbLKXL54PWYQjp9cYVsf6tMBGlWntFoKTzK1eX5m9YzkAl965Sx74nVVa66TI3QiMlY7gtomC_it_WV2FP-SSnBeLhDk1eVoQEnIcvEITwziyUm6hvdch0JpW_SUF_qCbmjZUAnNuuMGP5ZB4J-MM9yJBY4M64EpBp2Jw/w640-h398/ROBINSON%20KONSULTAN%20PERTANAHAN%20TERPERCAYA%20REPUBLIK%20INDONESIA.JPG" width="640" /></a></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgmydqA9RjF-d7P4GTkR3JYjeycONPjDDx1SKGzZti-4uHzrQw8WtZvPNUj239W64wK6AS3l2Qvqrt3wbpBq9oqdORE_03C8bxcDXwopIide6FSJ76BibBQo_7BO0PGlfU1o9OQuKt1SZcEi7KbeDGlZA1oFXvzqbvfM_16VLAawCp8_9HHstZ3cFMTFQ/s679/Pendidikan%20Senjata%20Ampuh%20Ubah%20Dunia.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="679" data-original-width="676" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgmydqA9RjF-d7P4GTkR3JYjeycONPjDDx1SKGzZti-4uHzrQw8WtZvPNUj239W64wK6AS3l2Qvqrt3wbpBq9oqdORE_03C8bxcDXwopIide6FSJ76BibBQo_7BO0PGlfU1o9OQuKt1SZcEi7KbeDGlZA1oFXvzqbvfM_16VLAawCp8_9HHstZ3cFMTFQ/w638-h640/Pendidikan%20Senjata%20Ampuh%20Ubah%20Dunia.jpg" width="638" /></a></div>

Bukan Sekadar ‘Bubarkan DPR’

Catatan Cak AT SEORANG anak bangsa bernama Affan Kurniawan, ojek online yang sehari-hari mengais rezeki di jalanan, akhirnya ditelan aspal S...

Baca selengkapnya »

Kita Bukan Boneka, Bro!

<blockquote><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgg4ZOxwnUvcMWb2jYzBNf4EN1O7xXjmyx5BZNpcpqHphcNygu3RhjrOCd24i6IR7EqOxCKsDUzNQDasxMJiHQWemoGE1bImUtBRa33qToZ_wdHE8Hr-_JBJnOZsDEh9lFqj3W0vabQhfXFiHidccGZGmsn7IWpRLQOqvDkPqMyHHjGEwzZUI8HkLGdfw/s768/Kita%20Bukan%20Boneka,%20Bro!.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="768" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgg4ZOxwnUvcMWb2jYzBNf4EN1O7xXjmyx5BZNpcpqHphcNygu3RhjrOCd24i6IR7EqOxCKsDUzNQDasxMJiHQWemoGE1bImUtBRa33qToZ_wdHE8Hr-_JBJnOZsDEh9lFqj3W0vabQhfXFiHidccGZGmsn7IWpRLQOqvDkPqMyHHjGEwzZUI8HkLGdfw/s320/Kita%20Bukan%20Boneka,%20Bro!.jpg" width="320" /></a></div>CATATAN RAKYAT #2</blockquote>Oleh Mila Muzakkar SETELAH chaos, muncullah pengumuman: sejumlah anggota DPR dinonaktifkan. Tiga di antaranya artis yang dulu sempat hits—Nafa Urbach, Eko Patrio, Uya Kuya. Sisanya? Crazy rich Tanjung Priok, Sahroni, plus Adies Kadir.Beginilah cara kerja kebanyakan partai politik di negeri ini. Dibiarin dulu ribut, diviralin dulu, digeruduk dulu, bahkan sampai nyawa melayang dulu. Baru setelah api membesar, mereka sok datang memadamkan kebakaran.Padahal kita tahu, kalau si jago merah udah melahap, masih mending kalau ada yang bisa diselamatkan.Lalu setelah dinonaktifkan… apa?Masalah selesai gitu?Paling-paling emosi rakyat reda sebentar. Sementara aja.Sayangnya, mereka selalu nganggep rakyat bodoh. Nggak paham aturan. Lupa kalau ada Google dan AI yang bisa ngasih jawaban.Kita tahu kok, “nonaktif” bukan berarti dipecat. Mereka tetap anggota DPR, tetap terima sebagian gaji, dan kalau dalam tiga bulan evaluasi dianggap “layak”, ya balik lagi duduk di kursi empuk Senayan.Di waktu yang sama, partai-partai besar—Demokrat, PKB, Gerindra, PDIP—ujug-ujug ngumumin setuju evaluasi usulan kenaikan tunjangan anggota DPR.Mereka tiba-tiba vokal ngomongin soal aspirasi rakyat, transparansi, keadilan, etika, empati, sampai kecemburuan sosial. Bahkan ada aturan dadakan: anggota DPR dilarang plesiran ke luar negeri.Pertanyaannya: loh, kok baru sekarang?Hal-hal dasar kayak gini kan memang seharusnya jadi standar dari dulu.Setelah mereka bilang menolak kenaikan tunjangan… lalu apa?Masalah selesai gitu?Kita juga tahu, ini cuma bumbu penyedap. Ranting-ranting kecil yang gampang gugur ditiup angin. Akar masalahnya belum tersentuh.Ini lagu lama: trik klasik buat memadamkan kebakaran, menenangkan suasana, dan ngambil hati rakyat. Tapi sorry, kita udah dewasa. Kita bisa mikir jernih, pake nalar sekaligus pake hati.Bukan itu masalahnya, Bro-Sist!Masalahnya ada di mindset dan nurani kalian.Sejak awal, waktu berencana jadi anggota DPR—entah niat sendiri atau dilamar partai—emang terpikir jadi jembatan ide dan harapan rakyat?Emang kalian berangkat dari keresahan ngeliat kondisi rakyat, lalu terpanggil bikin perubahan?Sadar nggak, bahwa mewakili rakyat artinya siap hidup sederhana kayak rakyat kebanyakan, yang hidup miskin bukan karena malas, tapi karena ditindas sistem dan kuasa?Emang nggak merasa aneh hidup glamor sementara rakyat yang gaji kalian aja kesusahan cari makan tiap hari?Siap nggak mundur kalau merasa nggak mampu?Nah, di situ masalah besarnya.Yang terjadi malah kebalikannya. Mungkin nggak semua, tapi kebanyakan anggota DPR dari awal udah salah niat. Mereka ke Senayan buat harta dan kuasa. Minim rasa malu, bebal pula.Jadi sudahlah. Berhentilah ngakalin rakyat. Kita bukan boneka, bro!Syukur, teknologi sekarang bikin rakyat makin melek. Kita bisa belajar, bisa cari data, bisa ngulik aturan.Dan justru dari situasi kayak gini, rakyat makin termotivasi untuk belajar, lebih peduli sesama rakyat, dan nggak gampang lagi dibodohin atau dimainkan penguasa. (*) <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjUrvNDjJME-x1pWluDWiB0rS53gminZZfc0YCsIDLdnOARWzTqvRYi-czNywE-RrRJEQn94CVwMiAHDC4da9hOAIquOzoC1UgPHQ3TxUw1vS5qINhQoQFQc89YVWkJCSEjTJHXPAajDkejZYmrAEm0eSj5qOz67TtQdCA3mMUWotiMMbuYPWZNeclY0g/s720/ROBINSON%20KONSULTAN%20PERTANAHAN%20TERPERCAYA%20REPUBLIK%20INDONESIA.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="448" data-original-width="720" height="398" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjUrvNDjJME-x1pWluDWiB0rS53gminZZfc0YCsIDLdnOARWzTqvRYi-czNywE-RrRJEQn94CVwMiAHDC4da9hOAIquOzoC1UgPHQ3TxUw1vS5qINhQoQFQc89YVWkJCSEjTJHXPAajDkejZYmrAEm0eSj5qOz67TtQdCA3mMUWotiMMbuYPWZNeclY0g/w640-h398/ROBINSON%20KONSULTAN%20PERTANAHAN%20TERPERCAYA%20REPUBLIK%20INDONESIA.JPG" width="640" /></a></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhuzSbYQ-bw-vGqlQSZxNtznRz_rnenoxWevmKjG9Sg_4Hy5pTP9_bjZsvV7cF-noVeqir9ufd88qK3AQgTC_DslNnaQiYa5c5u7enB7Jk6N8CNEKFCobhyscGD1Ro686NyczBoNfoaiw2mNsXrInhKkjuD3T6rhWUQZtoltI1c-KjBF_QsN1qRwQ8FvQ/s679/Polteknas%20the%20great%20campus.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="679" data-original-width="673" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhuzSbYQ-bw-vGqlQSZxNtznRz_rnenoxWevmKjG9Sg_4Hy5pTP9_bjZsvV7cF-noVeqir9ufd88qK3AQgTC_DslNnaQiYa5c5u7enB7Jk6N8CNEKFCobhyscGD1Ro686NyczBoNfoaiw2mNsXrInhKkjuD3T6rhWUQZtoltI1c-KjBF_QsN1qRwQ8FvQ/w634-h640/Polteknas%20the%20great%20campus.jpg" width="634" /></a></div>

Kita Bukan Boneka, Bro!

CATATAN RAKYAT #2 Oleh Mila Muzakkar SETELAH chaos, muncullah pengumuman: sejumlah anggota DPR dinonaktifkan. Tiga di antaranya artis yang d...

Baca selengkapnya »

Kami Tidak Tolol dan Tidak Buta Hukum!

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh13lC4VcTr8DpnHy6GtUMpEX7dHBSpeZe0MDS9rE7as1zKWrd0ntswI0WxFVxQM0G5w9qVAPHQexUXcTg0XR_D89Mxen8ho74HYat6anun8yLjtu1vgHT60YVL_MnAZ3lVPo-U4ETrjaTnsuRvOHVFEtMDizIUD2h2yLtOIZxa2erG6hS5Ym8PhHqt7g/s1120/Kami%20Tidak%20Tolol%20dan%20Tidak%20Buta%20Hukum.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1120" data-original-width="636" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh13lC4VcTr8DpnHy6GtUMpEX7dHBSpeZe0MDS9rE7as1zKWrd0ntswI0WxFVxQM0G5w9qVAPHQexUXcTg0XR_D89Mxen8ho74HYat6anun8yLjtu1vgHT60YVL_MnAZ3lVPo-U4ETrjaTnsuRvOHVFEtMDizIUD2h2yLtOIZxa2erG6hS5Ym8PhHqt7g/w228-h400/Kami%20Tidak%20Tolol%20dan%20Tidak%20Buta%20Hukum.jpg" width="228" /></a></div>Oleh: Fransisca Tri Susanti <blockquote>“Konstitusi hanya mengenal Penggantian Antar Waktu (PAW) dan Pemberhentian Tetap, Bukan Nonaktif"</blockquote> SEJUMLAH anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi di “nonaktifkan” oleh partainya. Di antaranya Ahmad Sahroni, Adies Kadir, Uya Kuya, Eko Patrio, hingga Nafa Urbach. Fenomena ini segera memunculkan pertanyaan mendasar: dari mana dasar hukum kebijakan tersebut diambil? Apakah penonaktifan itu memiliki legitimasi normatif, ataukah hanya produk politik praktis yang dibungkus dengan retorika organisasi partai?Isu ini tidak sederhana. Sebab, ia menyangkut legitimasi lembaga legislatif yang merupakan pilar demokrasi, kedudukan wakil rakyat sebagai representasi mandat konstitusional, serta konsistensi kita dalam menegakkan prinsip negara hukum (rule of law).Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum. Konsekuensinya, kedudukan seorang anggota DPR adalah hasil mandat rakyat, bukan hadiah partai politik. Ia dilantik melalui sumpah jabatan, lalu menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran. Apakah partai atau pimpinan DPR berwenang menonaktifkan seseorang yang sudah resmi menjadi anggota DPR? Jawabannya, konstitusi tidak memberi ruang untuk itu.Lebih jauh, Pasal 22B UUD 1945 menyebutkan bahwa anggota DPR dapat diberhentikan antarwaktu. Mekanisme ini dikenal dengan istilah penggantian antarwaktu (PAW). Namun, UUD tidak mengenal terminologi nonaktif sementara. Artinya, jika ada praktik penonaktifan, ia bukanlah produk konstitusi.UU MD3: Norma yang TegasMengutip dari pernyataan Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah (Castro) mengatakan “Istilah non-aktif tidak dikenal dalam UU MD3 maupun tata tertib yang mereka buat sendiri”. Yang ada pemberhentian dan pemberhentian sementara. Lagipula non-aktif tidak punya konsekuensi hukum apa-apa.Dalam hal ini Castro juga menegaskan mereka tetap anggota DPR, dan tetap makan gaji. Kalau memang partai serius mengoreksi dirinya, pecat sebagai anggota partai yang otomatis akan diganti antar waktu.Jadi itu hanya akal-akalan partai politik untuk meredam kritik publik.Aturan yang lebih rinci terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Di dalamnya, pasal-pasal tentang berhentinya anggota DPR diatur secara jelas. Misalnya, seorang anggota DPR berhenti antarwaktu apabila; meninggal dunia,mengundurkan diri; diberhentikan partai politik karena melanggar AD/ART; diberhentikan karena terbukti melakukan tindak pidana berat atau pelanggaran etika.Selain itu, ada pemberhentian sementara apabila seorang anggota DPR ditetapkan sebagai terdakwa tindak pidana tertentu. Namun, istilah “nonaktif” dalam pengertian administratif dengan tetap mempertahankan status keanggotaan tidak ditemukan.<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj3DqFvhQD2rn_2iYT-9VQkFuAcKz6ez1fcOKCKriU-c22B_vLIHLnXrq0bqWFVvp9W3YbGIeAx48wvER2DNb5F1QBJcVNtmQnMpjqH8NYC0W78PdlNuFbfwc0wWF1Mtchb795igwgcaTT-LgMrTyvKAVl4LdC0UP2vjFmd8nlSD1PHe9fAUNsBaLA1Yg/s2733/SUMATRAZONE%20CARI%20BIRO%20PERWAKILAN%20TERBAIK.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="1986" data-original-width="2733" height="233" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj3DqFvhQD2rn_2iYT-9VQkFuAcKz6ez1fcOKCKriU-c22B_vLIHLnXrq0bqWFVvp9W3YbGIeAx48wvER2DNb5F1QBJcVNtmQnMpjqH8NYC0W78PdlNuFbfwc0wWF1Mtchb795igwgcaTT-LgMrTyvKAVl4LdC0UP2vjFmd8nlSD1PHe9fAUNsBaLA1Yg/s320/SUMATRAZONE%20CARI%20BIRO%20PERWAKILAN%20TERBAIK.jpg" width="320" /></a></div>Dengan demikian, secara hukum positif, tidak ada dasar yang mengatur penonaktifan anggota DPR seperti yang ramai diberitakan. Jika praktik ini diteruskan, berarti ada penafsiran baru yang cenderung dipaksakan.Politik Mengalahkan Hukum?Sejak lama partai politik di Indonesia menempatkan kadernya di DPR sebagai “kepanjangan tangan organisasi”. Seringkali, loyalitas kepada partai lebih diutamakan ketimbang loyalitas pada rakyat yang memilih. Tidak jarang pula, perbedaan sikap anggota DPR terhadap garis partai berujung pada ancaman PAW.Kini, istilah “nonaktif” muncul sebagai instrumen baru. Ia bisa dipahami sebagai cara partai untuk menekan kader tanpa harus langsung memproses PAW yang berbelit. Namun, implikasinya berbahaya: anggota DPR menjadi subordinat penuh dari partai, dan kedaulatannya sebagai wakil rakyat tergerus.Jika mekanisme ini dilegalkan secara politik tanpa dasar hukum yang jelas, maka DPR hanya akan menjadi “perpanjangan tangan elit partai”. Demokrasi berubah menjadi oligarki terselubung, di mana rakyat kehilangan makna representasi sejati.Ada tiga risiko besar yang bisa muncul bila praktik penonaktifan dibiarkan. Pertama, keruntuhan asas kepastian hukum. Negara hukum mengandaikan segala tindakan pejabat publik maupun lembaga politik memiliki dasar hukum yang jelas. Tanpa itu, semua keputusan hanya bergantung pada tafsir dan kepentingan politik sesaat.Kedua, kerusakan institusional DPR. Jika anggota bisa dinonaktifkan semaunya, maka DPR tidak lagi independen. Fungsi pengawasan terhadap pemerintah bisa lumpuh, sebab anggota DPR akan selalu dihantui risiko pencopotan jika bersuara kritis.Ketiga, preseden buruk bagi demokrasi. Apa yang menimpa Ahmad Sahroni, Uya Kuya, Eko Patrio, dan Nafa Urbach hari ini, bisa menimpa siapa saja besok. Demokrasi menjadi rapuh karena rakyat tidak bisa lagi berharap wakilnya bersuara tanpa tekanan.Di sinilah pentingnya Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai benteng terakhir konstitusionalitas. Bila ada partai atau pimpinan DPR yang melakukan penonaktifan tanpa dasar hukum, seharusnya anggota yang dirugikan dapat mengajukan sengketa kewenangan lembaga negara.MK bisa menegaskan kembali bahwa konstitusi hanya mengenal PAW dan pemberhentian tetap, bukan “nonaktif”. Dengan begitu, kepastian hukum dijaga, dan DPR tidak menjadi arena eksperimen politik yang mengorbankan asas negara hukum.Jalan Keluar dan Demokrasi Butuh KonsistensiAda dua jalan yang bisa ditempuh. Pertama, jika negara ingin mengenal mekanisme nonaktif sementara, maka harus ada revisi UU MD3. Revisi itu harus memuat batasan yang jelas: kapan seorang anggota bisa dinonaktifkan, berapa lama, dan bagaimana mekanisme pengembaliannya. Tanpa itu, istilah nonaktif hanya akan jadi alat politik.Kedua, jika tidak ada dasar hukum yang memadai, maka praktik ini harus dihentikan. DPR dan partai politik tidak boleh melanggar aturan main yang sudah ditetapkan. Mandat rakyat tidak bisa diputus dengan alasan disiplin organisasi semata.Penonaktifan anggota DPR tanpa dasar hukum bukan hanya masalah administratif. Ia menyangkut legitimasi demokrasi kita. Jika rakyat memilih wakilnya melalui pemilu, maka hanya mekanisme hukum yang sah yang bisa mengakhiri masa jabatan wakil itu.Demokrasi bukan sekadar angka kursi, tetapi penghormatan pada aturan yang disepakati. Bila hukum bisa ditafsirkan seenaknya demi kepentingan politik, maka apa yang runtuh bukan hanya DPR, melainkan juga kepercayaan rakyat kepada negara.Kasus ini harus menjadi pengingat, jangan biarkan politik menginjak hukum. Karena ketika hukum tidak lagi dihormati, demokrasi hanya tinggal nama, dan negara hukum berubah menjadi negara kekuasaan. Kami tidak tolol dan tidak buta hukum! (*)Jakarta, 1 September 2025  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiXgBJe3uIBlcKFfgMlXAq2Ae83M9XeG6-2nZFe7pFhkkT11UOEsD6jDSpS8K_Ak8WFxWYlokdRsb8kuA_dLK39PpoWr2T1192fjQvyLqOrFQ0qomyJMloheRScwCqTh4BKf_V5573o-kEMYWjQyr7dokIK8NbIgJZUvOCFGdSpFN_cBZVQuvom1-_Hlg/s720/ROBINSON%20KONSULTAN%20PERTANAHAN%20TERPERCAYA%20REPUBLIK%20INDONESIA.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="448" data-original-width="720" height="398" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiXgBJe3uIBlcKFfgMlXAq2Ae83M9XeG6-2nZFe7pFhkkT11UOEsD6jDSpS8K_Ak8WFxWYlokdRsb8kuA_dLK39PpoWr2T1192fjQvyLqOrFQ0qomyJMloheRScwCqTh4BKf_V5573o-kEMYWjQyr7dokIK8NbIgJZUvOCFGdSpFN_cBZVQuvom1-_Hlg/w640-h398/ROBINSON%20KONSULTAN%20PERTANAHAN%20TERPERCAYA%20REPUBLIK%20INDONESIA.JPG" width="640" /></a></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjqx-9vh79k7Efjjs3R-Nd-I4Pz0tjcWkglumYGBfO9mEHdyRHsZyolxZxJT0tjV0RmdbMqECvfxaxZ9Z5J3ChxHz6eYxt-dxLw_fphFBfKxM7uJTdRtwrlh0BfQXEwdielw4mlDw7n5YnG1BQsisFi-RTdfexbkj9SByTXbtVOvNQtWp6Nb2ATVpWmHA/s679/Pendidikan%20Senjata%20Ampuh%20Ubah%20Dunia.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="679" data-original-width="676" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjqx-9vh79k7Efjjs3R-Nd-I4Pz0tjcWkglumYGBfO9mEHdyRHsZyolxZxJT0tjV0RmdbMqECvfxaxZ9Z5J3ChxHz6eYxt-dxLw_fphFBfKxM7uJTdRtwrlh0BfQXEwdielw4mlDw7n5YnG1BQsisFi-RTdfexbkj9SByTXbtVOvNQtWp6Nb2ATVpWmHA/w638-h640/Pendidikan%20Senjata%20Ampuh%20Ubah%20Dunia.jpg" width="638" /></a></div>

Kami Tidak Tolol dan Tidak Buta Hukum!

Oleh: Fransisca Tri Susanti “Konstitusi hanya mengenal Penggantian Antar Waktu (PAW) dan Pemberhentian Tetap, Bukan Nonaktif" SEJUMLAH ...

Baca selengkapnya »

Budaya Malu vs Budaya Bebal di Negara Kita

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgFYAVYvrZqdGZD0WTZzjB7rxGvUpOFw-_YXdtsIyFwFzrXekBj0dLtiMbe17jqFEY3iHjSXR6RE4LYNmYsb9t_3TZAIdt55fUEzkyLfYKgdoLbH02-PJtzjCIaRjkM9IDsBtqUkwGnfct30wGA1nguN7IqckD1uvMrN5OWjQuMSbO_iSKTU8PQdV1kpQ/s768/Antara%20Budaya%20Malu%20Vs%20Budaya%20Bebal.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="512" data-original-width="768" height="213" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgFYAVYvrZqdGZD0WTZzjB7rxGvUpOFw-_YXdtsIyFwFzrXekBj0dLtiMbe17jqFEY3iHjSXR6RE4LYNmYsb9t_3TZAIdt55fUEzkyLfYKgdoLbH02-PJtzjCIaRjkM9IDsBtqUkwGnfct30wGA1nguN7IqckD1uvMrN5OWjQuMSbO_iSKTU8PQdV1kpQ/s320/Antara%20Budaya%20Malu%20Vs%20Budaya%20Bebal.jpg" width="320" /></a></div>Oleh: Ririe Aiko ADA perbedaan yang begitu mencolok antara bagaimana pejabat di negara lain dan pejabat di negeri kita bersikap ketika menghadapi kegagalan.Di banyak negara, kegagalan tidak ditutup-tutupi dengan alasan teknis atau pembelaan yang defensif, melainkan dijawab dengan kerendahan hati. Seorang pemimpin yang merasa tidak lagi mampu menjaga amanah publik memilih mundur sebagai bentuk tanggung jawab. Dan di sana, mundur bukanlah simbol kekalahan, melainkan keberanian untuk menjaga kehormatan.Sementara di negeri kita, kisahnya sering berakhir dengan nada yang berbeda. Mereka yang jelas-jelas gagal masih enggan melepas jabatan. Alih-alih mundur secara sukarela, mereka justru menunggu hingga tekanan publik tak terbendung, hingga suara protes berubah menjadi gelombang besar yang menjurus pada kemarahan massal.Fenomena terbaru yang kita saksikan, ketika sejumlah pejabat dinonaktifkan bukan karena kesadaran diri untuk mundur, melainkan karena amarah publik sudah menjurus ke arah anarkis, menjadi gambaran nyata.Padahal, jika saja para pemimpin ini sejak awal tidak tone deaf terhadap suara rakyat—jika saja mereka mau membuka telinga, mendengarkan aspirasi, menerima kritik dengan lapang dada—mungkin emosi publik tidak akan mencapai titik didih.Sayangnya, yang terjadi justru sebaliknya: kritik diabaikan, pendemo tidak didengarkan tapi malah disuruh menghadapi aparat, seolah-olah suara publik tidak lebih dari gangguan yang harus dibungkam. Alih-alih membuka ruang dialog, para pemegang kekuasaan justru menempatkan rakyatnya sebagai lawan.Aspirasi yang mestinya dihargai dianggap ancaman, padahal ia lahir dari kekecewaan yang semakin menumpuk.Dari jalan-jalan kota besar, kita melihat potret yang sama: rakyat berteriak, tetapi telinga pejabat tertutup rapat. Gedung DPR terbuka, tapi anggota dewan memilih WFH. Rakyat berdesakan menuntut keadilan, tetapi jawaban yang hadir hanyalah barisan aparat dengan tameng dan gas air mata.Inilah wajah paling telanjang dari budaya bebal: menganggap jeritan rakyat sebagai kebisingan sesaat, bukan amanah yang harus segera ditanggapi.Lihatlah Jepang, di mana tanggung jawab moral seorang pemimpin telah menjadi napas budaya yang melekat selama berabad-abad. Konsep sekinin dan meiyo menjadikan mundur sebagai pilihan alami ketika seorang pemimpin gagal.<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjMHi4FkA6Uk2oyMNzcWKum2-fy0sQGGakh4qzqhCijbSmyE9BjsdCPP4pUVsoMEcIiI6jsgUYDtUo4Na62irpfv-AVrS3xiYDV-S5sU8tadgzStxQryZLipHhLiuCX1yHBBPxolwShElKS_XJ7WKM4NM2ct8IhTMx0vfVqVx3z8BaPvj6AQOHDuHvY5g/s2733/Untung%20gede%20jadi%20biro%20perwakilan%20sumatrazone.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1755" data-original-width="2733" height="205" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjMHi4FkA6Uk2oyMNzcWKum2-fy0sQGGakh4qzqhCijbSmyE9BjsdCPP4pUVsoMEcIiI6jsgUYDtUo4Na62irpfv-AVrS3xiYDV-S5sU8tadgzStxQryZLipHhLiuCX1yHBBPxolwShElKS_XJ7WKM4NM2ct8IhTMx0vfVqVx3z8BaPvj6AQOHDuHvY5g/s320/Untung%20gede%20jadi%20biro%20perwakilan%20sumatrazone.jpg" width="320" /></a></div>Menteri Transportasi Jepang pada tahun 2005 misalnya, melepaskan jabatannya setelah kecelakaan kereta api menewaskan puluhan orang. Ia tidak mengemudikan kereta itu, tetapi sebagai penanggung jawab sektor transportasi, ia merasa kehormatannya menuntut ia mengakui kegagalan dengan cara mundur. Tidak ada unjuk rasa besar-besaran yang memaksanya, tidak ada kemarahan rakyat yang mendorongnya ke pintu keluar. Yang ada hanyalah kesadaran diri: tanggung jawab adalah soal moral, bukan sekadar formalitas jabatan.Korea Selatan pun menunjukkan wajah serupa, meski dengan tekanan yang lebih modern. Tragedi kapal ferry Sewol tahun 2014 menjadi titik balik penting ketika Perdana Menteri Chung Hong-won mundur, karena dinilai gagal menangani krisis yang menelan ratusan nyawa.Ia memahami, kata-kata tidak cukup untuk menenangkan keluarga korban. Mundur adalah bahasa empati, cara seorang pemimpin menunjukkan bahwa ia mengakui keterbatasan dan bersedia menanggung akibat dari kegagalannya.Di belahan Eropa, mekanismenya tidak kalah tegas. Di Jerman, seorang menteri bisa kehilangan jabatan hanya karena terbukti melakukan plagiarisme dalam disertasinya, sesuatu yang mungkin dianggap sepele di negeri ini.Di Inggris, pejabat yang tersandung skandal kebijakan atau konflik kepentingan tidak akan bertahan lama, karena opini publik, media, dan oposisi politik bekerja bersama menjaga standar akuntabilitas. Di sana, jabatan bukan benteng kekuasaan yang harus dipertahankan mati-matian, melainkan amanah yang sewaktu-waktu bisa dilepaskan demi menjaga kepercayaan masyarakat.Lalu bagaimana dengan kita?Di negeri ini, budaya malu kerap berubah menjadi budaya bebal. Para pejabat yang seharusnya bersikap rendah hati justru tampil dengan penuh arogansi, meminta kesempatan berkali-kali meski telah berulang kali mengecewakan rakyat.Jika pun mundur, biasanya bukan karena kesadaran moral, melainkan karena tidak ada lagi jalan lain untuk bertahan. Mereka dipaksa mundur setelah tekanan publik mencapai puncaknya, sebagaimana yang kini sedang terjadi di Indonesia, ketika demonstrasi meluas karena rakyat jenuh terhadap kelakuan para pejabat yang makin jauh dari nurani.Budaya pengunduran diri sejatinya adalah cermin kedewasaan bangsa dalam memandang kepemimpinan. Jepang, Korea Selatan, hingga negara-negara Eropa membuktikan bahwa mundur tidak identik dengan kekalahan, melainkan dengan integritas. (*) <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEghuph4xImegsIXzke77EckQ_5tEvKJXTUpFrT6Md4wkWPTSS6QBqJP-jRCNZ_91MbyTCMk2sBrKFMhK-hjIt3SWS7mf3LEYq7TLfxYakXuMUto84-G2RMQrBueYi2pvKdt11wpGmZYNkVFqqmMcvWNoxBYgLoqMh-u-T_ugAxj6MrkaN5AWBOo7QXTNQ/s720/ROBINSON%20KONSULTAN%20PERTANAHAN%20TERPERCAYA%20REPUBLIK%20INDONESIA.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="448" data-original-width="720" height="398" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEghuph4xImegsIXzke77EckQ_5tEvKJXTUpFrT6Md4wkWPTSS6QBqJP-jRCNZ_91MbyTCMk2sBrKFMhK-hjIt3SWS7mf3LEYq7TLfxYakXuMUto84-G2RMQrBueYi2pvKdt11wpGmZYNkVFqqmMcvWNoxBYgLoqMh-u-T_ugAxj6MrkaN5AWBOo7QXTNQ/w640-h398/ROBINSON%20KONSULTAN%20PERTANAHAN%20TERPERCAYA%20REPUBLIK%20INDONESIA.JPG" width="640" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjIVrekYzuUCoNb-pd02O4D0AoLTMxXFGxd70HSDNhINm0FNZ-XfGl-lrZUKFoCN1FwAgXRaesid4XmJgmMdiAGBv7pXlzS0egy5FxJZJmuhrcI7V989U09bHaxNLsGlZwa8FzioARBLDsRwb5XWpMZlsk8byB8wvzP1xxr7NZMcJd1x24LNAeSB7KviQ/s679/Polteknas%20the%20great%20campus.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="679" data-original-width="673" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjIVrekYzuUCoNb-pd02O4D0AoLTMxXFGxd70HSDNhINm0FNZ-XfGl-lrZUKFoCN1FwAgXRaesid4XmJgmMdiAGBv7pXlzS0egy5FxJZJmuhrcI7V989U09bHaxNLsGlZwa8FzioARBLDsRwb5XWpMZlsk8byB8wvzP1xxr7NZMcJd1x24LNAeSB7KviQ/w634-h640/Polteknas%20the%20great%20campus.jpg" width="634" /></a></div>

Budaya Malu vs Budaya Bebal di Negara Kita

Oleh: Ririe Aiko ADA perbedaan yang begitu mencolok antara bagaimana pejabat di negara lain dan pejabat di negeri kita bersikap ketika mengh...

Baca selengkapnya »

Indonesia Sesaat Tanpa “Negara”

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjoaHRRrMKRnEbmAbJJz0Xw6xU1_bhkizcV4Bm8A-8OuOB5e4Z64UeVg440dKVzT4p09W2YUl5CYRYEJA7H2KQwzXSyGZKr4J2qJK2yA4Qekhk5n8qT-WZaCxrLAC4sMQt1RAF6IebSdFAyUV14tWF7CHMNo1_g8laEEdwtuUkZv_ZQ1ugM1s7exPBwVg/s768/Indonesia%20is%20currently%20Statelles.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="537" data-original-width="768" height="224" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjoaHRRrMKRnEbmAbJJz0Xw6xU1_bhkizcV4Bm8A-8OuOB5e4Z64UeVg440dKVzT4p09W2YUl5CYRYEJA7H2KQwzXSyGZKr4J2qJK2yA4Qekhk5n8qT-WZaCxrLAC4sMQt1RAF6IebSdFAyUV14tWF7CHMNo1_g8laEEdwtuUkZv_ZQ1ugM1s7exPBwVg/s320/Indonesia%20is%20currently%20Statelles.jpg" width="320" /></a></div>(Indonesia is currently “Statelles”) Dr. Wendy Melfa- Akademisi UBL, Penggiat Ruang Demokrasi (RuDem) MEMPRIHATINKAN. Begitulah keadaan masyarakat kita beberapa hari belakangan ini, dan ada kemungkinan masih akan berlangsung beberapa hari ke depan. Kita dihadapkan pada situasi gelombang unjuk rasa (penyampaian aspirasi, demonstrasi), dengan sejumlah massa.Mereka terkonsentrasi pada sejumlah titik lokasi, ada anarkistis, perusakan, pembakaran sejumlah aset dan fasilitas umum, penggrudukan dan penjarahan sejumlah rumah anggota DPR dan Menteri Kabinet, yang menimbulkan kekacauan, kekhawatiran dan ketakutan masyarakat, kerugian materiil dan imaterial.Bahkan sejumlah kedutaan besar negara-negara asing sudah menerbitkan notice kepada warganya yang ada di Indonesia untuk berhati-hati, dan ini semua masih berlangsung entah untuk berapa lama.Dan tak kalah pentingnya, bahwa situasi belakangan ini juga membawa pengaruh penurunan pada indeks harga saham gabungan (IHSG) Indonesia disebabkan kekhawatiran pelaku pasar akibat situasi demonstrasi. Situasi ini memprihatinkan apalagi situasi ekonomi dalam negeri secara Nasional juga dalam keadaan tidak baik-baik saja.Kita juga prihatin munculnya gerakan demonstrasi yang diwarnai anarkis, pengrusakan, pembakaran, dan penjarahan disebabkan adanya rakyat yang ‘merasa’ tertekan akibat adanya ‘kebijakan’ penyelenggaraan pemerintahan baik eksekutif maupun legislatif serta juga perilaku dan perkataan atau pernyataan dari sejumlah Anggota DPR RI, mencari ‘jalannya sendiri’ dalam penyampaian aspirasi rakyat dengan isu besarnya “bubarkan DPR” yang merambah pada ‘isu’ lainnya yang dipicu oleh jatuhnya korban jiwa pengemudi ojek online (alm. Affan Kurniawan) akibat dilindas oleh kendaraan taktis (rantis) Brimob ketika bertugas mengamankan untuk rasa di Jakarta.Penyampaian aspirasi berupa permintaan penghapusan kenaikan dana tunjangan perumahan Anggota DPR yang tidak terakomodir sebagaimana yang diharapkan tersebut itulah, serta diperkeruh oleh pernyataan-pernyataan atau sikap Anggota DPR dalam menyikapi aspirasi rakyat yang kemudian berkembang kepada eskalasi gerakan demonstrasi masyarakat juga eskalasi materi yang ikut dipersoalkan oleh rakyat yang berdemonstrasi sebagai ‘bahan bakar’ pergerakan rakyat berdemonstrasi.Hari-hari Tanpa NegaraKonsentrasi masa demonstrasi di Jakarta dan sejumlah daerah-daerah lainya cukup dapat dikatakan representatif bahwa aksi dan demonstrasi ini bukan hanya bersifat lokal semata sebagaimana aksi demonstrasi masyarakat kabupaten Pati yang memprotes Kepala Daerahnya, melainkan sudah menjadi aksi demonstrasi yang dilakukan dan berdampak secara nasional. Gelaran aksi demonstrasi yang kita ikuti dari TV, dan media sosial nampak bahwa perilaku massa demonstran yang berubah ketika sudah menjadi kerumunan membuat massa demonstrasi tidak lagi menggunakan rasionalitas dan kepribadiaannya hingga lebih berani, lebih semangat, lebih beringas hingga terjadilah pengrusakan, penjarahan, dan pembakaran.Disisi lain, kita menemukan ‘kendornya’ penjagaan aparat keamanan utamanya dari Kepolisian sebagaimana tupoksi yang ditamatkan UU Kepolisian, baik langkah antisipasi maupun pengamanan paska terjadinya unjuk rasa, hanya terlihat sejumlah aparat TNI yang ‘menggantikan’ tugas pengamanan dari Kepolisian.Negara juga melalui Partai Politik sebagai entitas Politik yang ‘menghadirkan’ anggota DPR melalui mekanisme Pemilu sedikit lambat dalam ‘menertibkan’ anggota DPR-nya kecuali pasca adanya aksi geruduk dan penjarahan rumah-rumah Anggota DPR yang dinilai rakyat sebagai ‘biang’ pemicu penyebab kerusuhan. Berbagai kejadian yang menyertai saksi demonstrasi tersebut bukan saja dirasakan oleh Anggota DPR atau Kabinet yang bersangkutan, tetapi juga memunculkan rasa takut dan khawatir dari warga sekitar rumah kediaman yang diseruduk dan dijarah oleh massa. Kendornya pengamanan, hadirnya rasa takut dan khawatir masayarakat atas aksi-aksi massa yang menyertai demonstrasi itu terkesan kehidupan warga negara Indonesia sedang tanpa Negara, Indonesia is currently stateless.Hadirnya NegaraPress release Presiden Prabowo Subianto didampingi sejumlah Ketua Umum Partai Politik, Ketua MPR RI dan Ketua DPR RI pada sabtu sore (31/8) menghadirkan asa akan kembalinya Negara untuk mengatasi persoalan yang sedang dihadapi bangsa dengan janji segera mengatasi masalah baik secara substantif penyebab pemicu demonstrasi maupun hal teknis pengamanan dan antisipasi imbas gerakan demonstrasi lanjutan berikutnya.Tentu ‘membaca’ pernyataan Presiden tersebut dapat diklasifikasikan pemenuhannya dalam jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Katagori jangka pendek misalnya ‘penugasan’ kepada aparat keamanan baik Kepolisian dan TNI yang ‘mem-back up’ dapat mengambil langkah-langkah antisipasi, mengamankan, termasuk menindak dengan pendekatan penegakan hukum terhadap mereka yang menjadi ‘penumpang gelap’ dalam aksi-aksi berikutnya yang akan memanfaatkan suasana untuk melakukan aksi anarkis, pembakaran, maupun penjarahan.Kategori jangka menengah dilakukan dengan cara mengevaluasi, menata, dan meninjau ulang keberlakuan sejumlah kebijakan yang menekan dan tidak selaras dengan kondisi masyakat baik dari eksekutif maupun legislatif termasuk kebijakan kenaikan tunjangan Anggota DPR. Dalam katagori jangka panjang, perlu dilakukan evaluasi dan pembangunan sistemik berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, penataan sistem politik termasuk berkaitan dengan Partai Politik dan Pemilu didalamnya yang tentu muaranya untuk menghadirkan postur dan konfigurasi Anggota DPR yang merepresentasikan kepentingan rakyat, kinerja, dan kebijakan yang akan dihasilkan.Tentu efektivitas langkah dan kebijakan Presiden sebagaimana dinyatakan dalam konferensi pers sebagai wujud hadirnya (kembali) Negara dalam mengatasi situasi demonstrasi yang berlangsung saat ini dapat dideteksi dari langkah-langkah senyatanya yang dapat menjawab berbagai persoalan yang menjadi trigger (pemicu) gerakan aksi demonstrasi maupun berbagai ekses-ekses yang ditimbulkannya.<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiBH8nkzx7xfs5zlOh3JixvB9UEqi04WAMyycelFxbnkoCbtrxNFCk_S7cR4tggYGwYcKWep3pIL0kQ3wmnuS__rXF21LYbH8CTBhMkZwC2jKDsqVNERQB-YoWIY9pehslx9rtQlIS84Jo5NWkKMvSkHntCX60VCnNfNgVrHPV0GuxY67N4HWV0HVS8Qw/s2733/Yuuk%20jadi%20biro%20perwakilan%20sumatrazone.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="1876" data-original-width="2733" height="220" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiBH8nkzx7xfs5zlOh3JixvB9UEqi04WAMyycelFxbnkoCbtrxNFCk_S7cR4tggYGwYcKWep3pIL0kQ3wmnuS__rXF21LYbH8CTBhMkZwC2jKDsqVNERQB-YoWIY9pehslx9rtQlIS84Jo5NWkKMvSkHntCX60VCnNfNgVrHPV0GuxY67N4HWV0HVS8Qw/s320/Yuuk%20jadi%20biro%20perwakilan%20sumatrazone.jpg" width="320" /></a></div>Dengan pendekatan terori manajemen untuk mengatasi persoalan aksi demonstrasi yaitu tahapan input – proses – output, maka dapat dinyatakan bahwa berbagai kebijakan dan perkataan serta perilaku Anggota DPR sebagai inputnya, maka pres release Presiden dengan janji mengatasi berbagai penyebab dan masalahnya sebagai proses yang kita nantikan langkah dan efektivitasnya, dan berbagai solusi yang lebih sistemik sebagai output-nya untuk menghadirkan Indonesia yang lebih baik.Dengan kerangka yang demikian, maka kehadiran kelompok massa dan entitas Mahasiswa dalam berdemonstrasi mesti ditempatkan pada posisi yang dapat menjadi ‘energi’ baik bagi perubahan Indonesia yang lebih baik, di samping hal tersebut juga dijamin oleh Konstitusi Indonesia, sekaligus sebagai exersice bagi aparat keamanan untuk menghadapi cara penyampaian aspirasi dari masyarakat secara lebih humanis dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) sebagaimana juga dijamin oleh Konstitusi kita untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia, dan juga sebagai pembuktian akan bekerjanya pemerintahan dalam menjalankan kekuasaannya baik dalam lapangan eksekutif maupun legislatif yang berpihak kepada rakyat dengan memahami keadaan rakyat yang senyatanya dihadapi, semoga. (*) <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiunwhoUztan-xjbC5yegd_09v0-hw2i-A9U1Q5ePuOkHgCcmSakYoFYZtTvivlw2_Jng3OL-ygFiH2MwfaQDxPSeC8T9mC1ccmZ0gxk4QeSoxlzD-6GDjYA51-B7Marev7yQ-3mlLsSgJnDzMUQ2VhdNF3aboFu-14fSu97cdFpjK0WRKahczJJzSRkw/s720/ROBINSON%20KONSULTAN%20PERTANAHAN%20TERPERCAYA%20REPUBLIK%20INDONESIA.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="448" data-original-width="720" height="398" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiunwhoUztan-xjbC5yegd_09v0-hw2i-A9U1Q5ePuOkHgCcmSakYoFYZtTvivlw2_Jng3OL-ygFiH2MwfaQDxPSeC8T9mC1ccmZ0gxk4QeSoxlzD-6GDjYA51-B7Marev7yQ-3mlLsSgJnDzMUQ2VhdNF3aboFu-14fSu97cdFpjK0WRKahczJJzSRkw/w640-h398/ROBINSON%20KONSULTAN%20PERTANAHAN%20TERPERCAYA%20REPUBLIK%20INDONESIA.JPG" width="640" /></a></div>

Indonesia Sesaat Tanpa “Negara”

(Indonesia is currently “Statelles”) Dr. Wendy Melfa - Akademisi UBL, Penggiat Ruang Demokrasi (RuDem) MEMPRIHATINKAN. Begitulah keadaan mas...

Baca selengkapnya »

Arogansi Kekuasaan

Bukan Sekadar ‘Bubarkan DPR’

Kita Bukan Boneka, Bro!

Kami Tidak Tolol dan Tidak Buta Hukum!

Budaya Malu vs Budaya Bebal di Negara Kita

Indonesia Sesaat Tanpa “Negara”

Nasional

MANCANEGARA

PARIWARA

NKRIZONE

JABODETABEKZONE

LAMPUNGZONE

SUMSELZONE

BABELZONE

JAMBIZONE

KEPRIZONE

RIAUZONE

BENGKULUZONE

SUMUTZONE

ACEHZONE

SUMBARZONE

Limapuluh Kota

Kab. Padang Pariaman

Kota Padang

Kab. Pesisir Selatan

Kota Pariaman

DPRD Padang

TANAH DATAR

KAB. DHARMASRAYA

KAB. PASAMAN BARAT

KAB. PASAMAN

SAWAH LUNTO

KAB. SIJUNJUNG

KAB. SOLOK

KOTA SOLOK

Kota Padangpanjang

Kab. Solok Selatan

Kota Payakumbuh

Politik

EKBIS