HASAN Basri Durin dilahirkan pada tanggal 15 Januari 1935 di Nagari Jaho, yang saat ini berada di dalam wilayah Kecamatan Sepuluh Koto, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat.
Ayahnya bernama Mahmud Durin Datuk Majo Indo yang bekerja sebagai guru di Madrasah Tarbiyah Islamiyah Jaho, sedangkan ibunya bernama Darama.
Masa awal pendidikannya ditempuh di Sekolah Desa Jaho, lalu berlanjut ke jenjang SMP di Padang Panjang serta menamatkan bangku SMA di Bukittinggi pada tahun 1954.
Awal kariernya di pemerintahan terbuka setelah ia mendapatkan kesempatan beasiswa ikatan dinas dari Departemen Dalam Negeri untuk menempuh pendidikan di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
Setelah berhasil meraih gelar sarjana muda di UGM pada tahun 1958, ia langsung ditugaskan oleh Departemen Dalam Negeri untuk mengemban posisi sebagai Sekretaris Panitia Pemilihan Daerah di Jambi.
Ia sempat kembali ke Yogyakarta untuk merampungkan studi doktoralnya pada tahun 1960, sebelum akhirnya ditugaskan kembali ke Sumatra sebagai Sekretaris Wali Kota Jambi.
Untuk memperdalam pengetahuan di bidang sistem pemerintahan, ia berkesempatan dikirim oleh negara guna mengikuti program belajar di Universitas Negeri Wayne, Michigan, Amerika Serikat, dari tahun 1962 sampai 1963.
Titik balik karier kepemimpinannya di tingkat wilayah terjadi saat ia dipercaya menjadi Penjabat Wali Kota Jambi pada periode 1966 hingga 1968 ketika usianya baru menginjak 31 tahun.
Akibat adanya dinamika politik di lingkungan kerja lamanya, ia dipindahkan ke daerah asal dan diangkat menjadi Penjabat Wali Kota Padang pada tahun 1971, yang kemudian berlanjut menjadi Wali Kota Padang definitif selama dua periode dari tahun 1973 hingga 1983.
Karier birokrasinya terus menanjak saat ia dipercaya menjabat sebagai Pembantu Gubernur Sumatera Barat Wilayah II untuk periode tahun 1983 sampai 1987.
Puncak kepemimpinannya di tingkat daerah tercapai ketika ia terpilih untuk menggantikan posisi Azwar Anas sebagai Gubernur Sumatera Barat selama dua periode berturut-turut dari tahun 1987 hingga 1997.
Setelah menyelesaikan tugas sebagai kepala daerah, ia melanjutkan pengabdian di tingkat legislatif nasional dengan terpilih menjabat sebagai Ketua Fraksi Utusan Daerah di Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pada tahun 1997.
Karier politiknya mencapai panggung nasional saat Presiden B.J. Habibie menunjuk dirinya untuk masuk ke dalam susunan Kabinet Reformasi Pembangunan sebagai Menteri Negara Urusan Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional pada Mei 1998.
Selama memegang jabatan menteri di tengah situasi awal transisi reformasi nasional, ia sempat menghadapi dinamika politik berupa tuduhan miring terkait masa lalunya sebagai gubernur, termasuk mengalami insiden penyanderaan di dalam bus saat berkunjung ke Kampus IKIP Padang pada Agustus 1998.
Masa dinas panjangnya di pemerintahan yang telah berjalan selama 43 tahun akhirnya selesai setelah Presiden Abdurrahman Wahid memutuskan untuk menghapus kementerian yang dipimpinnya pada Oktober 1999.
Di luar aktivitas politik, ia juga tercatat sebagai salah satu tokoh yang ikut mendirikan Universitas Bung Hatta atau UBH, tempat di mana menantunya, Prof. Dr. Diana Kartika, mengabdi sebagai guru besar dan kini menjabat Rektor.
Setelah melewati masa purnatugas yang panjang bersama keluarga, ia menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 9 Juli 2016 di kediamannya yang berlokasi di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, akibat mengalami pendarahan otak.
Jenazah mantan menteri dan gubernur ini kemudian dilepas secara resmi oleh pihak negara untuk dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan.
#wkp/ede
