Rosadi Jamani
HARI ini terasa sangat panas, mengalahkan panasnya karhutla. Gibran menyatakan mundur, tapi faktanya belum. Bingung kan? Bahkan, si putra sulung Jokowi mau “saya akan lawan” dengan menjajal keampuhan PTUN. Sayangnya, Yusril sudah skakmat, tak bisa karena putusan MA sudah final. Simak narasinya sambil seruput Koptagul, wak!
Rupanya drama Gibran belum sampai babak terakhir. Setelah menyampaikan niat mundur kepada Prabowo, Gibran kembali muncul dengan pernyataan membuat cerita ini semakin menarik. Ia ternyata belum mau meletakkan senjata. Masih ingin fight di pengadilan!
Dalam keterangannya kepada wartawan di Istana Wakil Presiden, Selasa (10/11/2026), Gibran mengaku menghormati seluruh aspirasi, kritik, dan saran masyarakat. Ia tidak ingin persoalan tersebut menjadi polemik politik berkepanjangan.
Katanya, Prabowo memberikan banyak masukan. Salah satu sarannya adalah agar Gibran tetap berjuang di PTUN dengan mengajukan seluruh dokumen pendidikan, mulai dari SD sampai S1.
Nah, ini dia! Dari ijazah SMA, sekarang seluruh dokumen pendidikan mau dibongkar. Jangan-jangan nanti ijazah TK juga ikut dibawa ke pengadilan. Lengkap dengan foto memakai seragam merah putih dan tas bergambar robot.
Tetapi, belum selesai Gibran menyusun amunisi, muncul pernyataan Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra. Pernyataannya justru seperti menyiram bensin ke atas api sedang menyala.
Yusril menegaskan putusan Mahkamah Agung sudah final. Tidak ada upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) yang dapat diajukan terhadap putusan tersebut. Begitu pula putusan MK yang bersifat final and binding.
Lebih menarik lagi, Yusril menjelaskan MA melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 telah mengabulkan kasasi H.M. Subhan dan membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran yang diterbitkan Kemendikbud pada Agustus 2019.
MA memerintahkan kementerian terkait mencabut surat tersebut. Pembatalannya berlaku surut atau ex tunc, sejak surat diterbitkan pada Agustus 2019. Yusril juga menjelaskan Gibran tidak bisa mengajukan banding atas putusan MA tersebut karena bukan pihak tergugat intervensi dalam perkara kasasi itu.
Lalu bagaimana dengan rencana Gibran berjuang di PTUN?
Nah, bagian ini yang paling menarik. Menurut Yusril, apabila Kemendikdasmen sudah melaksanakan putusan MA dan mencabut surat keterangan tersebut, objek gugatan dalam perkara PTUN yang sedang berjalan bisa tidak ada lagi.
Artinya, Gibran boleh saja menyiapkan satu koper dokumen pendidikan dari SD sampai S1, tetapi ada persoalan mendasar harus dihadapi, apakah masih ada objek sengketa yang bisa diperiksa?
Ini bukan pendapat tukang kopi di warkop. Ini penjelasan Menko Hukum yang memahami persoalan tersebut.
Sementara itu, Yusril menegaskan Gibran sampai hari ini masih menjalankan tugas sebagai Wakil Presiden. Belum ada kekosongan jabatan. Jadi, jangan buru-buru mencetak undangan syukuran pergantian Wapres. Apalagi mau sujud syukur massal ala Andi Azwan.
Sekarang kita punya situasi cukup unik. Gibran ingin membuktikan dokumennya, Prabowo menyarankan tetap berjuang, Yusril menjelaskan putusan MA sudah final, sementara DPR sedang menggelindingkan usulan Hak Menyatakan Pendapat.
Waduh, ini seperti pertandingan tinju dengan tiga wasit, tetapi masing-masing membawa buku peraturan berbeda. Pertanyaan paling besar sekarang, kalau putusan MA sudah final dan surat penyetaraan harus dicabut, bagaimana kelanjutan upaya Gibran di PTUN?
Jangan-jangan drama ini belum selesai sampai seluruh rakyat Indonesia ikut mengumpulkan rapor dari SD, SMP, SMA, sampai ijazah kuliah.
Warga warkop, seruput dulu kopinya. Republik sedang menyaksikan pertarungan antara dokumen, pengadilan, dan kursi Wakil Presiden. Yang jelas, satu hal, putusan pengadilan bukan kertas undangan bisa diabaikan karena tidak cocok dengan selera politik.
“Sudah tapi belum, bingung saya, Bang.”
“Sama, wak. Budaya mundur yang njlimet.” (*)
#hatipena
