sumatrazone

Hoegeng, Pahlawan Kejujuran di Tengah Krisis Kepercayaan Polri

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEijsaYAd2cyIulpLY8y4czuYDP_Y99001_WSIn_h1md-vwpNpalV4FiVgmdb27RcNqI9bZTADT382TeBJLWtmz2VQdiiuSXFrQIuu14d8zSH9EvB87F6OVyiYl3QEj2fYSvuTAuW7vWd4fjr3pXI4Dtrc7kQPuWENqJxbfx0P_8wXFSKf94i5B0J2PWKg/s768/Hoegeng,%20Pahlawan%20Kejujuran%20di%20Tengah%20Krisis%20Keper.webp" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="434" data-original-width="768" height="362" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEijsaYAd2cyIulpLY8y4czuYDP_Y99001_WSIn_h1md-vwpNpalV4FiVgmdb27RcNqI9bZTADT382TeBJLWtmz2VQdiiuSXFrQIuu14d8zSH9EvB87F6OVyiYl3QEj2fYSvuTAuW7vWd4fjr3pXI4Dtrc7kQPuWENqJxbfx0P_8wXFSKf94i5B0J2PWKg/w640-h362/Hoegeng,%20Pahlawan%20Kejujuran%20di%20Tengah%20Krisis%20Keper.webp" width="640" /></a></div> Oleh Satrio Arismunandar | Alumnus S2 Pengkajian Ketahanan Nasional UI ADA pahlawan yang dikenang karena mengangkat senjata melawan penjajah. Ada pula yang dikenang karena keberaniannya melawan sesuatu yang jauh lebih dekat, tetapi tidak kalah berbahaya: korupsi, kesewenang-wenangan, dan penyalahgunaan kekuasaan. Jenderal Polisi (Purn.) Hoegeng Iman Santoso termasuk dalam kelompok kedua.Hoegeng Iman Santoso telah resmi dianugerahi gelar Pahlawan Nasional pada 10 November 2026, bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan, dalam acara yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara.Penghargaan itu bukan sekadar pengakuan terhadap perjalanan panjang seorang perwira kepolisian. Lebih dari itu, negara sedang mengabadikan sebuah standar moral tentang bagaimana seorang aparat penegak hukum seharusnya menjalankan kekuasaan.Hoegeng lahir di Pekalongan, Jawa Tengah, pada 14 Oktober 1921. Ia menempuh pendidikan hukum di Rechtshogeschool di Batavia sebelum memilih jalur kepolisian dan melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK).Kariernya membawanya bertugas di berbagai daerah, termasuk Sumatera Utara, sebelum dipercaya menduduki sejumlah jabatan penting di pemerintahan dan kepolisian. Ia pernah menjadi Kepala Jawatan Imigrasi, Menteri Iuran Negara, hingga akhirnya menjabat Kapolri kelima pada 1968–1971. Hoegeng meninggal pada 14 Oktober 2004 dalam usia 82 tahun.Namanya kemudian menjadi legenda bukan karena kekuasaan yang pernah dimilikinya, melainkan karena hal-hal yang justru ditolaknya. Ia menolak suap, gratifikasi, fasilitas dari pengusaha, dan segala bentuk perlakuan istimewa yang berpotensi mengikat independensinya.Penyelundupan Mobil Mewah dan Kasus Sum KuningSalah satu kisah paling terkenal terjadi ketika Hoegeng ditugaskan di Medan. Sebelum kedatangannya, sejumlah pengusaha yang memiliki kepentingan dengan kepolisian telah menyiapkan rumah dan mobil untuk menyambutnya. Hoegeng menolak fasilitas tersebut.Ketika kemudian menempati rumah dinas, ia mendapati sejumlah perabot di dalamnya berasal dari pemberian pihak-pihak yang berkepentingan. Perabot itu diperintahkan untuk dikeluarkan. Pesannya sederhana: seorang polisi tidak boleh merasa berutang budi kepada orang yang mungkin suatu hari harus diperiksanya.Prinsip serupa terlihat ketika seorang perempuan dari Makassar datang membawa berbagai hadiah untuk keluarganya. Perempuan itu memiliki perkara yang sedang berurusan dengan hukum.Hoegeng tidak menerima pemberian tersebut sebagai tanda penghormatan. Ia justru menegaskan bahwa cara seperti itu tidak dapat dibenarkan dan meminta agar pemberian tersebut tidak digunakan untuk memengaruhi penanganan perkara. Perempuan itu kemudian diproses dan dijatuhi hukuman. Kisah ini didokumentasikan dalam tulisan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai integritas Hoegeng.Bagi Hoegeng, korupsi tidak selalu dimulai dari amplop berisi uang. Ia bisa berawal dari hadiah, fasilitas, hubungan pertemanan, atau kebaikan yang pada akhirnya menciptakan utang budi.Karena itu, ia juga meminta istrinya, Meriyati Roeslani, menutup toko bunga yang baru dirintis ketika dirinya diangkat menjadi Kepala Jawatan Imigrasi. Ia khawatir orang-orang yang berurusan dengan imigrasi akan membeli bunga di toko istrinya untuk mencari kedekatan atau kemudahan. Bahkan, ia tidak ingin keluarganya menjadi pintu masuk konflik kepentingan.Kesederhanaan itu bukan pencitraan sesaat. Setelah tidak lagi menjabat Kapolri pada 1971, Hoegeng menjalani kehidupan yang jauh dari kemewahan. Ia mengisi waktu dengan melukis, bermusik, dan siaran radio. Ia tidak membangun kekayaan dari jabatan yang pernah dipegangnya.Dalam sebuah pesan yang terus dikenang oleh anaknya, Hoegeng pernah mengingatkan bahwa ketika harta dan segala sesuatu telah hilang, yang tersisa hanyalah nama baik. Itulah yang harus dijaga.Sebagai Kapolri, Hoegeng juga dikenal tidak gentar menghadapi perkara yang menyentuh kepentingan orang berpengaruh. Ia menangani kasus penyelundupan mobil mewah yang menyeret pengusaha dekat lingkar kekuasaan, serta memberi perhatian terhadap kasus Sum Kuning di Yogyakarta pada 1970.Masa jabatannya berakhir lebih cepat pada Oktober 1971. Pemberhentian tersebut memunculkan berbagai tafsir, termasuk dugaan bahwa sikap tegasnya membuat sejumlah pihak tidak nyaman. Namun, alasan resmi pemberhentian dan berbagai tafsir politik mengenai peristiwa itu perlu tetap dibedakan.<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhnwKiml3x8WgQqy0cLUtgMY9ihMM0aDGxtokyr-X8JLN9iBUJYlQ7d9yEFDaeBA9-oifGgcARA5yHNjSGZt5lhNuYOlug0GldIhxjm3AaW-KXwsZl7uAj941ajCMjz3Z8msa4nUi66azxOK4IbfxtpxBz8vf-r1iqgV2pYP9pXdqzgVygE0HHm_38t9Q/s705/SUMATRAZONE%20dari%20sumatra%20membedah%20nusantara.JPG" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="416" data-original-width="705" height="378" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhnwKiml3x8WgQqy0cLUtgMY9ihMM0aDGxtokyr-X8JLN9iBUJYlQ7d9yEFDaeBA9-oifGgcARA5yHNjSGZt5lhNuYOlug0GldIhxjm3AaW-KXwsZl7uAj941ajCMjz3Z8msa4nUi66azxOK4IbfxtpxBz8vf-r1iqgV2pYP9pXdqzgVygE0HHm_38t9Q/w640-h378/SUMATRAZONE%20dari%20sumatra%20membedah%20nusantara.JPG" width="640" /></a></div> Proses dan Makna Politik PenganugerahanPenganugerahan gelar Pahlawan Nasional tidak semestinya dipahami sebagai keputusan spontan pemerintah. Prosesnya melalui pengusulan masyarakat, penelitian dan pengkajian oleh tim di tingkat kabupaten/kota dan provinsi, kemudian tim tingkat pusat di bawah koordinasi Kementerian Sosial.Hasilnya dibahas Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan sebelum disampaikan kepada Presiden sebagai rekomendasi. Pemerintah melalui Sekretariat Negara telah menjelaskan bahwa mekanisme berjenjang tersebut ditempuh dalam proses pengusulan gelar Pahlawan Nasional 2026.Dalam konteks Hoegeng, pengakuan negara ini terasa memiliki resonansi khusus. Penganugerahannya berlangsung ketika institusi Polri sedang menghadapi tekanan reputasi akibat kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh negara.Kasus yang menyeret sejumlah perwira tinggi, termasuk mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, membuat publik kembali mempertanyakan tata kelola kewenangan, akuntabilitas, dan integritas di tubuh kepolisian. Penyidikan perkara itu sendiri masih harus berjalan berdasarkan bukti dan proses hukum.Apakah pengangkatan Hoegeng merupakan politik simbolik pemerintah? Sangat mungkin dibaca demikian, meskipun tidak ada bukti bahwa krisis Polri menjadi alasan resmi di balik keputusan tersebut.Politik simbolik tidak selalu berarti manipulasi. Negara menggunakan figur, penghargaan, dan momentum untuk menyampaikan nilai yang ingin ditegaskan kepada masyarakat maupun institusi.Keberanian untuk Tetap BersihDalam situasi ketika citra kepolisian sedang dihantam skandal, menghadirkan kembali sosok Hoegeng sebagai Pahlawan Nasional mengandung pesan yang kuat: polisi yang dihormati bukanlah polisi yang paling berkuasa, melainkan polisi yang paling mampu menjaga integritasnya. Namun, pesan itu baru bermakna jika diikuti pembenahan nyata, penegakan hukum tanpa pandang bulu, dan pengawasan yang efektif.Hoegeng tidak membutuhkan gelar Pahlawan Nasional untuk dikenang sebagai polisi bersih. Publik telah memberinya penghormatan itu jauh sebelum negara mengambil keputusan. Kini, negara menyusul pengakuan masyarakat tersebut.Tetapi ada pekerjaan yang lebih berat daripada menganugerahkan gelar: menjadikan nilai-nilai Hoegeng hidup kembali dalam institusi kepolisian. Sebab, pahlawan kejujuran tidak cukup dikenang melalui upacara, patung, atau nama jalan. Ia harus hadir dalam perilaku aparat sehari-hari, terutama ketika berhadapan dengan uang, kekuasaan, dan godaan untuk menyalahgunakan jabatan.Pada akhirnya, warIsan terbesar Hoegeng bukanlah pangkat jenderal yang pernah disandangnya, melainkan keberanian untuk tetap bersih ketika memiliki kesempatan untuk menjadi tidak bersih. Ini adalah wujud kepahlawanan yang relevan bagi Indonesia hari ini.Namun, apakah kita dan Polri hari ini hanya akan mengenang Hoegeng sebagai pahlawan masa lalu, atau sungguh-sungguh menjadikan integritasnya sebagai standar perilaku institusi? Itulah pertanyaannya. (*)Depok, 10 November 2026#hatipena<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhHwGGWiN72E-gb_Q1KaJoN0JBVyvVmsaxeDx0JJ13gEm7deBeYvhNb5c821skUCcfLckJVVRVPJpKsuFqbMNfy5NkGP61cCqhtkAjdLLo5vpRSmWRk427Wm-KH0vi8yLJ6AGed5-cAUS7-yjK0EkFuXC-18ZcmSQAU8mVVAtaYe9uSmThRa3QSdUJAGg/s2733/Untung%20gede%20jadi%20biro%20perwakilan%20sumatrazone.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1755" data-original-width="2733" height="410" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhHwGGWiN72E-gb_Q1KaJoN0JBVyvVmsaxeDx0JJ13gEm7deBeYvhNb5c821skUCcfLckJVVRVPJpKsuFqbMNfy5NkGP61cCqhtkAjdLLo5vpRSmWRk427Wm-KH0vi8yLJ6AGed5-cAUS7-yjK0EkFuXC-18ZcmSQAU8mVVAtaYe9uSmThRa3QSdUJAGg/w640-h410/Untung%20gede%20jadi%20biro%20perwakilan%20sumatrazone.jpg" width="640" /></a></div>

Hoegeng, Pahlawan Kejujuran di Tengah Krisis Kepercayaan Polri

Oleh Satrio Arismunandar | Alumnus S2 Pengkajian Ketahanan Nasional UI ADA pahlawan yang dikenang karena mengangkat senjata melawan penjaja...

Baca selengkapnya »

Gercep Tim Klewang Kembali Buahkan Hasil! Pelarian "Raja Curanmor" 25 TKP Kandas di Hotel Melati

Gercep Tim Klewang Kembali Buahkan Hasil! Pelarian "Raja Curanmor" 25 TKP Kandas di Hotel Melati

PADANG -- Pelarian pria yang sohor dengan panggilan "Rian Toroih" (32) resmi ditutup awal November 2026 ini. Usai beraksi di 25 T...

Baca selengkapnya »

Operasi Patuh Krakatau 2026: 40 Ribu Pelanggar Ditindak, Ratusan Disanksi Tilang ETLE

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjwS-nihpWK1Aqmuukt5zxFLJmWD_8VpynyfFtGyCeHM6ZzEBc0YcsgXb3_jjeccOqQutwV0uSTgkT_-n63RExE_M5BYS5fFZ2yJrhXone_oIieMGU2w3xiHVn9m2tFJsBA1hqBDmuwv1UJd0EtWIADveL-8atqqs1y0iPvwkuWaCLeGeMezIb8JixooQ/s4096/Operasi%20Patuh%20Krakatau%202026.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2304" data-original-width="4096" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjwS-nihpWK1Aqmuukt5zxFLJmWD_8VpynyfFtGyCeHM6ZzEBc0YcsgXb3_jjeccOqQutwV0uSTgkT_-n63RExE_M5BYS5fFZ2yJrhXone_oIieMGU2w3xiHVn9m2tFJsBA1hqBDmuwv1UJd0EtWIADveL-8atqqs1y0iPvwkuWaCLeGeMezIb8JixooQ/w640-h360/Operasi%20Patuh%20Krakatau%202026.jpg" width="640" /></a></div> BANDARLAMPUNG -- Sebanyak 40.165 tindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dicatat Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Lampung selama 14 hari pelaksanaan Operasi Patuh Krakatau 2026. Ratusan di antaranya dikenakan sanksi tilang elektronik melalui Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE).Berdasarkan data diterima, dari total 40.165 tindakan tersebut, sebanyak 390 penindakan dilakukan melalui ETLE, 77 penindakan non-ETLE, dan 39.698 penindakan lainnya berupa teguran kepada pengendara."Sebagian besar penanganan pelanggaran dilakukan melalui pendekatan edukatif dan persuasif. Kami ingin masyarakat memahami bahwa kepatuhan terhadap aturan lalu lintas bukan karena takut kepada petugas, melainkan karena kesadaran bahwa keselamatan merupakan kebutuhan bersama," ujar Dirlantas Polda Lampung, Kombes Pol H. M Reza Chairul Akbar Sidiq menjawab konfirmasi awak media, Senin (9/11/2026).1. Pelanggaran R2 melawan arus masih dominanKegiatan Operasi Patuh Krakatau 2026 oleh personel Ditlantas Polda LampungKegiatan Operasi Patuh Krakatau 2026 oleh personel Ditlantas Polda Lampung. (Dok. Ditlantas Polda Lampung).Dari sejumlah pelanggaran ditemukan selama operasi, Reza menyampaikan, perilaku pengendara sepeda motor (R2) melawan arus lalu lintas masih menjadi pelanggaran paling dominan.Selain melawan arus, polisi juga memberi perhatian khusus terhadap pengendara tidak menggunakan helm standar SNI. Menurutnya, kedua pelanggaran tersebut dinilai memiliki risiko tinggi terhadap keselamatan pengguna jalan, bahkan berpotensi menimbulkan kecelakaan fatal."Pelanggaran melawan arus bukan sekadar persoalan ketertiban, tetapi dapat memicu kecelakaan lalu lintas karena memperbesar potensi terjadinya benturan dengan kendaraan dari arah berlawanan," jelasnya.2. Penindakan hari terakhir turun 43,26 persenHari terakhir Operasi Patuh Krakatau 2026, Reza menyampaikan, Ditlantas Polda Lampung mencatat 19.002 output kegiatan preemtif, 8.224 output preventif, serta 3.930 tindakan penindakan dan teguran.Menurutnya, angka penindakan dan teguran tersebut turun 43,26 persen dibandingkan periode sama pada pelaksanaan Operasi Patuh Krakatau 2025. Namun, ia mengatakan penurunan jumlah penindakan tidak otomatis menunjukkan seluruh pelanggaran lalu lintas menurun."Penurunan angka penindakan tersebut tidak serta-merta kami artikan sebagai penurunan seluruh pelanggaran lalu lintas. Hal ini tetap harus dianalisis bersama dengan intensitas pengawasan, jumlah temuan pelanggaran, serta tingkat kecelakaan," jelasnya.<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhGBmv-XpvbzpwGN4e1HFFJDwRS07Kzv07059nApx9GuHJIoTfBc1Mq4yURzLx3lmtSnTHxE7Z37CYXGtdgHaK5Rrwb4xGdNNfFujmS1t-2CB4GM2dxfG4YtWt_m-cuqY6CAWpdCc7RUbeSqWnqLw52ybCGY7YcR4Bbh8LuazKqzryKrhxJB3cqbBEJpw/s2733/Yuuk%20jadi%20biro%20perwakilan%20sumatrazone.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1876" data-original-width="2733" height="440" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhGBmv-XpvbzpwGN4e1HFFJDwRS07Kzv07059nApx9GuHJIoTfBc1Mq4yURzLx3lmtSnTHxE7Z37CYXGtdgHaK5Rrwb4xGdNNfFujmS1t-2CB4GM2dxfG4YtWt_m-cuqY6CAWpdCc7RUbeSqWnqLw52ybCGY7YcR4Bbh8LuazKqzryKrhxJB3cqbBEJpw/w640-h440/Yuuk%20jadi%20biro%20perwakilan%20sumatrazone.jpg" width="640" /></a></div> 3. Operasi berakhir, pengawasan tetap berjalanReza menegaskan, berakhirnya Operasi Patuh Krakatau 2026 tidak berarti kegiatan polisi untuk meningkatkan disiplin dan keselamatan berlalu lintas ikut berhenti.Pasalnya, Ditlantas Polda Lampung akan melakukan evaluasi terhadap data pelanggaran dan kecelakaan untuk memetakan jenis pelanggaran dominan, karakteristik pengendara, lokasi rawan, hingga waktu yang memiliki risiko kecelakaan tinggi."Kami akan mengoptimalkan penempatan personel pada titik-titik rawan pelanggaran dan kecelakaan, terutama pada jam-jam aktivitas masyarakat, melalui kegiatan pengaturan, penjagaan, dan patroli," ucapnya.4. Tingkatkan edukasi keselamatan berlalu lintasDitlantas Polda Lampung juga akan meningkatkan kegiatan edukasi keselamatan berlalu lintas kepada pelajar, mahasiswa, komunitas pengendara sepeda motor, pengemudi angkutan umum, hingga angkutan barang.Oleh karenanya, Polda Lampung juga akan memperkuat pemanfaatan teknologi ETLE, K3I, RTMC, serta data kecelakaan lalu lintas sebagai dasar pengawasan dan pengambilan keputusan di lapangan."Operasi boleh berakhir, tetapi disiplin dan keselamatan berlalu lintas harus terus berjalan," imbuh Reza.#idn/red <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjT7DqPkjLm_q9n2y2CGiCZMm5SmTEZczB8AAwyZZpSJzwOMi8K_HqJJ35CuBt0GttBIkkFaZm648RSFpOFrdR2tdbIky9K68hQuRexuFgfiUjrbvyb82xj6-ufgVvgPbqN8imJlOLh6d71zAbCwQNhlss5DIOPIvZjLFeL2XAb7F6W45hyphenhyphen-FzDvY6H0Q/s705/SUMATRAZONE%20dari%20sumatra%20membedah%20nusantara.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="416" data-original-width="705" height="378" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjT7DqPkjLm_q9n2y2CGiCZMm5SmTEZczB8AAwyZZpSJzwOMi8K_HqJJ35CuBt0GttBIkkFaZm648RSFpOFrdR2tdbIky9K68hQuRexuFgfiUjrbvyb82xj6-ufgVvgPbqN8imJlOLh6d71zAbCwQNhlss5DIOPIvZjLFeL2XAb7F6W45hyphenhyphen-FzDvY6H0Q/w640-h378/SUMATRAZONE%20dari%20sumatra%20membedah%20nusantara.JPG" width="640" /></a></div>

Operasi Patuh Krakatau 2026: 40 Ribu Pelanggar Ditindak, Ratusan Disanksi Tilang ETLE

BANDARLAMPUNG -- Sebanyak 40.165 tindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dicatat Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Lampung selama 1...

Baca selengkapnya »

Tiga Elite PSI Mundur, Pertanda Prioritas Politik Mereka Lebih Condong ke Prabowo Ketimbang Jokowi

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhxyIFLYsAJEoalJxuH5v34i3pQNvM5bfYN4dFQCrbfU-Z62dhWvh22oUTdNfgk70BJydxja69BPDaPwfcBB8OQZeZ0d_utveKp5M13PCbnAk1-vI-RBUHWd63K15kgWihRLtXJcmugsEjTU2xKJXFz9zc2DgX-g6e1-dm9qc7gxGzHkwQUSz5ZHkTLhQ/s2243/3%20kader%20psi%20cabut.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1546" data-original-width="2243" height="442" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhxyIFLYsAJEoalJxuH5v34i3pQNvM5bfYN4dFQCrbfU-Z62dhWvh22oUTdNfgk70BJydxja69BPDaPwfcBB8OQZeZ0d_utveKp5M13PCbnAk1-vI-RBUHWd63K15kgWihRLtXJcmugsEjTU2xKJXFz9zc2DgX-g6e1-dm9qc7gxGzHkwQUSz5ZHkTLhQ/w640-h442/3%20kader%20psi%20cabut.jpg" width="640" /></a></div> JAKARTA -- Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai, mundurnya Giring Ganesha, Raja Juli, dan Isyana Bagoes Oka dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sebagai bentuk kalkulasi politik dalam menanggapi dinamika kekuasaan saat ini.   Langkah ketiganya dinilai mengindikasikan prioritas politik yang lebih condong kepada Presiden Prabowo Subianto dibanding Presiden ke-7 RI Joko Widodo. "Jika analisa ini benar, itu artinya Raja Juli, Isyana, dan Giring berfikir realistis, lebih memilih bersama presiden yang sedang berkuasa ketimbang mantan presiden yang tak punya kekuasaan apapun," kata Adi, kepada awak media di Jakarta, Senin (9/11/2026). Adi menambahkan, mundurnya 3 elite PSI ini dikaitkan dengan situasi saat ini yang dinilai tidak menguntungkan posisi politik 'kubu Solo'. Mulai dari isu dokumen pendidikan, hingga dinamika politik nasional belakangan ini. "Bahkan, ada plesetan soal PSI yang dalam banyak hal negatif," ucap dia. Ia menilai, situasi politik saat ini membuat para figur tersebut melihat dukungan dari 'basis Solo' tidak lagi relevan untuk keberlanjutan karier politik mereka di masa depan. Tiga kader PSI yang berada di dalam pemerintahan yakni Giring Ganesha, Raja Juli Antoni, dan Isyana.Giring menyatakan sudah tak sejalan lagi dengan partai berlambang Gadjah tersebut. Raja Juli mengaku ingin fokus membantu Prabowo. Sedangkan Isyana tidak menjelaskan secara jelas alasan pengunduran dirinya.Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep telah menerima surat pengunduran diri ketiganya.<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgt4r6mUsvx-x1O50MmcQhNGVQRLSMoR-Mlc1QnLKNxdM_KHgqG-NgumuGioEyAvRk2-RlwdyIR6wcBtl79zq1CK9CJD6HZvxopc2rEAY6kpoRm1iGGWvW_s7QD20ZJI4ycRIC2L2-CBZKHuopmlym6pVxUPpFY6H4g9c6hTVv0tl9CKqrPHPB_p0_h7A/s2733/Untung%20gede%20jadi%20biro%20perwakilan%20sumatrazone.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1755" data-original-width="2733" height="410" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgt4r6mUsvx-x1O50MmcQhNGVQRLSMoR-Mlc1QnLKNxdM_KHgqG-NgumuGioEyAvRk2-RlwdyIR6wcBtl79zq1CK9CJD6HZvxopc2rEAY6kpoRm1iGGWvW_s7QD20ZJI4ycRIC2L2-CBZKHuopmlym6pVxUPpFY6H4g9c6hTVv0tl9CKqrPHPB_p0_h7A/w640-h410/Untung%20gede%20jadi%20biro%20perwakilan%20sumatrazone.jpg" width="640" /></a></div> "Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia (DPP PSI) telah menerima surat pengunduran diri Saudara Raja Juli Antoni, Isyana Bagoes Oka, dan Giring Ganesha," kata Kaesang, Senin (9/11/2026).Kaesang menyebut pihaknya memahami tugas terhadap negara lebih penting ketimbang partai."Kami berpandangan bahwa tugas-tugas pengabdian kepada negara jauh di atas kepentingan golongan maupun partai," imbuh dia.PSI menerima pengunduran diri ketiganya. Kaesang menghargai kerja Raja Juli, Isyana, dan Giring selama di PSI."DPP PSI menyatakan menerima pengunduran diri Raja Juli Antoni dari jabatan Sekretaris Jenderal DPP PSI, Isyana Bagoes Oka dari jabatan Wakil Ketua Umum DPP PSI, serta Giring Ganesha," kata dia.PSI mendoakan ketiga wakil menteri tersebut bisa semakin fokus dalam bekerja di pemerintah."DPP PSI menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas dedikasi dan kontribusi ketiganya selama mengabdi di PSI. Kami juga mendoakan agar ketiganya dapat semakin fokus dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan dan memberikan pengabdian terbaik bagi rakyat Indonesia," imbuh Kaesang.#kpc/bin <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgiXvlYUP4Uph_gcTXt6Ur8D-ghAcokNFOmrDnF9WGTm5cn3vxr4JQavWLs_6mfn5O6g4cOpOuefG2w-0viusrm-nR2C6HLSeiY64EBSAMIAqPiGmaEaxYGKT1Iahn65hk0qQEVKJdr66Kmz2SsCi5NgDDLDRvfR6HGCn6fCg4OitXN06jLnVWFGdYxQA/s705/SUMATRAZONE%20dari%20sumatra%20membedah%20nusantara.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="416" data-original-width="705" height="378" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgiXvlYUP4Uph_gcTXt6Ur8D-ghAcokNFOmrDnF9WGTm5cn3vxr4JQavWLs_6mfn5O6g4cOpOuefG2w-0viusrm-nR2C6HLSeiY64EBSAMIAqPiGmaEaxYGKT1Iahn65hk0qQEVKJdr66Kmz2SsCi5NgDDLDRvfR6HGCn6fCg4OitXN06jLnVWFGdYxQA/w640-h378/SUMATRAZONE%20dari%20sumatra%20membedah%20nusantara.JPG" width="640" /></a></div>

Tiga Elite PSI Mundur, Pertanda Prioritas Politik Mereka Lebih Condong ke Prabowo Ketimbang Jokowi

JAKARTA -- Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai, mundurnya Giring Ganesha, Raja Juli, dan Isyana Bagoes Oka d...

Baca selengkapnya »

PTUN Padang Batalkan Izin Tambang PT Dayan Bumi Artha, Perintah ke Pemprov Sumbar: Cabut Perizinan!

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhSQ44BT75AJClxplkk-6fO6H5QogKBVPNAEgjEgcGINiQv727Orr2xB7njwlB1XDeNQP6oym-jb8PawS9QZS_pfUlzbssfUjoHVw3_2jRoDGjd2wgZ-XOj8emdR10vrLphjr6mwA5IboaWdiZdIr6FttcPCgtTOQHTGX2cwsQ5pa-shi5VQj90S0kRCg/s691/Tambang%20PT%20Dayan%20Bumi%20Artha,%20.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="491" data-original-width="691" height="454" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhSQ44BT75AJClxplkk-6fO6H5QogKBVPNAEgjEgcGINiQv727Orr2xB7njwlB1XDeNQP6oym-jb8PawS9QZS_pfUlzbssfUjoHVw3_2jRoDGjd2wgZ-XOj8emdR10vrLphjr6mwA5IboaWdiZdIr6FttcPCgtTOQHTGX2cwsQ5pa-shi5VQj90S0kRCg/w640-h454/Tambang%20PT%20Dayan%20Bumi%20Artha,%20.jpg" width="640" /></a></div> PADANG -- Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Padang mengabulkan sebagian gugatan warga Nagari Kasang, Kabupaten Padang Pariaman, terkait izin pertambangan batu andesit PT Dayan Bumi Artha. Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan izin usaha pertambangan perusahaan tersebut batal dan memerintahkan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) mencabut perizinan tersebut.Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatera Barat, Tommy Adam, menjadi salah satu pihak yang mengawal perjuangan warga dalam menolak aktivitas pertambangan di Nagari Kasang.“Putusan ini menjadi perkembangan penting dalam perjuangan masyarakat Kasang untuk memperjuangkan hak atas lingkungan hidup dan menolak aktivitas pertambangan yang mereka persoalkan,” demikian keterangan terkait perkara tersebut.Berdasarkan informasi dalam sistem elektronik E-Court PTUN Padang, perkara Nomor 21/G/LH/2026/PTUN.PDG diputus pada tingkat pertama dengan mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian.Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan batal Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor 31102302742570007 tentang Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi atas nama PT Dayan Bumi Artha tertanggal 1 Januari 2026.Izin tersebut diterbitkan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sumbar atas nama Gubernur Sumatera Barat.Majelis hakim juga mewajibkan pihak tergugat mencabut perizinan tersebut beserta seluruh lampirannya.<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEik1Jan20JBJU0aNMUE80r7oUPMB_4U2h_jGb1CNY-jXg_DpoeW8AylOb4unhkyDPM-sbjrkd2A2BgC9g68ng4p-A7IoB9AbVicrpIxPV7AcyEOB39Zr3WXDVn4EPcybK0zKzcTFZ5T_SyoWP0otiyzBB5Gxg8VnAFHK12Zjo17rwTUQOyHRwUWn5dScw/s2733/Untung%20gede%20jadi%20biro%20perwakilan%20sumatrazone.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1755" data-original-width="2733" height="410" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEik1Jan20JBJU0aNMUE80r7oUPMB_4U2h_jGb1CNY-jXg_DpoeW8AylOb4unhkyDPM-sbjrkd2A2BgC9g68ng4p-A7IoB9AbVicrpIxPV7AcyEOB39Zr3WXDVn4EPcybK0zKzcTFZ5T_SyoWP0otiyzBB5Gxg8VnAFHK12Zjo17rwTUQOyHRwUWn5dScw/w640-h410/Untung%20gede%20jadi%20biro%20perwakilan%20sumatrazone.jpg" width="640" /></a></div> Selain itu, majelis hakim mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang ditetapkan pada 6 November 2026. Pemprov Sumbar diperintahkan menunda pelaksanaan izin tambang tersebut selama pemeriksaan sengketa berlangsung hingga terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap.Dalam amar penetapan, majelis hakim secara tegas menyatakan, “Mengabulkan Permohonan Penundaan Para Penggugat” dan mewajibkan tergugat menunda pelaksanaan perizinan usaha pertambangan PT Dayan Bumi Artha.Meski demikian, gugatan warga tidak seluruhnya dikabulkan. Tergugat dan tergugat II intervensi juga dihukum membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp303.000.Dalam catatan persidangan, pemeriksaan perkara tingkat pertama telah selesai dan putusan diucapkan secara elektronik. Namun, terdapat kendala teknis pada sistem E-Court sehingga dokumen putusan dan penetapan penundaan belum dapat diunggah.Dokumen tersebut akan diunggah setelah sistem kembali dapat digunakan. Para pihak yang tidak sependapat dengan putusan itu tetap memiliki kesempatan mengajukan upaya hukum sesuai ketentuan yang berlaku.#klp/bin <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEixUpShiJlovtToPyi5CSJGJKUWq0_sQ9Z7A3Yud-hgo6X1rFUNrQ3PhNvYscdb6MaZ0K1QLepa15lw_mCgehPDybbuuqqWOnqlFKj1APK06gNpcMxxFGR6s2LkJq36Zly5U5hWSH9tM1U7wI5ELHnZaZ_4sDXhj3TBgdXXQf-fjndaDC1Jk5LBsznWpg/s705/SUMATRAZONE%20dari%20sumatra%20membedah%20nusantara.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="416" data-original-width="705" height="378" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEixUpShiJlovtToPyi5CSJGJKUWq0_sQ9Z7A3Yud-hgo6X1rFUNrQ3PhNvYscdb6MaZ0K1QLepa15lw_mCgehPDybbuuqqWOnqlFKj1APK06gNpcMxxFGR6s2LkJq36Zly5U5hWSH9tM1U7wI5ELHnZaZ_4sDXhj3TBgdXXQf-fjndaDC1Jk5LBsznWpg/w640-h378/SUMATRAZONE%20dari%20sumatra%20membedah%20nusantara.JPG" width="640" /></a></div>

PTUN Padang Batalkan Izin Tambang PT Dayan Bumi Artha, Perintah ke Pemprov Sumbar: Cabut Perizinan!

PADANG -- Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Padang mengabulkan sebagian gugatan warga Nagari Kasang, Kabupaten Padang Pariaman, terkait iz...

Baca selengkapnya »

Kasus Penyadapan dan Ujian Berat Reformasi Polri di Era Suyudi

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhLl06H2XIFX0Jrq8xnWn2MkJsG07Vep_y2d5vUp-q0g3FjzDPbO4xkZYC9CTUrVm3fSmA08SerS3003DKMUi8t-tCtUFBCIj7-Vu85jR3UbKjYsDgKV4fGw7ve1MGzaD1NsVHmQiGqtiEVUBFmyGUK0Vb9o3aeEiP6bh4ZNuZJK_UsNRH9Yn0KTjUdFA/s768/Kasus%20Penyadapan%20dan%20Ujian%20Berat%20Reformasi%20Polri%20d.webp" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="428" data-original-width="768" height="356" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhLl06H2XIFX0Jrq8xnWn2MkJsG07Vep_y2d5vUp-q0g3FjzDPbO4xkZYC9CTUrVm3fSmA08SerS3003DKMUi8t-tCtUFBCIj7-Vu85jR3UbKjYsDgKV4fGw7ve1MGzaD1NsVHmQiGqtiEVUBFmyGUK0Vb9o3aeEiP6bh4ZNuZJK_UsNRH9Yn0KTjUdFA/w640-h356/Kasus%20Penyadapan%20dan%20Ujian%20Berat%20Reformasi%20Polri%20d.webp" width="640" /></a></div> Oleh Satrio Arismunandar | Alumnus S2 Pengkajian Ketahanan Nasional UI KASUS dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjadi salah satu krisis kelembagaan paling serius bagi Polri dalam beberapa tahun terakhir.Perkara ini bukan sekadar mengejutkan karena melibatkan seorang mantan pimpinan tertinggi kepolisian. Lebih jauh, ia memunculkan pertanyaan mendasar tentang bagaimana kewenangan, teknologi, rantai komando, dan mekanisme pengawasan di tubuh Polri dijalankan.Bagi Kapolri baru Jenderal Suyudi Ario Seto, perkara ini merupakan ujian yang datang pada saat tidak mudah. Ia tidak memulai kepemimpinannya dari ruang kosong. Polri masih harus menghadapi persoalan citra dan kepercayaan publik yang terbentuk melalui berbagai kontroversi, kritik terhadap perilaku aparat, serta tuntutan agar kepolisian lebih profesional dan akuntabel.Kini, dugaan penyalahgunaan kewenangan yang melibatkan sejumlah perwira tinggi, termasuk mantan Kapolri, menambah beban tersebut. Seberapa besar sebenarnya persoalan kepercayaan publik yang diwarisi Suyudi?Data survei memberikan gambaran yang tidak sepenuhnya sederhana. Survei nasional Indikator Politik pada 15–21 Januari 2026 mencatat tingkat kepercayaan terhadap Polri sebesar 67 persen. Angka ini merupakan gabungan responden yang menyatakan sangat percaya dan cukup percaya.Dalam rangkaian survei Indikator sebelumnya, tingkat kepercayaan terhadap Polri tercatat 75 persen pada Desember 2024, 69 persen pada Januari 2025, 66 persen pada Maret, 68 persen pada Juli, 63 persen pada Agustus, 54 persen pada September, dan 65 persen pada Oktober 2025.Di sisi lain, Litbang Kompas mencatat tingkat kepercayaan kepada Polri mencapai 82,4 persen pada survei April 2026, meningkat dari 76,2 persen pada 2025. Survei tersebut melibatkan 1.200 responden di 38 provinsi melalui wawancara tatap muka.Perbedaan angka dengan survei Indikator tidak boleh langsung ditafsirkan sebagai pertentangan atau disambungkan menjadi satu tren, karena metodologi, waktu pengukuran, dan rumusan pertanyaan dapat berbeda. Namun, keduanya memperlihatkan bahwa tingkat kepercayaan publik bukan persoalan yang bisa disederhanakan menjadi satu angka tunggal.Yang lebih penting, belum tersedia survei nasional representatif yang mengukur perubahan kepercayaan masyarakat setelah kasus penyadapan mencuat pada awal November 2026. Karena itu, belum dapat disimpulkan berapa besar dampak langsung perkara ini terhadap tingkat kepercayaan publik.Meski demikian, pemantauan digital Reportica pada 1–4 November 2026 mencatat 59,8 persen percakapan terkait kasus ini bersentimen negatif, dengan 3,1 persen positif dan 37,1 persen netral. Data ini bukan ukuran kepercayaan seluruh masyarakat, tetapi menunjukkan kuatnya respons negatif di ruang digital.Artinya, Suyudi mewarisi institusi yang memiliki modal kepercayaan, tetapi juga kerentanan reputasi yang belum sepenuhnya terselesaikan. Kasus penyadapan berpotensi memperbesar kerentanan itu. Dampaknya setidaknya dapat dilihat melalui beberapa aspek kelembagaan.Pertama, Krisis Kepercayaan terhadap Kepemimpinan dan Rantai KomandoKapolri merupakan puncak struktur komando kepolisian. Ketika mantan pemegang jabatan tersebut terseret perkara dugaan penyadapan ilegal, publik wajar mempertanyakan bagaimana keputusan strategis di masa kepemimpinannya dibuat dan diawasi.Persoalannya bukan semata-mata apakah mantan Kapolri mengetahui atau memerintahkan tindakan tertentu. Yang lebih mendasar adalah apakah sistem komando Polri memiliki mekanisme yang cukup kuat untuk memastikan setiap penggunaan kewenangan berlangsung sesuai hukum dan mencegah konsentrasi kekuasaan tanpa pengawasan efektif.Suyudi harus membangun kembali kepercayaan bahwa jabatan Kapolri bukan pusat kekuasaan yang sulit disentuh, melainkan bagian dari sistem kelembagaan yang tunduk pada hukum dan pengawasan.Kedua, Pembenahan Fungsi Intelijen dan Teknologi KepolisianDugaan penyadapan ilegal memperlihatkan betapa sensitifnya pengelolaan teknologi pengawasan. Kemampuan menyadap, mengakses komunikasi elektronik, dan mengelola data digital merupakan instrumen penting dalam penegakan hukum. Namun, kemampuan tersebut menyimpan risiko besar apabila tidak disertai pembatasan kewenangan, prosedur perizinan, dokumentasi, dan audit yang ketat.Polri perlu menjelaskan siapa yang berwenang mengaktifkan perangkat penyadapan, untuk kepentingan perkara apa, berdasarkan izin siapa, dan bagaimana seluruh aktivitas itu direkam serta diawasi. Setiap akses harus meninggalkan jejak digital yang tidak mudah dihapus atau dimanipulasi.Pengawasan tidak boleh hanya mengandalkan kepercayaan kepada pejabat yang memegang kewenangan. Sistem harus dirancang agar penyalahgunaan dapat dideteksi, termasuk ketika dilakukan oleh pejabat berpangkat tinggi.Ketiga, Krisis Integritas dan Meritokrasi Sumber Daya ManusiaPerkara yang melibatkan sejumlah perwira tinggi dapat menimbulkan pertanyaan mengenai sistem pembinaan karier, promosi, dan pengawasan perilaku pejabat.Apakah kenaikan pangkat dan penempatan jabatan benar-benar ditentukan oleh kompetensi serta integritas? Apakah pejabat yang memiliki akses terhadap teknologi dan informasi sensitif memperoleh pengawasan khusus?Reformasi SDM tidak cukup dengan pendidikan etika atau penandatanganan pakta integritas. Polri membutuhkan sistem penilaian rekam jejak yang konsisten, pemeriksaan konflik kepentingan, perlindungan bagi anggota yang menolak perintah melanggar hukum, serta mekanisme pemberian sanksi tanpa melihat pangkat dan kedekatan personal.Keempat, Melemahnya Legitimasi Pengawasan InternalDivisi Profesi dan Pengamanan (Propam) serta Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) seharusnya menjadi benteng pertama untuk mencegah penyimpangan. Namun, ketika perkara serius justru melibatkan pejabat tinggi, efektivitas pengawasan internal patut dievaluasi.Apakah pengawasan selama ini terlalu bergantung pada laporan setelah pelanggaran terjadi? Apakah pengawas memiliki independensi yang memadai ketika harus memeriksa pejabat yang lebih tinggi? Apakah temuan pengawasan benar-benar berujung pada koreksi?Polri perlu mengubah pola pengawasan dari sekadar pemeriksaan administratif menjadi audit berbasis risiko, terutama terhadap unit yang mengelola intelijen, penyadapan, senjata, barang bukti, dan data pribadi.<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg6gtHltMdlX7F-3Nrz2vrD88lljfle059a0GXkfVTTFmtlTvWsgG8lieTZSCs6owPqNM6r0fyDYwyEyWjPvmsXv6LFcl5sWx0s9JdkHqdCSX3haYlQZHWDLtVJU8wNPosMga6JI8VSn86ILoKZ5Iz4aAN5x_xQ0pQjr0Xn3fiZCNpmXHQlNeSQ7772Ug/s2733/Untung%20gede%20jadi%20biro%20perwakilan%20sumatrazone.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1755" data-original-width="2733" height="410" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg6gtHltMdlX7F-3Nrz2vrD88lljfle059a0GXkfVTTFmtlTvWsgG8lieTZSCs6owPqNM6r0fyDYwyEyWjPvmsXv6LFcl5sWx0s9JdkHqdCSX3haYlQZHWDLtVJU8wNPosMga6JI8VSn86ILoKZ5Iz4aAN5x_xQ0pQjr0Xn3fiZCNpmXHQlNeSQ7772Ug/w640-h410/Untung%20gede%20jadi%20biro%20perwakilan%20sumatrazone.jpg" width="640" /></a></div> Kelima, Kerusakan Reputasi dan Hubungan Polri dengan MasyarakatBagi masyarakat, perkara ini berpotensi memperkuat persepsi bahwa kewenangan kepolisian dapat digunakan secara berlebihan dan tidak selalu mudah diawasi. Dampaknya tidak berhenti pada hubungan antara Presiden dan aparat. Kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan, penyelidikan, penyidikan, dan perlindungan hukum juga dapat ikut terpengaruh.Polri membutuhkan partisipasi masyarakat, kesediaan warga melapor, serta dukungan publik dalam menjaga keamanan. Tanpa kepercayaan, efektivitas penegakan hukum akan semakin sulit dipertahankan.Karena itu, angka kepercayaan dalam survei berikutnya perlu menjadi salah satu indikator untuk mengukur apakah kepemimpinan baru berhasil memulihkan legitimasi institusi.Apa yang Harus Dilakukan Suyudi?Pertama, memastikan pengusutan perkara berlangsung transparan, profesional, dan tidak berhenti pada pejabat yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Polri perlu mengungkap rantai kewenangan, dasar penggunaan perangkat, alur perintah, pengelolaan hasil penyadapan, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain. Namun, keterbukaan harus tetap menghormati proses hukum dan hak para tersangka.Kedua, melakukan audit independen terhadap sistem penyadapan dan pengelolaan informasi digital Polri. Audit perlu memeriksa prosedur perizinan, akses pengguna, keamanan data, penghapusan informasi, dan mekanisme pencatatan aktivitas. Hasilnya harus menjadi dasar pembenahan, bukan sekadar dokumen internal.Ketiga, memperkuat pengawasan eksternal. Kompolnas perlu memiliki kapasitas dan independensi yang memadai untuk mengawasi kinerja kepolisian, termasuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan mengevaluasi pelanggaran serius. Pengawasan tidak boleh hanya menjadi formalitas yang bergantung pada kesediaan institusi untuk membuka diri.Keempat, menjalankan reformasi SDM dan meritokrasi secara nyata. Penempatan pejabat pada posisi strategis harus didasarkan pada kompetensi, integritas, dan rekam jejak. Perlindungan terhadap anggota yang melaporkan penyimpangan juga harus dijamin agar loyalitas kepada atasan tidak mengalahkan kepatuhan terhadap hukum.Kelima, mengukur keberhasilan reformasi melalui pengalaman masyarakat. Pelayanan yang cepat, penanganan pengaduan yang transparan, penyidikan yang tidak diskriminatif, dan tindakan tegas terhadap pelanggaran anggota harus menjadi indikator utama.Polri juga perlu secara berkala mengukur kepercayaan publik melalui survei independen dengan metodologi yang konsisten, sehingga perubahan dari waktu ke waktu dapat dinilai secara objektif.Pada akhirnya, reformasi Polri tidak boleh berhenti pada pergantian Kapolri atau penindakan terhadap beberapa individu. Jika persoalannya bersumber dari sistem, jawabannya harus berupa pembenahan sistem.Suyudi menghadapi kesempatan sekaligus tanggung jawab besar: membuktikan bahwa kepemimpinan baru tidak sekadar mewarisi institusi lama, tetapi mampu mengubah cara institusi itu bekerja.Ukuran keberhasilannya bukan seberapa cepat ia memulihkan citra Polri melalui komunikasi publik, melainkan seberapa berani ia membangun sistem yang membuat penyalahgunaan kewenangan semakin sulit dilakukan—siapa pun pelakunya, setinggi apa pun pangkatnya.Sebab, reformasi kepolisian yang sesungguhnya bukanlah reformasi yang membuat polisi terlihat baik di mata kekuasaan, melainkan reformasi yang membuat polisi dapat dipercaya oleh masyarakat dan benar-benar tunduk pada hukum. (*)Depok, 9 November 2026 #hatipena <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjDfFkvDeel-BkPtWZGcx-t-xIOp8VAzrT1Va4UXTcI8sT4HRBgc3eubmLzT-b0-yDIN1RYZqh7enVHe6SqlUoYXmB2pvErw_VKchahrXeoZMw86TWrkFPXodyHfoXo6Yf-Y4uI2PeJO9ZZfyAwuOX2l_0jdIhf93UBSalbAOVEvukrhP87eCIwxstZTw/s705/SUMATRAZONE%20dari%20sumatra%20membedah%20nusantara.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="416" data-original-width="705" height="378" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjDfFkvDeel-BkPtWZGcx-t-xIOp8VAzrT1Va4UXTcI8sT4HRBgc3eubmLzT-b0-yDIN1RYZqh7enVHe6SqlUoYXmB2pvErw_VKchahrXeoZMw86TWrkFPXodyHfoXo6Yf-Y4uI2PeJO9ZZfyAwuOX2l_0jdIhf93UBSalbAOVEvukrhP87eCIwxstZTw/w640-h378/SUMATRAZONE%20dari%20sumatra%20membedah%20nusantara.JPG" width="640" /></a></div>

Kasus Penyadapan dan Ujian Berat Reformasi Polri di Era Suyudi

Oleh Satrio Arismunandar | Alumnus S2 Pengkajian Ketahanan Nasional UI KASUS dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang meny...

Baca selengkapnya »