Rosadi Jamani
SETELAH baca ini, pasti ada komen “termul lho!” Sebab, narasinya berbeza, kata Kakros. Narasi masih mempertanyakan bukti penyadapan presiden Prabowo. Itu drama atau benaran? Simak dramanya sambil seruput Koptagul, wak!
Sudah delapan hari kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo diumumkan. Empat jenderal polisi menjadi tersangka. Ahrie Sonta sudah dijatuhi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Tiga tersangka dikabarkan ditahan. Namun, satu tokoh utama masih misterius, siapa dalangnya?
Kasus ini awalnya meledak seperti bom meteor jatuh di halaman Istana. Ada dugaan penyadapan Presiden, ada empat jenderal, bahkan muncul istilah dugaan makar. Publik langsung memasang radar. Eh, setelah delapan hari, ceritanya seperti sinetron kehilangan sutradara. Tersangkanya ada, pemecatan ada, tetapi dalangnya belum kelihatan batang hidungnya.
Pertanyaan paling mendasar, benar Prabowo disadap? Mana buktinya? Mana perangkatnya? Mana rekaman atau data teknis menunjukkan nomor Presiden menjadi sasaran? Jangan cuma menyuguhkan konferensi pers, lalu publik diminta percaya menggunakan kekuatan telepati.
Polisi menyebut barang bukti berupa 11 telepon genggam, satu iPad, dan empat flashdisk. Namun, bagaimana hubungan barang-barang itu dengan dugaan penyadapan Presiden?
Mari masuk ke laboratorium teknologi. Sistem yang disorot adalah Lawful Interception Management System (LIMS). Arsitektur intersepsi semacam ini melibatkan target provisioning, mediation device, delivery function, authentication log, dan audit trail. Ada nomor sasaran, akun administrator, perintah sistem, server pemroses, serta jejak digital.
Siapa memasukkan nomor sasaran? Siapa pemilik akun administrator? Dari terminal mana perintah dijalankan? Mana timestamp, access log, database transaction, dan bukti forensik digitalnya?
Kalau benar file hasil penyadapan dihapus, apakah backup server, database journal, dan log aktivitas ikut lenyap? Menghapus file bukan berarti menghapus sejarah. Ada hash cryptographic seperti SHA-256 untuk menguji integritas bukti digital. Teknologi tidak semudah menghapus tulisan di papan warkop, lalu berharap semua orang amnesia berjamaah.
Sekarang pertanyaan paling panas, siapa pemberi perintah?
Apakah empat jenderal itu bekerja sendiri? Apa motifnya? Siapa yang menentukan sasaran? Siapa menikmati hasilnya? Jangan sampai operator sudah ditemukan, sementara arsitek operasinya masih duduk nyaman menikmati tontonan di Senayan.
Tentu, dugaan adanya aktor lain belum menjadi fakta. Namun, penyidik wajib menelusuri rantai komando. Kalau perkara ini dikaitkan dengan dugaan makar, mana konstruksi perbuatannya? Empat tersangka saja apakah sudah menggambarkan seluruh jaringan? Jangan istilah makar sebesar gunung, pembuktiannya sekecil biji kleper.
Drama politik Gibran menyampaikan niat mundur sebagai Wakil Presiden juga ikut mencuri perhatian. Apakah berkaitan dengan penyadapan? Belum ada bukti. Jangan semua kejadian dipaksa masuk satu kotak konspirasi.
Sebagai pelengkap, Listyo Sigit dikabarkan ditahan di Mako Brimob. Benarkah sudah meringkuk di balik jeruji? Mana dokumentasi autentiknya? Mana rompi oranye? Pencuri sandal jepit di masjid saja bisa digiring ke depan kamera. Tentu, hak tersangka tetap harus dihormati, tetapi transparansi jangan ikut ditahan.
Wak, delapan hari sudah berlalu. Empat jenderal tersangka, satu dipecat, tiga dikabarkan ditahan. Tetapi dalang belum terungkap. Jadi, ini drama atau benar-benar operasi penyadapan? Publik tidak meminta sulap. Tunjukkan bukti, bongkar rantai komando, ungkap motifnya.
Ini bukan film detektif boleh tamat dengan kalimat, to be continued. Ini perkara serius. Kalau benar Presiden disadap, negara harus tahu siapa pelakunya dan apa motifnya. Kalau tuduhannya tidak terbukti, publik juga berhak mengetahui.
Koptagul sudah habis. Kesimpulan belum datang. Dalang masih misterius. Jangan-jangan penonton lebih rajin mencari pelaku dari penyidiknya mencari jawaban. Ujung-ujungnya, sudah tapi belum. (*)
#camanewak
#hatipena
