(Menimbang Esai Goenawan Mohamad “Kasihan Gibran”: Seorang Anak, Sebuah Istana dan Republik yang Diuji)


Oleh Dikdik Sadikin


ADA SESUATU yang ganjil ketika seorang wakil presiden dikasihani.

Ia bukan orang yang kehilangan rumah atau tersingkir dari kehidupan. Ia berada di lingkungan kekuasaan, dikelilingi protokol, pengawal, dan kehormatan negara. Namun esai Goenawan Mohamad (GM) “Kasihan Gibran” justru memandangnya dengan perasaan yang lazim diberikan kepada mereka yang kalah.

Di situlah ironi bermula.

Dalam lanskap politik yang riuh oleh caci maki dan puja-puji yang sama-sama berisik, esai berjudul “Kasihan Gibran” memilih jalan memutar.

Ia tidak menuding dengan telunjuk yang gemetar oleh benci. Ia justru mendekat, menatap sepasang mata di sebuah foto, lalu berbisik tentang sesuatu yang rapuh.

Di sana, kekuasaan tidak digambarkan sebagai singgasana emas yang kokoh, melainkan sebagai Bale Sigala-gala. Bangunan megah dalam lakon Mahabharata yang diam-diam disusun dari damar dan kayu kering, menunggu percikan api pertama.

GM sebagai penulis tidak menghunus pedang. Ia seperti mengulurkan saputangan, tetapi saputangan itu menyimpan duri. Sebab dalam politik, belas kasihan kadang lebih menyakitkan daripada kecaman. Ia mengubah pemegang kekuasaan menjadi sosok yang tampak tak berdaya.

Gibran digambarkan bukan sebagai pemuda yang merebut takdirnya sendiri, melainkan seseorang yang dibawa menuju takhta oleh kehendak orang lain.

Joko Widodo, ayahnya, hadir sebagai bayangan ambisi yang belum selesai.

Prabowo Subianto digambarkan memerlukan Gibran sebagai tangga politik. Sementara Gibran sendiri seperti penumpang kereta yang tak pernah menentukan tujuannya.

Sebuah gambaran yang puitis. Sekaligus kejam.

Sebab barangkali tak ada cara lebih halus untuk merendahkan seorang pemimpin daripada meniadakan kehendaknya. Ia tidak dituduh sebagai penjahat, tetapi juga tidak diakui sebagai pelaku sejarah.

Namun, benarkah demikian?

GM membaca kegentaran dari wajah Gibran, keraguan dari sikap tubuhnya, bahkan membayangkan seorang anak muda yang mungkin lebih menyukai games daripada tanggung jawab kekuasaan.

Sebagai sastra, gambaran itu sugestif. Sebagai kritik politik, ia problematis.

Wajah bukan dokumen sejarah. Kecanggungan bukan bukti ketidakmampuan. Dan keheningan seseorang tidak selalu berarti ketiadaan pikiran.

Di sinilah esai itu berdiri pada batas yang rapuh: antara kebebasan sastra membayangkan manusia dan kewajiban kritik politik mempertanggungjawabkan penilaiannya.

Metafora terkuatnya justru bukan wajah Gibran, melainkan Bale Sigala-gala.

Dalam Mahabharata, sebuah bangunan megah disediakan bagi Pandawa. Ia menyerupai hadiah, tetapi menyembunyikan perangkap. Di balik kemegahannya tersimpan bahan yang mudah terbakar. Sebuah istana yang sekaligus menyiapkan kehancurannya sendiri.

Kekuasaan pun dapat demikian.

Ia menyediakan kehormatan, tetapi tak selalu ketenangan. Menjanjikan kedudukan, tetapi kadang meminta kebebasan sebagai gantinya. Ia tampak melindungi penghuninya, sementara diam-diam menumbuhkan ancaman dari dalam.

Dalam tafsir GM, Jokowi menempatkan putranya di bangunan semacam itu. Tempat yang tampak aman karena ditopang jaringan kekuasaan, tetapi menyimpan ketidakpastian yang tak seluruhnya dapat dikendalikan.

Namun, metafora yang indah bukanlah bukti.

Ketika Jokowi disebut hendak memerintah melalui seorang proxy, atau Prabowo digambarkan menggunakan Gibran sebagai tangga menuju kepresidenan, kita berhadapan dengan penafsiran motif. Bukan fakta yang dengan sendirinya terbukti.

Kritik tak kehilangan ketajamannya ketika mengakui batas pengetahuan. Justru dari kesediaan itulah ia memperoleh wibawa.

Ada pula kecenderungan elitisme yang menyelinap dalam esai tersebut. Ketidakakraban keluarga Jokowi dengan sastra dunia dan latar belakangnya sebagai pengusaha mebel seolah menjadi petunjuk keterbatasan pemikiran politik.

Padahal, republik tak mensyaratkan pemimpinnya menjadi pembaca sastra. Kebijaksanaan dapat tumbuh dari pasar, bengkel, sawah, atau pengalaman hidup. Seseorang tak menjadi pemimpin buruk karena tak mengenal Kahlil Gibran, sebagaimana seseorang tak otomatis menjadi negarawan karena fasih mengutip Plato.

Yang perlu diperiksa bukan rak bukunya, melainkan keputusan dan tanggung jawab kekuasaannya.

Di sinilah esai “Kasihan Gibran” membuka persoalan yang lebih besar daripada nasib seorang anak presiden.

GM terlalu lama menatap wajah seseorang, sementara di belakangnya berdiri sebuah bangunan politik: partai yang mengusulkan, lembaga yang memeriksa, elite yang berunding, aturan yang ditafsirkan, dan rakyat yang diminta percaya.

Jika seorang pemimpin dianggap tak siap, pertanyaannya bukan hanya mengapa ia menerima jabatan, melainkan bagaimana sistem politik mengantarkannya ke sana.

James Madison pernah menulis, “If men were angels, no government would be necessary” (The Federalist No. 51, 6 Februari 1788).

Manusia bukan malaikat. Karena itulah kekuasaan memerlukan pengawasan, bukan sekadar kepercayaan kepada kebajikan pribadi penguasanya.

Kegelisahan Lee Kuan Yew tentang sulitnya menemukan pemimpin yang memandang politik sebagai pengabdian sosial, sebagaimana dikenang GM dari wawancara tahun 1973, menemukan relevansinya di sini.

Ketika partai lebih sibuk mencari pemenang pemilihan daripada mendidik calon pemimpin, kaderisasi berisiko menjadi transaksi. Ketika hubungan keluarga menjadi jalan pintas menuju jabatan, politik kehilangan sebagian fungsi pendidikannya.

Tetapi ada sesuatu yang harus dikembalikan kepada Gibran: kehendaknya sendiri.

Betapapun besar pengaruh ayah atau sekutu politiknya, seorang pejabat publik bukan anak kecil tanpa kemampuan memilih. Ia menerima pencalonan, mengikuti pemilihan, menjalankan kewenangan, dan kini memilih mengundurkan diri.

Semua itu keputusan. Dan setiap keputusan membawa tanggung jawab.

Belas kasihan tak boleh menjadi pengampunan sebelum pertanggungjawaban. Sebaliknya, pertanggungjawaban tak boleh berubah menjadi penghukuman berdasarkan dugaan.

Pengunduran diri Gibran mungkin mengakhiri sebuah babak. Tetapi surat pengunduran diri itu tidak dengan sendirinya menjawab bagaimana persyaratan pencalonan diperiksa, bagaimana keputusan kelembagaan dibuat, dan mengapa kepercayaan publik dapat terguncang oleh persoalan yang seharusnya telah diselesaikan sebelum pemilihan.

Louis Brandeis menulis, “Sunlight is said to be the best of disinfectants” (Harper’s Weekly, 20 Desember 1913).

Sinar matahari, katanya, adalah disinfektan terbaik.

Barangkali karena itulah republik membutuhkan lebih banyak jendela daripada tirai. Lebih banyak pemeriksaan daripada pembenaran. Lebih banyak lembaga yang berani berkata tidak, bahkan kepada orang yang paling berkuasa.


Kita terlalu sering mengubah persoalan kelembagaan menjadi kisah tentang watak seseorang. Ketika seorang pemimpin berhasil, keberhasilan dianggap miliknya. Ketika gagal, seluruh kesalahan dibebankan kepadanya. Sementara sistem yang memungkinkan keduanya terjadi tetap luput dari pemeriksaan.

Republik bukan panggung yang dapat diselamatkan hanya dengan mengganti pemain.

Maka judul “Kasihan Gibran” perlu dibaca dengan tekanan berbeda.

Kasihan Gibran, jika benar ia terperangkap dalam ambisi yang bukan sepenuhnya miliknya.

Kasihan Jokowi, jika kasih sayang seorang ayah dan hasrat mempertahankan pengaruh membuat batas antara keluarga dan negara menjadi kabur.

Tetapi lebih dari semuanya, kasihan Republik, jika keselamatannya terus digantungkan pada kebajikan pribadi penguasa, sementara lembaga-lembaga yang seharusnya menjaga kepentingan bersama kehilangan kewibawaan.

Republik tidak didirikan untuk melarang seorang ayah mencintai anaknya. Ia didirikan agar cinta itu tak berubah menjadi hak istimewa di hadapan hukum.

Bale Sigala-gala pernah terbakar. Pandawa selamat. Bangunannya menjadi puing.

Di Republik ini, istana mungkin tak akan terbakar. Para penghuninya akan datang dan pergi. Nama-nama akan berganti, sumpah jabatan kembali diucapkan, dan sejarah menyiapkan halaman baru.

Tetapi siapa yang akan menyadari, ketika suatu pagi pintu-pintunya dibuka, bahwa yang telah menjadi abu bukanlah bangunannya, melainkan kepercayaan rakyat kepada mereka yang tinggal di dalamnya? (*)

Bogor, 12 November 2026


#hatipena




Next
This is the most recent post.
Previous
Posting Lama
 
Top