BANDARLAMPUNG -- Beberapa pekan terakhir, santer beredar kabar ihwal Surat Izin Mengemudi (SIM) berlaku seumur hidup.
Isu tersebut sontak menarik perhatian para pengendara lantaran jika benar diterapkan, pemilik SIM tidak perlu lagi repot melakukan perpanjangan secara berkala.
Namun, masyarakat tampaknya harus menahan diri untuk tidak langsung mempercayai kabar tersebut.
Pasalnya, Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah (Ditlantas Polda) Lampung menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada ketentuan hukum yang mengatur pemberlakuan SIM seumur hidup.
Dirlantas Polda Lampung, Kombes Pol H. M Reza Chairul Akbar Sidiq, mengatakan informasi mengenai SIM berlaku seumur hidup yang beredar di masyarakat sejauh ini belum memiliki kejelasan.
Bahkan, belum ada ketentuan perundang-undangan yang menjadi dasar pemberlakuan kebijakan tersebut.
"Jadi informasi SIM berlaku seumur hidup itu masih belum ada ketentuan perundang-undangannya," kata Reza menjawab konfirmasi awak media di Bandar Lampung, baru-baru ini.
Mantan Dirlantas Polda Sumbar itu juga menyebutkan, hingga saat ini belum ada informasi resmi dari instansi yang berwenang terkait perubahan aturan penerbitan maupun masa berlaku SIM tersebut.
Karena itu, masyarakat diminta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang beredar, terutama kabar yang belum disertai dasar hukum maupun pengumuman resmi dari pemerintah.
Menurut Reza, informasi yang beredar luas di masyarakat perlu disikapi secara bijak. Jangan sampai kabar yang belum jelas kebenarannya justru dipercaya begitu saja dan kemudian disebarluaskan.
Terlebih, informasi mengenai kebijakan lalu lintas seperti masa berlaku SIM menyangkut kepentingan masyarakat luas.
Ia mengimbau masyarakat agar lebih aktif mencari kebenaran informasi melalui instansi yang memiliki kewenangan.
Apabila menemukan kabar yang belum jelas sumber maupun kebenarannya, masyarakat diminta melakukan konfirmasi atau klarifikasi terlebih dahulu.
"Apabila ada informasi yang belum jelas kebenarannya itu supaya masyarakat bisa mengonfirmasi ataupun mengklarifikasi kepada instansi yang berwenang," ujarnya.
Reza menegaskan, masyarakat sebaiknya tidak menjadikan informasi viral di media sosial sebagai patokan sebelum ada kepastian dan penjelasan resmi dari pihak terkait.
Ia mengimbau masyarakat agar lebih aktif mencari kebenaran informasi melalui instansi yang memiliki kewenangan.
Apabila menemukan kabar yang belum jelas sumber maupun kebenarannya, masyarakat diminta melakukan konfirmasi atau klarifikasi terlebih dahulu.
"Apabila ada informasi yang belum jelas kebenarannya itu supaya masyarakat bisa mengonfirmasi ataupun mengklarifikasi kepada instansi yang berwenang," ujarnya.
Reza menegaskan, masyarakat sebaiknya tidak menjadikan informasi viral di media sosial sebagai patokan sebelum ada kepastian dan penjelasan resmi dari pihak terkait.
#trb/red

