"Bagi penegak hukum untuk mewaspadai gerakan-gerakan semacam ini yang bisa menimbulkan kerawanan politik dan propaganda yang bisa mengakibatkan memudarkan persatuan dan kesatuan," kata Ketua PBNU, Marsudi Syuhud kepada wartawan, Rabu (6/10/2021) malam.
BACA JUGA: Bukan Sekedar Isu, Puluhan Warga Garut Akui Sempat Dibai'at Masuk NII
Marsudi mengatakan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan. Hal itu telah disepakati oleh para pendiri bangsa.
"Kita bangsa Indonesia telah sepakat untuk mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Adapun jika masih ada sekelompok orang yang masih menginginkan bentuk lain seperti NII, DI, Khilafah atau lainnya itu baru merupakan fikrah atau ide," kata dia.
Marsudi mengatakan aktivitas pembaiatan yang dilakukan oleh Negara Islam Indonesia itu melanggar hukum. Baik hukum negara maupun hukum agama.
"Jika ada orang yang masih menginginkan bentuk lain kemudian melakukan aktivitas pembaiatan untuk menanamkan keyakinan agar tidak mengakui NKRI ini maka itu akan berimplikasi hukum, baik itu hukum positif atau hukum (bughot) dalam agama Islam," jelas dia.
"Dengan demikian saya menghimbau kepada masyarakat untuk tidak terpancing dan ikut-ikutan pada ajakan-ajakan orang yang bisa menimbulkan perpecahan," tuturnya.
Marsudi juga mengimbau umat Islam itu menjaga negara. Sebab, menjaga negara, lanjut Marsudi, adalah salah satu keharusan dalam tujuan syariah Islam.
"Bagi umat Islam yang penting harus tetap menjaga negara yang kita sepakat ini, karena Al khifdzu 'alal authony minal maqaashidi adhorury littasyri'i, bahwa menjaga negara adalah salah satu keharusan tujuan syariah," katanya.
#dtc/bin
