"Nanti akan segera ada undangan konferensi pers," Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI Ketut Sumedana kata lewat pesan tertulis pada Jumat (28/10/2022).
Ketut tidak menggamblangkan secara detail mengenai dugaan tindakan rasuah pada proyek tersebut. Namun, ia memastikan sejumlah saksi telah diperiksa.
Pada Juni lalu, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK telah berencana mengaudit proyek pembangunan BTS. Proyek yang tengah digarap Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) itu molor dari target.
Audit akan dilaksanakan lantaran pembangunan BTS menggunakan skema kontrak tahun jamak atau multiyears. Proyek tersebut sudah berjalan selama tiga tahun dan telah memasuki masa audit.
Proyek yang diinisiasi sejak akhir 2020 ini direncanakan menyentuh 7.904 titik blankspot serta 3T atau terdepan, terluar, dan tertinggal hingga 2023. Pembangunan tersebut terbagi atas dua tahap. Tahap pertama, BTS ditargetkan berdiri di 4.200 lokasi dan penggarapannya semestinya telah rampung pada 2022. Sedangkan sisanya diselesaikan sampai 2023.
Namun hingga kuartal II 2022, BAKTI tercatat baru merampungkan 2.060-2.070 tower untuk tahap pertama. “Itu yang sudah on air,” kata Kepala Divisi Infrastruktur Lastmile Backhaul BAKTI Feriandi Mirza saat ditemui Tempo di kantornya, Jakarta Selatan, 3 Juni lalu.
Feriandi mengatakan ada berbagai hambatan yang dialami oleh pekerja di lapangan baik di daerah Papua dan non-Papua. Di wilayah luar Papua, dia bercerita penyelesaian proyek pembangunan BTS sempat terganggu oleh pandemi Covid-19 yang mempengaruhi rantai pasok.
Pasokan perangkat telekomunikasi dari negara-negara produsen microchip menyusut lantaran produksi berkurang. Ditambah lagi, lalu-lintas logistik dari satu negara ke negara lain terganggu karena kebijakan lockdown.
Sementara itu di wilayah Papua, penyelesaian pembangunan BTS sempat terkendala oleh beberapa masalah. Misalnya, soal keamanan. Feriandi bercerita entitasnya sempat diminta menghentikan sementara proyek pembangunan BTS oleh Kepolisian Daerah Papua setelah tragedi penembakan delapan pekerja Palapa Ring Timur.
“Plus ada kejadian lain, insiden kecil di berbagai area di Provinsi Papua. Intinya kamu bukan ingin menempatkan pekerja di risiko yang sama,” ucap dia. Selain masalah keamanan, Feriandi menyinggung persoalan geografis di beberapa titik di Papua yang sulit dijangkau dengan akses darat.
Untuk beberapa wilayah, ia mengatakan pengiriman material harus diangkut menggunakan helikopter. Rantai panjang pengiriman ini diklaim membuat pekerjaan tak selesai tepat waktu.
Masalah penyelesaian BTS di wilayah non-Papua yang digarap konsorsium Fiberhome menjadi sorotan. Sebab, subkontraktor konsorsium pemenang tender Fiberhome, yakni PT Semesta Energy Services (SES), menyegel tower di beberapa titik di Natuna dan NTT karena belum menerima pembayaran dari Pool Konstruksi Terbarukan. Padahal pekerjaannya sudah hampir rampung. PKT sebelumnya menyerahkan 206 sites pekerjaannya kepada SES.
Pada Maret 2022, SES tercatat mengerjakan 61,7 persen, namun pembayarannya baru dipenuhi 35 persen. Bakti kemudian memanggil Fiberhome akibat sengkarut masalah pembayaran subkontraktor sampai di meja Menteri Kominfo. SES berkirim surat kepada Menteri Kominfo Johnny Gerard Plate pada April 2022.
Direktur Utama BAKTI Anang Latif mengatakan target pembangunan BTS 4G untuk paket I dan 2 yang terlambat dikerjakan oleh konsorsium Fiberhome bakal rampung pada Oktober 2022. Sedangkan paket lainnya yang mencakup paket 3 garapan konsorsium Huawei akan selesai pada Juli 2022 dan paket IV serta V yang digarap konsorsium IBS dan ZTE akan kelar pada Desember mendatan
Sejak proyek pembangunan menara ini berjalan, pemerintah telah memberikan keistimewaan. Pemerintah melunasi biaya proyek di muka meski sejumlah pekerjaan belum kelar. Harapannya, konsorsium kontraktor tidak mengalami kesulitan modal dalam mengejar target.
#tpc/bin
