BANDAACEH -- Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) mengungkapkan, sebanyak 16.000 hektar sawah yang rusak akibat banjir bandang akhir November 2025 sampai saat ini masih belum tertangani. 

"Sawah rusak berat sekitar 16.276 ha yang belum ada penanganan," kata Mualem dalam keterangan tertulisnya, Kamis (3/9/2026).

Hal itu disampaikan Mualem berdasarkan laporan dari Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Aceh, Azanuddin Kurnia. 

Berdasarkan laporan itu, Mualem meminta semua yang sudah direncanakan Distanbun Aceh agar terus dilanjutkan, termasuk rencana Pemerintah Aceh mengirimkan surat ke kementerian terkait.

“Mengarahkan Plt. Kadistanbun agar Pemerintah Aceh mengirim surat kepada Mentan dan Menteri ATR/BPN untuk proses percepatan,” ujarnya. 

Di sisi lain, Mualem juga mengharapkan Azanuddin untuk memacu pekerjaan penanganan masalah petani yang terdampak bencana. 

“Perkuat komunikasi dan hubungan yang baik dengan Kementerian Pertanian yang memfasilitasi berbagai kegiatan pertanian di Aceh," tegasnya. 

Gubernur Mualem berharap semua yang difasilitasi Kementan pada 2026 bisa selesai semuanya. Dirinya mengimbau kepada kelompok tani, TNI, serta para pihak yang mendapatkan kegiatan itu agar benar-benar melaksanakannya sesuai aturan.

Kepada Mentan, Mualem meminta dilakukan kajian cepat perhitungan biaya per hektar sehingga memudahkan pelaksanaan survei investigasi desain sebelum dilaksanakan fisik nantinya.

Sementara kepada Kementerian ATR/BPN, Gubernur meminta bantuan identifikasi dan pemetaan batas lahan. Hal ini pernting dilakukan karena batas lahan sawah rusak berat umumnya sudah tidak kelihatan lagi. 

Berkaitan dengan bantuan Kementan berupa alat mesin pertanian kepada kabupaten/kota, Mualem berpesan agar benar-benar dimanfaatkan untuk mendukung ketahanan dan swasembada pangan. 

“Jangan hanya dijadikan pajangan, tapi manfaatkan untuk mendukung semua pekerjaan para petani, kelola dengan baik," ucapnya.

 


Selain itu, Mualem meminta semua benih dan bibit bantuan baik itu padi, jagung, kopi, kakao, kelapa, dan karet yang saat ini juga sedang berproses diharapkan bisa mempercepat pemulihan Aceh pasca bencana. 

“Manfaatkan sebaik mungkin agar kita bisa kembali seperti sediakala bahkan kalau bisa lebih baik dari sebelumnya," imbuhnya. 

Sementara itu, Azanuddin menyampaikan, pemulihan di sektor pertanian dan perkebunan Aceh pascabencana per 1 September 2026, serapan anggaran sudah sekitar 53%. 

Dirinya meyakini untuk tahun ini sekitar 40.852 hektar sawah rusak ringan dan sedang akan selesai ditangani termasuk kegiatan pendukungnya. 

 “Kami meminta kawan-kawan dinas kabupaten/kota terus mengawal dan mengawasi pekerjaan di lapangan,” katanya.

Terkait pekerjaan yang langsung ditangani Kementan, Azanuddin meminta kepada dinas kabupaten/kota yang belum selesai CPCL agar mempercepat dengan tetap memenuhi kriteria sesuai peraturan perundangan yang berlaku. 

Azanuddin memberikan masukan untuk pemulihan sawah rusak berat melalui 4 cara. Pertama, lumpur di sawah dimanfaatkan sebagai bahan galian C untuk berbagai proyek pemerintah ataupun lainnya.

Kedua, dengan menanam tanaman muda yang sesuai dengan kondisi lahan. 

Ketiga menjadikan material tersebut menjadi bahan baku untuk bata ringan atau bata merah.

 "Keempat dengan melakukan rehab sawah rusak berat untuk mengembalikan seperti sawah sebelum bencana," tuturnya.

#kpc/gia





 
Top