Oleh: Toto Izul Fatah | Direktur Eksekutif Citra Komunikasi LSI Denny JA
SUDAH empat tersangka. Itulah jumlah yang masih disebut dalam pemberitaan terbaru yang dapat diverifikasi hingga 16 November 2026 dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lainnya.
Mereka ialah Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi. Tiga tersangka pertama diumumkan pada 3 November, kemudian bertambah satu pada 5 November.
Pengusutan telah menjangkau beberapa perwira tinggi. Namun, empat nama itu belum menjawab pertanyaan terpenting: apakah seluruh rantai perintah dan kepentingan di balik penyadapan sudah terungkap?
Pertanyaan itu harus dijawab dengan pembuktian. Jumlah tersangka bukan ukuran tunggal keberhasilan pengusutan. Yang lebih menentukan ialah kemampuan penyidik menjelaskan siapa melakukan apa, siapa memerintahkan, untuk kepentingan siapa informasi dikumpulkan, serta kepada siapa hasilnya diberikan.
Kemungkinan keterlibatan pihak lain perlu ditelusuri, tetapi tidak boleh dinyatakan sebagai kepastian sebelum ditemukan bukti.
Keseriusan perkara ini terletak pada sasaran dan dugaan penyalahgunaan kewenangannya. Menurut keterangan yang diberitakan sejumlah media, penyadapan diduga menyasar presiden, pejabat negara, tokoh politik, hingga pengusaha, dilakukan tanpa kaitan dengan proses penegakan hukum.
Ada pula dugaan penghapusan hasil penyadapan. Jika terbukti, persoalannya menyentuh keamanan komunikasi pemerintahan, perlindungan warga, serta integritas lembaga yang memiliki kemampuan mengakses informasi sensitif.
Karena itu, publik berhak memperoleh jawaban yang melampaui pengumuman nama tersangka. Bagaimana perangkat negara dapat digunakan untuk kegiatan semacam ini? Di mana pengawasannya gagal?
Apakah informasi yang diperoleh pernah digunakan untuk menekan seseorang, memengaruhi keputusan, atau melayani kepentingan tertentu? Semua itu merupakan pertanyaan penyidikan yang harus dijawab secara terang.
Kasus sadap menjadi ujian besar bagi Prabowo. Penanganannya dapat membuka jalan pemulihan kepercayaan apabila berjalan tuntas, transparan, dan adil.
Sebaliknya, jika kelak terbukti ada kompromi untuk melindungi pihak tertentu, kerusakan kepercayaannya berpotensi menjalar jauh melampaui perkara penyadapan.
Logikanya sederhana sekaligus mengerikan. Jika perkara yang menyangkut kepala negara saja bisa dinegosiasikan demi keselamatan orang kuat, apa yang dapat diharapkan rakyat biasa ketika berhadapan dengan kekuasaan?
Jika presiden pun tidak memperoleh penyelesaian yang terang, kepada siapa warga menggantungkan harapan atas perlindungan hukum?
Dari situlah tsunami ketidakpercayaan dapat bermula.
Kekecewaan terhadap satu perkara bisa berkembang menjadi keraguan terhadap polisi, pemerintah, dan lembaga hukum.
Setiap penjelasan berikutnya berisiko dibaca sebagai pengalihan. Setiap keterlambatan dicurigai sebagai pengondisian. Bahkan kebijakan yang baik dapat kehilangan daya meyakinkannya ketika pembuat kebijakan dianggap membiarkan kebenaran diperjualbelikan.
“Tsunami” di sini merupakan peringatan mengenai risiko politik, bukan ramalan bahwa seluruh rakyat pasti bereaksi seragam. Besarnya dampak bergantung pada fakta yang terungkap, mutu penanganan perkara, dan penilaian masyarakat.
Namun, justru karena kepercayaan sulit dipulihkan setelah rusak, pemerintah tidak boleh meremehkan kemungkinan tersebut.
Pemerintah sendiri, melalui keterangan Menko Yusril Ihza Mahendra pada 9 November 2026, menyatakan menyerahkan pengusutan kepada Bareskrim Polri dan menegaskan arahan presiden agar penyidikan berjalan objektif serta tanpa pandang bulu.
Komitmen itu penting. Kini ukurannya adalah pelaksanaan. Apakah setiap petunjuk ditindaklanjuti dan setiap orang diperlakukan dengan standar pembuktian yang sama?
Prabowo perlu menjamin seluruh sumber daya yang sah tersedia bagi penyidik. Mulai dari kemampuan forensik, pengamanan bukti, perlindungan saksi, serta pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pada saat bersamaan, presiden harus menjaga independensi proses hukum. Ketegasan berarti memastikan penyidikan bebas tekanan, termasuk tekanan untuk menghentikan perkara maupun tekanan untuk menetapkan seseorang sebagai pelaku tanpa bukti.
Jika bukti mengarah kepada pimpinan partai politik, periksa dan proses. Jika mengarah kepada mantan penguasa, telusuri tanpa pengecualian. Jika ditemukan keterlibatan pemilik kekuatan ekonomi, bongkar perannya.
Dan jika justru mengarah kepada orang dalam lingkaran Istana, kedekatan dengan presiden tidak boleh berubah menjadi kekebalan.
Seluruh seruan itu bersifat bersyarat. Tidak ada kelompok yang boleh dituduh hanya karena identitas atau kedudukannya.
Namun, tidak ada pula kedudukan yang boleh menjadi alasan menghentikan pemeriksaan. Begitu bukti tersedia, hukum harus bekerja. Jika kesalahan terbukti di pengadilan, pertanggungjawaban harus dijalankan.
Kita tahu pilihan ini berat bagi Prabowo. Pengusutan yang sungguh-sungguh mungkin menimbulkan ketegangan dengan orang yang pernah dekat, berjasa, atau memiliki dukungan politik besar.
Tetapi biaya ketegasan hari ini perlu dibandingkan dengan biaya pembiaran pada masa depan. Kesepakatan yang tampak meredakan ketegangan di kalangan elite dapat meninggalkan kemarahan dan kecurigaan yang lebih panjang di masyarakat.
Prabowo tidak seharusnya menjadi martir bagi keselamatan segelintir orang yang kelak terbukti menyalahgunakan kewenangan dengan kompromi. Mandatnya adalah melindungi kepentingan seluruh rakyat Indonesia.
Hari ini kompromi mungkin tampak menyelamatkan hubungan. Esok hari, kompromi yang sama dapat menjadi sumber tekanan terhadap presiden sendiri. (*)
Jakarta, November 2026
#hatipena

