Rosadi Jamani


DPR sudah sahkan UU Perampasan Aset (PA). Sayangnya, roh utama dari UU itu dilenyapkan. Dengan alasan melanggar HAM, illicit enrichment dan unexplained wealth diam-diam raib. Awalnya alhamdulillah, lalu masyallah. Simak narasinya sambil seruput Koptagul, wak!

UU PA memang sudah ketuk palu. Tapi, oleh sebagian masyarakat sipil menjuluki produk ini UU PA itu, palsu. Bukan nama resmi, tentu saja. Itu label kritik karena undang-undangnya dianggap kehilangan sejumlah senjata penting untuk memburu kekayaan hasil kejahatan.

Kita jelaskan dulu. Illicit enrichment berarti pengayaan secara tidak sah. Contohnya, pejabat bergaji UMR sebulan, tetapi mendadak punya rumah Rp15 miliar, mobil Rp5 miliar, tanah Rp20 miliar, dan simpanan Rp10 miliar. Total Rp50 miliar. Dari mana duitnya? Apakah hasil menabung sejak zaman Majapahit?

Sementara unexplained wealth adalah kekayaan tidak bisa dijelaskan asal-usulnya secara masuk akal. Mengaku hasil bisnis, bisnisnya tidak jelas. Mengaku warisan, dokumennya meragukan. Mengaku pinjaman teman, ternyata temannya sendiri sedang menggadaikan rice cooker berwajah Silpester.

Dua konsep ini memang berbeda, tetapi sama-sama penting untuk mengendus kekayaan tidak sebanding dengan penghasilan sah. Bukan berarti orang kaya otomatis bersalah. Bisa saja hasil usaha, warisan, atau investasi. Harus ada pemeriksaan dan pembuktian, bukan main rampas seperti penjampret merampas lolipop dari anak si Kancil.

Indonesia sudah meratifikasi UNCAC melalui UU Nomor 7 Tahun 2006. Pasal 20 UNCAC mendorong negara mempertimbangkan kriminalisasi illicit enrichment. Memang bukan kewajiban mutlak, tetapi semangatnya jelas. Kekayaan pejabat yang tidak masuk akal jangan hanya digunjingkan tetangga, tapi harus dibuktikan asal-usulnya.

Namun, DPR melalui Ketua Komisi III Habiburokhman beralasan konsep tersebut tidak dimasukkan karena persoalan HAM, asas praduga tak bersalah, dan perbedaan pandangan ahli. Menurut DPR, UU ini bersifat formil, bukan menciptakan tindak pidana baru.

Baiklah, HAM memang harus dijaga. Jangan sampai orang punya lima rumah langsung dianggap penjahat. Bisa saja dia kontraktor sukses, bukan kontraktor anggaran. Oya, infonya Pigai tak pernah dianggap rapat lho, ups.

Tetapi mengapa tidak dibuat mekanisme pengaman yang kuat? Mengapa justru instrumennya dibuang?


Belum selesai. Mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB), yakni perampasan aset tanpa harus menunggu putusan pidana terhadap pemiliknya, juga dipersoalkan. Padahal ini penting ketika pelaku meninggal, kabur, atau tidak bisa dihadirkan, sementara aset hasil kejahatan masih bisa dikejar melalui pengadilan.

ICW menyoroti kenaikan ambang nilai aset NCB dari Rp100 juta menjadi Rp1 miliar. Ada pula kekhawatiran soal asas nonretroaktif yang bisa membatasi jangkauan terhadap aset masa lalu.

Pada 19 November 2026, ICW melaporkan Puan Maharani dan Habiburokhman ke MKD terkait dugaan pelanggaran etik pembahasan. Tapi, endingnya kita bisa tebak, wak. MKD menyidangkan pentolannya, pahamkan.

Nuan bayangkan koruptor mencuri Rp500 miliar. Duitnya dipindahkan ke nama istri, anak, saudara, perusahaan cangkang, lalu pelakunya masuk penjara. Hartanya tetap duduk manis seperti raja yang sedang menikmati pensiun. Negara mengejar malingnya, duitnya sudah berangkat umrah ke luar negeri.

Tentu negara tidak boleh merampas harta sembarangan. Tetapi jangan pula instrumen pemberantasan korupsi dibuat ompong dengan alasan melindungi HAM. Pertanyaan untuk Geng Senayan. Kalau kekayaan pejabat tidak masuk akal saja sulit dijangkau, siapa sebenarnya sedang dibuat nyaman?

Jangan-jangan koruptor tak perlu lagi menyewa pengacara mahal. Cukup kirim karangan bunga ke DPR. Terima kasih sudah membuat kandang harimau, tetapi lupa memasukkan harimaunya. Koruptor jangan sampai tertawa, sementara rakyat cuma kebagian ampasnya. (*)

#camanewak


#hatipena





Next
This is the most recent post.
Previous
Posting Lama
 
Top