Pengaruhi IHSG, Upaya Ambil Alih Paksa Kepemimpinan Demokrat Ibarat Perampasan Tanah oleh Pihak Berkuasa

JAKARTA -- Dampak dari upaya kekuatan eksternal untuk mengambil alih Partai Demokrat (power grab) secara sewenang-wenang dan kecenderungan adanya pembiaran dinilai mulai terasa di bidang keuangan.

Hal tersebut tercermin dalam indeks harga saham gabungan (IHSG) yang menurun. Jika kondisi tersebut dibiarkan, akan menjadi preseden buruk dan memunculkan persepsi perampasan oleh kekuasaan bisa terjadi pada siapa saja.

Oleh karena itu, pemerintah diharapkan mampu bersikap adil menggunakan landasan hukum dan bukan mencari-cari justifikasi politik.

Demikian benang merah webinar Proklamasi Democracy Forum (PDF) seri ke-11 yang menghadirkan Prof Sulfikar Amir yang merupakan ahli sosio-teknologi dari Nanyang Technological University (NTU) Singapura, pelaku pasar modal David Sutyanto, analis politik Syarwi Pangi Chaniago, mantan wartawan senior Syahrial Nasution dan Kabalitbang DPP Partai Demokrat Tomi Satryatomo, Senin 8 Maret 2021. Webinar ini dimoderatori oleh Sekretaris Balitbang PD Muslim Andri.

“Demokrasi adalah rules of the games di antara para pelakunya, bukan abstrak,” kata Prof Sulfikar Amir.

Oleh karena itu, sambungnya, kualitas demokrasi bergantung pada kualitas partai-partai politik sebagai aktor utama.

 “Pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial tergantung pada kualitas demokrasi, dan karenanya pada kualitas partai politik,” tandasnya.

Ia cemas melihat upaya perampasan kepemimpinan Partai Demokrat. “Dalam agraria, dikenal land grab, atau perampasan tanah oleh pihak yang berkuasa. Dalam politik, ini menjadi power grab,” tuturnya.

Sinyalemen ini dibenarkan pelaku pasar modal David Sutyanto. Ia menjelaskan tentang hubungan yang kuat antara kualitas demokrasi dan investasi. Dalam paparannya, terlihat kualitas demokrasi Indonesia terus turun hingga kini Indonesia masuk dalam kategori demokrasi yang cacat (flawed democracy).

Menyoroti upaya pencaplokan Partai Demokrat oleh pihak eksternal yang dekat dengan kekuasaan, David mengungkapkan upaya ini membuat iklim investasi menjadi hot. IHSG yang tadinya hijau menjadi merah.

”David berharap pemerintah menyikapi isu ini dengan serius dengan tidak mengesahkan hasil kegiatan yang ilegal untuk menjaga kepastian hukum dan iklim investasi," tuturnya.

Analis politik Syarwi Pangi Chaniago juga berharap pemerintah bertindak adil, rasional dan bijaksana. Meskipun, melihat pola intervensi kekuasaan pada partai-partai politik selama ini, Pangi agak skeptik terhadap sikap pemerintah atas isu KLB ilegal tersebut.

Direktur Eksekutif VoxPol Research and Consulting Center ini menyoroti belum adanya respons dari Presiden Jokowi. Padahal Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko yang terlibat dalam upaya perampasan Partai Demokrat ini merupakan salah satu pembantu terdekatnya.

Pernyataan normatif Menko Polhukam Mahfud MD dibaca Pangi sebagai cermin sikap ambigu Pemerintah. “Jika penolakan publik menguat, pemerintah akan menggunakan pendekatan hukum untuk menolak hasil KLB ilegal,” ujar Pangi memprediksi.

“Tapi jika sebaliknya, pemerintah bisa saja mencari justifikasi politik untu

k mengesahkan KLB ilegal ini,” lanjutnya.

Mantan wartawan senior Syahrial Nasution menuturkan pengamatannya dari lokasi KLB ilegal di Deli Serdang. Setelah menguraikan kronologi kejadian dan situasi lapangan, Syahrial berkesimpulan, “Ini jelas-jelas perampasan dan pemaksaan kehendak menggunakan kekerasan, dan dibiarkan oleh aparat yang berwenang,” ujarnya.

Menggunakan big data analytics, Kabalitbang PD Tomi Satryatomo menunjukkan pemetaan perang narasi untuk mempengaruhi opini publik antara kubu Partai Demokrat dan para pelaku KLB ilegal. Pada kubu Partai Demokrat, terlihat percakapan terjadi secara alamiah oleh akun-akun lembaga dan individu, sementara pada kubu KLB ilegal, percakapan dilakukan secara masif oleh akun-akun anonim.

“Ini mengindikasikan Partai Demokrat menghadapi kekuatan di dunia maya yang memiliki sumber daya sangat besar,” kata Tomi.

#sindonews