NAMA Drs. H. Kahar Muzakir merupakan jaminan mutu dalam panggung politik nasional. Politikus senior Partai Golongan Karya (Golkar) ini menorehkan catatan monumental dengan resmi mengemban amanah sebagai Wakil Ketua MPR RI periode 2024–2029, sekaligus mengamankan kursinya di DPR RI untuk periode kelima berturut-turut sejak tahun 2004.
Ketangguhan politik legislator senior dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Selatan II ini membuktikan besarnya kepercayaan masyarakat dan partai yang terus melekat di pundaknya selama lebih dari dua dekade di Senayan.
Akar Aktivisme dan Latar Belakang Akademis
Lahir pada 10 Desember 1946, fondasi kepemimpinan Kahar Muzakir telah ditempa sejak masa perkuliahan. Ia menempuh studi di IKIP Yogyakarta dan sukses meraih gelar Sarjana Pendidikan Teknik Mesin pada tahun 1970.
Di kota pelajar itulah, naluri organisasinya terasah tajam. Kahar tercatat aktif sebagai kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Yogyakarta sepanjang tahun 1967 hingga 1974. Pengalaman aktivisme masa muda ini menjadi modal berharga saat ia memutuskan pulang dan mengabdi di tanah kelahirannya, Sumatera Selatan.
Karier politiknya di daerah berkembang pesat ketika ia bergabung dengan DPD AMPI Sumsel (1984–1989) dan kemudian dipercaya menduduki posisi strategis sebagai Wakil Ketua DPD Partai Golkar Sumsel.
Setia di Senayan dan Dipercaya di Posisi Krusial
Sejak melenggang ke DPR RI, Kahar Muzakir dikenal sebagai legislator yang fleksibel namun taktis. Ia mengawali kiprahnya di Komisi X yang membidangi sektor pendidikan, pemuda, olahraga, dan pariwisata—sebuah komisi yang sangat relevan dengan latar belakang akademisnya.
Namun, loyalitas dan ketegasannya membuat Fraksi Partai Golkar kerap menempatkannya di posisi-posisi krusial di saat-saat genting. Pada November 2015, Kahar ditunjuk masuk ke dalam Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) di tengah bergulirnya kasus etik besar yang menyita perhatian publik nasional.
Tak berselang lama, pada Januari 2016, ia dipercaya mengemban posisi basah dan strategis sebagai Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. Rekam jejaknya kian paripurna ketika pada Mei 2017, ia bergeser ke Komisi III DPR RI untuk mengawal isu-isu sensitif seputar hukum, HAM, dan keamanan nasional.
Kini, dengan duduknya Kahar Muzakir di kursi pimpinan MPR RI, jalannya konsolidasi politik dan pengawalan konstitusi di tingkat tertinggi negara dipastikan berada di tangan salah satu politikus paling berpengalaman di Indonesia.
#wkp/ede
