Dari 34 penjabat gubernur se Indonesia, hanya dua di antaranya yang secara terang-terangan menyatakan keberatan atas rencana pemerintah pusat dan warga gedung bundar Senayan Jakarta tersebut. Mereka adalah Gubernur Banten Wahidin Halim dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
Gubernur Banten bersikukuh akan mempertahankan sekitar 6.326 tenaga honorer yang selama ini telah bekerja di Pemerintah Provinsi Banten. Pihaknya justru ingin mengangkat tenaga honorer di wilayahnya menjadi pegawai tetap dengan mempertimbangkan lama kerja. Termasuk kemampuan anggaran yang cukup memadai untuk menggaji para honorer.
“Mereka udah kerja lama, terus kita pecat gitu? Ya nggak lah,” katanya dalam pers rilisnya.
“Masa mereka sudah lama kerja di kita, banyak bantu, terus mau kita bunuh? Kan punya anak istri. Kita punya duit untuk gaji ya kita gaji. Kalau perlu kita usulkan PNS, SK nya Kementerian PAN, gajinya saya yang gaji. Masih sanggup kok,” tegas Wahidin.
Ia menyatakan tidak akan tinggal diam dan akan membela kepentingan para pegawainya. Terlebih, melihat postur APBD Provinsi Banten yang dialokasikan untuk belanja pegawai masih sangat ideal untuk bisa menggaji para tenaga honorer tersebut.
Bahkan ketika semisal diangkat menjadi PNS, APBD Banten masih tetap lebih ideal dibandingkan daerah-daerah lainnya dengan tetap melakukan program-program pembangunan untuk masyarakat.
“Tapi harus dikatakan APBD kita cuma 18 persen yang dialokasikan untuk belanja pegawai. Jauh lebih rendah dibandingkan daerah-daerah lainnya. Keren kan? dimana-mana 40-50 persen,” tandasnya.
“Struktur APBD kita itu tinggi untuk pembangunannya. Jadi kalau nanti 6.000 honorer itu harus kita gaji (sebagai PNS), kita masih sanggup paling 20-25 persen jadinya. Masih sangat bagus struktur APBD kita. Coba kalau daerah-daerah lain, banyak yang habis untuk pegawai. Ini artinya, intensitas pembangunan keren di Banten, berarti dana itu buat rakyat semua,” paparnya
Meskipun kebijakan tersebut masih dalam pembahasan dan belum ada keputusan, namun Gubernur Banten ini akan menyampaikan pertimbangan-pertimbangan kepada pemerintah pusat dan intinya para tenaga honorer tersebut harus ia pertahankan.
Terlepas dari rencana pemberlakuan P3K, Pemprov Banten telah menghitung dan mengkajinya dan tentu melihat permasalahan-permasalahan yang mereka alami.
“Jadi masih dibutuhkan, disamping kebutuhan juga karena alasan kemanusiaan,”ujarnya
Wahidin menambahkan, para tenaga honorer sudah lama mengabdi pada pemerintahan dan membutuhkan nafkah untuk menghidupi keluarga mereka.
Di Pemprov Banten sendiri terdapat sekitar 15 ribu pegawai honorer, sebanyak 6.326 orang bekerja di lingkungan Pemprov dan sisanya bekerja sebagai guru di SMK dan SMA.
Daerah Bakal Kesulitan
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menyebut, rencana penghapusan tenaga honorer bakal membuat daerah mengalami kesulitan. Salah satunya dalam sektor pemenuhan kebutuhan pegawai di sejumlah instansi.
"Kalau itu dihapus dan tidak boleh, maka kita kekurangan pegawai. Guru saja kita kurang, kalau itu dipangkas, kita tidak ada guru. Lho yang mau ngisi siapa?" kata Ganjar dilansir dari ayosemarang.com.
Selama ini lanjut Ganjar, negara belum mampu menyediakan pegawai sesuai kebutuhan. Sehingga di beberapa daerah, pengangkatan tenaga honorer adalah salah satu cara untuk menutupi kekurangan.
"Bisa saja solusinya boleh mengangkat honorer, tapi syaratnya daerah yang ngangkat honorer harus membiayai sendiri, tidak membebani pemerintah pusat. Saya kira, itu solusi yang sangat bagus," tegasnya.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi MenPAN-RB Tjahjo Kumolo mengatakan, tidak ada penghapusan honorer di daerah. Mantan mendagri itu menegaskan, tenaga honorer masih dibutuhkan oleh daerah.
"Istilahnya bukan penghapusan ya, karena tenaga honorer sebenarnya masih dibutuhkan oleh daerah, urusan daerah kami serahkan ke daerah," kata Tjahjo Kumolo.
Sumber: sieedo
