Pemerintah telah banyak merevisi draf RUU yang dikirimkan oleh DPR tersebut. Revisi tersebut tentunya harus berdasarkan pada kesepakatan bersama antara DPR dan pemerintah.
Berita Terkait: http://www.sumatrazone.co.id/2019/09/presiden-jokowi-ingin-kpk-semakin-kuat.html?m=1
Presiden Jokowi menjaga independensi KPK dalam revisi UU KPK dengan cara:
1. Di dalam KPK harus ada penyelidik dan penyidik independen.
2. Penyadapan oleh KPK cukup diproses melalui mekanisme internal KPK saja. KPK tidak perlu memperoleh ijin pengadilan untuk melakukan penyadapan.
3. KPK memimpin koordinasi penuntutan kasus korupsi, bukan Kejaksaan.
4. KPK tetap mengurus dan mengatur LHKPN.
Pro dan kontra pun bermunculan, hingga tidak sedikit yang mengatakan kalau langkah Presiden Jokowi tersebut telah melemahkan KPK ke depannya. Padahal tidak demikian, justru ini salah satu langkah Presiden Jokowi untuk memperkuat KPK dengan menjamin independensi KPK melalui revisi UU KPK.
UU KPK sudah berusia 17 tahun, sekarang saatnya untuk dievaluasi dan diperbaiki agar KPK semakin kuat, independen, dan berdampak sistemik!
Sumber: #FB.InfoSeputarPresiden
