Rosadi Jamani
SAYA ingin cerita sebentar. Saat istri terkena sinus, lalu cari dokter spesialis. Ada tiga rumah sakit kami datangi. Ketiga dokter menyarankan, operasi. Hidung meler, kok harus dioperasi? Tiba-tiba muncul ide, berobat ke Kuching, Sarawak, Malaysia. Cari second opinion. Kebetulan tidak jauh. Naik pesawat tak sampai sejam.
Singkat cerita, awalnya ke RS Timberland, vonis sama, harus operasi. Saya dan istri merasa janggal. Coba ke RS Normah. Di sini ketemu dokter cewek, lalu ia masukkan alat ke hidung istri. “Ini hanya alergi saja,” kata dokter itu. Lalu, ia kasih obat tablet, cukup sejenis saja. Sampai sekarang, istri saya tak meler lagi. Kalian bisa mengambil kesimpulan sendiri.
Nah, saya mau bahas soal kualitas dokter di negeri kita. Kebetulan ada momen, baru saja KPK menangkap Rektor Unsoed. Salah satu pemicunya soal masuk Fakultas Kedokteran. Seruput Koptagul jangan lupa, wak!
Unsoed sedang jadi sorotan. Rektor dan 13 orang lainnya ditangkap KPK terkait dugaan jual beli kursi jalur mandiri Fakultas Kedokteran. Nilainya fantastis, ratusan juta rupiah per mahasiswa.
Sebelumnya, Unila pada 2022–2023 juga bikin kalkulator orang tua calon dokter berasap. Rektor nonaktif Karomani menerima suap hingga Rp5 miliar. Orang tua calon mahasiswa disebut rela mengeluarkan Rp200–300 juta, bahkan lebih dari Rp500 juta.
Modusnya memanfaatkan jalur mandiri rawan disusupi praktik suap. Bahasa sederhananya, ada pasar gelap di dunia pendidikan. Bedanya, yang dijual bukan bubur paddas khas Sambas, atau tahu bulat. Kursi untuk calon dokter. Padahal dokter bukan profesi coba-coba.
Seorang anggota DPR mengingatkan, dalam profesi dokter hanya ada dua kategori: kompeten atau tidak kompeten. Tidak ada istilah, “Dokter sebenarnya pintar, cuma dulu masuknya lewat jalur transfer.” Bahasa warkop, masuk kedokteran, nyogok. Horang kaya mah bebas!
Masalah makin lengkap karena standar pendidikan kesehatan Indonesia dinilai belum seragam dan belum sepenuhnya harmonis dengan benchmark global. Rasio dokter kita juga hanya 0,47 per 1.000 penduduk. Sementara standar WHO sekitar 1 dokter per 1.000 penduduk. Indonesia masih kekurangan lebih dari 140 ribu dokter umum dan ribuan dokter spesialis.
Dokternya kurang. Kursinya mahal. Ini bukan matematika. Ini sudah matematika sambil salto. Lalu masyarakat melakukan hal paling sederhana, mencari tempat dianggap lebih meyakinkan.
Pesawat pun menjadi ambulans kelas menengah atas. Sekitar 1–2 juta WNI berobat ke luar negeri setiap tahun. Pada 2024, sekitar 1,6 juta pasien Indonesia berobat ke Malaysia. Di Singapura, pasien Indonesia menyumbang sekitar 50 persen pasien asing di Mount Elizabeth Hospital.
Devisa yang keluar diperkirakan mencapai Rp160–200 triliun per tahun. Mengapa? Karena pasien tidak hanya membeli obat. Mereka membeli diagnosis, waktu konsultasi, fasilitas, teknologi, dan rasa percaya.
Di Indonesia, durasi konsultasi disebut sekitar 3–5 menit. Di Malaysia bisa 15–30 menit. Di sini pasien baru bilang, “Dok, saya sering pusing…”
Dokter: “Minum ini.”
Pasien: “Tapi dok, belum saya cerit…”
Dokter: “Berikutnya!”
Ya, cepat sekali. Bahkan Formula 1 mungkin minder.
Jumlah pasien Indonesia ke Malaysia pada 2024 juga meningkat sekitar 14 persen. Tentu tidak semua orang berobat ke luar negeri karena kasus suap pendidikan kedokteran. Ada faktor fasilitas, teknologi, dokter spesialis, kenyamanan, dan banyak faktor lainnya.
Namun rantainya jelas bisa menjadi masalah. Pendidikan tercemar → kompetensi dipertanyakan → pelayanan mengecewakan → kepercayaan turun → pasien terbang → devisa ikut terbang.
Jangan cuma sibuk memperbaiki hilir. Hulunya juga harus dibersihkan. Penerimaan mahasiswa harus transparan. Standar pendidikan diperketat. Kompetensi diperkuat. Fasilitas diperbaiki. Pelayanan diperpanjang. Kepercayaan dikembalikan.
Sebab jangan sampai suatu hari pasien bertanya, “Dok, dulu masuk FK lewat jalur apa?” Dokter menjawab, “Jalur mandiri.” Pasien menelan ludah. “Mandiri bagaimana, Dok?” “Mandiri… tapi rekening bapak dulu yang bekerja.”
Kalau sampai begitu, yang perlu diperiksa bukan cuma pasien. Sistem kesehatannya juga perlu CT scan. (*)
#camanewak
