 |
| editan foto sekedar sebagai pemanis |
Oleh: Supri HS #
POLEMIK Sumbar Teacher Summit 2026 yang diwarnai dugaan praktik pungutan biaya dan sorotan Ombudsman seharusnya tidak berhenti pada pembahasan administrasi semata.
Ada fenomena mendasar yang jauh lebih mengkhawatirkan.
Betapa rapuhnya daya kritis sebagian pendidik kita ketika dihadapkan pada kemasan seremonial yang mewah.
Acara ini menjadi cermin jernih yang memantulkan realitas pahit bahwa masih banyak guru yang lebih memburu validasi visual ketimbang substansi pengembangan kompetensi.
Manjurnya "Sihir Bahasa Asing" dan Legitimasi Semu
Cukup diberi tajuk mentereng berbau bahasa Inggris yakni “Sumbar Teacher Summit” dipadukan dengan poster estetik dan kehadiran pejabat setingkat gubernur, kontan saja kegiatan ini langsung dipercaya oleh para guru sebagai agenda resmi nan bergengsi tingkat nasional.
Ditambah lagi ada ajang penyerahan piagam penghargaan ala-ala kementerian di Jakarta.
Padahal, jika mau sedikit meluangkan waktu untuk mengecek latar belakang, acara ini diinisiasi oleh penyelenggara (EO) independen bernama Indonesia Inspiring Teacher.
Pihak ini kemudian mengajak MKKS SMA SMK dan SLB Sumatera Barat untuk join menyelenggarakan acara. Dengan juga melibatkan pejabat agar menambah kesan mewah dan gengsi acara.
Pola pengemasan seperti ini cerdik. Yaitu dengan memanfaatkan nama besar MKKS dan figur publik untuk menciptakan legitimasi.
Penyelenggara lalu menarik kontribusi 200 ribu rupiah kepada peserta yang berminat.
Guru-guru yang sudah kadung tertarik dengan kemegahan konsep acara dan ngebet ingin ikut, tanpa pikir panjang langsung menyanggupi.
Itulah kondisi guru kita hari ini. alih-alih bersikap kritis mempertanyakan relevansi materi, rekam jejak penyelenggara, atau urgensi biaya yang dikeluarkan, tidak sedikit guru yang justru telanjang mata menelan mentah-mentah tawaran tersebut.
Mengapa begitu mudah tergiur? Jawabannya sederhana: validasi.
Di era yang serba dipamerkan ini, ruang-ruang seminar sering kali berubah fungsi dari tempat menimba ilmu menjadi latar belakang foto yang indah.
Judul acara yang keren, adanya sesi apresiasi guru dan sekolah berprestasi, hingga Kehadiran pejabat untuk menyerahkan piagam secara langsung, adalah magnet utama acara ini.
Bukan karena piagam itu menambah bobot pedagogis, melainkan karena itu bisa menjadi bahan postingan yang sempurna untuk media sosial masing-masing. Yang siap dipamerkan kepada seluruh dunia.
Ada kepuasan instan yang dicari. Menunjukkan kepada pengikut di FBpro dan follower di Tktok, bahwa kita sedang menghadiri forum kelas atas. Seminar nasional di ballroom hotel mewah di ibukota Provinsi.
Karpet merah, panggung megah, spanduk dengan desain elegan, serta momen penyerahan penghargaan seremonial, telah menutupi fakta bahwa manfaat riil kegiatan tersebut bagi kebutuhan kelas sehari-hari mungkin sangat minim, atau bahkan tidak ada.
Karena konsep utama sebenarnya adalah bisnis seminar motivasi.
Sungguh ironis ketika seorang pendidik, sosok yang bertugas mengajarkan berpikir kritis kepada murid-muridnya, justru menjadi korban paling mudah dari strategi pemasaran sebuah kegiatan.
Ketika estetika seremonial lebih menarik minat ketimbang kedalaman isi, maka yang terjadi bukanlah peningkatan kualitas pendidikan, melainkan sekadar perayaan euforia yang dangkal.
Sumbar Teacher Summit 2026 harus menjadi tamparan keras. Sudah saatnya para guru berhenti menjadi konsumen dari industri kegiatan yang hanya menjual gengsi dan panggung foto.
Pendidikan kita tidak membutuhkan lebih banyak foto estetik di Instagram, pendidikan kita membutuhkan guru yang kritis, bijak, dan benar-benar fokus pada kompetensi yang nyata.
Latar Belakang Opini:
Pelaksanaan Sumbar Teacher Summit 2026 yang diikuti ribuan guru SMA dan SMK di Sumatera Barat tengah menjadi sorotan. Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat menerima laporan dari sejumlah guru terkait dugaan pungutan liar (pungli) sebesar Rp200.000 per orang yang dibebankan kepada peserta.
Kegiatan tersebut berlangsung pada 13 hingga 14 Agustus 2026 dengan format hibrida, yakni secara tatap muka dan daring.
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumbar, Adel Wahidi, mengatakan pihaknya menerima banyak laporan dan pengaduan dari para guru melalui saluran call center WhatsApp.
Sementara itu, sikap Dinas Pendidikan Sumbar adalah mengeluarkan edaran bahwa kegiatan ini tidak memiliki rekomendasi resmi dan keikutsertaan guru harus murni bersifat sukarela.
#Penulis adalah guru penggerak lulusan Pasca Sarjana UNP, saat ini mengajar di SDN Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat
