sumatrazone

Pakar UMY: Korupsi Pertanahan ATR/BPN, Awasi Celah Tata Kelolanya!

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjgShNP-TOZO0qkoJhUCmLGwNExKTSkdpW8-VQfxKL-XZig0sOGvlOPKusOhnFowm6O-T_HFeAbukFOg_53VWMSEv_Bhi1ejFrFYdmwgSnBaQtsV8sQMZ4ExZTiRCOB8_Bb60W8zi5duUrtuQsVv_n2rrbb-WPRiZTxo8I2dOmNZ2QxZZ8CpfSY_DXC8g/s768/Muchamad%20Zaenuri.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="555" data-original-width="768" height="462" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjgShNP-TOZO0qkoJhUCmLGwNExKTSkdpW8-VQfxKL-XZig0sOGvlOPKusOhnFowm6O-T_HFeAbukFOg_53VWMSEv_Bhi1ejFrFYdmwgSnBaQtsV8sQMZ4ExZTiRCOB8_Bb60W8zi5duUrtuQsVv_n2rrbb-WPRiZTxo8I2dOmNZ2QxZZ8CpfSY_DXC8g/w640-h462/Muchamad%20Zaenuri.jpeg" width="640" /></a></div> YOGYAKARTA -- Kasus dugaan korupsi dalam pengurusan hak guna bangunan (HGB) di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kembali menyoroti pentingnya pengawasan terhadap tata kelola pelayanan pertanahan.Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada September 2026 menetapkan delapan tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pengurusan HGB di Kabupaten Bogor. Dalam pengembangan perkara, KPK juga menggeledah Kantor Wilayah BPN Jawa Timur pada 24 September 2026 dan menemukan uang tunai senilai ratusan juta rupiah serta dokumen dan barang bukti elektronik.KPK kemudian menduga sejumlah kantor pertanahan di Jawa Timur menyetorkan uang kepada pihak tertentu di Kanwil BPN Jawa Timur. Dugaan tersebut masih dalam proses pendalaman penyidik.Persoalan tata kelola pelayanan pertanahan juga tercermin dari data Ombudsman RI. Sepanjang 2025, Ombudsman menerima 1.495 laporan masyarakat dengan substansi agraria/pertanahan. Ombudsman pada September 2026 juga menegaskan perlunya penguatan integritas dan pencegahan maladministrasi dalam pelayanan publik bidang pertanahan.Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penguatan tata kelola tidak hanya berkaitan dengan penindakan terhadap pelanggaran, tetapi juga dengan kemampuan sistem birokrasi mencegah penyalahgunaan kewenangan.Pakar Tata Kelola Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Dr. Muchamad Zaenuri, M.Si., mengatakan tata kelola pemerintahan yang baik membutuhkan sistem yang mampu memastikan setiap kewenangan berjalan sesuai aturan dan dapat dipertanggungjawabkan.Menurutnya, dalam pendekatan governance, pemerintah bukan satu-satunya aktor dalam penyelenggaraan urusan publik. Namun, kolaborasi antaraktor harus tetap berada dalam koridor transparansi dan akuntabilitas.“Dalam ilmu pemerintahan dengan pendekatan tata kelola, negara bukan aktor tunggal dalam penyelenggaraan atau pengelolaan urusan publik,” ujar Dr. Zaenuri dalam wawancara pada Kamis (1/10/2026).Diskresi Birokrasi Harus Memiliki Sistem PengawasanDr. Zaenuri menjelaskan, salah satu aspek yang perlu menjadi perhatian dalam persoalan korupsi birokrasi adalah penggunaan diskresi atau kewenangan mengambil keputusan dalam kondisi tertentu.Ia menyebut diskresi pada dasarnya diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Namun, kewenangan tersebut harus disertai mekanisme akuntabilitas agar tidak membuka ruang penyalahgunaan.“Korupsi ini muncul karena ada diskresi yang di dalamnya tidak disertai akuntabilitas,” jelasnya.Menurutnya, persoalan dapat muncul ketika prosedur pelayanan belum cukup jelas atau belum sepenuhnya dapat diakses masyarakat. Kondisi tersebut dapat menciptakan ruang abu-abu dalam proses birokrasi.Karena itu, ia menilai setiap kewenangan dalam pelayanan pertanahan perlu ditempatkan dalam sistem yang dapat dilacak.“Diskresi itu harus ditempatkan dalam struktur yang dapat dilacak,” kata Dr. Zaenuri.Pandangan tersebut relevan dengan pentingnya transparansi dalam pelayanan pertanahan. Ketika proses, kewenangan, dan dasar pengambilan keputusan dapat ditelusuri, ruang bagi penyimpangan dapat lebih mudah diawasi.<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi3MhFzKpagyrzJyaGyEQMrnzQmvG0Adrk4xv89mbGMNpCLtIhyg_ByxGk9Niqjyj1FeLET1E9rGtv_NTXSWEAm_L8whC2zAXjQXQJvglDooAUQdV7Fq_jKkaSyOq1nHs-PckisMBVJwChJZpOzn9pAoylzCIm_WtFYSE_8wXu0PUH2_zOQunVQreIoXw/s1536/Kost%20Putri%20Super%20Eksklusif%20di%20Padang.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1024" data-original-width="1536" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi3MhFzKpagyrzJyaGyEQMrnzQmvG0Adrk4xv89mbGMNpCLtIhyg_ByxGk9Niqjyj1FeLET1E9rGtv_NTXSWEAm_L8whC2zAXjQXQJvglDooAUQdV7Fq_jKkaSyOq1nHs-PckisMBVJwChJZpOzn9pAoylzCIm_WtFYSE_8wXu0PUH2_zOQunVQreIoXw/w640-h426/Kost%20Putri%20Super%20Eksklusif%20di%20Padang.jpg" width="640" /></a></div> Reformasi Birokrasi Harus Berorientasi pada Nilai PublikSelain memperjelas prosedur, Dr. Zaenuri menilai reformasi birokrasi harus diarahkan pada penciptaan nilai publik (public value).Menurutnya, pelayanan pemerintah tidak hanya berorientasi pada penyelesaian administrasi, tetapi juga harus memastikan masyarakat memperoleh pelayanan sesuai kebutuhan dan harapan.Ia menjelaskan bahwa birokrasi harus mampu bekerja berdasarkan kewenangan yang dimiliki sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.“Petugas-petugas harus berorientasi pada public value, tidak hanya kemampuan teknis, tetapi juga keberpihakan pada kepentingan publik yang lebih luas,” ujarnya.Orientasi tersebut menjadi penting dalam pelayanan pertanahan karena proses administrasi berkaitan langsung dengan kepastian hak masyarakat. Transparansi prosedur dan akuntabilitas petugas diperlukan agar masyarakat dapat mengetahui proses pelayanan serta memahami dasar setiap keputusan yang diberikan.Pelayanan Pertanahan Membutuhkan Kepastian AturanDr. Zaenuri menambahkan bahwa sektor pertanahan merupakan bidang yang membutuhkan tata kelola kuat karena berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.Menurutnya, semakin terbatasnya ruang, terutama di kawasan perkotaan, membuat kepastian aturan dan pelayanan pertanahan menjadi semakin penting.Karena itu, ia mendorong adanya aturan yang jelas serta mekanisme pelayanan yang mudah dipahami masyarakat.“Tanah ini persoalan yang serius, tidak bisa main-main. Harus benar-benar ada aturan yang jelas,” pungkasnya.Penguatan aturan, keterlacakan kewenangan, dan akses masyarakat terhadap informasi dinilai menjadi bagian penting dalam membangun pelayanan pertanahan yang transparan dan akuntabel.Dengan pendekatan governance, pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab internal birokrasi. Masyarakat dan pemangku kepentingan lain juga memiliki ruang untuk ikut mengawasi pelayanan, sementara pemerintah tetap bertanggung jawab memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan dan berorientasi pada kepentingan publik. #rns/bin <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4VotMuJMkuGXi8qO-3Tc8MgKWN2FeTKabDmSPOpQ6zQI2FjMTBLYnk72IZMv7xyQsla_Byc1ruWF3YPZjLZ_SogajrJyTPcSJ-9OaQEVdQ2auC_S7aT3k80K00gMZDvpUblZgYvCydK1q6uvrMgISk8NjDAw-cJM8iwF6Tl9xbxl74URv1QC6XOjIbw/s2705/AYO%20JADI%20BIRO%20PERWAKILAN%20SUMATRAZONE.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2242" data-original-width="2705" height="530" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4VotMuJMkuGXi8qO-3Tc8MgKWN2FeTKabDmSPOpQ6zQI2FjMTBLYnk72IZMv7xyQsla_Byc1ruWF3YPZjLZ_SogajrJyTPcSJ-9OaQEVdQ2auC_S7aT3k80K00gMZDvpUblZgYvCydK1q6uvrMgISk8NjDAw-cJM8iwF6Tl9xbxl74URv1QC6XOjIbw/w640-h530/AYO%20JADI%20BIRO%20PERWAKILAN%20SUMATRAZONE.jpg" width="640" /></a></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiuSGAuqj3b5UfSVWZKcp5bbqk_gVdHquUfRAIRSAnyNefTZNwQdE4jQM6JgoRsR3_t5IttJOiFm5enq5rcbau7haE_ZEaLD-O5OxC4VZrfp8hJQNPi4ojEZJ8v8riMK6j1g0IhyphenhyphentBpZEC6kjD5lgRVWKvp9aOJNZm1DiXeIJLgK97QFc4XQ6wATeJpgA/s705/SUMATRAZONE%20dari%20sumatra%20membedah%20nusantara.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="416" data-original-width="705" height="378" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiuSGAuqj3b5UfSVWZKcp5bbqk_gVdHquUfRAIRSAnyNefTZNwQdE4jQM6JgoRsR3_t5IttJOiFm5enq5rcbau7haE_ZEaLD-O5OxC4VZrfp8hJQNPi4ojEZJ8v8riMK6j1g0IhyphenhyphentBpZEC6kjD5lgRVWKvp9aOJNZm1DiXeIJLgK97QFc4XQ6wATeJpgA/w640-h378/SUMATRAZONE%20dari%20sumatra%20membedah%20nusantara.JPG" width="640" /></a></div>

Pakar UMY: Korupsi Pertanahan ATR/BPN, Awasi Celah Tata Kelolanya!

YOGYAKARTA -- Kasus dugaan korupsi dalam pengurusan hak guna bangunan (HGB) di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanaha...

Baca selengkapnya »

Bendum Baru PBNU Pernah Diperiksa Kejagung dan KPK, Semua Pihak Diingatkan Supaya Hati-hati!

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiMZtPpfLy0OKTOchVNY7CVRx2Vrp_HHc7tm6pbnop34p7XeLsUAnT0JQY2Wu_8_HY4Ydc4jlnGu0HTpW4lMwFVOwERzIDT4c0iWnXzM2wdlZTuk6bmWI3rA6sHlQeBjiSvImjPj9kEPgY1TmNvnWmdI0qcO2XGNSA4K_igYE9AN67hM6rPB8BUHaaNGg/s678/Ainum%20Naim.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="452" data-original-width="678" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiMZtPpfLy0OKTOchVNY7CVRx2Vrp_HHc7tm6pbnop34p7XeLsUAnT0JQY2Wu_8_HY4Ydc4jlnGu0HTpW4lMwFVOwERzIDT4c0iWnXzM2wdlZTuk6bmWI3rA6sHlQeBjiSvImjPj9kEPgY1TmNvnWmdI0qcO2XGNSA4K_igYE9AN67hM6rPB8BUHaaNGg/w640-h426/Ainum%20Naim.jpg" width="640" /></a></div> Oleh Muhammad Tegar Jihad Al Faruq *) PENGANGKATAN Prof H Ainun Na'im sebagai Bendahara Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode 2026-2031 menjadi sorotan publik.Pasalnya, mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) itu sebelumnya pernah diperiksa Kejaksaan Agung sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook untuk program digitalisasi pendidikan.Selain itu, namanya juga pernah dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk dimintai keterangan dalam penyelidikan dugaan korupsi pengadaan Google Cloud di lingkungan Kemendikbudristek. Dalam perkara tersebut, Ainun disebut tidak memenuhi panggilan pemeriksaan KPK pada Agustus 2025.Merespons hal itu, mantan Rais Syuriah PBNU, KH Muhibbul Aman Aly, mengaku tidak mengenal secara pribadi sosok Ainun Na'im.Meski demikian, Kiai Muhib meminta semua pihak di lingkungan PBNU berhati-hati menyikapi rekam jejak pejabat yang masuk dalam kepengurusan baru."Tapi memang saya nggak tahu sama sekali. Saya nggak kenal sama dia. Ya, tetapi kalau memang begitu ya harusnya hati-hati, itu aja," ucap kiai Muhib saat dihubungi Inilah.com di Jakarta, Minggu (4/10/2026)."Tapi kalau memang sudah pernah terlibat hukum, ya harus hati-hati, gitu aja," sambung Pengasuh Pondok Pesantren Raudlatul Ulum, Kejayan, Pasuruan, Jawa Timur ini.Khawatir Berdampak pada Kinerja dan Citra NUKiai Muhib menilai perhatian terhadap rekam jejak pengurus bukan semata-mata persoalan personal. Menurut dia, hal itu berkaitan dengan bagaimana PBNU menjaga kepercayaan publik terhadap organisasi.Ia khawatir apabila persoalan hukum yang pernah muncul kembali menjadi polemik setelah Ainun menduduki jabatan strategis di PBNU, hal tersebut justru dapat mengganggu konsentrasi pengurus dalam menjalankan roda organisasi."Makanya, saya hanya bisa menyampaikan hati-hati karena dulu kan sudah pernah ada seperti itu bisa mengganggu pada kinerja organisasi, juga bisa memperburuk citranya NU yang kena nanti," ujarnya.Pernah Diperiksa KPKSebagai informasi, Prof Ainun Na’im  pernah diperiksa sebagai saksi kasus Chromebook, dipanggil KPK terkait Google Cloud, dan menghadapi desakan pemeriksaan atas pengelolaan Yayasan Trisakti.Baru-baru ini, Masyarakat Aliansi Peduli Pendidikan Indonesia (MAPPI) mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto yang antara lain mendesak Kejaksaan Agung memeriksa Ainun.Dua peristiwa itu menempatkan jabatan barunya berdekatan dengan tuntutan pengusutan rekam kerjanya di sektor pendidikan.Diperiksa Kejagung Kasus ChromebookPada 23 Juni 2025, penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus memeriksa Ainun sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook untuk Program Digitalisasi Pendidikan 2019–2022.Siaran pers Kejaksaan Agung mencantumkan inisial AN dengan jabatan Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek tahun 2020. Penelusuran Inilah.com mengidentifikasi AN sebagai Ainun Na’im.Ia diperiksa bersama empat orang lainnya, termasuk Nadiem Makarim, pejabat biro perencanaan dan keuangan, serta unsur tim teknis analisis kebutuhan perangkat pembelajaran. Kejagung menyatakan pemeriksaan dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi berkas perkara.Nama Ainun kembali muncul dalam persidangan pada 13 April 2026. Tim hukum Nadiem meminta majelis hakim menghadirkan enam saksi, termasuk Ainun, karena menilai keterangan mereka berkaitan dengan hal-hal yang dituduhkan jaksa.Permintaan itu menempatkan Ainun sebagai salah satu orang yang keterangannya ingin didengar dalam pengujian perkara di pengadilan.<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEixWbgTOyHLn_r_J9gn7RPrLYdccqnRpWE9iz-DQqaD6ADaIJL6X6Fia9vxOz3MwhiQWmEPr5zO5I2hDl7QqCdJWRsESo-z-D6wb-YVG9QxJc-prDD7DBRunYVSv6RltTOPmZkJ2SXTQW0ZFY7PhBSn00wVciJqAImiLQ0MLP2tjLRloLRFFbphc43FGw/s2733/Untung%20gede%20jadi%20biro%20perwakilan%20sumatrazone.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1755" data-original-width="2733" height="410" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEixWbgTOyHLn_r_J9gn7RPrLYdccqnRpWE9iz-DQqaD6ADaIJL6X6Fia9vxOz3MwhiQWmEPr5zO5I2hDl7QqCdJWRsESo-z-D6wb-YVG9QxJc-prDD7DBRunYVSv6RltTOPmZkJ2SXTQW0ZFY7PhBSn00wVciJqAImiLQ0MLP2tjLRloLRFFbphc43FGw/w640-h410/Untung%20gede%20jadi%20biro%20perwakilan%20sumatrazone.jpg" width="640" /></a></div> Tak Hadir dalam Panggilan KPK soal Google CloudSelain pemeriksaan di Kejagung, Ainun dipanggil KPK pada 6 Agustus 2025 untuk dimintai keterangan dalam penyelidikan dugaan korupsi pengadaan Google Cloud di Kemendikbudristek. Ia tidak hadir dalam panggilan tersebut.Saat itu, KPK menjelaskan bahwa pengusutan Google Cloud dipisahkan dari perkara Chromebook yang ditangani Kejaksaan Agung. Pemanggilan Ainun oleh KPK berkaitan dengan pengadaan Google Cloud tersebut.Ketidakhadiran itu kemudian menjadi salah satu dasar MAPPI mendesak pemeriksaan lanjutan. Dalam surat terbuka pada 25 September 2026, Koordinator MAPPI Raymundus Yoseph Megu meminta aparat menindaklanjuti penelusuran terhadap Ainun.Sengketa Trisakti Sampai Permintaan Blokir RekeningDi luar pengadaan teknologi pendidikan, Ainun berada dalam pusaran sengketa kepengurusan Yayasan Trisakti. Ia memimpin kepengurusan yang berhadapan dengan kubu Himawan Brahmantyo dalam perselisihan mengenai keabsahan pengelolaan yayasan.Perselisihan itu menyentuh penguasaan rekening. Pada 1 April 2026, perwakilan Paguyuban Karyawan Trisakti menyurati BNI untuk meminta pemblokiran rekening Yayasan Trisakti pimpinan Ainun.Koordinator paguyuban Vincentius Jannes mendasarkan permintaan tersebut pada rangkaian putusan pengadilan yang, menurut pihaknya, menggugurkan dasar kepengurusan yayasan bentukan pemerintah. Ia menyebut pemblokiran diperlukan untuk mencegah potensi penyalahgunaan dana.Pada Agustus 2026, MAPPI juga membawa pengaduan mengenai Ainun ke KPK. Organisasi tersebut menyebut dugaan penyalahgunaan keuangan Universitas Trisakti dan satuan pendidikan Trisakti lainnya sebagai salah satu dasar pengaduannya.Dengan demikian, sorotan terhadap Ainun di Trisakti mencakup keabsahan kepengurusan serta tuntutan pemeriksaan pengelolaan dana yang disampaikan kelompok pengadu.### *) Penulis adalah jurnalis dan sebagai menulis berita ini www.inilah.com <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhA_kwBIG9Lw48ea2cMJuqabesgu7MvpMC0nBo8JfA_WMhrmSHcNNHK2QwPp1WxCDBH7nJ76bbhWfoWCfPdTrY8mtMmIXpGBiyKWhdoSH9qZ8AwheByX2SJQ1fjjIKiB-O2ZXb58AiW5Rj0VNhoyK-TxBUwtGXHSVXsXOVAMSMY7_dgCO9lBIESUoc4LA/s705/SUMATRAZONE%20dari%20sumatra%20membedah%20nusantara.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="416" data-original-width="705" height="378" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhA_kwBIG9Lw48ea2cMJuqabesgu7MvpMC0nBo8JfA_WMhrmSHcNNHK2QwPp1WxCDBH7nJ76bbhWfoWCfPdTrY8mtMmIXpGBiyKWhdoSH9qZ8AwheByX2SJQ1fjjIKiB-O2ZXb58AiW5Rj0VNhoyK-TxBUwtGXHSVXsXOVAMSMY7_dgCO9lBIESUoc4LA/w640-h378/SUMATRAZONE%20dari%20sumatra%20membedah%20nusantara.JPG" width="640" /></a></div>

Bendum Baru PBNU Pernah Diperiksa Kejagung dan KPK, Semua Pihak Diingatkan Supaya Hati-hati!

Oleh Muhammad Tegar Jihad Al Faruq *) PENGANGKATAN Prof H Ainun Na'im sebagai Bendahara Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) perio...

Baca selengkapnya »

Tuanku Bagindo H. Muhammad Leter: Langkah Panjang Perjalanan Sang Putra Minangkabau dari Surau hingga Menjadi Ulama Legendaris Tivi Nasional

Tuanku Bagindo H. Muhammad Leter: Langkah Panjang Perjalanan Sang Putra Minangkabau dari Surau hingga Menjadi Ulama Legendaris Tivi Nasional

KEINDAHAN perjalanan syiar keagamaan senantiasa terukir dari konsistensi mendidik serta menyejukkan hati masyarakat. Lahir di Pakandangan pa...

Baca selengkapnya »

Dulu Dipaksa Ortu Masuk IAIN, Siapa Sangka Putra Pariaman Ini Malah Bertransformasi Jadi Cendekiawan Kelas Dunia!

Dulu Dipaksa Ortu Masuk IAIN, Siapa Sangka Putra Pariaman Ini Malah Bertransformasi Jadi Cendekiawan Kelas Dunia!

SIAPA sangka, perjalanan intelektual salah satu pemikir Islam terbesar yang dimiliki Indonesia berawal dari sebuah ketidaksengajaan. Prof. H...

Baca selengkapnya »

Titi Anggraini, Perempuan Hebat Asal Sumatera Selatan yang Awali Kiprah Kepemiluan Sejak 1999 hingga Menjadi Dosen UI

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgytjgX4tyyb6GrbiTewqdy-Rmh6TxKFqns7VDZ2mFZ8ZIppDDWtiaRyjS48pCBJ350RU8qYB7WnkRRBvv1-mNXVrMpPR_vuuuqqhb3OJC1HqE21PFfBWRaVuqbxo8McIV8rrZ9fO3ZqdLJFLntgn7zufr1_pQkzM9xF3M3g-RpYQ5iqwXZKKD06F9FcQ/s1032/Titi%20Anggraini.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="685" data-original-width="1032" height="424" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgytjgX4tyyb6GrbiTewqdy-Rmh6TxKFqns7VDZ2mFZ8ZIppDDWtiaRyjS48pCBJ350RU8qYB7WnkRRBvv1-mNXVrMpPR_vuuuqqhb3OJC1HqE21PFfBWRaVuqbxo8McIV8rrZ9fO3ZqdLJFLntgn7zufr1_pQkzM9xF3M3g-RpYQ5iqwXZKKD06F9FcQ/w640-h424/Titi%20Anggraini.jpg" width="640" /></a></div> NAMA Titi Anggraini dikenal luas dalam dunia kepemiluan dan demokrasi Indonesia. Perempuan kelahiran Sumatera Selatan, 12 Oktober 1979, ini telah melewati perjalanan panjang dari aktivis dan pemerhati kepemiluan hingga menjadi akademisi serta anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).Ketertarikannya terhadap hukum tata negara dan demokrasi telah tumbuh sejak masa kuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Bahkan, ketika masih menempuh pendidikan hukum, Titi dipercaya menjadi anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) tingkat pusat pada Pemilu 1999 dari unsur perguruan tinggi. Kiprah tersebut menjadi salah satu tonggak awal perjalanan panjangnya di bidang pengawasan pemilu.Di bidang akademik, Titi menorehkan prestasi di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Ia tercatat sebagai lulusan terbaik Fakultas Hukum UI pada 2001 sekaligus meraih penghargaan Mahasiswa Berprestasi Utama. Ia kemudian melanjutkan pendidikan magister di bidang hukum di Universitas Indonesia dan menyelesaikannya pada 2005.Perjalanan profesionalnya kemudian semakin erat dengan isu kepemiluan dan demokrasi. Titi pernah menjadi Ketua Tim Asistensi atau Tenaga Ahli di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada 2008 hingga 2010. Sebelumnya, ia juga sempat terlibat dalam program penguatan legislatif di Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh-Nias.Nama Titi semakin dikenal setelah dipercaya menjadi Direktur Eksekutif Perludem selama satu dekade, dari 2010 hingga 2020. Di bawah kepemimpinannya, Perludem aktif melakukan penelitian, advokasi, pemantauan serta mendorong penguatan demokrasi dan tata kelola pemilu di Indonesia.Kiprahnya juga mendapat pengakuan di tingkat internasional. Pada 2017, International IDEA menunjuk Titi sebagai Democracy Ambassador atau Duta Demokrasi. Dalam kapasitas tersebut, ia menjadi salah satu tokoh yang dipercaya untuk mendorong nilai-nilai demokrasi serta pemilu yang bebas, adil dan demokratis.Selain berkiprah di tingkat internasional, perempuan hebat ini juga terlibat dalam berbagai misi pemantauan pemilu di sejumlah negara. Profil Universitas Melbourne mencatat keterlibatannya dalam misi pemantauan pemilu di Nepal, Amerika Serikat, Australia, Myanmar, Kamboja, Filipina, Malaysia dan Sri Lanka.<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhVlCWtXKhAWTWxSi35ey7rBsg5zAlQ477T2Uq3cjg-BoAmZsGBkoLv_Em_OpxZUu_pxP4jBSJUWziSaCiMYkBjF-u_VAtO1nuDrSlbOUexN6yTCWqFfVV6yl7AoHppK9-Var61GkTb9QR-PpV3TVGP8TIw7hyphenhyphenc979t72RsqZMZ9FWhKyUdD69O13l5Rw/s1536/Kost%20Putri%20Super%20Eksklusif%20di%20Padang.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1024" data-original-width="1536" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhVlCWtXKhAWTWxSi35ey7rBsg5zAlQ477T2Uq3cjg-BoAmZsGBkoLv_Em_OpxZUu_pxP4jBSJUWziSaCiMYkBjF-u_VAtO1nuDrSlbOUexN6yTCWqFfVV6yl7AoHppK9-Var61GkTb9QR-PpV3TVGP8TIw7hyphenhyphenc979t72RsqZMZ9FWhKyUdD69O13l5Rw/w640-h426/Kost%20Putri%20Super%20Eksklusif%20di%20Padang.jpg" width="640" /></a></div> Penghargaan lain datang pada 2024. Metro TV memberikan penghargaan Penjaga Demokrasi dalam ajang People of The Year 2024 kepada Titi Anggraini. Penghargaan tersebut diberikan dalam kapasitasnya sebagai anggota Dewan Pembina Perludem, dengan kiprahnya di bidang demokrasi dan kepemiluan menjadi salah satu latar belakang apresiasi tersebut.Setelah tidak lagi menjabat sebagai Direktur Eksekutif Perludem, Titi tetap aktif dalam dunia kepemiluan. Ia kini tercatat sebagai anggota Dewan Pembina Perludem sekaligus pengajar di bidang Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Sumber Transparency International Indonesia menyebut Titi mulai menjadi staf pengajar Hukum Tata Negara di FH UI sejak 2022.Perjalanan Titi Anggraini menunjukkan bagaimana pengalaman sejak menjadi pengawas pemilu di usia muda berkembang menjadi kiprah panjang dalam penelitian, advokasi, pendidikan dan penguatan demokrasi.Dari dunia kampus, pengawasan Pemilu 1999, keterlibatan di Bawaslu, kepemimpinan di Perludem, hingga menjadi akademisi Hukum Tata Negara UI, perjalanan Titi menjadi bagian dari dinamika panjang perkembangan kepemiluan Indonesia.Bagi Sumatera Selatan, kiprah Titi juga menjadi catatan tersendiri. Dari daerah asalnya, ia kemudian dikenal di tingkat nasional bahkan memperoleh pengakuan internasional melalui berbagai aktivitas yang berkaitan dengan pemilu dan demokrasi.#wkp/ede <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiulq6DCVDFkuNcjKyGOpBBH1dOzZQXqZzfl12vR-hd88NEN4S2pXD_9rKwk-78Rfnih3AmJl2DcKHHLhNY2gDqt2QUhB0jtSINLoH1z5vmqwthX2nFJVRbU-SVTi8II8NIirW4lFowWKjelF_l7zg49VcIFOZ70n1fYLlSRKFKna4rpeL-SiCHn-p1pA/s705/SUMATRAZONE%20dari%20sumatra%20membedah%20nusantara.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="416" data-original-width="705" height="378" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiulq6DCVDFkuNcjKyGOpBBH1dOzZQXqZzfl12vR-hd88NEN4S2pXD_9rKwk-78Rfnih3AmJl2DcKHHLhNY2gDqt2QUhB0jtSINLoH1z5vmqwthX2nFJVRbU-SVTi8II8NIirW4lFowWKjelF_l7zg49VcIFOZ70n1fYLlSRKFKna4rpeL-SiCHn-p1pA/w640-h378/SUMATRAZONE%20dari%20sumatra%20membedah%20nusantara.JPG" width="640" /></a></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhDPCN558Ypw2eICPgVHbHu5FfUcShXliogOBK7kGPb0dk18kn2uBfYDMX4tuRZXFLKZokKgEJiYHgIU0RrMpAUTp9YL7NMLbs10HcOu1_xNE4-wqnLIgQvSvJD81Uab8XRgAlffKooKjRvtKTsEllqlQ-afBwJErQdOU4rt4MSNb8enoLP_QUGGlV6oQ/s2733/Untung%20gede%20jadi%20biro%20perwakilan%20sumatrazone.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1755" data-original-width="2733" height="410" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhDPCN558Ypw2eICPgVHbHu5FfUcShXliogOBK7kGPb0dk18kn2uBfYDMX4tuRZXFLKZokKgEJiYHgIU0RrMpAUTp9YL7NMLbs10HcOu1_xNE4-wqnLIgQvSvJD81Uab8XRgAlffKooKjRvtKTsEllqlQ-afBwJErQdOU4rt4MSNb8enoLP_QUGGlV6oQ/w640-h410/Untung%20gede%20jadi%20biro%20perwakilan%20sumatrazone.jpg" width="640" /></a></div>

Titi Anggraini, Perempuan Hebat Asal Sumatera Selatan yang Awali Kiprah Kepemiluan Sejak 1999 hingga Menjadi Dosen UI

NAMA Titi Anggraini dikenal luas dalam dunia kepemiluan dan demokrasi Indonesia. Perempuan kelahiran Sumatera Selatan, 12 Oktober 1979, ini ...

Baca selengkapnya »

Brigjen TNI Apriadi Dirbas: Putra Terbaik Lima Puluh Kota Pengkaji Hankam Lemhannas RI

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgEi6RqtBed81obT3HRX4CZRBdvCXqJiz96ImSfDZeZHbe98-vFx3k6TZP06EwCDaaC83inYXEBFUhDThdgpeGq2xDQUjAUaBGaxT-ImhNEBOeqtrHVQWK1hF3JGtvJxRIE9ZDC23j_SC5Rnhqcwp4zrpjrxE4EeWRBRd2GPmWWhhlDTDRc0GgYTF3Lzg/s1024/Brigjen%20TNI%20Apriadi%20Dirbas.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="963" data-original-width="1024" height="602" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgEi6RqtBed81obT3HRX4CZRBdvCXqJiz96ImSfDZeZHbe98-vFx3k6TZP06EwCDaaC83inYXEBFUhDThdgpeGq2xDQUjAUaBGaxT-ImhNEBOeqtrHVQWK1hF3JGtvJxRIE9ZDC23j_SC5Rnhqcwp4zrpjrxE4EeWRBRd2GPmWWhhlDTDRc0GgYTF3Lzg/w640-h602/Brigjen%20TNI%20Apriadi%20Dirbas.jpg" width="640" /></a></div> RANAH Minang kembali melahirkan tokoh nasional yang mengabdi untuk bangsa dan negara. Adalah Brigadir Jenderal (Brigjen) TNI Apriadi Dirbas, S.I.P., M.M., perwira tinggi TNI Angkatan Darat asal Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, yang kini dipercaya mengemban amanat strategis sebagai Tenaga Ahli Pengkaji Madya Bidang Pertahanan dan Keamanan (Hankam) Lemhannas RI.Kehadiran jenderal bintang satu dari jajaran pasukan elite Raider ini mengukuhkan rekam jejak putra daerah Minangkabau yang konsisten memberikan kontribusi terbaik di kancah nasional, khususnya dalam pengkajian dan perumusan strategi pertahanan negara.1. Akar Kampung Halaman dan PendidikanLahir di Batu Payuang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota, pada 13 April 1974, Apriadi Dirbas menghabiskan masa mudanya di tanah kelahiran. Ia menempuh pendidikan dasar dan menengah di SMPN 1 Lareh Sago Halaban serta SMAN 1 Luhak, Sumatera Barat.Dorongan kuat untuk membela negara membawanya mendaftar ke Akademi Militer (Akmil) hingga dinyatakan lulus pada tahun 1995 dari kecabangan Infanteri (Raider). Tak hanya menggembleng fisik dan taktik militer, ia juga memperkuat kapasitas akademiknya dengan meraih gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.I.P.) dari Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani) serta Magister Manajemen (M.M.) dari STIE ISM.2. Rekam Jejak Karier dan Kepemimpinan FieldSebagai perwira berpengalaman di satuan berkualifikasi Raider, Brigjen TNI Apriadi Dirbas telah memegang berbagai posisi kepemimpinan dan manajerial yang krusial di lingkungan TNI AD, di antaranya:Danyonif 600/Raider (2011–2012): Memimpin Batalyon Infanteri Raider yang berkedudukan di Balikpapan, Kalimantan Timur.Dandim 1006/Martapura (2012–2014): Bertanggung jawab atas pembinaan teritorial dan pertahanan wilayah di Martapura, Kalimantan Selatan.Kasi Pers Korem 161/Wira Sakti (2016–2018): Mengelola sumber daya manusia prajurit di wilayah Nusa Tenggara Timur.Aspers Kasdam XII/Tanjungpura (2018–2019): Memimpin bidang personel di tingkatan Komando Daerah Militer (Kodam) yang membawahi wilayah Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgIdGx0Ip-4EkZuJw9dR1Iz4yyOggJWFhfjLUfn81X-cRaXddGRCeRrnstH20ri6tNihiXiI9_h6j3XoXoZoR8jF5-Avxj7Ar6ruWWeo_hhrTZyq8TRNghTVa94b24OQN6iyt19J7KqvxU3E4dX54u1WktJiEP_xJCeNFHoD7MiGTIDP7vfudCkbmIRow/s1536/Kost%20Putri%20Super%20Eksklusif%20di%20Padang.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1024" data-original-width="1536" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgIdGx0Ip-4EkZuJw9dR1Iz4yyOggJWFhfjLUfn81X-cRaXddGRCeRrnstH20ri6tNihiXiI9_h6j3XoXoZoR8jF5-Avxj7Ar6ruWWeo_hhrTZyq8TRNghTVa94b24OQN6iyt19J7KqvxU3E4dX54u1WktJiEP_xJCeNFHoD7MiGTIDP7vfudCkbmIRow/w640-h426/Kost%20Putri%20Super%20Eksklusif%20di%20Padang.jpg" width="640" /></a></div> Paban IV/Bindik Spersad (2020–2023): Bertugas dalam pembinaan pendidikan prajurit di Staf Personel Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad).Pamen Denma Mabesad: Jabatan sebelum resmi promosi jenderal bintang satu.3. Pengabdian Strategis di Lemhannas RISejak 9 November 2023, Brigjen TNI Apriadi Dirbas resmi mengemban amanat sebagai Tenaga Ahli Pengkaji Madya Bidang Hankam Lemhannas RI.Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas membantu Presiden dalam menyelenggarakannya pengkajian strategis ketahanan nasional. Di posisi ini, ia berperan aktif menganalisis dinamika ancaman pertahanan dan keamanan nasional serta merumuskan rekomendasi kebijakan strategis bagi bangsa.KesimpulanPerjalanan karier Brigjen TNI Apriadi Dirbas dari nagari kecil di Lima Puluh Kota hingga menduduki jajaran perwira tinggi di Lemhannas RI merupakan cermin dari kedisiplinan, integritas, dan dedikasi tinggi. Kiprahnya menjadi kebanggaan sekaligus inspirasi bagi generasi muda Sumatera Barat untuk terus berkarya dan berprestasi di tingkat nasional.#wkp/ede <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhwvRVouD1u1-yIl3Ep4vCfTUrvtsksNAsRs8RE327M9aaUCpmil9i7VsSId1XPZe0IKtXtQWfA2vTNyuGGPbWx_8IBfZWBYUU3sxnulUdyk_Qb3cgbilwLEUDU25KEnzkVvCH83JwKQEWq8vpPeZgcIqAvpEzUDCP7YOp-LBCgVLHyixeWnkm6n1Kiyw/s705/SUMATRAZONE%20dari%20sumatra%20membedah%20nusantara.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="416" data-original-width="705" height="378" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhwvRVouD1u1-yIl3Ep4vCfTUrvtsksNAsRs8RE327M9aaUCpmil9i7VsSId1XPZe0IKtXtQWfA2vTNyuGGPbWx_8IBfZWBYUU3sxnulUdyk_Qb3cgbilwLEUDU25KEnzkVvCH83JwKQEWq8vpPeZgcIqAvpEzUDCP7YOp-LBCgVLHyixeWnkm6n1Kiyw/w640-h378/SUMATRAZONE%20dari%20sumatra%20membedah%20nusantara.JPG" width="640" /></a></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhTvDvekvDvadQxo69YO0C8TZ6RQpqnpBBVPYfbTqNUwVec34AOqDTB6c87hsJIdcvlQ67EE4l_hs04emNnpZnAuMW8su_L6meN9qQJk9BIpj22bNtc9o7tiI-JKK-HPhL1CBUjTaw0OcCE0QwD48n5Drz05JMKUgd3Kgcu2x8wsNuFATX7AGPRm_Idww/s719/Publikasi%20dan%20Beriklan%20Cepat%20Hanya%20di%20Sumatrazone.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="716" data-original-width="719" height="638" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhTvDvekvDvadQxo69YO0C8TZ6RQpqnpBBVPYfbTqNUwVec34AOqDTB6c87hsJIdcvlQ67EE4l_hs04emNnpZnAuMW8su_L6meN9qQJk9BIpj22bNtc9o7tiI-JKK-HPhL1CBUjTaw0OcCE0QwD48n5Drz05JMKUgd3Kgcu2x8wsNuFATX7AGPRm_Idww/w640-h638/Publikasi%20dan%20Beriklan%20Cepat%20Hanya%20di%20Sumatrazone.jpg" width="640" /></a></div>

Brigjen TNI Apriadi Dirbas: Putra Terbaik Lima Puluh Kota Pengkaji Hankam Lemhannas RI

RANAH Minang kembali melahirkan tokoh nasional yang mengabdi untuk bangsa dan negara. Adalah Brigadir Jenderal (Brigjen) TNI Apriadi Dirbas,...

Baca selengkapnya »