PEKANBARU -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Gubernur dan Kapolda Riau segera menuntaskan persoalan eksekusi lahan perkebunan kelapa sawit di Desa Gondai, Kabupaten Pelalawan.

"Tolong dicek ke lapangan. Kalau tidak selesai, saya turunkan tim dari Jakarta," perintah Presiden, sebagai respons atas "curhat" seorang ibu selepas penyerahan Surat Keterangan (SK) Perhutanan Sosial oleh Presiden kepada kelompok masyarakat di Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Syarif Kasim, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Riau, Jumat (21/2/2020). 

BACA JUGA: Tiga Warga Terluka dalam Bentrok Eksekusi Lahan Sawit di Gondai

Ibu tersebut adalah satu dari tiga perwakilan kelompok masyarakat yang diminta maju ke depan untuk menyampaikan pemanfaatan hutan yang telah dibuatkan SK Perhutanan Sosial. 

Ibu tersebut merupakan perwakilan masyarakat Kabupaten Pelalawan tersebut, sementara dua ibu lainnnya perwakilan dari Kabupaten Kampar dan Rokan Hulu. 

Sebelum "curhat" nya ditanggapi, menyusul perintah Presiden kepada Gubernur dan Kapolda Riau segera cek lapangan untuk menyelesaikan persoalan eksekusi lahan perkebunan kelapa sawit di Desa Gondai, ibu itu mengungkapkan bahwa lahan perkebunan milik dirinya dan masyarakat Gondai dieksekusi oleh DLHK (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan) Provinsi Riau. 

"Saya minta tolong sama Pak Jokowi, lahan kami dieksekusi oleh DLHK. Mohon bantuannya, Pak Jokowi," teriak ibu tersebut usai mengucapkan salam

Ibu itu curhat dengan nada yang lantang menggunakan pengeras suara dan matanya sudah tampak berkaca-kaca.

Pernyataan ibu itu membuat tamu undangan yang hadir saat itu terdiam, termasuk Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Gubernur Riau Syamsuar dan Kapolda Riau Irjen Agung Setya Imam Effendi.

Melihat ibu itu hampir menangis, Presiden meminta untuk tenang dan mencarikan solusi atas keluhan rakyat tersebut

"Pangkalan Gondai kan sudah ini (dibuatkan SK), terus?" kata Presiden sambil menunjuk SK Perhutanan Sosial yang diberikan.

"Kalau sudah, kenapa alat berat belum keluar dari lahan kami?" tanya ibu itu dengan nada keras.

Ibu yang berdiri di sebelah kanan Presiden menimpali, alat berat untuk eksekusi lahan sawit masyarakat merupakan milik perusahaan.

"Alat berat milik PT NWR masih di lahan kami. Tolong kami, Pak. Lihatlah kami yang di bawah, Pak," ungkapnya seraya minta atensi Presiden. 

"Iya, iya. Oh iya, (saya) nangkap, milik PT Sebentar. Pak Gub (Gubernur Riau), nanti Pak Kapolda juga tolong dicek," kata Jokowi sambil menoleh ke belakang tempat Gubernur dan Kapolda Riau duduk di kursi.

(ayi)







 
Top