Namun publik seakan lupa, bahwa kepemimpinan tidak ditentukan oleh selembar ijazah. Tiyo membuktikan, dari jalur pendidikan alternatif di PKBM Omah Dongeng Marwah Kudus, ia mampu menembus bangku filsafat di Universitas Gadjah Mada — kampus favorit dan simbol intelektualitas nasional. Bukan hanya masuk, ia terpilih menjadi Ketua BEM, posisi strategis yang selama ini identik dengan mahasiswa berprestasi akademik dan organisatoris tinggi.
Keberanian Tiyo semakin diuji saat ia menyurati UNICEF terkait evaluasi program MBG. Langkah itu memicu polemik nasional. Ia bahkan menerima teror dan framing negatif di media sosial. Namun, alih-alih mundur, ia justru berdiri lebih tegak. Baginya, suara mahasiswa adalah suara nurani rakyat — bukan gema kekuasaan.
Dalam berbagai forum, termasuk Musyawarah Nasional BEM SI di Padang, Sumatera Barat (Sumbar), Tiyo menunjukkan sikap independen dengan menarik BEM UGM dari aliansi yang dinilai terlalu dekat dengan elit politik. Ia menegaskan, gerakan mahasiswa harus tetap menjadi kekuatan moral yang berdiri di luar lingkar kuasa.
Latar belakang Paket C yang sempat dipertanyakan sebagian pihak justru menjadi simbol daya juang. Ia sendiri pernah menulis bahwa sekolah hanyalah “tanah”, sementara keberhasilan ditentukan oleh “petani”-nya. Tanah paling subur pun tak berarti bila tak diolah dengan keberanian dan ketekunan.
Kisah Tiyo Ardianto adalah tamparan bagi stigma lama: bahwa jalan hidup tidak selalu lurus dan formal. Dari keluarga sederhana di Kudus, dari pendidikan non-konvensional, hingga memimpin mahasiswa di kampus kerakyatan — ia menjelma menjadi simbol bahwa keberanian berpikir dan bersuara jauh lebih penting daripada label administratif.
Di era ketika banyak orang memilih aman, Tiyo memilih bersikap. Dan mungkin di situlah letak jati dirinya yang sesungguhnya: bukan pada ijazahnya, melainkan pada keberaniannya menyuarakan apa yang ia yakini benar.
Sumber:
tvOne | Pernyataan BEM KM UGM | Surat BEM UGM ke UNICEF (6 Februari 2026) | Keterangan Menteri HAM | Dokumentasi media sosial
