- Sekretaris Satupena Indonesia Provinsi Lampung
// Akronim MBG yang dipopulerkan menjadi “Maling Berkedok Gizi” oleh Ketua BEM UGM, Tiyo Ardianto, sepertinya bukan sekadar satire anak kampus yang sedang mencari panggung. Dalam perkembangan hari ini, akronim itu justru makin menemukan relevansinya. Bukan karena publik hendak suudzon, melainkan karena realitas di lapangan seringkali menemukan fakta ketimbang pidato omon-omon dalam acara seremonial.
Program yang dipropagandakan sebagai solusi menekan angka stunting dan peningkatan gizi anak bangsa itu, pada kenyataannya, menyisakan banyak tanda tanya. Selain pola distribusi makanan yang terkesan “maksa” juga kualitasnya jauh dari standar pemenuhan gizi—baik dari sisi kelayakan bahan, kebersihan, hingga nilai nutrisinya. Tetapi Ironisnya, semangat membagikan makanan justru terlihat masif pada hari-hari libur dan di bulan Ramadan.
Alih-alih membangun sistem yang terukur, rapi, dan berkelanjutan, yang tampak justru seperti usaha kejar setoran. Makanan dibagikan dalam jumlah seadanya, tetapi substansi pemenuhan gizinya masih dipertanyakan. Kalau tujuan awalnya memastikan anak-anak mendapatkan asupan bergizi yang seimbang, maka seharusnya yang dikedepankan adalah standar kualitas, dengan transparansi anggaran serta pengawasan yang ketat — bukan sekadar menggugurkan tanggung jawab.
Pada titik inilah publik merasa bahwa kritik Tiyo Ardianto bukan sekadar retorika oposisi mahasiswa. Karena manakala klaim tidak sebanding dengan kualitas, dan ketika momentum distribusi terasa lebih politis, maka diniscaya kepercayaan pun akan tergerus.
Banyak yang bertanya, apakah benar ini program kesehatan, atau hanya proyek yang berkedok pemenuhan gizi agar terdengar mulia?
Tentu saja tidak semua niat rezim ini layak dicurigai. Namun dalam teori kebijakan publik, niat baik saja tidak cukup. Yang diinginkan adalah akuntabel, tata kelola yang bersih, dan benar-benar berpihak pada kualitas anak-anak penerima manfaat. Jika tidak, maka akronim yang awalnya terdengar dipelintir itu akan terus menemukan pembenaran dalam obrolan di warung kopi, ruang diskusi, linimasa media sosial hingga kolom media massa.
Bisnis Gurih Antirugi
Di republik yang konon katanya kaya raya ini, rezim Prabowo yang memiliki obsesi bisnis, ada satu keahliannya yang mungkin tak diajarkan di bangku sekolah, yaitu mengubah program sosial jadi model bisnis yang menggurita dan nyaris tanpa risiko.
Jika tidak dipelintir, akronim MBG itu sebenarnya sudah bikin hati adem. Makan. Bergizi. Gratis. Tiga kata yang kalau disatukan seperti doa orang tua kepada anaknya. Rasanya tak ada satupun yang tega menolak? Mengkritik sedikit saja bisa dianggap anti-kesehatan, anti-anak dan anti-masa depan bangsa.
Sebenarnya yang dipersoalkan bukan cuma standar gizinya, melainkan juga aroma yang semerbak fulus yang baru keluar dari mesin cetak Perum Peruri. Rasanya ada bau tipis-tipis tapi bukan bau masakan Padang melainkan bau peluang.
Bayangkan saja suatu usaha yang pasarnya sudah dikunci. Tidak perlu diskon dan tidak perlu promosi. Tidak perlu khawatir dagangan tak akan laku. Pembelinya pun tunggal, semacam monopsoni, dan dananya mengalir dari tempat yang paling secure karena ada aparat keamanan yang ikut bisnis di sana. Ini bukan usaha warungan yang bikin deg-degan tiap sore karena khawatir lauknya tersisa. Ini usaha yang nasinya saja belum ditanak, tapi uangnya sudah masuk rekening.
Yang lebih menarik, sebagian tenaga kerjanya digaji oleh negara. Tenaga intinya memiliki koneksi ke Istana, berlapis regulasi. Jadi kalau di lapangan ada yang nggak beres, yang salah pasti yang di lapangan, bukan sistemnya. Paling kalau sudah kepepet, disebut oknum, bukan institusi.
Soal keuntungan? Ah, itu masalah kreativitas saja. Mau untung besar? Tinggal pandai-pandai mengatur komposisi saja. Protein seperlunya, karbohidrat yang murah saja. Yang penting saat dikemas kelihatannya cantik pakai goodie bag, penuh warna, lucu, dan menarik kalau di-upload di media sosial. Kemudian? Anak-anak seakan suka, makannya lahap, lalu laporannya tetap penuh, dan angka tetap rapi. Ramadan dan hari libur pun dianggap sama dalam daftar absensi siswa.
Tak heran jika setiap muncul kabar miring tentang MBG di media massa dan media sosial, ada yang merasa tersinggung setengah mati. Seakan-akan kritik itu adalah bentuk pengkhianatan. Padahal jika sebuah program benar-benar bersih dan mulia, evaluasi yang independen malah jadi panggung pembuktian. Kenapa mesti takut diaudit jika tidak ada yang disembunyikan?
Saya berani bertaruh, jika ada survei yang jujur dan independen, barang kali lebih dari 75 persen masyarakat akan bilang, “Evaluasi total…!”. Bukan karena benci kepada anak-anak tapi karena sayang. Kita maunya yang bergizi itu bukan proposalnya tapi benar-benar makanannya.
Tapi problemnya, kita hidup di republik yang terlalu sering menyamakan “Tanpa biaya” dengan “Gratis”. Padahal sebenarnya tak ada istilah gratis dalam program MBG, karena ada pajak yang dibayar dari keringat rakyat. Ada utang yang diwariskan pelan-pelan kepada anak-anak kita. Dan ada anggaran yang bisa saja di mark up oleh mereka yang akan bertarung pada Pemilu 2029.
Selain itu, ini juga soal pola. Bahwa setiap kebijakan bisa menjadi ladang subur bancakan kalau tak diawasi secara ketat. Pola dimana bisnis paling aman, yaitu keuntungan dinikmati oleh segelintir orang, sedangkan risikonya ditanggung oleh negara. Pola ini memberi makna bahwa ketika anak-anak dijadikan kedok bisnis, maka mengkritik jadi terasa seperti perbuatan dosa.
Padahal, curiga itu sejatinya bukan sebuah kebencian melainkan refleksi kewarasan. Di negeri para bedebah – meminjam judul novel Tere Liye – cara yang paling cerdas merampok uang negara bukan lagi dengan pistol dan karung, melainkan cukup dengan stempel, proposal, dan kata-kata bijak tentang bagi hasil.
Tapi saya berharap ini tidak benar, dan semoga tulisan ini salah. Semoga program MBG bukan “Maling Berkedok Gizi” melainkan “Menu Basi Gratis”. Eh… Salah….(*)
Bandar Lampung, 26 Februari 2026
#MakDacokPedom
