Oleh: Satrio Arismunandar
PENCOPOTAN Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada Senin, 14 September 2026, menyisakan satu hal penting: sampai sekarang belum ada penjelasan resmi Presiden Prabowo yang menyebut satu kesalahan tertentu sebagai alasan pencopotan.
Prabowo menggantinya dengan Suahasil Nazara, yang sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan dan sudah lama berada di lingkungan Kementerian Keuangan. Jadi, kita perlu membedakan antara fakta dan indikasi yang disampaikan para ekonom.
1. Masalah paling kuat: koordinasi internal Kemenkeu
Ekonom CELIOS Bhima Yudhistira menyebut ada persoalan koordinasi internal, terutama antara Ditjen Pajak dan Ditjen Bea dan Cukai.
Salah satu sumber ketegangan disebut berkaitan dengan kebijakan restitusi pajak yang ditahan untuk pemeriksaan. Menurut Bhima, awalnya pemeriksaan diarahkan pada sektor sumber daya alam, tetapi kemudian meluas sehingga menimbulkan ketidakpuasan pelaku usaha.
Bhima juga menyebut adanya perbedaan pandangan antara Purbaya dan pejabat lain di lingkungan Kemenkeu mengenai persoalan tersebut. Ini menarik karena Menteri Keuangan bukan sekadar orang yang mengendalikan angka APBN. Ia harus mampu membuat seluruh mesin Kemenkeu—pajak, bea cukai, perbendaharaan, anggaran—bergerak dalam satu garis.
2. Persoalan Rp120 triliun Danantara sangat menarik untuk dicermati
Ini mungkin salah satu titik politik-ekonomi yang paling menarik. Purbaya sebelumnya menyatakan bahwa Danantara akan menyetor sekitar Rp120 triliun ke kas negara. Bahkan pada 28 Agustus ia mengatakan pembicaraan mengenai dana tersebut sudah dilakukan dan tinggal menunggu eksekusi.
Tetapi setelah Purbaya diganti, CEO Danantara Rosan Roeslani mengatakan persoalan tersebut masih harus dibicarakan dengan Menkeu baru, Suahasil. Artinya, mekanisme atau bahkan besaran dan waktunya belum bisa dianggap final.
Di sinilah muncul spekulasi mengenai tarik-menarik kewenangan antara Kementerian Keuangan dan Danantara.
Bhima bahkan menyebut persoalan dividen Rp120 triliun itu mendapat protes dari Danantara dan ikut menjadi faktor yang memperburuk hubungan kelembagaan. Namun, kita perlu hati-hati: belum ada bukti bahwa Prabowo mencopot Purbaya semata-mata karena persoalan Rp120 triliun tersebut.
3. Gaya komunikasi Purbaya mungkin menjadi masalah
Ini justru menarik. Purbaya dikenal sebagai ekonom yang blak-blakan, percaya diri dan tidak terlalu birokratis. Karakter seperti itu bisa menjadi kelebihan ketika seseorang menghadapi pasar, tetapi bisa menjadi kelemahan ketika menjadi bendahara negara yang harus mengelola banyak kepentingan sekaligus.
Bhima secara terbuka menyebut gaya komunikasi Purbaya makin buruk dan menilai ada unsur overconfidence. Dengan kata lain, mungkin persoalannya bukan bahwa Purbaya tidak mampu secara ekonomi, melainkan bahwa gaya kepemimpinannya tidak lagi cocok dengan kebutuhan pemerintahan Prabowo pada tahap sekarang.
4. Kemungkinan yang lebih sederhana: Prabowo membutuhkan tipe Menkeu yang berbeda
Ini mungkin justru hipotesis yang paling masuk akal. Perhatikan siapa penggantinya: Suahasil Nazara bukan orang luar. Ia sudah lama berada di Kemenkeu dan pernah menjadi Wakil Menteri Keuangan sejak era pemerintahan Jokowi. Jadi Prabowo memilih orang yang sangat memahami mesin birokrasi fiskal Indonesia.
Ini memberi sinyal bahwa Prabowo mungkin sedang mencari: stabilitas, koordinasi dan disiplin fiskal, bukan lagi figur ekonom yang agresif dan konfrontatif. Suahasil sendiri setelah dilantik menyampaikan bahwa tugasnya adalah menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN, serta mempertahankan defisit di bawah batas 3 persen PDB. Jadi pergantian ini bisa dibaca sebagai perubahan fase Prabowonomics.
5. Konteks yang lebih besar: fiskal Prabowo sedang membutuhkan “penjaga APBN”
Ini yang tampaknya paling penting. Pemerintahan Prabowo memiliki agenda belanja yang sangat besar—MBG, subsidi, pembangunan, pertahanan, berbagai proyek strategis—sementara pemerintah tetap harus menjaga defisit, penerimaan negara dan kepercayaan investor.
Reuters mencatat bahwa pergantian Purbaya terjadi di tengah kekhawatiran mengenai pengelolaan fiskal, pelemahan rupiah, defisit dan kepercayaan investor. Financial Times juga mencatat bahwa pergantian ini menambah ketidakpastian di pasar, terutama karena Prabowo membutuhkan ruang fiskal untuk program-program pemerintah yang mahal.
Dengan demikian, pergantian Purbaya bisa dibaca bukan semata-mata: “Purbaya gagal.” Tetapi lebih sebagai: “Prabowo membutuhkan Menkeu dengan karakter berbeda untuk memasuki fase berikutnya.”
Makna Penting di Balik Pencopotan
Ada satu hal yang jauh lebih menarik Pencopotan Purbaya sebenarnya bukan hanya soal Purbaya. Ini bisa menjadi tanda bahwa Prabowo sedang melakukan koreksi terhadap desain ekonomi pemerintahnya sendiri. Urutannya cukup menarik: Sri Mulyani → Purbaya → Suahasil.
Sri Mulyani adalah figur kredibilitas fiskal global. Purbaya adalah ekonom yang lebih agresif dan dekat dengan pendekatan stimulus. Suahasil adalah teknokrat internal Kemenkeu yang sangat memahami mesin fiskal negara.
Kalau pembacaan ini benar, maka pergantian hari ini dapat dimaknai sebagai pergeseran dari “ekonomi yang ingin dipacu” menuju “ekonomi yang harus dikendalikan dan dikonsolidasikan.” Dan itu menjadi jauh lebih penting daripada sekadar pertanyaan “apa kesalahan Purbaya?”
Bahkan kasus Rp120 triliun Danantara tampaknya bisa menjadi salah satu pintu masuk terbaik untuk membedah kasus ini: siapa sebenarnya yang mengendalikan arus dana Danantara → APBN, mengapa muncul ketegangan dengan Purbaya, dan mengapa Suahasil—bukan ekonom dari luar—yang dipilih Prabowo. (*)
Depok, 15 September 2026
Satrio Arismunandar, pelanggan warteg di Depok. Konsumen kopi sachetan yang murah meriah. ***
