JAKARTA -- Beberapa saat sebelum dicopot, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap adanya dugaan permainan dalam pengawasan perpajakan. Purbaya menyoroti ada 40 pabrik baja asal China yang beroperasi di Indonesia tidak membayar pajak secara utuh.
Hal ini disampaikan Purbaya saat rapat kerja dengan DPD RI di Jakarta, Senin (14/9/ 2026), yang disiarkan melalui YouTube DPD RI.
Seperti dilansir dari PikiranRakyat.com, Purbaya awalnya mengatakan masih terdapat kebocoran dalam sistem perpajakan dan kepabeanan yang perlu dibenahi.
Soroti Kepatuhan Pajak 40 Pabrik Baja Asal China
Ia kemudian menyoroti kepatuhan pajak sejumlah perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia, yakni pabrik baja asal China. "Contohnya, ada 40 pabrik baja China di sini yang beroperasi, utamanya cash-basis, jadi bayar pajaknya sepersekianlah. Pegawainya juga enggak di sana semua, sebagian besar, dan untungnya enggak ke kita (Indonesia)," kata Purbaya.
Dia menilai praktik tersebut membuat persaingan antara perusahaan asing dan perusahaan domestik menjadi tidak adil. Pasalnya, perusahaan dalam negeri disebut membayar kewajiban pajaknya secara penuh.
"Karena persaingannya enggak cukup fair untuk perusahaan domestik. Perusahaan domestik bayar penuh, dia enggak bayar, cash basis, uangnya lari ke luar negeri," ujarnya.
Purbaya kemudian mengaku memerintahkan pegawai pajak untuk memeriksa perusahaan-perusahaan tersebut. Namun, dia menyebut tidak ada satu pun perusahaan yang sebelumnya diperiksa.
"Saya perintahkan pegawai pajak untuk periksa, satu pun enggak diperiksa. Jadi, dari situ saya gampang menyimpulkan, pasti mereka main sebagian," katanya.
Menurut Purbaya, setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan potensi kewajiban pajak yang besar pada salah satu perusahaan. Dia menyebut satu perusahaan baja itu setidaknya memiliki utang pajak sekitar Rp200 miliar. Nilainya bahkan diperkirakan dapat mendekati Rp1 triliun apabila pemeriksaan dilakukan dengan lebih ketat.
"Mereka punya utang ke saya minimal Rp200 miliar. Tapi kalau lebih ditekan, lebih ketat lagi, dengan aturan lebih ketat, itu mendekati Rp1 triliun satu perusahaan," tutur Purbaya.
Purbaya Janji Benahi Pengawasan Pajak
Purbaya berjanji pembenahan perpajakan tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan pendapatan negara. Pemerintah juga ingin menciptakan persaingan usaha yang lebih adil bagi perusahaan domestik.
Dia berharap perusahaan dalam negeri dapat berkembang sehingga mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih besar.
"Pertama tadi meningkatkan pendapatan, yang kedua membuat persaingan lebih fair untuk pengusaha domestik sehingga pengusaha pajak domestik bisa hidup dan terjadi penciptaan lapangan kerja yang lebih besar," katanya.
Purbaya mengatakan pembenahan juga dilakukan terhadap cara kerja aparat dalam menghimpun penerimaan pajak. Dia mengakui langkah tersebut dapat menimbulkan keributan, tetapi pemerintah akan tetap melanjutkannya.
"Memang ada keribut-keributan sedikit, tapi enggak apa-apa. Karena orang perusahaan-perusahaan saya itu menghina saya," ujar Purbaya.
Dia juga menyinggung adanya anggapan dari sejumlah perusahaan bahwa aturan di Indonesia dapat diabaikan selama terdapat pihak yang bisa dibayar.
Menurut Purbaya, praktik semacam itu merupakan penghinaan terhadap Indonesia dan tidak boleh dibiarkan.
"Dia bilang gini, 'nggak ada gunanya kita ikuti peraturan Indonesia, orang Indonesia enggak akan bisa berubah, dibayar selesai'. Itu kan menghina kita, Pak," kata Purbaya.
Purbaya menegaskan dirinya tidak akan memberikan kompromi terhadap praktik semacam itu. Pembenahan pengawasan pajak dan Bea Cukai, menurut dia, akan terus dilakukan pemerintah untuk menutup kebocoran sekaligus memperbaiki iklim persaingan usaha di Indonesia.
"Kita akan hantam yang begitu-begitu. Walaupun saya kelihatan ketawa, kan adalah kekurangan ajar. Jadi, itu yang itu saya enggak ada, enggak ada kompromi yang seperti itu," ujar pria yang kala itu masih berkapasitas bendahara negara tersebut.
#pkr/bin
