DALAM menilai derajat kesehatan masyarakat, ada beberapa indikator yang
dapat digunakan. Indikator-indikator tersebut pada umumnya tercermin dalam
kondisi morbiditas, mortalitas dan status gizi.

Derajat kesehatan masyarakat juga dipengaruhi banyak faktor. Faktor-faktor tersebut tidak hanya berasal dari sektor kesehatan seperti pelayanan kesehatan dan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan, melainkan juga dipengaruhi
faktor ekonomi, pendidikan, lingkungan sosial, keturunan dan faktor lainnya.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, dr. Hj. Merry Yuliesday, MARS, menguraikan hal tersebut sebagai gambaran umum bahwa upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat tidaklah semudah membalik telapak tangan serta tidak dapat dilakukan sendiri oleh aparat pemerintah di sektor kesehatan semata. Untuk mewujudkan masyarakat Sumatera Barat yang sehat, pembangunan kesehatan di provinsi ini harus dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan peranserta swasta dan masyarakat.


Merry yang dijumpai www.sumatrazone.co.id di ruang kerjanya, Selasa (19/2/2019), lebih lanjut mengungkapkan bahwa pihaknya mensyukuri cukup tingginya peranserta sektor non kesehatan dalam upaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan upaya mengatasi permasalahan kesehatan.  

Ia juga menekankan, agar proses pembangunan kesehatan berjalan sesuai dengan arah dan tujuan, diperlukan manajemen yang baik sebagai langkah dasar pengambilan keputusan dan kebijakan di semua tingkat administrasi pelayanan kesehatan.


Dalam upaya mewujudkan kesehatan masyarakat Sumatera Barat yang paripurna, lanjut Merry, pihaknya menselaraskan visi Gubernur yakni Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera dengan visi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat yakni  MENJADIKAN MASYARAKAT SUMATERA BARAT PEDULI SEHAT , MANDIRI BERKUALITAS DAN BERKEADILAN guna mencapai misi Gubernur Sumatera Barat yakni: 

1. Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat dan berbudaya berdasarkan falsafah "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah." 

2. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional. 

3. Meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, dan berkualitas tinggi. 
Meningkatkan indeks pembangunan manusia Sumatera Barat. 
Meningkatkan sumberdaya manusia yang sehat, kuat dan bermartabat. 
Meningkatkan derajat kesehatan dan gizi masyarakat. 
Mewujudkan jaminan kesehatan untuk seluruh masyarakat. 
Mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat dan sadar akan arti pentingnya kesehatan. 

4. Meningkatkan sumberdaya manusia yang sehat, kuat dan bermartabat serta sadar akan arti pentingnya kesehatan.
Meningkatkan upaya kesehatan yang paripurna. 
Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional. 
Mewujudkan jaminan kesehatan untuk seluruh masyarakat. 
Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, dan berdayasaing regional dan global, menjadikan Sumbar sebagai destinasi pariwisata ungguian, serta meningkatkan pemanfaatan SDA dan potensi daerah untuk kesejahteraan rakyat.

5. Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

"Misi Dinkes Sumbar disusun dengan mempedomani misi gubernur," ujar Merry menjelaskan. 

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat, lanjutnya, termaktub dalam point 4 (empat)  Sembilanbelas Program Prioritas Gubernur Sumatera Barat. 

SEMBILANBELAS PROGRAM PRIORITAS GUBERNUR SUMATERA BARAT sebagai berikut: 

1. Pengamalan agama dan ABS­SBK dalam kehidupanmasyarakat
2. Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan
3. Peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan
4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
5. Pengembangan pertanian berbasis kawasan dan komoditi unggulan.
6. Pengembangan industri olahan dan perdagangan
7. Pengembangan kawasan wisata alam dan budaya.
8. Penurunan tingkat kemiskinan, pengangguran, daerah tertinggal.
9. Pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi rakyat.
10. Penanggulangan bencana alam, dan pelestarian lingkungan hidup
12. Pembangunan mental dan pengamalan agama dan ABS-SBK dalam kehidupan masyarakat.
13. Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan.
14. Peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan.
15. Peningkatan kedaulatan pangan dan pengembangan agribisnis.
16. Pengembangan pariwisata, industri, perdagangan, koperasi dan investasi.
17. Pengembangan kemaritiman dan kelautan.
18. Pengembangan energi dan pembangunan infrastruktur.
19. Pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana alam.

***
 
Top