sumatrazone

Penyelundupan Hukum: Autocratic Legalism, Dapatkah Dipidana?

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgvgjBbJxxFHf0luXm2yuaYFX3BsuBQ7JQC7VQYY_Tf0o6odNDRXM66q_FNu1UvRpBgfPvwTcUVSdH6_n21vGS6dNHn8P8nxvcNmYYa_1OfAHuFPxDNL5v3KoqTs0xhAfj-0rUWV4rEo5Ub4-IBpH4bAuJrYUyNShbMv9rI-GoQf5D1JpW-ZRpXAHx8SQ/s2743/Penyelundupan%20Hukum.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2181" data-original-width="2743" height="508" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgvgjBbJxxFHf0luXm2yuaYFX3BsuBQ7JQC7VQYY_Tf0o6odNDRXM66q_FNu1UvRpBgfPvwTcUVSdH6_n21vGS6dNHn8P8nxvcNmYYa_1OfAHuFPxDNL5v3KoqTs0xhAfj-0rUWV4rEo5Ub4-IBpH4bAuJrYUyNShbMv9rI-GoQf5D1JpW-ZRpXAHx8SQ/w640-h508/Penyelundupan%20Hukum.jpg" width="640" /></a></div> Dr. Wendy Melfa | Akademisi UBL, Pegiat Ruang Demokrasi (RuDem) FENOMENA ‘penyelundupan hukum’ kembali hadir dalam perkembangan hukum Indonesia pada pemeriksaan perkara permohonan pada Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 terkait persoalan keabsahan ijazah SMA atau sederajat Gibran Rakabuming Raka (GRR) sebagai calon Wakil Presiden yang mengikuti kontestasi Pilpres tahun 2024 lalu.Temuan HukumDiksi penyelundupan hukum tersebut terkait dengan ‘hadirnya’ Pasal 18 ayat (3) PKPU 19/2023 yang prosedur kehadirannya masih debatable dianggap tidak memenuhi kaidah dan tahapan, apalagi secara substansi ‘berasa’ menguntungkan salah satu pihak yang akan berkontestasi atau lebih tepatnya diduga untuk meloloskan GRR sebagai calon Wapres yang memenuhi persyaratan berkontestasi secara legal.Akar masalah dari fenomena yang diduga terdapat penyelundupan hukum itu sendiri berasal dari ada atau tidaknya ijazah (certifikat, atau penyebutan lainnya) sebagai bukti telah menyelesaikan pendidikan setingkat SMA atau sederajat, hal mana menjadi salah satu persyaratan calon yang akan mengikuti kontestasi Pilpres 2024 sebagaimana dinyatakan dalam UU Pemilu eksisting.Ketika fenomena itu diujikan melalui pemeriksaan perkara di MK, bahkan menjadi salah satu pertimbangan dalam putusannya, maka fenomena tersebut menjadi fakta hukum.Autocratic LegalismFenomena diksi penyelundupan hukum ini dapat terpenuhi (sampai batas waktu yang dianggap cukup) manakala terpenuhinya dua keadaaan; pertama, tidak dapat dibuktikan adanya ijazah atau penyebutan lainnya atas nama GRR yang menerangkan telah menyelesaikan pendidikan SMA atau sederajat. Kedua, dapat dibuktikan bahwa hadirnya Pasal 18 ayat (3) PKPU 19/2023 dimaksud tidak sesuai prosedur kehadirannya, dan secara substansi membawa kepentingan guna meloloskan salah satu pihak yang akan berkontestasi untuk dapat dinyatakan secara legal memenuhi persayaratan guna mengikuti Pilpres.Dalam perspektif tatanegara, hukum sesungguhnya digunakan sebagai alat pembatasan kekuasaan (limitation of power) yang bertujuan menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat atas kekuasaan yang dimiliki penguasa dalam menjalankan kekuasaannya, termasuk didalamnya terjamin dan terlindunginya hak asasi manusia.Dalam perkembangannya, hukum dapat diarahkan pada kecenderungan yang bersifat destruktif baru yaitu pergeseran fungsi hukum sebagai instrumen legalitas formal oleh ‘pemegang’ kekuasaan dengan jalan ‘disalahgunakan’ untuk melanggengkan agenda politik (kepentingan politik) penguasa. Inilah yang menurut Scheppele (2018) disebut autocratic legalism, di mana patologi (diksi medis: penyakit, penyimpangan) ketatanegaraan yang bermakna bekerjanya secara halus dan inkremental (proses, perubahan) dari dalam konstitusi itu sendiri untuk membuat ‘disfungsi’ dalam sistem, struktur, dan mekanisme penyelenggaraan negara.Mahfud MD dalam pendapatnya, autocratic legalism dipahami sebagai suatu kondisi ketika instrumen hukum dan prosedur pembentukan peraturan dimanipulasi oleh penguasa atau kelompok oligarki untuk melegalkan kepentingan politiknya (Instagram rmold.id, https://www.instagram.com). Pola ini adalah hal yang berbeda dengan pola otoritarianisme klasik yang merobohkan, mengganti atau melanggengkan tatanan melalui kudeta militer atau pembubaran parlemen secara paksa, Indonesiapun pernah mengalaminya dalam perjalanan sejarah ketatanegaraannya.Diksi ‘penyelundupan hukum’ disini berbeda dengan konsep hukum penyelundupan dalam ranah hukum positif sebagaimana yang dikenal sebagai penyelundupan barang (kepabeanan), penyelundupan manusia (human smuggling), penyelundupan orang/ perdagangan orang (human trafficking), penyelundupan narkoba dan lainnya yang telah terdapat hukum yang mengatur atasnya, dan apabila terjadi pelanggaran, maka terdapat ancaman hukum pidana terhadap pelaku.Dampak penyelundupan hukum sebagai bentuk dari autocratic legalism, meskipun tidak terdapat sanksi dari hukum positif, namun praktik tersebut dapat mendatangkan akibat buruk bagi negara, masyarakat, dan perkembangan hukum itu sendiri, dalam bentuk; kemunduran demokrasi (democratic backsliding), pelemahan lembaga yang menjalankan fungsi pegawasan (APH, MK, Lembaga Peradilan), dapat menghadirkan ketidakpercayaan publik (public distrust), bahkan dapat menghadirkan kegaduhan sebagai reaksi atas respon sosial dan gerakan sipil berupa kritik akademisi, tekanan publik, unjuk rasa, penolakan moral dan lainnya dari kelas menengah dan pro-demokrasi.Dapatkah Dipidana?Terdapat sebuah adagium, ‘menegakan hukum tidak dengan cara melanggar hukum’, seseorang tidak dapat dipidana tanpa ada aturan yang telah lebih dahulu ada mengaturnya, hal ini dikenal sebagai asas Nulla Poena Sine Lege (tidak ada pidana tanpa hukum), hal ini merupakan inti dari asas legalitas pada aspek hukum pidana, selain itu hukum pidana berlaku asas tidak berlaku surut (retroaktif).Asas ini menyatakan bahwa hukum pidana tidak dapat diberlakukan secara mundur terhadap perbuatan yang dilakukan sebelum peraturan itu ada, jika kemudian apa yang pernah terjadi pada tahun 2024 lalu secara legal menurut hukum positif yang berlaku saat itu (sesuai PKPU), baru kemudian seandainya dinyatakan sebagai perbuatan yang memenuhi unsur pidana pada saat sekarang (karena dapat dibuktikan terdapat penyelundupan hukum misalnya).Hukum pidana juga berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan (geen straf zonder schuld), seseorang tidak dapat dipidana kecuali dirinya mempunyai kesalahan, baik disebabkan karena kesengajaan ataupun kealpaan.<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEitUFpsBIkYt4TOnTuQpM8otMlbJpdVgpJQH_qxyniRV_1g0vqiQKehzjqLOMWiSMf1oFo22chSYrMTY90TcpkDkVOAdGMpcyUdqo324mTeRSAccgcZzfHI6J30wQncuk9zFPrknh14agg8kANH_mIY89BxxkmBYPGVwaKpMioElGgcDEWfS-rWTMb8FA/s705/SUMATRAZONE%20dari%20sumatra%20membedah%20nusantara.JPG" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="416" data-original-width="705" height="378" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEitUFpsBIkYt4TOnTuQpM8otMlbJpdVgpJQH_qxyniRV_1g0vqiQKehzjqLOMWiSMf1oFo22chSYrMTY90TcpkDkVOAdGMpcyUdqo324mTeRSAccgcZzfHI6J30wQncuk9zFPrknh14agg8kANH_mIY89BxxkmBYPGVwaKpMioElGgcDEWfS-rWTMb8FA/w640-h378/SUMATRAZONE%20dari%20sumatra%20membedah%20nusantara.JPG" width="640" /></a></div> Bersandarkan pada prinsip hukum pidana tersebut, meskipun seandainya suatu saat dapat dibuktikan bahwa terdapat suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh seseorang karena kekuasaan/ jabatannya hal mana dapat dikatagorikan sebagai ‘penyelundupan hukum’ terhadap hadirnya Pasal 18 ayat (3) PKPU 19/2023, seseorang yang dapat dianggap bertanggung jawab atas perbuatan tersebut, belum tentu dapat dipidana atas perbuatannya.Menjalankan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya tersebut dapat diperiksa atas dugaan pelanggaran etik karena telah bekerja secara tidak profesional, oleh lembaga DKPP yang mempunyai wewenang untuk memeriksa hal tersebut (kewenangan atributif).Terhadap hadirnya ketentuan Pasal 18 ayat (3) PKPU 19/2023 jika kemudian terhadapnya terdapat kekeliruan yang nyata, baik disebabkan kehadirannya tidak sesuai dengan mekanisme/ prosedur hukum (secara formil) atau yang kemudian belakangan dikenal sebagai penyelundupan hukum, maupun disebabkan terdapat substansi peraturannya yang secara nyata bertentangan dengan ketentuan yang berada diatasnya, dan atau disebabkan substansi peraturannya tidak memenuhi rasa keadilan dan atau hanya menguntungkan salah satu pihak (secara materiil), maka ketentuan hukum mengatur untuk mengontrolnya/ mengevaluasinya melalui mekanisme pengujian terhadap peraturan (judicial review).Pengujian terhadap peraturan pada tingkatan UU/ Perpu terhadap UUD 1945 makan judicial review-nya melalui Mahkamah Konstitusi (MK), dan untuk peraturan perundangan-undangan pada tingkatan dibawah UU/ Perpu dapat diajukan kepada Mahkamah Agung (MA) RI, dalam hal ini untuk pengujian terhadap hadirnya Pasal 18 ayat (3) PKPU 19/2023 yang diduga terdapat penyelundupan hukum baik secara formil dan atau materiil dapat diajukan melalui MA RI. (*)#hatipena <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhPZSd0ZC7YlkYGR5J_oPXc7DQ2enKPsNdLqSuu4X28ckQ6k5x0zU6YicelwTRZwy-BIrXf0o3d1Dvq2Ya3SZ-WRNwL5UCxwqTI1a7crokIyKxKB42Sj_T3maTBkn4N83g4eFc4K6gNIjJmUc3yq0ZTDGfb4Hk37Bb-kmiCkUbuW43e1vV4zSP4nh36vQ/s719/Publikasi%20dan%20Beriklan%20Cepat%20Hanya%20di%20Sumatrazone.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="716" data-original-width="719" height="638" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhPZSd0ZC7YlkYGR5J_oPXc7DQ2enKPsNdLqSuu4X28ckQ6k5x0zU6YicelwTRZwy-BIrXf0o3d1Dvq2Ya3SZ-WRNwL5UCxwqTI1a7crokIyKxKB42Sj_T3maTBkn4N83g4eFc4K6gNIjJmUc3yq0ZTDGfb4Hk37Bb-kmiCkUbuW43e1vV4zSP4nh36vQ/w640-h638/Publikasi%20dan%20Beriklan%20Cepat%20Hanya%20di%20Sumatrazone.jpg" width="640" /></a></div>

Penyelundupan Hukum: Autocratic Legalism, Dapatkah Dipidana?

Dr. Wendy Melfa | Akademisi UBL, Pegiat Ruang Demokrasi (RuDem) FENOMENA ‘penyelundupan hukum’ kembali hadir dalam perkembangan hukum Indon...

Baca selengkapnya »

Terapi Berpikir Positif

Terapi Berpikir Positif

APA yang Anda alami hari ini adalah dampak dari pikiran Anda kemarin. Apa yang akan Anda alami esok hari adalah dampak dari pikiran Anda har...

Baca selengkapnya »

Razia Narkoba di Nipah - Kampung Nias Padang: 55 Orang Diamankan, Lebih Separuhnya Positif Sabu dan Ekstasi

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQzSR_IfJdOmFKYRLTpdREzaMmBU24VHLusOPvpLwwRED_wFAb9U6K5kDIpPW8NzJRPfUwEC0kIkGRgUol2X4texcgieoRpq2kI4kcaBlSrPOPt9toRC3sVjYB2HUxTpje7U_vwMndAeNautjU8UpkzdGDN0rcMQLrDUNtZwUguEHCMu8ryXVUPhP59A/s720/55%20orang%20diamankan.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="398" data-original-width="720" height="354" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQzSR_IfJdOmFKYRLTpdREzaMmBU24VHLusOPvpLwwRED_wFAb9U6K5kDIpPW8NzJRPfUwEC0kIkGRgUol2X4texcgieoRpq2kI4kcaBlSrPOPt9toRC3sVjYB2HUxTpje7U_vwMndAeNautjU8UpkzdGDN0rcMQLrDUNtZwUguEHCMu8ryXVUPhP59A/w640-h354/55%20orang%20diamankan.jpg" width="640" /></a></div> PADANG -- Operasi gabungan pemberantasan narkotika yang melibatkan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Barat, TNI, Polda Sumatera Barat, Polresta Padang, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menyasar kawasan Jalan Nipah dan Jalan Kampung Nias, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, pada Jumat (16/10/2026).Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan 55 orang dari lokasi pemeriksaan. Hasil tes cepat terhadap mereka menunjukkan bahwa 29 orang dinyatakan positif menggunakan narkotika jenis sabu maupun ekstasi. Temuan ini menjadi perhatian serius dalam upaya menekan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di wilayah Kota Padang.Operasi gabungan tersebut merupakan bentuk sinergi lintas instansi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sekaligus menindaklanjuti persoalan penyalahgunaan narkotika yang berpotensi merusak kehidupan sosial.55 Orang Diamankan,  29 Dinyatakan PositifPemeriksaan yang dilakukan petugas di kawasan Jalan Nipah dan Jalan Kampung Nias menghasilkan temuan yang cukup mengkhawatirkan. Dari 55 orang yang diamankan, sebanyak 29 orang dinyatakan positif berdasarkan hasil pemeriksaan cepat narkotika.Hasil tersebut menjadi salah satu temuan utama dalam operasi yang berlangsung di wilayah Kecamatan Padang Selatan itu.Pemeriksaan cepat dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan penggunaan zat terlarang pada orang-orang yang diperiksa. Meski demikian, hasil tes cepat bukanlah satu-satunya dasar untuk menyimpulkan status hukum seseorang. Pemeriksaan dan pendalaman lebih lanjut tetap diperlukan sesuai prosedur yang berlaku.Petugas juga perlu menelusuri lebih jauh apakah temuan tersebut berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika semata atau terdapat indikasi lain yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.Angka 29 orang positif dari total 55 orang yang diamankan menjadi perhatian utama dalam evaluasi operasi tersebut. Namun, informasi mengenai identitas, peran, serta status hukum masing-masing orang belum dijelaskan secara terperinci dalam keterangan yang tersedia.34 Orang Digelandang ke Kantor BNNP Sumbar Setelah pemeriksaan awal di lokasi, sebanyak 34 orang dibawa ke kantor BNNP Sumatera Barat untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.Langkah tersebut dilakukan untuk mendalami hasil pemeriksaan awal serta menentukan tindak lanjut yang sesuai dengan kondisi masing-masing orang.Proses pemeriksaan lanjutan menjadi tahapan penting untuk memastikan penanganan berjalan berdasarkan fakta dan bukti yang ditemukan petugas.Dalam perkara narkotika, terdapat perbedaan mendasar antara orang yang diduga sebagai pengguna, orang yang diduga terlibat dalam peredaran, dan pihak yang belum terbukti melakukan pelanggaran. Karena itu, pendalaman terhadap setiap orang yang diamankan perlu dilakukan secara cermat.Hingga informasi yang tersedia, belum terdapat keterangan terperinci mengenai alasan seluruh 34 orang tersebut dibawa ke kantor BNNP, status pemeriksaan masing-masing, ataupun apakah ada pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka.Petugas Gabungan Sita Sejumlah Barang BuktiSelain mengamankan puluhan orang, petugas gabungan juga menyita sejumlah barang bukti dari lokasi operasi.Barang bukti tersebut meliputi:Pil yang diduga ekstasi, yang perlu diperiksa lebih lanjut untuk memastikan kandungan zatnya.Alat isap yang berisi sisa sabu, yang dapat menjadi bagian dari proses pemeriksaan dan pendalaman.Cartridge pod yang diduga mengandung etomidate, yang memerlukan pengujian lebih lanjut untuk memastikan kandungan di dalamnya.Penemuan berbagai barang tersebut menjadi bagian penting dalam proses penyelidikan.Meski demikian, jenis, jumlah, berat, serta hasil pengujian laboratorium terhadap barang bukti belum dirinci dalam informasi yang tersedia. Oleh karena itu, kandungan setiap barang tetap perlu dipastikan melalui pemeriksaan yang berwenang.Khusus untuk cartridge pod yang diduga mengandung etomidate, pemeriksaan lebih lanjut diperlukan untuk memastikan zat yang terkandung di dalamnya dan menentukan tindak lanjut berdasarkan hasil pengujian.Temuan ini juga menjadi pengingat bahwa produk yang bentuk luarnya menyerupai perangkat rokok elektronik tidak selalu dapat dinilai hanya dari tampilannya. Kandungan di dalamnya harus diperiksa untuk memastikan apakah terdapat zat yang dilarang atau berbahaya.Sinergi Lintas Instansi Kunci Pemberantasan NarkobaPelaksanaan operasi yang melibatkan BNNP Sumatera Barat, TNI, Polda Sumatera Barat, Polresta Padang, dan Satpol PP memperlihatkan pentingnya koordinasi antarlembaga dalam menjaga keamanan wilayah.Setiap instansi memiliki kewenangan dan fungsi masing-masing dalam pelaksanaan tugas. Koordinasi tersebut diperlukan agar pemeriksaan, penertiban, pengamanan barang bukti, serta tindak lanjut terhadap orang-orang yang diamankan dapat berjalan sesuai ketentuan.Pemberantasan narkotika tidak cukup dilakukan melalui penindakan sesaat. Upaya berkelanjutan juga diperlukan melalui pengawasan, pencegahan, edukasi masyarakat, rehabilitasi bagi orang yang memenuhi kriteria, serta penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti terlibat dalam tindak pidana narkotika.Dengan pendekatan tersebut, upaya pemberantasan diharapkan tidak hanya menyasar persoalan yang terlihat di lapangan, tetapi juga membantu mencegah munculnya kembali masalah serupa.Dampak Narkoba Bukan Hanya Soal HukumPenyalahgunaan narkotika dapat menimbulkan persoalan yang jauh lebih luas daripada sekadar pelanggaran hukum.Dampaknya dapat menjalar ke berbagai aspek kehidupan, mulai dari kesehatan, hubungan keluarga, pendidikan, pekerjaan, hingga keamanan lingkunganKetika penyalahgunaan narkotika terjadi di suatu lingkungan, masyarakat membutuhkan kepastian bahwa persoalan tersebut ditangani secara serius, profesional, dan berdasarkan bukti.Namun, penanganan juga harus memperhatikan perbedaan antara pengguna yang membutuhkan rehabilitasi dan pihak yang terbukti terlibat dalam peredaran gelap narkotika. Pendekatan yang tepat diperlukan agar penegakan hukum berjalan beriringan dengan upaya pemulihan dan pencegahan.Karena itu, hasil operasi di kawasan Jalan Nipah dan Jalan Kampung Nias perlu ditindaklanjuti dengan pemeriksaan menyeluruh, bukan sekadar berhenti pada pengamanan puluhan orang.<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi5nTMYVAbS-m4Tbjt_ns6kjgZpQrLDsMYPCF6NXgPyz9ieBkjQBaJHXpx4YV1v7-Ao3Y6DxjjdKv_0jtbeaN63fPQ3ZQFnpYeR6O2vxxRggRRaJ6iq5Jm4ji6xf2UFjttsHVERvF-yOytFYK8jVmFc28yaNgOb12SUfJ58fz90zsvtM_fM10kyPAl-_w/s720/34%20orang%20digelandang%20ke%20kantor%20bnnp%20sumbar.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="402" data-original-width="720" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi5nTMYVAbS-m4Tbjt_ns6kjgZpQrLDsMYPCF6NXgPyz9ieBkjQBaJHXpx4YV1v7-Ao3Y6DxjjdKv_0jtbeaN63fPQ3ZQFnpYeR6O2vxxRggRRaJ6iq5Jm4ji6xf2UFjttsHVERvF-yOytFYK8jVmFc28yaNgOb12SUfJ58fz90zsvtM_fM10kyPAl-_w/w640-h358/34%20orang%20digelandang%20ke%20kantor%20bnnp%20sumbar.jpg" width="640" /></a></div> Masyarakat Diajak Aktif Laporkan Dugaan Peredaran NarkobaBNNP Sumatera Barat mengimbau masyarakat agar berpartisipasi aktif menjaga keamanan lingkungan dengan melaporkan setiap indikasi peredaran narkoba di sekitar tempat tinggal.Peran masyarakat dinilai penting karena warga merupakan pihak yang berinteraksi langsung dengan lingkungan sehari-hari. Informasi yang disampaikan secara tepat dapat membantu aparat melakukan penelusuran terhadap dugaan aktivitas yang melanggar hukum.Masyarakat diharapkan tidak mengambil tindakan sendiri ketika menemukan aktivitas yang mencurigakan. Pelaporan sebaiknya disampaikan melalui saluran resmi aparat berwenang agar dapat ditindaklanjuti secara aman dan profesional.Warga juga perlu menghindari penyebaran identitas, foto, atau tuduhan terhadap seseorang yang belum terbukti melakukan pelanggaran. Prinsip kehati-hatian penting untuk mencegah kesalahpahaman dan menjaga hak setiap orang selama proses pemeriksaan berlangsung.Penanganan Lanjutan Jadi PenentuOperasi gabungan pada Jumat (16/10/2026) tersebut menjadi salah satu langkah penertiban yang menyita perhatian di Kota Padang.Sebanyak 55 orang diamankan, 29 orang dinyatakan positif berdasarkan pemeriksaan cepat, dan 34 orang dibawa ke kantor BNNP Sumatera Barat untuk pemeriksaan lanjutan. Petugas juga menyita sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika.Namun, hasil akhir penanganan perkara ini masih bergantung pada pemeriksaan lanjutan, pengujian barang bukti, serta penentuan status hukum setiap orang berdasarkan bukti yang sah.Informasi mengenai kemungkinan adanya jaringan peredaran, asal-usul barang bukti, jumlah narkotika yang disita, dan pihak yang bertanggung jawab belum tersedia secara terperinci sehingga belum dapat disimpulkan.Publik kini membutuhkan kejelasan mengenai hasil pemeriksaan lanjutan dan langkah konkret aparat setelah operasi tersebut. Transparansi informasi yang tetap menghormati proses hukum akan menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat.Pada akhirnya, pemberantasan narkotika bukan hanya tanggung jawab aparat penegak hukum. Dukungan keluarga, kepedulian masyarakat, edukasi yang berkelanjutan, serta penanganan yang adil dan profesional menjadi bagian penting untuk mewujudkan lingkungan yang lebih aman dan bebas dari penyalahgunaan narkotika.#mon/bin <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhB-PwinU8ea5u0LPtMaWS9U2A2opG-FdP2ZMMsrMFGOvAG3knziDnFA9P5vtO29jQ4Mjzf2TA00jT1gg8wRHNhT7ecPxFflKZox5aN8UkdhCAzVHII9s2Ww14HYdLb4SFNW9u-YU_JYSUOVVf0ywNrptn3K2w2f02SqpkqpUDJCjA6X1fpxYh7HCtNvQ/s705/SUMATRAZONE%20dari%20sumatra%20membedah%20nusantara.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="416" data-original-width="705" height="378" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhB-PwinU8ea5u0LPtMaWS9U2A2opG-FdP2ZMMsrMFGOvAG3knziDnFA9P5vtO29jQ4Mjzf2TA00jT1gg8wRHNhT7ecPxFflKZox5aN8UkdhCAzVHII9s2Ww14HYdLb4SFNW9u-YU_JYSUOVVf0ywNrptn3K2w2f02SqpkqpUDJCjA6X1fpxYh7HCtNvQ/w640-h378/SUMATRAZONE%20dari%20sumatra%20membedah%20nusantara.JPG" width="640" /></a></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgpxZcrZXtOlmKuI9Xs6kAV1RjfxF3fb0AmpP6hGVzcZCIIu2mJndbl3rdsxwlk7HJx73OPHyzse2iFRb-tw0r3MZA2hmvA1o9dQDmxHyZ3oEWNUXc-oQScDh7lLWtlOnFBazGG4CHSFFIxDSfjoiDxr9K_AzPJi4nophyphenhyphen9MO31hq20uyRCV4vIPxm1bg/s719/Publikasi%20dan%20Beriklan%20Cepat%20Hanya%20di%20Sumatrazone.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="716" data-original-width="719" height="638" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgpxZcrZXtOlmKuI9Xs6kAV1RjfxF3fb0AmpP6hGVzcZCIIu2mJndbl3rdsxwlk7HJx73OPHyzse2iFRb-tw0r3MZA2hmvA1o9dQDmxHyZ3oEWNUXc-oQScDh7lLWtlOnFBazGG4CHSFFIxDSfjoiDxr9K_AzPJi4nophyphenhyphen9MO31hq20uyRCV4vIPxm1bg/w640-h638/Publikasi%20dan%20Beriklan%20Cepat%20Hanya%20di%20Sumatrazone.jpg" width="640" /></a></div>

Razia Narkoba di Nipah - Kampung Nias Padang: 55 Orang Diamankan, Lebih Separuhnya Positif Sabu dan Ekstasi

PADANG -- Operasi gabungan pemberantasan narkotika yang melibatkan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Barat, TNI, Polda Sumat...

Baca selengkapnya »

Solok Selatan Siapkan RTH Padang Aro sebagai Fasilitas Ramah Anak dan UMKM

Solok Selatan Siapkan RTH Padang Aro sebagai Fasilitas Ramah Anak dan UMKM

SOLSEL, SUMBAR -- Pemerintah Kabupaten Solok Selatan (Pemkab Solsel) menyiapkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Padang Aro sebagai fasilitas ramah...

Baca selengkapnya »

Angkatan Muda Siliwangi 106 Sumbar Imbau Lindungi Anak dari Bahaya Kabut Asap!

Angkatan Muda Siliwangi 106 Sumbar Imbau Lindungi Anak dari Bahaya Kabut Asap!

PADANG -- Angkatan Muda Siliwangi 106 Sumatera Barat (AMS 106 Sumbar) mengeluarkan himbauan resmi kepada siswa dan para orang tua/wali mur...

Baca selengkapnya »

RAPIMPURDA XVI KNPI PADANG: Panggung Konsolidasi Pemuda, 29 OKP Bersiap Menuju Musda 24 Oktober 2026

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgHWugVM44YtCA57nWK8BX_P2ksVeoAyM-lF14IbDLqL12xaTTNucCMJCxuXgqDltdoTquisnwOEUsp-SYe8ZZE885MgWB3UR76kC81y5qnP5GdmrtKN6EwxKXTQivMDBliIo6IsbpFs0gGl0JjSbnh8gmnZZ3W8y92oCdIYbgvaYJJNwM-dilE9URdIA/s720/Rapimpurda%20ke16%20KNPI%20PADANG.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="528" data-original-width="720" height="470" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgHWugVM44YtCA57nWK8BX_P2ksVeoAyM-lF14IbDLqL12xaTTNucCMJCxuXgqDltdoTquisnwOEUsp-SYe8ZZE885MgWB3UR76kC81y5qnP5GdmrtKN6EwxKXTQivMDBliIo6IsbpFs0gGl0JjSbnh8gmnZZ3W8y92oCdIYbgvaYJJNwM-dilE9URdIA/w640-h470/Rapimpurda%20ke16%20KNPI%20PADANG.jpg" width="640" /></a></div> PADANG -- Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kota Padang menggelar Rapat Pimpinan Paripurna Daerah (Rapimpurda) ke 16 di Hotel Padang, Minggu (18/10/2026). Forum ini menjadi momentum penting untuk memperkuat konsolidasi organisasi kepemudaan sekaligus mematangkan persiapan menuju Musyawarah Daerah (Musda) DPD KNPI Kota Padang yang dijadwalkan berlangsung pada 24 Oktober 2026.Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Kota Padang, Eka Putra Buhari, Ketua DPD KNPI Kota Padang Muhammad Rayhan, Ketua Pelaksana Muhammad Rizky, serta perwakilan 29 Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) dan Dewan Pengurus Kecamatan (DPK) se-Kota Padang.Rapimpurda kali ini tidak sekadar menjadi agenda rutin organisasi. Lebih dari itu, forum tersebut menjadi ruang untuk menyatukan pandangan, memperkuat komunikasi antarpemuda, serta membangun kesepahaman dalam menentukan arah perjalanan organisasi menjelang pelaksanaan Musda.Di tengah beragam latar belakang, pandangan, dan kepentingan organisasi kepemudaan, Rapimpurda diharapkan mampu menjadi wadah dialog yang konstruktif. Tujuannya agar KNPI tetap berdiri sebagai rumah bersama bagi generasi muda yang memiliki semangat persatuan, kepedulian sosial, serta komitmen untuk berkontribusi terhadap pembangunan Kota Padang.29 OKP dan DPK Hadir, Konsolidasi Menjelang Musda Jadi PerhatianKehadiran perwakilan 29 OKP dan DPK dalam Rapimpurda menjadi bagian penting dari proses konsolidasi organisasi. Berdasarkan data yang disampaikan panitia, DPD KNPI Kota Padang menaungi 51 OKP dan 11 DPK di seluruh wilayah Kota Padang.Dengan demikian, forum tersebut dihadiri oleh sejumlah unsur organisasi kepemudaan yang memiliki peran dalam menggerakkan aktivitas pemuda di berbagai bidang.Keberagaman organisasi yang berada di bawah naungan KNPI menjadi potensi besar untuk mendorong lahirnya gagasan dan program yang lebih luas. Namun, keberagaman tersebut juga membutuhkan komunikasi yang baik agar perbedaan pandangan tidak menjadi penghalang dalam membangun kekuatan bersama.Rapimpurda menjadi salah satu ruang untuk mempertemukan berbagai aspirasi tersebut, sekaligus memperkuat koordinasi menjelang Musda yang akan menentukan tahapan penting dalam perjalanan organisasi ke depan.Dengan jadwal Musda yang semakin dekat, konsolidasi menjadi hal strategis. Seluruh unsur organisasi diharapkan dapat menjaga suasana kondusif, mengedepankan musyawarah, serta menempatkan kepentingan organisasi dan kemajuan pemuda di atas kepentingan kelompok.Momentum ini juga diharapkan dapat memperkuat kepercayaan antarelemen kepemudaan sehingga KNPI mampu menjalankan perannya secara lebih solid, inklusif, dan produktif.Kadispora: KNPI Harus Menjadi Wadah Gagasan dan Kolaborasi PemudaKadispora Kota Padang, Eka Putra Buhari, menegaskan bahwa KNPI memiliki posisi penting sebagai wadah berhimpunnya generasi muda untuk menyatukan ide, gagasan, serta potensi dalam mendukung pembangunan daerah.Menurutnya, pemuda tidak hanya dituntut menjadi kelompok yang memiliki semangat dan idealisme, tetapi juga harus mampu menerjemahkan gagasan menjadi program nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat.Karena itu, sinergi antara organisasi kepemudaan, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan perlu terus diperkuat. Kolaborasi tersebut dinilai penting agar potensi generasi muda dapat berkembang dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi Kota Padang.Eka menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Padang terbuka untuk memfasilitasi program-program KNPI yang sejalan dengan arah pembangunan daerah.Dukungan tersebut mencakup berbagai sektor, mulai dari pengembangan ekonomi hingga penguatan gastronomi atau kekayaan kuliner Kota Padang yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai daya tarik daerah.Selain itu, sejumlah program pemerintah daerah, seperti Padang Balomba, Jelajah Padang, Smart Surau, dan Padang Juara, juga dapat menjadi ruang kolaborasi bagi generasi muda untuk terlibat aktif dalam kegiatan pembangunan.Melalui keterlibatan pemuda, program-program tersebut diharapkan tidak hanya menjadi agenda pemerintah, tetapi juga berkembang menjadi gerakan bersama yang mendapatkan dukungan dan partisipasi masyarakat.Pemuda dapat mengambil peran melalui gagasan kreatif, kegiatan sosial, promosi potensi daerah, hingga pengembangan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat..Eka menekankan bahwa Rapimpurda harus mampu melahirkan gagasan serta tokoh yang dapat membawa organisasi kepemudaan menuju arah yang lebih baik.“Rapimpurda ini diharapkan mampu melahirkan gagasan dan tokoh yang dapat memajukan organisasi kepemudaan. Solidaritas dan kebersamaan perlu diperkuat di tengah perbedaan pandangan untuk menjadi Satujuan,” ujar Eka Putra Buhari.Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya menjaga solidaritas di tengah dinamika organisasi. Perbedaan pendapat, menurut semangat yang disampaikan dalam forum tersebut, seharusnya menjadi kekuatan untuk memperkaya gagasan, bukan alasan untuk menciptakan sekat di antara sesama pemuda.Semangat Satujuan diharapkan menjadi landasan bagi seluruh elemen KNPI untuk bergerak bersama, membangun komunikasi yang sehat, dan mengarahkan energi generasi muda pada kegiatan yang produktif.Muhammad Rayhan Ajak OKP Jaga Kerukunan dan Hindari PerpecahanKetua DPD KNPI Kota Padang, Muhammad Rayhan, mengajak seluruh organisasi kepemudaan untuk terus menjaga kerukunan, menghormati perbedaan, dan memperkuat persaudaraan di tengah dinamika organisasi.Menurut Rayhan, keberadaan berbagai OKP dengan latar belakang, karakter, serta pandangan yang berbeda merupakan bagian dari kekayaan gerakan kepemudaan. Perbedaan tersebut perlu disikapi secara dewasa melalui dialog, komunikasi, dan sikap saling menghargai.Ia mengingatkan bahwa organisasi kepemudaan harus mampu menjadi contoh dalam membangun kehidupan sosial yang harmonis. Karena itu, setiap dinamika yang muncul di lingkungan organisasi perlu diselesaikan dengan mengedepankan musyawarah dan kepentingan bersama.“Perbedaan merupakan hal yang wajar dan harus disikapi dengan saling menghargai. Mari seluruh OKP bersama-sama menjaga kerukunan, menghindari perpecahan, serta mendukung pengembangan gastronomi Kota Padang agar semakin dikenal luas hingga tingkat internasional,” kata Muhammad Rayhan.Ajakan tersebut menjadi pesan penting menjelang pelaksanaan Musda DPD KNPI Kota Padang. Proses organisasi yang melibatkan banyak unsur kepemudaan membutuhkan kedewasaan dalam menyampaikan pendapat, menghormati mekanisme organisasi, serta menjaga hubungan baik antarsesama anggota.Dengan komunikasi yang terbuka dan semangat kebersamaan, perbedaan pandangan diharapkan tidak menghambat konsolidasi. Sebaliknya, beragam pemikiran dapat menjadi modal untuk melahirkan program yang lebih inovatif dan sesuai dengan kebutuhan generasi muda.Rayhan juga menyoroti pentingnya peran OKP dalam mendukung pengembangan gastronomi Kota Padang. Menurut arah gagasan yang disampaikannya, potensi kuliner daerah perlu mendapat perhatian bersama agar semakin dikenal, tidak hanya di tingkat lokal dan nasional, tetapi juga di tingkat internasional.Dukungan organisasi kepemudaan dapat diwujudkan melalui kreativitas, promosi budaya kuliner, penguatan kegiatan ekonomi kreatif, serta keterlibatan dalam berbagai agenda yang memperkenalkan identitas Kota Padang kepada masyarakat luas.Gastronomi Padang, Peluang Kolaborasi bagi Generasi MudaPengembangan gastronomi menjadi salah satu isu menarik yang mengemuka dalam pesan para pemangku kepentingan pada Rapimpurda tersebut.Kota Padang dikenal memiliki kekayaan kuliner yang menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat Minangkabau. Potensi ini dapat dikembangkan lebih jauh melalui keterlibatan generasi muda, khususnya dalam promosi, inovasi, kewirausahaan, dan penguatan ekonomi kreatif.Bagi pemuda, gastronomi bukan hanya persoalan makanan, melainkan juga berkaitan dengan budaya, tradisi, identitas daerah, dan peluang ekonomi.Melalui kreativitas generasi muda, kekayaan kuliner Padang berpotensi diperkenalkan melalui berbagai kegiatan, seperti festival kuliner, promosi digital, kegiatan kebudayaan, serta kolaborasi dengan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).Keterlibatan OKP dapat memperluas jangkauan promosi sekaligus membuka ruang bagi pemuda untuk berpartisipasi dalam pengembangan potensi ekonomi daerah.Namun, upaya tersebut membutuhkan kolaborasi yang berkelanjutan antara pemerintah, komunitas, pelaku usaha, dan organisasi kepemudaan. Dukungan yang terarah diharapkan dapat membuat potensi gastronomi tidak hanya menjadi kebanggaan budaya, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi masyarakat.Dalam konteks ini, KNPI memiliki peluang untuk menjadi penghubung antara semangat kreativitas pemuda dan program pembangunan daerah.Dengan menghimpun berbagai organisasi yang memiliki jaringan serta kemampuan berbeda, KNPI dapat mendorong lahirnya inisiatif bersama yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Padang.<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgnH4HYvAG8jIbXIGrwSluq6iYSq0Qr4sxsHnHbLekGJwXXEvXxU-NZ09ZpUbIRXpwsdk7CMGdKp75ZIaoPmoYgVCU_qlO4KDfMR2ddCHTf7yxiF2vh453ynBM3j52uEfR33zP2vfG1mGiZDH7EK__DcM3lp6-P5FgvjAZnuYLcs7nfOSI6ZAj1fW1Jzw/s320/Panggung%20Konsolidasi%20Pemuda%20Padang.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="240" data-original-width="320" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgnH4HYvAG8jIbXIGrwSluq6iYSq0Qr4sxsHnHbLekGJwXXEvXxU-NZ09ZpUbIRXpwsdk7CMGdKp75ZIaoPmoYgVCU_qlO4KDfMR2ddCHTf7yxiF2vh453ynBM3j52uEfR33zP2vfG1mGiZDH7EK__DcM3lp6-P5FgvjAZnuYLcs7nfOSI6ZAj1fW1Jzw/w640-h480/Panggung%20Konsolidasi%20Pemuda%20Padang.jpg" width="640" /></a></div> Musda 24 Oktober Menjadi Momentum Menentukan Arah OrganisasiRapimpurda yang digelar pada 18 Oktober 2026 berlangsung enam hari sebelum jadwal Musda DPD KNPI Kota Padang pada 24 Oktober 2026.Rentang waktu tersebut menjadikan Rapimpurda sebagai momentum strategis untuk memperkuat kesiapan organisasi menjelang agenda musyawarah daerah.Musda merupakan tahapan penting dalam kehidupan organisasi karena menjadi ruang bagi unsur-unsur yang terlibat untuk membahas arah kepemimpinan dan keberlanjutan program organisasi sesuai mekanisme yang berlaku.Dalam proses tersebut, soliditas organisasi menjadi faktor yang tidak dapat diabaikan. Konsolidasi yang baik diperlukan agar seluruh tahapan dapat berjalan dengan komunikasi yang terbuka, tertib, dan mengedepankan prinsip musyawarah.Karena itu, pesan mengenai solidaritas, penghormatan terhadap perbedaan, dan persatuan yang disampaikan dalam Rapimpurda menjadi relevan bagi seluruh elemen KNPI Kota Padang.Organisasi kepemudaan membutuhkan kepemimpinan yang mampu merangkul keberagaman, membangun kepercayaan, serta memberikan ruang bagi berbagai aspirasi untuk berkembang.Lebih jauh, keberhasilan organisasi tidak hanya ditentukan oleh proses pergantian kepemimpinan, tetapi juga oleh kemampuan menjaga kesinambungan program dan menghadirkan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat.Musda diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat komitmen tersebut, sehingga KNPI dapat terus menjalankan perannya sebagai wadah komunikasi, konsolidasi, dan pengembangan potensi generasi muda.Menjaga Persatuan, Memperkuat Peran Pemuda untuk Kota PadangPelaksanaan Rapimpurda DPD KNPI Kota Padang membawa pesan bahwa masa depan organisasi kepemudaan tidak hanya bergantung pada struktur dan mekanisme internal, tetapi juga pada kemampuan seluruh anggotanya membangun persatuan dan menghadirkan kontribusi nyata.Kehadiran perwakilan OKP dan DPK, dukungan Pemerintah Kota Padang melalui Dispora, serta ajakan untuk memperkuat solidaritas menjadi bagian dari upaya membangun gerakan kepemudaan yang lebih kolaboratif.Di tengah tantangan pembangunan daerah yang semakin kompleks, pemuda membutuhkan ruang untuk menyampaikan aspirasi, mengembangkan kreativitas, memperluas jejaring, dan mengambil bagian dalam berbagai program strategis.KNPI diharapkan mampu menjadi wadah yang mempertemukan potensi tersebut sekaligus menjembatani komunikasi antara organisasi kepemudaan dan pemerintah.Semangat Satujuan yang disampaikan dalam Rapimpurda menjadi pengingat bahwa perbedaan tidak harus berujung pada perpecahan. Sebaliknya, keberagaman dapat menjadi kekuatan apabila dikelola dengan sikap saling menghargai dan orientasi pada kepentingan bersama.Menjelang Musda pada 24 Oktober mendatang, tantangan bagi seluruh unsur KNPI Kota Padang adalah menjaga suasana kondusif, memperkuat komunikasi, dan memastikan dinamika organisasi tetap berjalan dalam koridor persatuan.Pada akhirnya, ukuran keberhasilan KNPI bukan semata-mata terletak pada terselenggaranya agenda organisasi, melainkan juga pada sejauh mana organisasi tersebut mampu melahirkan gagasan, menggerakkan potensi generasi muda, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.Dengan konsolidasi yang kuat serta kolaborasi yang berkelanjutan, KNPI Kota Padang diharapkan dapat semakin berperan sebagai mitra strategis pembangunan daerah sekaligus rumah bersama bagi pemuda untuk tumbuh, berkarya, dan membawa Kota Padang menuju masa depan yang lebih baik.#rel/ede <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgewWtDgCVsQdTuUrKFOMHHDkAIwnXmEYQg-JwqCERusv60selT44KOinjE-ZOpmU0xs8BxVdDsag_BGiaadmF0i_bllm6YnvowD9saA3YVk2LcVhmrTFSvXmuah_fQJb4kgpcOFUZX6WFsC3CXZlU6-Ru6ZRsmDICZGkBMcGDaOWlvc45SKz-Cv5V1JQ/s705/SUMATRAZONE%20dari%20sumatra%20membedah%20nusantara.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="416" data-original-width="705" height="378" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgewWtDgCVsQdTuUrKFOMHHDkAIwnXmEYQg-JwqCERusv60selT44KOinjE-ZOpmU0xs8BxVdDsag_BGiaadmF0i_bllm6YnvowD9saA3YVk2LcVhmrTFSvXmuah_fQJb4kgpcOFUZX6WFsC3CXZlU6-Ru6ZRsmDICZGkBMcGDaOWlvc45SKz-Cv5V1JQ/w640-h378/SUMATRAZONE%20dari%20sumatra%20membedah%20nusantara.JPG" width="640" /></a></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg2k4-Cn45qmr9U35U7vPmmEkiG1amFD7W4Zvb1fvxd_z7A6MOK8CZhPtcogiRdMQNxEYjl_ao722qQAnS0Q1HgBS1PzhGNVl4QX69Jk9QWRqPFqTSSoIZv4qWNAGm_OPqUo2UlmtKvKbZhdfbeF__xRf8eqtJvTOOMQvwA8E3lFA3U93gIbLSZShYxgg/s2733/Untung%20gede%20jadi%20biro%20perwakilan%20sumatrazone.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1755" data-original-width="2733" height="410" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg2k4-Cn45qmr9U35U7vPmmEkiG1amFD7W4Zvb1fvxd_z7A6MOK8CZhPtcogiRdMQNxEYjl_ao722qQAnS0Q1HgBS1PzhGNVl4QX69Jk9QWRqPFqTSSoIZv4qWNAGm_OPqUo2UlmtKvKbZhdfbeF__xRf8eqtJvTOOMQvwA8E3lFA3U93gIbLSZShYxgg/w640-h410/Untung%20gede%20jadi%20biro%20perwakilan%20sumatrazone.jpg" width="640" /></a></div>

RAPIMPURDA XVI KNPI PADANG: Panggung Konsolidasi Pemuda, 29 OKP Bersiap Menuju Musda 24 Oktober 2026

PADANG -- Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kota Padang menggelar Rapat Pimpinan Paripurna Daerah (Rapimpurd...

Baca selengkapnya »