PUTUSAN PTUN Medan dalam perkara bangunan PT Hidayah Syariah Hotel (HSH) di Lembah Anai kembali membuka satu persoalan penting dalam tata kelola pemerintahan.
Bukan semata soal siapa menang dan siapa kalah. Persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana memastikan tata ruang, perizinan, lingkungan, dan kepastian hukum telah jelas sebelum investasi berjalan dan bangunan berdiri.
Ketika persoalan hukum baru mengemuka setelah pembangunan berlangsung, yang dipertaruhkan bukan hanya sebuah bangunan. Kepercayaan investor, kredibilitas pemerintah, kepastian hukum, dan kualitas tata kelola ikut dipertaruhkan.
Pemerintah tentu memiliki kewenangan untuk menjaga tata ruang dan lingkungan. Namun kewenangan itu harus berjalan bersama kepastian, konsistensi, transparansi, dan pengawasan sejak awal. Sebab investasi yang sehat membutuhkan kepastian.
Lingkungan yang terjaga membutuhkan ketegasan. Dan pemerintahan yang baik membutuhkan keduanya. Jangan biarkan meja perizinan menjadi tempat masalah ditemukan setelah beton terlanjur berdiri.
Pemerintahan yang kuat bukan yang paling cepat membongkar bangunan. Pemerintahan yang kuat adalah yang mampu memastikan sebuah bangunan tidak pernah berdiri dalam ketidakjelasan hukum.
— Perspektif Adli
Fakta Hari Ini, Arah Lebih Baik untuk Sumbar
