Hasan mengatakan dugaan korupsi tersebut terjadi pada tahun anggaran 2022 dan 2023 dengan nilai total mencapai Rp57 miliar.
Laporan tertulis tersebut disampaikan melalui Kantor Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokompim) Pemerintah Kota (Pemkot) Solo yang menangani surat-surat keluar masuk untuk Wali Kota Solo. Hasan menyerahkan satu bundel laporan terkait dugaan korupsi tersebut kepada staf Prokompim yang berjaga di bagian pelayanan.
"Berkas itu adalah dokumen-dokumen hasil audit investigatif yang dilakukan oleh Majelis Wali Amanah UNS," kata mantan wakil Ketua Majelis Wali Amanah (MWA) UNS itu.
Ia berharap dengan menyerahkan berkas tersebut kepada Gibran, dugaan kasus korupsi di UNS bisa disampaikan kepada Presiden Jokowi. Diketahui Gibran adalah putra sulung dari Jokowi.
"Agar Mas Wali mengetahui kondisi yang ada di UNS sehingga harapan kami juga Bapak Presiden mengetahui apa yang terjadi di UNS. Jadi tidak ada salah informasi dari berbagai pihak," kata Hasan.
Hasan kemudian merinci dugaan korupsi senilai Rp57 miliar tersebut. Menurutnya, ada tiga kategori penyimpangan anggaran yang dilakukan oleh Rektorat UNS.
Kedua, pembangunan UNS senilai Rp5 miliar dengan cara penunjukan langsung alias tanpa melalui tender.
"Kemudian kategori ketiga adalah anggaran yang sudah disetujui MWA tapi dikeluarkan untuk hal-hal lain," kata Hasan.
Sebelumnya, laporan tersebut juga sudah disampaikan Hasan dan Tri Atmojo kepada Kejaksaan Tinggi pada 26 Juni lalu. Pada hari yang sama, Kemendikbudristek menjatuhkan sanksi pembebasan tugas sebagai tenaga fungsional pendidik kepada keduanya. Otomatis gelar guru besar dan titel profesor Hasan dan Tri Atmojo dicopot.
Keduanya mengaku telah melayangkan surat keberatan atas keputusan Kemendikbud tersebut. Mereka beralasan selama ini mereka sama sekali tidak pernah melakukan kesalahan di bidang pengajaran maupun akademik.
"Jabatan profesor itu jabatan akademik. Kalau di bidang akademik, dalam hal pengajaran, Tri Darma Perguruan Tinggi, kami itu bagus. Bisa dilihat dalam pengajaran, publikasi, itu bagus," katanya.
Ia pun menanyakan alasan Kemendikbud menjatuhkan sanksi pencopotan titel profesor dan guru besar.
"Kami membuka semua penyimpangan ini dalam kapasitas sebagai MWA. Apa hubungannya dengan ini (dengan jabatan dosen dan gelar profesor)," katanya.
Bantahan Rektorat UNS
Sementara itu, Plt Rektor UNS, Jamal Wiwoho membantah dugaan korupsi di kampusnya yang dilaporkan Hasan dan Tri Atmojo ke Gibran. Ia mengklaim penggunaan anggaran senilai Rp57 miliar yang disebut menyimpang oleh Hasan sudah dilakukan sesuai prosedur.
Dana tersebut digunakan untuk melunasi kegiatan di tahun 2022 yang belum terbayar hingga akhir tahun anggaran.
"Memang kegiatannya itu baru selesai di akhir tahun. Makanya kami mengajukan lagi pembayarannya di tahun 2023," kata Jamal.
MWA sempat menolak pengajuan Rektorat UNS. Namun Kemendikbud kemudian membekukan MWA dan menunjuk tim teknis untuk mengambil alih fungsi MWA.
"Oleh tim teknis dari Kemendikbud ini, anggaran itu sudah disetujui dan semuanya sudah diaudit oleh auditor independen dan tidak ada masalah sama sekali," katanya.
Saat ditanya tentang Hasan dan Tri Atmojo yang melaporkan dugaan korupsi di UNS ke Kejaksaan Tinggi dan Gibran, Jamal enggan menjawab.
"Saya tidak akan jawab apa-apa karena memang tidak ada apa-apa," katanya.
#dtc/syd/kid
