Langkah pemerintah yang membahas program makan siang dan susu gratis Prabowo-Gibran menuai kritik dari sejumlah pihak, di antaranya dari kubu paslon nomor urut 1 Anies-Muhaimin (AMIN) dan kubu paslon nomor urut 03 Ganjar-Mahfud.
Dari kubu AMIN, kritikan ini disampaikan oleh Co-captain Timnas AMIN, Tom Lembong. Sedangkan kritikan dari kubu Ganjar-Mahfud disampaikan oleh Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Chico Hakim.
Kritik dari Kubu 01 Anies-Muhaimin
Co-captain Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN), Tom Lembong pada awalnya enggan berkomentar terkait etis atau tidaknya pemerintah membahas program salah satu paslon dalam sidang kabinet meski perhitungan suara KPU masih berlangsung.
Namun menurutnya pembahasan kebijakan peningkatan gizi masyarakat, seperti program makan siang gratis, sebaiknya dilakukan melalui diskusi yang lebih teknokratis. Selain itu, Tom Lembong juga mengatakan pembahasan kebijakan itu harus berlandaskan data dan fakta.
"Kebijakan seperti nutrisi itu kan sebaiknya diproses melalui sebuah diskusi yang teknokratis, berlandaskan hitungan yang transparan. Ada data, fakta, realita. Semakin teknokratis, semakin profesional, semakin transparan, semakin baik," kata Tom Lembong di Jakarta, Selasa (27/2/2024).
Tom Lembong kemudian membandingkan program makan siang dan susu gratis milik Prabowo-Gibran dengan program peningkatan nutrisi milik Anies-Muhaimin. Menurutnya program ini lebih cocok untuk diterapkan di Indonesia karena bisa memanfaatkan sumber daya laut RI yang berlimpah untuk diolah menjadi sumber protein.
"Misalnya gagasan Anies-Muhaimin untuk memanfaatkan sumber daya perikanan kita yang berlimpah-limpah, yang diolah menjadi sumber protein, yang lebih cocok buat masyarakat kita, mengingat kita negara kepulauan, negara kelautan," kata Tom Lembong.
Kritik dari Kubu 03 Ganjar-Mahfud
Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Chico Hakim, mengatakan seharusnya program-program presiden dan wakil presiden terpilih baru dibahas usai dilantik pada Oktober 2024. Bukan dalam sidang paripurna pemerintahan saat ini.
Sebab menurutnya hingga saat ini KPU masih melakukan perhitungan suara atau real count hasil Pilpres 2024, yang artinya belum ada pasangan calon yang sudah ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih.
"Kalaupun ada program-program dari Paslon pemenang Pilpres dan ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden 2024 seharusnya dibahas setelah dilantik," kata Chico di Jakarta, Selasa (27/2/2024).
Karenanya ia berpendapat pembahasan program makan siang gratis Prabowo-Gibran dalam sidang paripurna merupakan hal yang tidak etis untuk dilakukan dan terlalu mengunggulkan salah satu paslon.
"Menurut kami ini suatu hal yang berlebihan dan cukup tidak masuk akal, karena program makan siang gratis adalah program salah satu paslon yang belum ditetapkan sebagai pemenang di Pilpres 2024," ungkapnya.
"Nah ini terlihat ada indikasi seperti Pak Jokowi ingin menunjukkan bahwa dia bukan hanya cawe-cawe dalam Pilpres, tetapi juga akan cawe-cawe dalam pemerintahan ke depan dan saya rasa ini suatu hal yang melanggar etika dalam sebuah demokrasi," pungkas Chico.
#dtc/bin
