Chico mengatakan, objek pertama hak angket adalah memastikan apakah ada pelanggaran konstitusi atau undang-undang oleh penyelenggara, pengawas, atau lembaga peradilan pemilu. Mereka adalah Komisi Pemilihan Umum atau KPU, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu, dan Mahkamah Konstitusi atau MK.
"Memastikan ada tidak pelanggaran," ujar Chico kepada awak media melalui pesan WhatsApp, Minggu (25/2/2024).
Juru bicara Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar-Mahfud itu mengatakan hal angket akan menyelidiki dugaan adanya keterlibatan ASN, TNI, Polri, pejabat BUMN, kepala daerah, hingga kepala desa dalam pemenangan salah satu peserta pemilu. Dia tak menyebutkan persis siapa peserta yang diuntungkan itu.
Tak hanya itu, Chico mengatakan hak angket akan menyelidiki apakah ada pelanggaran prosedur, permainan uang dan intervensi kekuasaan dalam pemilu. Dia mencontohkan dalam penetapan Peserta Pemilu dan Peserta Pilpres, salah satu pasangan calon mendaftarkan calon wakil presiden tanpa didasarkan kepada Peraturan KPU.
Sosok yang dimaksud adalah cawapres nomor urut dua Gibran Rakabuming Raka. Ketika putra sulung Presiden Joko Widodo atau Jokowi itu mendaftar, KPU belum merevisi peraturan sesuai putusan MK yang menyebut kepala daerah di bawah 40 tahun bisa mencalonkan diri dalam kontestasi pemilu presiden atau pilpres.
Chico juga mengatakan hak angket akan menyelidiki malpraktik realisasi anggaran bantuan sosial atau bansos dan penarikan BLT pada awal tahun 2024. "Di luar kewajaran karena untuk tujuan mendapat penguatan dukungan politik kepada Presiden," ujar Chico.
Terakhir, Chico menyebutkan hak angket akan menyelidiki dugaan keterlibatan Presiden dan kroninya untuk mengondisikan lolosnya putusan MK yang melanggar etik. Dia juga menyinggung "kampanye terselubung" Presiden dalam masa kampanye melalui pertemuan dengan pimpinan partai pengusung 02 yang diekspose di hadapan publik.
"Untuk 'menjual pengaruh' sebagai bentuk diskriminasi kepada pasangan capres yang lain," kata Chico.
#tpc/bin
