Rosadi Jamani
SAYA setuju diksi hutan Kalimantan dan Sumatera itu bukan terbakar, melainkan dibakar. Itu bukan bencana, melainkan rencana. Tengok faktanya, begitu karhutla padam, ada yang langsung ditanami sawit. Sangat biadab. Simak narasinya sambil seruput Koptagul, wak!
Di Dharmasraya, Sumatra Barat, lahan Hutan Produksi Terbatas seluas 5,9 hektare di Bukit Lantak terbakar pada 15 September 2026. Dua minggu kemudian, bibit sawit sudah nongol. Gila! Abu belum sempat dingin, sawit sudah ikut audisi menjadi penguasa baru hutan. Barangkali apinya dianggap karyawan kontrak, tugasnya membersihkan lahan, setelah itu di-PHK tanpa pesangon.
Bupati Annisa Suci Ramadhani Situmeang sampai turun tangan memerintahkan semua bibit dicabut. “Cabut ya, ganti sama tanaman hutan.” Polisi memasang garis polisi dan menyita bibit sebagai barang bukti. Di negeri normal, hutan terbakar adalah tragedi. Di negeri yang terlalu kreatif, jangan-jangan itu dianggap promo pembukaan perkebunan: bakar satu hektare, bonus abu gratis!
Bareskrim Polri menetapkan 72 tersangka di Kalimantan dan Sumatra. Mereka mengaku membakar lahan karena lebih murah dari menyewa alat berat. Total 1.006,67 hektare ludes, enam batang bibit sawit masuk daftar barang bukti. Efisiensi macam apa ini? Pohon dibunuh demi menghemat biaya, udara diracuni demi menghemat waktu, lalu rakyat disuruh menghemat napas. Kapitalisme kalau sudah kesurupan memang bisa bikin kalkulator menangis.
Di tengah pesta api itu, Nordin alias Udin (51), relawan pemadam di Barito Kuala, Kalimantan Selatan, meninggal pada 21 Oktober 2026 setelah mengalami nyeri dada dan sesak napas saat menghadapi kebakaran. Ia hanya memakai masker biasa. Di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, lima petugas dan sukarelawan, yakni Hendra Ronny Wagiyanata, Sukaris, Sefriel Ardiansyah, Wisnu Yuda Pratama, dan Munawi, tewas terbakar atau mengalami luka bakar parah.
Enam nyawa manusia itu bukan angka receh. Mereka bukan korek api boleh dibuang setelah habis menyala. Mereka mempertaruhkan hidup untuk memadamkan api, sementara di tempat lain bibit sawit malah ditanam. Ini ironi kelas kiamat, sangat biadab. Manusia mati menyelamatkan hutan, manusia lain membakar lahan demi keuntungan.
Menko Polkam Dudung Abdurachman menyebut ada indikasi korporasi dan pihak tertentu sengaja menciptakan kondisi karhutla agar bisa dimanfaatkan. Pemerintah belum menetapkannya sebagai bencana nasional. Waduh! Kalau api punya agenda bisnis, apakah asapnya juga punya komisaris?
Lalu Hashim Djojohadikusumo, adik Presiden Prabowo sekaligus Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, mengumumkan di Investor Daily Summit 2026 bahwa 12,7 juta hektare hutan rusak atau terdegradasi berpotensi dimanfaatkan untuk bahan baku biodiesel B50 hingga B100.
Ia menyebut hutan rusak sebagai sumber karhutla dan menegaskan biodiesel berasal dari hutan rusak, bukan hutan primer. Masalahnya, siapa menjamin kerusakan hutan tidak dijadikan karpet merah untuk ekspansi sawit? Jangan sampai hutan dibakar, lalu pelakunya justru disambut sebagai patriot energi.
Singapura melalui National Environment Agency mengirim notifikasi kepada 10 perusahaan Indonesia yang diduga terkait karhutla berdasarkan Transboundary Haze Pollution Act. Malaysia ikut geram. Anggota parlemen Kalam Salan mendesak Prabowo memadamkan api, bahkan berpidato dalam bahasa Jawa. Syed Saddiq mengusulkan tekanan finansial ASEAN terhadap perusahaan pembakar hutan.
Dunia batuk, rakyat sesak, relawan gugur. Tetapi bisnis harus tetap tumbuh, begitu rupanya mantra sakti sebagian manusia berakal kalkulator.
Kalau hutan dibakar lalu sawit ditanam, jangan buru-buru menyebutnya pembangunan. Periksa dulu siapa menyalakan api, siapa meraup untung, dan siapa dikuburkan oleh akibatnya. Jangan sampai Indonesia berhasil mencapai swasembada biodiesel, tetapi gagal menyediakan udara layak dihirup rakyatnya sendiri. (*)
#camanewak
