FENOMENA wisuda kelulusan siswa yang dinilai ”kebablasan” membuat pemerintah turun tangan. Pemerintah menegaskan, wisuda di satuan pendidikan tidak wajib dan tidak boleh memberatkan

Akhir tahun ajaran di taman kanak-kanak, sekolah dasar, hingga sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan sederajat menjadi momen mengharukan, membanggakan, sekaligus memusingkan siswa dan orangtua. Beragam pilihan yang harus dikeluarkan masyarakat.

Padahal, biaya pendidikan yang dikeluarkan orangtua tak putus sampai akhir kelulusan. Ada biaya uang sekolah yang menanti di depan mata dengan jumlah besar.

Selain soal biaya, wacana kritis yang mencuat juga ingin mengembalikan seremoni kelulusan bukan sebagai ajang gengsi dan pemborosan, melainkan kembali pada esensi tentang pendidikan itu sendiri.

BACA JUGA:  Hanya Memberatkan Orangtua, Hapuskan Wisuda Kelulusan Sekolah!

Setiap tahun sudah mencuat polemik soal perayaan wisuda siswa taman kanak-kanak (TK) layaknya wisuda sarjana, bahkan ada yang digelar di hotel dengan biaya tinggi. Tahun ini, perbincangan di media sosial soal tren wisuda anak sekolah dari TK sampai sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan (SMA/SMK) makin tak terkendali.

Perbincangan di jagat maya itu disertai dengan seruan dari warganet agar Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) turun tangan untuk melarang pelaksanaan wisuda yang memberatkan masyarakat, khususnya orangtua siswa.

Tidak wajib

Terkait hal itu, Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Suharti, di Jakarta, Jumat (23/6/2023), menuturkan, Kemendikbudristek menerbitkan Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2023. Kemendikburistek tak mewajibkan acara wisuda sekolah sebagai ajang pelepasan peserta didik yang lulus dan tak boleh memberatkan orangtua murid.

”Kami mohon kepada seluruh kepala dinas pendidikan, baik provinsi maupun kabupaten atau kota, untuk menyampaikan surat edaran ini kepada seluruh kepala satuan pendidikan di Indonesia. Kemendikbudristek menegaskan, wisuda sekolah bukan kewajiban dan tidak boleh memberatkan orangtua murid,” ujar Suharti.

Kemendikbudristek juga mengingatkan agar seluruh satuan pendidikan bersama dengan komite sekolah bermusyawarah dalam menentukan suatu kegiatan dengan melibatkan orangtua peserta didik. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah.

Yang harus dilihat adalah esensi dari kegiatan wisuda. Apakah wisuda itu bekal untuk menggapai pendidikan lebih tinggi atau hanya sebagai trend atau budaya.

”Kami berharap peran komite sekolah yang beranggotakan orangtua peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat peduli pendidikan dapat memberikan pertimbangan dalam penentuan kebijakan pendidikan terkait program dan kegiatan sekolah,” ujarnya.

Lebih lanjut, Kemendikbudristek meminta agar kepala dinas pendidikan, baik provinsi maupun kabupaten/kota, membina seluruh satuan pendidikan di wilayahnya. Layanan pendidikan di sekolah diharapkan berfokus pada peningkatan mutu pembelajaran dan kualitas layanan kepada peserta didik.

”Yang harus dilihat adalah esensi dari kegiatan wisuda. Apakah wisuda itu bekal untuk menggapai pendidikan lebih tinggi atau hanya sebagai budaya. Tetapi, yang jauh lebih penting adalah meningkatkan kualitas pembelajaran dan mutu layanan pendidikan kepada peserta didik,” kata Suharti.

Polemik wisuda anak sekolah yang dinilai ”kebablasan” memiliki argumen masing-masing. Ada yang mengatakan sejak kecil anak perlu merasakan wisuda agar tambah semangat belajar ke jenjang lebih tinggi. Ada pula yang beralasan biarkan wisuda sejak TK karena belum tentu semua siswa bisa menamatkan pendidikan hingga sarjana.

Kebablasan

Perayaan wisuda siswa TK di hotel mewah antusias diikuti orangtua meski menghabiskan dana Rp 500.000 per anak. Riuh rendah suara ratusan anak memenuhi ruangan utama Hotel Claro, Kendari, Sulawesi Tenggara, satu dari segelintir hotel bintang empat di Sulawesi Tenggara, Senin (19/6/2023) pagi. Mereka memakai pakaian adat dari berbagai penjuru Nusantara.

Sebanyak 256 anak ini mengikuti penamatan setelah menjalani satu tahun belajar sebagai siswa-siswi TK Kuncup Pertiwi Kendari. Sekolah ini merupakan TK swasta yang menjadi primadona karena letaknya tepat di tengah kota.

Selama lebih kurang tiga jam, acara yang bertajuk Penamatan TK Kuncup Pertiwi ini diisi berbagai kegiatan. Anak-anak bergantian menampilkan tarian dan nyanyian. Tidak ketinggalan seremoni penyematan selempang selayaknya wisuda perguruan tinggi.

Sementara itu, di salah satu SMA swasta di Jakarta Timur, acara study tour sekaligus wisuda siswa kelas XII yang menurut rencana dilakukan di Yogyakarta, batal. Pasalnya, saat orangtua diajak rapat oleh komite sekolah, hanya sekitar 20 persen orangtua yang setuju. Alasan biaya sebesar Rp 2,5 juta per anak menjadi pertimbangan orangtua menolak usulan dari sekolah.

”Orangtua saat ini lagi memikirkan biaya anak mau masuk kuliah yang makin mahal, eh disuruh menghamburkan uang besar untuk acara wisuda dan jalan-jalan. Para orangtua realistis lebih memikirkan kelanjutan kuliah anak daripada wisuda dan study tour,” kata Mega, orangtua siswa.

Sebagai gantinya, sekolah tetap merayakan kelulusan siswa di sekolah yang dapat dihadiri orangtua. Biayanya turun menjadi Rp 750.000 per anak.

Muhamad Dhofier, Guru Bineka Yayasan Cahaya Guru, menilai wajar jika puncak pencapaian seperti kelulusan sekolah dirayakan. Perayaan dengan wisuda lebih sebagai ungkapan syukur dan kenang-kenangan untuk para calon alumni.

Sayangnya, formalisasi wisuda memunculkan kebutuhan anggaran yang harus dikeluarkan oleh wali murid. Hal ini yang belakangan menjadi polemik.

Alternatif selain wisuda

Dhofier menuturkan, sekolah bisa mengambil sikap untuk tidak ikut-ikutan tren wisuda yang menelan biaya besar dan memberatkan orangtua. Hal ini juga sebagai bentuk empati untuk mereka yang tak sanggup merogoh kocek untuk keperluan wisuda.

Komite sekolah jangan mengalami malfungsi, terkesan sebagai stempel untuk memungut iuran sumbangan kepada wali siswa ketika ada kebutuhan yang tak bisa diambil dari dana bantuan operasional sekolah (BOS).

Komite sekolah, sebagai perwakilan penyalur aspirasi orangtua, tak jarang malah tumpul. Keberadaan komite sekolah diharapkan membantu sekolah dan orangtua agar pembelajaran berlangsung sehat secara metode ataupun konten, tetapi fungsi ini lebih sering terabaikan.

”Tak perlu menanti respons Kemendikbudristek terkait wisuda. Di satuan pendidikan, soal ini bisa selesai jika komite sekolah dan sekolah saling mendengar. Saatnya komite sekolah berperan luas agar mutu layanan belajar sehat, ramah anak, dan peka kondisi orangtua siswa,” kata Dhofier yang juga guru TK di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah.

Sebagian siswa-siswi SMKN 1 Sumber Probolinggo, Jawa Timur, Sabtu (26/5), menggelar upacara Tirta Yatra sebagai bentuk syukur atas kelulusan mereka. 

Menurut Dhofier, sebagai alternatif, acara wisuda dapat diganti dengan perayaan lebih sederhana, tapi bermakna. Misalnya, semua lulusan diajak keliling desa di mana sekolah itu berada, lalu diajak berkontribusi positif bagi desa, seperti membersihkan tempat ibadah, sungai, makam, balai desa, atau tempat-tempat pelayanan umum.

Bisa juga para lulusan diajak mengunjungi perusahaan-perusahaan lokal yang berhasil. Para pemilik usaha itu diminta memberikan motivasi agar di sekolah tingkat lanjut, anak-anak harus lebih giat lagi belajar untuk meraih sukses.

Sekolah juga bisa mengundang perwakilan warga desa atau tokoh-tokoh desa lokasi sekolah berada untuk menyampaikan kesan selama anak-anak bersekolah.

”Banyak lagi alternatif yang bisa dilakukan agar acara pelepasan lulusan bermanfaat dan tak kalah berkesan selain dari tren wisuda,” kata Dhofier.

#Judul disarikan dari tulisan pengamat sosial/pendidikan Ester Lince Napitupulu, sebelumnya telah tayang di kanal Humaniora Kompas.com 

 



 
Top