Hal tersebut ditegaskan Menkeu sebagai tanggapan atas fenomena permainan mafia dalam penggunaan dana desa, lebih spesifiknya terkait serangkaian kegiatan bimbingan teknis (Bimtek). Teranyar, keberadaan mafia di balik kegiatan Bimtek menggunakan dana desa terendus di Provinsi Aceh.
Dalam rapat kerja Komite IV DPD RI dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI yang ia hadiri di kantor DPD RI Senayan, Jakarta, Selasa (13/6/2023) lalu, anggota DPD RI asal Aceh, H. Sudirman atau lebih dikenal luas dengan panggilan "Haji Uma" kembali melaporkan oknum yang kuat diduga ikut bermain dengan dana bimbingan teknis atau Bimtek dana desa di Provinsi Aceh.
“Bimtek yang bersumber dari dana desa selama ini masih ditunggangi oleh oknum tertentu di daerah dengan menggunakan perusahaan event organizer atau EO dari luar daerah. Ini mafia, ratusan miliar sudah dihabiskan untuk Bimtek atas kepentingan oknum tertentu,” ungkap Haji Uma, dalam siaran persnya, Rabu (14/6/2023).
Haji Uma menjabarkan bahwa setiap desa diwajibkan menganggarkan sejumlah dana untuk Bimtek ke luar daerah dan mewajibkan perangkat desa untuk ikut Bimtek ke luar daerah, jika tidak ikut, nanti akan dipersulit dalam pelaporan dana desa.
Selain itu, Haji Uma juga menyampaikan Bimtek yang dilaksanakan selama ini tidak ada korelasi dengan kebutuhan desa di daerah.
Misalnya Bimtek tentang Penataan Kota bagi perangkat desa di Aceh, sementara desa-desa di Aceh masih jauh tertinggal dari materi Bimtek yang diberikan, sehingga Bimtek tersebut tidak bermanfaat sama sekali.
Haji Uma meminta keseriusan Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa untuk memberantas mafia Bimtek dana desa dengan memastikan penggunaan dana desa benar-benar tepat sasaran.
#sra/ede
