Pernyataan itu diungkapkan Mahfud saat menjawab pertanyaan dari Guru Besar Universitas Hasanuddin (Unhas) Prof Armin dalam acara bertajuk 'Bedah Gagasan & Visi Calon Pemimpin Bangsa' di Universitas Hasanuddin, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Sabtu (13/1/2024). Mahfud mulanya ditanya bagaimana menghentikan korupsi di Indonesia.
BACA JUGA: Dari Babel, Prabowo Beri "Warning" ke Para Koruptor!
"Reformasi ini disusun dicetak biru dengan anti KKN, tetapi kalau kita mau lakukan perbandingan orde baru itu KKN yang dilakukan atau korupsi yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, sendiri-sendiri, dan malu-malu. Tetapi reformasi ini yang katanya anti KKN justru KKN dilakukan secara terbuka berjamaah tidak malu-malu dan ramai-ramia. Bagaimana cara menghentikan korupsi di Indonesia?" tanya Prof Armin.
Mahfud kemudian menjawab pertanyaan tersebut. Mahfud mengawali jawabannya dengan menceritakan masa pemerintahan Presiden ke-2 RI Soeharto.
KEPINGIN Gabung Jadi Biro Perwakilan Media Online Sumatrazone di Wilayah Anda? Dapatkan Aneka Fasilitasnya! Hubungi Kami via WA: +6283181675398. SYARAT RINGAN, QUOTA TERBATAS!
"Iya Pak, dulu, saya sering cerita begini, kenapa Pak Harto dijatuhkan, karena mengembangkan KKN dan istilah itu resmi disebut dalam hukum dalam UU KPK, di situ disebut pemerintahan orde baru pemeritahan KKN," kata Mahfud.
Mahfud mengaku setuju dengan pernyataan Prof Armin. Dia bahkan menyebut korupsi di Indonesia saat ini lebih gila dari orde baru.
"Sekarang kata Prof Armin korupsi lebih gila dari orde baru, betul, dulu zaman Pak Harto itu kalau mau korupsi APBN, lalu pada saat pelaksanaan APBN orang korupsi itu di proyek. Ini UU APBD resmi dibuat oleh pemerintah," ujarnya.
Dia kemudian menjelaskan mengapa korupsi sekarang lebih gila dari orde baru. Mahfud mencontohkan korupsi yang dilakukan oleh anggota DPR.
BACA JUGA: Tak Undang AHY Makan, Jokowi Anggap Demokrat Setengah Hati Dukung Putranya Gibran?
"Sekarang tidak, APBN belum jadi sudah dikorupsi dulu. Caranya bagaimana? Misalnya lewat anggota DPR, saya beri contoh anggota DPR yang sudah dipenjara aja biar tidak menjadi fitnah," tutur Mahfud.
"Besok yah kamu saya beri alat kesehatan. Caranya gimana? Kata rektornya. Saya sudah minta ke Kemendikbud tidak boleh, tidak ada anggarannya. (kata anggota DPR-nya) Ya udah saya yang kasi, kamu perlu uang berapa, Rp 600 miliar udah, nanti saya kasi masuk APBN. Bayar dulu 7 persen," sambungnya.
#dtc/bin
